Connect with us

BISNIS

Jelang Pilkada, KPI Cilacap Ajak Keterlibatan Perempuan Dalam Politik

Published

on

Indonesiarayakini.com, Cilacap – Kesetaraan gender ternyata belum tercermin dalam keterwakilan perempuan dan laki-laki di bidang politik. Hingga saat ini partisipasi perempuan di partai politik dan lembaga legislatif masih rendah.

Atas Dasar itulah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) untuk keadilan dan Demokrasi Cabang Cilacap menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema “Posisi Pemilih Perempuan dalam Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap Tahun 2017” yang bertempat di Gedung Sumekar (PKK) komplek pendopo Kabupaten Cilacap.

Seperti dikutip Fokuscilacap.com, Ketua Cabang KPI Cilacap Anirotul Munawaroh memgatakan, bahwa banyak perempuan yang dipinggirkan dalam pengambilan keputusan, maka KPI memanfaatkan suasana ini untuk melaksanakan diskusi politik yang berkaitan mengenai posisi pemilih perempuan dalam pilkada Cilacap tahun 2017 mendatang.

Meskipun jumlah perempuan di parlemen mengalami peningkatan yaitu dari 11,3% pada Pemilu 2004 menjadi 18% pada Pemilu 2009, tetapi angka ini masih jauh dari yang dicita-citakan, yakni 30% menurut Undang-Undang No 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPD.

“Pengalaman Pemilu tahun 2004 dan 2008 menunjukan bahwa perjuangan perempuan dalam mendesakan payung hukum bagi keberadaan caleg perempuan dengan menyertakan tindakan afrimatif, ternyata belum berhasil meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan secara signifikan,” ungkapnya kepada Fokuscilacap.com di Gedung Sumekar (PKK) komplek Pendopo Kabupaten Cilacap, Selasa (8/3).

Sedangkan perwakilan KPU Cilacap, menyampaikan beberapa point-point penting tentang gender dan seksis, steroktip dan stigma yang mengatakan bahwa perempuan adalah lemah. Namun hal itu ditepisnya. Karena faktanya perempuan lebih kuat secara biologis yaitu memiliki angka harapan hidup tinggi, kemampuan memiliki peran ganda, probilitas kematian rendah dan perempuan lebih bisa survival dibanding pria.

“Dilihat dari partisipasi perempuan dalam pemilihan secara nasional pemilih perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, pemilu egaliter berbasis gender memiliki kesamaan dalam hak suara. Karena peran perempuan dalam pemilu sebagai pemilih, kontestan, penyelenggara dan partisipasi kegiatan setta agen of change,” jelasnya.

Meski sisi lain, belum ada sanksi tegas yang dikenakan kepada partai politik (parpol) yang hingga saat ini belum melaksanakan perintah UU Pemilu untuk menambah komposisi perempuan sebanyak 30%. Di tambah lagi,  pemberlakukan kuota 30% bagi calon legislatif perempuan pada Pemilu 2004 yang kemudian disempurkanakan dengan pemberlakukan sistem zipper pada Pemilu 2009. Tapi harus kandas dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan penetapan calon  terpilih berdasarkan suara terbanyak

Sementara itu, Anggota DPRD Cilacap dan Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia
Hj. Endang Sutarsih, S.H.I mengatakan, bahwa perempuan harus bisa memperjuangkan hak suara perempuan, maka ketika memilih harus jeli, bahwa pemimpin harus loyalitas terhadap persoalan gender, serta melek terhadap berbagai persoalan yang ada di Cilacap.

“Perempuan dalam berpolitik di cilcap harus melihat berbagai aspek, antara lain pendidikan di Cilacap yang masih mahal, ekonomi dan ketenagakerjaan. TKW yang seharusnya diperhatikan soal gaji, kesejahteraan dan payung hukun yang jelas. Kemudian kekerasan gender & anak, serta belum adanya anggaran untuk pendampingan terhadap program trafiking,” bebernya.

Menurutnya, perempuan harus menjadi first class bukan lagi second class bukan lagi to have tapi to be maka perlu dibentuk culture “melek politik” dengan kemampuannya perempuan kini harus bisa berperan publik dan domestik karena politik sangat penting dalam proses pengambilan keputusan.

“Maka dengan lebih banyak keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, akan mempengaruhi kebijakan yang lebih pro terhadap kebutuhan perempuan. Jadi tindakan afirmatif diperlukan terkait dengan dominasi budaya patriarki yang masih kuat mempengaruhi dunia politik, termasuk iklim partai politik yang berbau maskulin,” jelasnya.

Dia berharap, ada aturan hukum yang harus dicantumkan dalam UU Pemilu mendatang untuk menyadarkan bahwa ada hak perempuan yang selama ini terabaikan yang harus dikembalikan. “Kami mendorong perempuan Indonesia aktif politik, dan parpol juga memberikan kesempatan pada perempuan lebih besar pada pemilu 2014. Kami juga dorong sanksi yang lebih tegas terhadap parpol yang  belum melaksanakan 30% itu,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Andi Timo Pangerang menilai, partisipasi politik perempuan dalam revisi UU Pemilu di DPR saat ini pun belum banyak diangkat. Untuk itu KPPPA dan organisasi perempuan terus mengawal pembahasan revisi UU tersebut, agar keterlibatan perempuan lebih besar lagi.

Ia mengatakan, sejauh ini mayoritas calon legislatif laki-laki terpilih berada di nomor 1 (68%), lebih banyak dari caleg perempuan di urutan yang sama. Ini menunjukan pancalonan laki-laki yang lebih banyak di urutan 1 memberi peluang keterpilihan mereka lebih bisa.

“Memang banyak faktor yang membuat perempuan masih kurang, salah satunya tidak benar jika rendahnya partisipasi perempuan di parlemen, karena adanya tuntutan adaptasi dengan budaya macho dan maskulin di parlemen,” ucapnya.

Untuk diketahui, Diskusi itu dihadiri oleh berbagai kelompok seperti, Pelajar dan Mahasiswa, Buruh Migran, Profesi, Nelayan dan Ibu Rumah Tangga yang terbagi menjadi beberapa kelompok balai perempuan. (rma/fkc)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trade

Ritel Keluhkan “VAT Refund” Tak Sejalan dengan Misi Genjot Wisman

Published

on

Diskusi bertajuk "Pertumbuhan Ekonomi dan Ritel Indonesia 2019" di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pengelola ritel belanja SOGO, PT Panen Lestari Internusa, mengeluhkan batas pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT) refund yang tidak sejalan dengan misi untuk menggenjot wisatawan mancanegara.

Managing Director PT Panen Lestari Internusa Handaka Santosa ditemui di Jakarta, Rabu (16/1/2019), mengatakan tingginya batasan VAT refund membuat wisatawan asing tak berminat belanja di Indonesia.

“Orang ke Indonesia paling jalan-jalan saja, lihat alam. Kalau belanja, nanti dulu deh, mending ke Singapura atau Bangkok. Jadinya kita ketinggalan peluang,” katanya.

VAT refund merupakan insentif perpajakan yang diberikan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri berupa pengembalian PPN yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak di Indonesia, yang kemudian dibawa ke luar daerah pabean atau luar negeri.

Pengembalian pajak sebesar 10 persen atas transaksi belanja minimal Rp5 juta itu diberlakukan sejak 2010 untuk memberikan daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia.

Sayangnya, batasan transaksi minimal Rp5 juta masih dinilai terlalu tinggi sehingga belum banyak ritel yang memanfaatkannya. Selain itu, batasan tersebut dinilai masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan batasan VAT refund di sejumlah negara lain.

Di Singapura misalnya, jelas Handaka, turis asing bisa mengklaim VAT refund dengan berbelanja minimal 100 dolar Singapura (sekitar Rp1 juta), Inggris 50 poundsterling (sekitar Rp900 ribuan) dan di Jepang sebesar 5.000 yen (sekitar Rp650 ribu).

“VAT refundnya bahkan ada yang di kasir. Mudah sekali,” katanya.

Handaka berharap usaha pemerintah menggenjot sektor pariwisata dilakukan dengan konsep yang menyatu dan saling mendukung.

“Pemerintah ini usahanya bagus di pariwisata, hanya saja soal refund ini bagaimana? Seharusnya bisa menjadi satu sinergi dan kesatuan konsep,” harapnya.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengamini VAT refund dapat digunakan sebagai pendorong pariwisata dan sektor ritel.

Sayangnya, menurut dia, fasilitas tersebut hanya berlaku di lima bandara internasional yakni Soekarno-Hatta Jakarta, Ngurah Rai Denpasar Bali, Kualanamu Medan, Adi Sutjipto Yogyakarta, dan Djuanda Surabaya Jawa Timur serta sejumlah pusat belanja yang jumlahnya masih terbatas.

“Turis senang dapat itu, sayang (ritel VAT refund) terbatas. Mungkin bisa di setiap mal untuk bisa refund untuk memudahkan orang mendapatkan hal itu,” kata Aviliani. (aij)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Pertamina Gandeng Tiga Bank Syariah untuk Pembayaran Gaji

Published

on

Penandatanganan kerja sama pengelolaan gaji karyawan Pertamina, Jakarta rabu 16/1/2019).

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Pertamina (Persero) menggandeng tiga bank Syariah BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRIsyariah.sebagai mitra pembayaran gaji dan sejumlah pembayaran personal karyawan.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Pahala N Mansury, Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Toni EB Subari, Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo, dan Direktur Komersial BRIsyariah Kokok Alun Akbar, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

“Ini merupakan langkah kami untuk mendukung industri perbankan syariah sekaligus sinergi antar BUMN dan anak usahanya. Karena kami melihat industri ini akan berkembang ke depannya,” Direktur Keuangan Pertamina Pahala N Mansury.

Ia juga menuturkan, bahwa sebelumnya sudah ada sebagian karyawan Pertamina dan grupnya yang melakukan transaksi payroll melalui Bank Syariah. Hal ini menunjukkan minat pekerja Pertamina terkait layanan perbankan syariah cukup tinggi.

“Namun dengan kerja sama ini, maka transaksi akan menjadi lebih mudah dan efisien karena sudah terkoneksi dengan sistem di Pertamina,” tambahnya.

Ketiga bank tersebut pun mengaku siap memberikan layanan prima yang tak terbatas pada layanan Payroll saja, namun juga layanan perbankan lainnya.

Direktur Utama Mandiri Syariah Toni Eko Boy Subari mengatakan kerja sama merupakan kesempatan baik bagi bank syariah anak dari bank BUMN.

“Layanan yang kami berikan mencakup pendanaan baik itu retail, tabungan, dan pembayaran gaji serta pembiayaan kepada karyawan. Alhamdulillah sudah terealisasi semoga prospek ke depan tumbuh luar biasa. Dia berharap produk-produk syariah menjadi pilihan bagi karyawan yang menghendaki layanan keuangan berprinsip syariah. Selain produk retail Mandiri Syariah juga telah bekerjasama dari sisi wholesalebanking,” katanya.

Selanjutnya, Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo mengatakan sinergi ini sangat membantu perkembangan bank syariah di Indonesia.

“Kami berkomitmen untuk memberikan solusi bagi seluruh kebutuhan terhadap perbankan yang hasanah, baik transaksi perorangan pegawai maupun transaksi bisnis. Dengan dukungan teknologi pengelolaan keuangan dari BNI, semakin memperkokoh posisi BNI Syariah sebagai bank syariah yang memberikan layanan terbaik sesuai prinsip syariah,” tambahnya.

Sementara Direktur Bisnis Komersial BRIsyariah Kokok Alun Akbar menyatakan BRIsyariah siap memberikan pelayanan terbaik mulai dari layanan funding dan pembiayaan-pembiayaan, investasi, KPR, pembelian kendaraan, dan lain sebagainya sehingga diharapkan para karyawan Pertamina dapat menikmati kemudahan transaksi perbankan yang terintegrasi. (asn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trade

Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tekan Defisit Perdagangan

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang sudah diterbitkan agar pelebaran defisit neraca perdagangan tidak terjadi lagi di masa depan.

“Setiap saat kita evaluasi efektivitas kebijakan ekspor dan upaya mengendalikan impor,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Sri Mulyani mengatakan berbagai upaya untuk mendorong ekspor nonmigas dan mengurangi impor migas sudah dilakukan pemerintah.

Kebijakan yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki iklim investasi untuk mendorong masuknya modal kepada industri berbasis ekspor dan substitusi impor.

Selain itu, mewajibkan pemanfaatan biodiesel (B20) untuk mengurangi impor solar serta menaikkan tarif PPh impor untuk barang-barang mewah.

Sri Mulyani memastikan kebijakan tersebut sudah mulai memperlihatkan hasil karena pelaku industri sudah mulai memakai bahan bakar biodiesel.

“Berdasarkan statistik, sejak penggunaan B20, hampir semua impor minyak terutama diesel menurun,” katanya.

Kenaikan tarif PPh impor ikut menurunkan impor barang jadi sebesar 12,9 persen diikuti barang mewah 15,4 persen, meski barang konsumsi masih naik sebesar 0,5 persen.

Meski demikian, ia mengakui impor migas masih cukup tinggi sehingga menjadi salah satu penyebab utama defisit neraca perdagangan sepanjang 2018 mencapai 8,57 miliar dolar AS.

“Kita lihat beberapa langkah yang sudah dilakukan memberikan dampak, tapi impor masih cukup besar, seperti minyak,” ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, evaluasi ini dilakukan termasuk kemungkinan adanya penggunaan instrumen fiskal agar ekspor produk manufaktur meningkat dan negara tujuan dagang makin bertambah. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending