Connect with us

KORPORASI

KPK Kaji Penerimaan Suap Anggota DPRD Banten

Published

on

 

Indonesiarayakini.com, Jakarta – Phak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengkaji alasan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten menerima suap dari Direktur Utama PT Banten Global Development (BGD) Ricky Tampinongkol. Setelah Ricky diperiksa sebagai saksi terkait pembentukan Bank Banten, para anggota DPRD itu mengembalikan uang tersebut.

“Nanti akan ada pendalaman, mereka posisinya penerima kemudian juga apakah mereka mengetahui latar belakang dari proses itu,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/1).

Priharsa mengatakan bahwa para legislator yang sebagian besar anggota Badan Anggaran (Banggar) tersebut cukup kooperatif selama proses penyelidikan.

“Penyidik berharap ada pendalaman dan pengembangan lebih lanjut,” tambahnya.

Seperti diketahui, sejumlah anggota Banggar DPRD Banten telah diperiksa oleh KPK, termasuk menantu mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Adde Rosi Khoerunnisa. Meski demikian, usai diperiksa Adde mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima apapun dari PT BGD. (fer)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

BUMN

Dua BUMN Salurkan Donasi kepada 500 Anak Yatim

Published

on

Dua BUMN yakni PT Jasa Marga dan PT Pupuk Indonesia menyalurkan donasi kepada 500 anak yatim dalam rangka menyambut perayaan Natal 2018.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Dua BUMN yakni PT Jasa Marga dan PT Pupuk Indonesia menyalurkan donasi kepada 500 anak yatim dalam rangka menyambut perayaan Natal 2018.

“Melalui Natal Bersama BUMN ini, diharapkan dapat membangun semangat kebersamaan dan kekompakan untuk menjaga persatuan bangsa,” kata Direktur Produksi PT Pupuk Kalimantan Timur Bagya Sugihartana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (16/12/2018).

Kegiatan penyaluran donasi yang merupakan rangkaian acara BUMN Hadir untuk Negeri (BHUN) 2018 itu diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan melibatkan 500 anak yatim dari Panti Asuhan Tamariska, Bina Kasih, Marturia, Yamusa, Abdiel, JP Ministry, Kasih Bapa.

Direktur Keuangan PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda Netty Renova mengatakan bahwa Program BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2018 di Kalimantan Timur telah dilaksanakan sejak bulan Agustus 2018.

“Kami sebagai BUMN merupakan bagian dari agen pembangunan yang berkiprah untuk meningkatkan kualitas bangsa melalui bidang industri kami masing-masing,” ujar Netty.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Keuangan PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda Netty Renova, Direktur Produksi PT Pupuk Kalimantan Timur Bagya Suhartana, dan Pgs Kepala Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan yang mewakili Walikota Balikpapan MD Yusri melakukan pembagian sepeda kepada anak-anak panti asuhan.

Jasa Marga sebagai koordinator utama dan Pupuk Indonesia sebagai wakil koordinator dalam penyelenggaraan BHUN 2018 di Provinsi Kalimantan Timur juga berkoodinasi dengan Dinas Sosial setempat dalam melakukan survei calon penerima donasi.

Terlaksana sejak tahun 2015, Program BHUN merupakan upaya mewujudkan peran nyata BUMN sehingga manfaat BUMN bagi masyarakat benar-benar dapat hadir di tengah masyarakat. (aji)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

PT Geo Dipa Energi (Persero) Kerjasama dengan Kejaksaan RI, untuk Hadapi Permasalahan Hukum

Published

on

PT Geo Dipa Energi menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum yang potensial dihadapi di masa depan maupun yang sedang berjalan.

Zonaekonomi.com, Jakarta – BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum yang potensial dihadapi di masa depan maupun yang sedang berjalan, pada saat ini.

Kerjasama antar instansi tersebut dilakukan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktur Utama Geo Dipa Riki Ibrahim, dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kejaksaan RI Loeke Larasati A, di Yogyakarta, Senin (10/12/2018).

Dengan kerjasama tersebut, maka Bidang Datun akan memberikan pertimbangan hukum kepada Geo Dipa berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit).

Jamdatun Kejaksaan RI Loeke Larasati dalam sambutannya menjelaskan bahwa Bidang Datun Kejaksaan RI dapat memberikan kajian aspek hukum kepada pemerintah, negara, BUMN dan anak perusahaannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

“Bidang Datun memiliki peranan yang besar mengingat tupoksi dan kewenangan yang dimiliki oleh bidang ini merupakan bagian dari tindakan preventif untuk mencegah terjadi penyimpangan hukum,” katanya.

Sementara itu Dirut Geo Dipa Riki Ibrahim menjelaskan bahwa BUMN yang dipimpinnya sering kali mengalami masalah dan hambatan hukum, sehingga bisa menghambat program penyediaan listrik nasional, dan kedaulatan ketahanan energi nasional.

“Sinergi antara Geo Dipa dengan Jamdatun Kejakgung RI sebagai kuasa hukum Geo Dipa diharapkan mampu memberikan pendampingan hukum untuk penyelesaian hukum bidang perdata dan tata usaha negara demi menyelamatkan kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah.” kata Riki.

Riki juga menjelaskan, sebagai BUMN instansinya harus berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya.

“Kehadiran Bidang Datun Kejaksaan RI yang dapat memberikan kontribusi nyata dari sisi hukum sehingga pelaksanaan kegiatan usaha Geo Dipa tetap on the right track untuk memenuhi prinsip-prinsip GCG,” tambah Riki.

Pada saat ini, Geo Dipa memiliki proyek pengembangan PLTP Small Scale 10 MW, Binary 10 MW, dan Pengembangan Area Candradimuka 40 MW

Selain itu Pengembangan lapangan Arjuno Welirang yang memiliki potensi 180 MW, serta lapangan Candi Umbul Telomoyo dengan potensi 90 MW. Juga penugasan dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan energi terbarukan panas bumi. (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Prabowo-Sandi Ingin BUMN untuk Rakyat

Published

on

Diskusi Rabu Biru bertajuk "Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional" di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2014-2016, Sudirman Said prihatin dengan kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini yang sebagian dililit hutang, sementara hasil dari BUMN itu sendiri tidak dinikmati rakyat Indonesia.

Melihat kondisi BUMN yang kian memprihatinkan, Sudirman menegaskan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Sandiaga memiliki tekad ingin membangun perusahaan milik negara tersebut dengan baik dan membenahinya dari semua aspek.

BACA JUGA : Cawapres Sandiaga : BUMN Harus Dikelola dengan Baik

“Prabowo-Sandi ingin BUMN untuk seluruh rakyat Indonesia: Prabowo-Sandi ingin semua BUMN boleh menjadi penggerak (engine), tetapi kalau implementasi harus untuk semua,” kata Sudirman dalam diskusi Rabu Biru bertajuk “Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional” di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Menurut dia, tata kelola BUMN yang buruk juga tidak lepas dari peran pemerintah yang ikut andil di dalamnya.

“Sekarang ini utang sudah 67 persen dari aset. Sebetulnya kalau BUMN diurus dengan baik, sumber talenta terbaik, ya, dari BUMN,” kata Sudirman.

Sementara itu, di tempat yang sama Sekretaris Meneg BUMN periode 2004-2012, Said Didu mengatakan, apabila pemerintah mengintervensi pengelolaan BUMN maka dampaknya BUMN seperti dimiliki penguasa.

“Posisi BUMN badan usaha milik negara, bukan milik penguasa. Jadi, itu harus di-clear-kan,” kata Said Didu. Jadi, jangan ada penguasa yang menggunakan BUMN karena bukan milik dia, tapi milik negara ini, katanya. (sus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending