Connect with us

BISNIS

Jelang Pilkada, KPI Cilacap Ajak Keterlibatan Perempuan Dalam Politik

Published

on

Indonesiarayakini.com, Cilacap – Kesetaraan gender ternyata belum tercermin dalam keterwakilan perempuan dan laki-laki di bidang politik. Hingga saat ini partisipasi perempuan di partai politik dan lembaga legislatif masih rendah.

Atas Dasar itulah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) untuk keadilan dan Demokrasi Cabang Cilacap menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema “Posisi Pemilih Perempuan dalam Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap Tahun 2017” yang bertempat di Gedung Sumekar (PKK) komplek pendopo Kabupaten Cilacap.

Seperti dikutip Fokuscilacap.com, Ketua Cabang KPI Cilacap Anirotul Munawaroh memgatakan, bahwa banyak perempuan yang dipinggirkan dalam pengambilan keputusan, maka KPI memanfaatkan suasana ini untuk melaksanakan diskusi politik yang berkaitan mengenai posisi pemilih perempuan dalam pilkada Cilacap tahun 2017 mendatang.

Meskipun jumlah perempuan di parlemen mengalami peningkatan yaitu dari 11,3% pada Pemilu 2004 menjadi 18% pada Pemilu 2009, tetapi angka ini masih jauh dari yang dicita-citakan, yakni 30% menurut Undang-Undang No 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPD.

“Pengalaman Pemilu tahun 2004 dan 2008 menunjukan bahwa perjuangan perempuan dalam mendesakan payung hukum bagi keberadaan caleg perempuan dengan menyertakan tindakan afrimatif, ternyata belum berhasil meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan secara signifikan,” ungkapnya kepada Fokuscilacap.com di Gedung Sumekar (PKK) komplek Pendopo Kabupaten Cilacap, Selasa (8/3).

Sedangkan perwakilan KPU Cilacap, menyampaikan beberapa point-point penting tentang gender dan seksis, steroktip dan stigma yang mengatakan bahwa perempuan adalah lemah. Namun hal itu ditepisnya. Karena faktanya perempuan lebih kuat secara biologis yaitu memiliki angka harapan hidup tinggi, kemampuan memiliki peran ganda, probilitas kematian rendah dan perempuan lebih bisa survival dibanding pria.

“Dilihat dari partisipasi perempuan dalam pemilihan secara nasional pemilih perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, pemilu egaliter berbasis gender memiliki kesamaan dalam hak suara. Karena peran perempuan dalam pemilu sebagai pemilih, kontestan, penyelenggara dan partisipasi kegiatan setta agen of change,” jelasnya.

Meski sisi lain, belum ada sanksi tegas yang dikenakan kepada partai politik (parpol) yang hingga saat ini belum melaksanakan perintah UU Pemilu untuk menambah komposisi perempuan sebanyak 30%. Di tambah lagi,  pemberlakukan kuota 30% bagi calon legislatif perempuan pada Pemilu 2004 yang kemudian disempurkanakan dengan pemberlakukan sistem zipper pada Pemilu 2009. Tapi harus kandas dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan penetapan calon  terpilih berdasarkan suara terbanyak

Sementara itu, Anggota DPRD Cilacap dan Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia
Hj. Endang Sutarsih, S.H.I mengatakan, bahwa perempuan harus bisa memperjuangkan hak suara perempuan, maka ketika memilih harus jeli, bahwa pemimpin harus loyalitas terhadap persoalan gender, serta melek terhadap berbagai persoalan yang ada di Cilacap.

“Perempuan dalam berpolitik di cilcap harus melihat berbagai aspek, antara lain pendidikan di Cilacap yang masih mahal, ekonomi dan ketenagakerjaan. TKW yang seharusnya diperhatikan soal gaji, kesejahteraan dan payung hukun yang jelas. Kemudian kekerasan gender & anak, serta belum adanya anggaran untuk pendampingan terhadap program trafiking,” bebernya.

Menurutnya, perempuan harus menjadi first class bukan lagi second class bukan lagi to have tapi to be maka perlu dibentuk culture “melek politik” dengan kemampuannya perempuan kini harus bisa berperan publik dan domestik karena politik sangat penting dalam proses pengambilan keputusan.

“Maka dengan lebih banyak keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, akan mempengaruhi kebijakan yang lebih pro terhadap kebutuhan perempuan. Jadi tindakan afirmatif diperlukan terkait dengan dominasi budaya patriarki yang masih kuat mempengaruhi dunia politik, termasuk iklim partai politik yang berbau maskulin,” jelasnya.

Dia berharap, ada aturan hukum yang harus dicantumkan dalam UU Pemilu mendatang untuk menyadarkan bahwa ada hak perempuan yang selama ini terabaikan yang harus dikembalikan. “Kami mendorong perempuan Indonesia aktif politik, dan parpol juga memberikan kesempatan pada perempuan lebih besar pada pemilu 2014. Kami juga dorong sanksi yang lebih tegas terhadap parpol yang  belum melaksanakan 30% itu,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Andi Timo Pangerang menilai, partisipasi politik perempuan dalam revisi UU Pemilu di DPR saat ini pun belum banyak diangkat. Untuk itu KPPPA dan organisasi perempuan terus mengawal pembahasan revisi UU tersebut, agar keterlibatan perempuan lebih besar lagi.

Ia mengatakan, sejauh ini mayoritas calon legislatif laki-laki terpilih berada di nomor 1 (68%), lebih banyak dari caleg perempuan di urutan yang sama. Ini menunjukan pancalonan laki-laki yang lebih banyak di urutan 1 memberi peluang keterpilihan mereka lebih bisa.

“Memang banyak faktor yang membuat perempuan masih kurang, salah satunya tidak benar jika rendahnya partisipasi perempuan di parlemen, karena adanya tuntutan adaptasi dengan budaya macho dan maskulin di parlemen,” ucapnya.

Untuk diketahui, Diskusi itu dihadiri oleh berbagai kelompok seperti, Pelajar dan Mahasiswa, Buruh Migran, Profesi, Nelayan dan Ibu Rumah Tangga yang terbagi menjadi beberapa kelompok balai perempuan. (rma/fkc)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trade

Pedalaman Sungai Barito Surut, Transportasi Terganggu

Published

on

Sungai Barito di wilayah Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya, Kalimantan Tengah, dalam sepekan lebih surut permukaan airnya menyebabkan transportasi melewati sungai itu terganggu.

Zonaekonomi.com, Muara Teweh – Sungai Barito di wilayah Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya, Kalimantan Tengah, dalam sepekan lebih surut permukaan airnya menyebabkan transportasi melewati sungai itu terganggu.

“Saat ini angkutan menuju kecamatan di pedalaman mulai terganggu, karena permukaan air terus menurun,” kata seorang warga Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru, Igang di Muara Teweh, Kamis (16/8/2018).

Menurut dia, pada kondisi air normal, angkutan ke sejumlah desa di pedalaman Sungai Tewei (anak Sungai Barito) masih bisa dilintasi kapal bermotor (kelotok).

Sungai itu kini hanya bisa dilalui perahu bermesin (ces) bermuatan maksimal tiga orang. Namun, kata dia, itupun harus dengan mengangkat perahu ketika melewati riam-riam bebatuan yang banyak ditemukan di pedalaman sungai tersebut.

“Meski angkutan sungai terganggu, barang kebutuhan warga masih bisa diangkut moda transportasi darat,” katanya.

Kondisi yang sama terjadi di sejumlah desa di pedalaman Sungai Lahei, transportasi sungai kini hanya bisa menggunakan perahu ces.

“Saat ini warga beralih ke angkutan darat melalui jalan milik perusahaan tambang dan perkayuan baik untuk keluar maupun mengangkut barang,” kata Idrus warga Kelurahan Lahei Kecamatan Lahei.

Sementara Kepala UPTD Dermaga Muara Teweh pada Dinas Perhubungan Barito Utara, Muhammad Nurdin melalui petugas pelabuhan Syamsu Rizal mengatakan kondisi air Sungai Barito dalam sepekan lebih terus menurun, sehingga kapal dan tongkang bertonase besar tidak bisa berlayar.

Ketinggian debit air Sungai Barito pada skala tinggi air (STA) Muara Teweh pada Kamis siang menunjukkan angka 1,26 meter yang menunjukkan angka tidak aman bagi pelayaran kapal bertonase besar.

Kondisi air sungai sepanjang 900 kilometer yang hulunya berada di wilayah Kabupaten Murung Raya dan mengalir ke wilayah selatan di Kalimantan Selatan itu terus surut.

“Saat ini tongkang bermuatan dan kosong ada yang bersandar dan kandas di kawasan hutan pinggiran Sungai Barito,” katanya.

Sejumlah kapal hela (tugboat) dan tongkang yang sebelumnya berlayar ke hulu maupun hilir pada beberapa bulan lalu saat debit air sungai Barito naik, kini terpaksa bersandar pada beberapa tempat.

“Mereka tidak bisa berlayar karena sungai cepat surut sudah sepekan lebih,” katanya.

Bahkan kapal angkutan penumpang bis air yang biasa melayani penumpang di sepanjang Sungai Barito tujuan Muara Teweh – Banjarmasin, Kalsel setiap hari Kamis tidak bisa berlayar karena sungai surut.

“Bis air itu pekan lalu sempat mau berlayar dari Muara Teweh ke Banjarmasin, namun terpaksa kembali ke pelabuhan Dermaga Muara Teweh karena sempat kandas di wilayah Desa Lemo Kecamatan Teweh Tengah, sehingga? penumpang dialihkan ke tranportasi kapal kecil lainnya,” jelas Syamsu. (kas)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

DPR Harap Pemerintah Lebih Menggenjot Lagi Capaian Pembangunan

Published

on

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap pemerintah terus “menggenjot” capaian pembangunan khususnya dalam bidang infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga terjadi pemerataan di semua wilayah.

“Saya berharap sisa setahun ini bisa lebih menggenjot lagi capaian yang ingin dicapai,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Bambang mengapresiasi banyak capaian pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah dan telah dipaparkan dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI pada Kamis.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia kita terus tumbuh di kisaran 5 persen per tahun, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung.

Menurut Presiden, inflasi selalu pada kisaran 3,5 persen, ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli rakyat dan realisasi inflasi Juni 2018 berhasil ditekan pada angka 0,59 persen atau terendah dibandingkan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional dalam tujuh tahun terakhir.

Presiden mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi yang terjaga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan dapat dirasakan dampaknya.

“Angka pengangguran terbuka turun menjadi tinggal 5,13 persen pada Februari 2018. Untuk pertama kalinya, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82 persen pada Maret tahun 2018,” kata Presiden.

Dia mengatakan, kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59 juta atau 11,22 persen pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82 persen pada Maret tahun 2018. (mam)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Menperin : Impor Bahan Baku Tidak akan Dipersulit

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih memfinalisasi peraturan pembatasan impor, hingga saat ini pengetatan lebih akan dilakukan terhadap barang konsumsi, tidak termasuk bahan baku dan barang modal.

“Akan dikaji lagi, dan kebanyakan barang konsumi. Bahan baku tentu tidak dipersulit ya, dan juga barang modal,” kata Airlangga saat ditemui di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Pemerintah Indonesia sedang merumuskan kebijakan pembatasan impor terhadap 500 jenis barang, menyusul membengkaknya defisit neraca transaksi berjalan menjadi delapan miliar dolar AS atau tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal II 2018.

Pada Juli 2018, defisit neraca perdagangan internasional malah semakin melebar mejadi 2,03 miliar dolar AS yang diperkirakan akan meningkatkan defisit transaksi berjalan di kuartal III 2018.

Kebijakan pembatasan impor, menurut Airlangga, juga diterapkan untuk mendorong pertumbuhan penjualan produk dalam negeri. Kemenperin juga, ujarnya, akan mendorong produsen dalam negeri untuk berpaling menggunakan produk dalam negeri yang sudah menjadi substitusi impor. Contoh produk itu seperti bahan baku plastik yang sudah diproduksi oleh dua pabrik, dan juga bahan kimia.

“Subtitusi impor kan harus ada barang yang udah ada di dalam negeri, nah itu kita dorong untuk beli di dalam negeri. Tapi kalo barang yang masih diperlukan untuk bahan baku industri, tentu tidak dipersulit [impornya],” kata dia.

Disinggung lebih lanjut, Airlangga belum dapat mengungkapkan banyak jenis barang konsumsi yang impornya akan dibatasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menekankan pemerintah akan mengambil langkah tegas dan signifikan untuk mengurangi impor agar dapat menurunkan defisit neraca transaksi berjalan.

“Di Indonesia, salah satu yang dianggap harus dikendalikan adalah neraca pembayaran kita yaitu defisit transaksi berjalan,” kata Sri Mulyani dalan konferensi pers usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (14/8).

Neraca transaksi berjalan menggambarkan arus dana atau pembayaran dari dalam ke luar negeri, maupun sebaliknya. Sebagai gambaran, jika neraca transaksi berjalan defisit, maka devisa dari dalam negeri lebih banyak yang mengalir ke luar.

Hal itu menimbulkan persepsi kepada investor bahwa aset-aset rupiah kurang begitu aman, karena devisa yang keluar lebih banyak dibanding yang masuk. Keluarnya modal-modal investor dari aset rupiah seperti Surat Berharga Negara (SBN) yang membuat dolar AS menguat dan akhirnya melemahkan nilai tukar rupiah. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending