Connect with us

BISNIS

Jelang Pilkada, KPI Cilacap Ajak Keterlibatan Perempuan Dalam Politik

Published

on

Indonesiarayakini.com, Cilacap – Kesetaraan gender ternyata belum tercermin dalam keterwakilan perempuan dan laki-laki di bidang politik. Hingga saat ini partisipasi perempuan di partai politik dan lembaga legislatif masih rendah.

Atas Dasar itulah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) untuk keadilan dan Demokrasi Cabang Cilacap menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema “Posisi Pemilih Perempuan dalam Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap Tahun 2017” yang bertempat di Gedung Sumekar (PKK) komplek pendopo Kabupaten Cilacap.

Seperti dikutip Fokuscilacap.com, Ketua Cabang KPI Cilacap Anirotul Munawaroh memgatakan, bahwa banyak perempuan yang dipinggirkan dalam pengambilan keputusan, maka KPI memanfaatkan suasana ini untuk melaksanakan diskusi politik yang berkaitan mengenai posisi pemilih perempuan dalam pilkada Cilacap tahun 2017 mendatang.

Meskipun jumlah perempuan di parlemen mengalami peningkatan yaitu dari 11,3% pada Pemilu 2004 menjadi 18% pada Pemilu 2009, tetapi angka ini masih jauh dari yang dicita-citakan, yakni 30% menurut Undang-Undang No 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPD.

“Pengalaman Pemilu tahun 2004 dan 2008 menunjukan bahwa perjuangan perempuan dalam mendesakan payung hukum bagi keberadaan caleg perempuan dengan menyertakan tindakan afrimatif, ternyata belum berhasil meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan secara signifikan,” ungkapnya kepada Fokuscilacap.com di Gedung Sumekar (PKK) komplek Pendopo Kabupaten Cilacap, Selasa (8/3).

Sedangkan perwakilan KPU Cilacap, menyampaikan beberapa point-point penting tentang gender dan seksis, steroktip dan stigma yang mengatakan bahwa perempuan adalah lemah. Namun hal itu ditepisnya. Karena faktanya perempuan lebih kuat secara biologis yaitu memiliki angka harapan hidup tinggi, kemampuan memiliki peran ganda, probilitas kematian rendah dan perempuan lebih bisa survival dibanding pria.

“Dilihat dari partisipasi perempuan dalam pemilihan secara nasional pemilih perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, pemilu egaliter berbasis gender memiliki kesamaan dalam hak suara. Karena peran perempuan dalam pemilu sebagai pemilih, kontestan, penyelenggara dan partisipasi kegiatan setta agen of change,” jelasnya.

Meski sisi lain, belum ada sanksi tegas yang dikenakan kepada partai politik (parpol) yang hingga saat ini belum melaksanakan perintah UU Pemilu untuk menambah komposisi perempuan sebanyak 30%. Di tambah lagi,  pemberlakukan kuota 30% bagi calon legislatif perempuan pada Pemilu 2004 yang kemudian disempurkanakan dengan pemberlakukan sistem zipper pada Pemilu 2009. Tapi harus kandas dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan penetapan calon  terpilih berdasarkan suara terbanyak

Sementara itu, Anggota DPRD Cilacap dan Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia
Hj. Endang Sutarsih, S.H.I mengatakan, bahwa perempuan harus bisa memperjuangkan hak suara perempuan, maka ketika memilih harus jeli, bahwa pemimpin harus loyalitas terhadap persoalan gender, serta melek terhadap berbagai persoalan yang ada di Cilacap.

“Perempuan dalam berpolitik di cilcap harus melihat berbagai aspek, antara lain pendidikan di Cilacap yang masih mahal, ekonomi dan ketenagakerjaan. TKW yang seharusnya diperhatikan soal gaji, kesejahteraan dan payung hukun yang jelas. Kemudian kekerasan gender & anak, serta belum adanya anggaran untuk pendampingan terhadap program trafiking,” bebernya.

Menurutnya, perempuan harus menjadi first class bukan lagi second class bukan lagi to have tapi to be maka perlu dibentuk culture “melek politik” dengan kemampuannya perempuan kini harus bisa berperan publik dan domestik karena politik sangat penting dalam proses pengambilan keputusan.

“Maka dengan lebih banyak keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, akan mempengaruhi kebijakan yang lebih pro terhadap kebutuhan perempuan. Jadi tindakan afirmatif diperlukan terkait dengan dominasi budaya patriarki yang masih kuat mempengaruhi dunia politik, termasuk iklim partai politik yang berbau maskulin,” jelasnya.

Dia berharap, ada aturan hukum yang harus dicantumkan dalam UU Pemilu mendatang untuk menyadarkan bahwa ada hak perempuan yang selama ini terabaikan yang harus dikembalikan. “Kami mendorong perempuan Indonesia aktif politik, dan parpol juga memberikan kesempatan pada perempuan lebih besar pada pemilu 2014. Kami juga dorong sanksi yang lebih tegas terhadap parpol yang  belum melaksanakan 30% itu,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Andi Timo Pangerang menilai, partisipasi politik perempuan dalam revisi UU Pemilu di DPR saat ini pun belum banyak diangkat. Untuk itu KPPPA dan organisasi perempuan terus mengawal pembahasan revisi UU tersebut, agar keterlibatan perempuan lebih besar lagi.

Ia mengatakan, sejauh ini mayoritas calon legislatif laki-laki terpilih berada di nomor 1 (68%), lebih banyak dari caleg perempuan di urutan yang sama. Ini menunjukan pancalonan laki-laki yang lebih banyak di urutan 1 memberi peluang keterpilihan mereka lebih bisa.

“Memang banyak faktor yang membuat perempuan masih kurang, salah satunya tidak benar jika rendahnya partisipasi perempuan di parlemen, karena adanya tuntutan adaptasi dengan budaya macho dan maskulin di parlemen,” ucapnya.

Untuk diketahui, Diskusi itu dihadiri oleh berbagai kelompok seperti, Pelajar dan Mahasiswa, Buruh Migran, Profesi, Nelayan dan Ibu Rumah Tangga yang terbagi menjadi beberapa kelompok balai perempuan. (rma/fkc)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Finansial

IHSG BEI Jumat Dibuka Melemah 23 Poin

Published

on

IHSG di Bursa Efek Indonesia dibuka melemah sebesar 23 poin atau 0,38 persen ke posisi 6.083,3 dari posisi sebelumnya 6.106,7.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (8/6/2018), dibuka melemah sebesar 23 poin atau 0,38 persen ke posisi 6.083,3 dari posisi sebelumnya 6.106,7.

Analis Binaartha Parama Sekuritas Muhammad Nafan Aji ketika dihubungi Antara di Jakarta, Jumat, menilai terdapat penyebab internal dan eksternal dari pelemahan indeks.

Secara eksternal, pelemahan indeks berkaitan dengan faktor penurunan berbagai indeks di regional Asia.

Hal tersebut terjadi sebagai respons adanya ketidakpastian pada pertemuan puncak G7 di Ottawa, Kanada.

“Akibat masing-masing negara masih saling menerapkan kenaikan tarif impor yang berujung pada sentimen perang dagang,” ujar Nafan.

Kemudian, secara internal, Nafan menilai momen menjelang cuti bersama Lebaran 2018 turut mempengaruhi pelemahan indeks yang terjadi.

“Pelemahan indeks lebih disebabkan adanya aksi profit taking yang terjadi dalam rangka menyambut hari libur yang berkepanjangan,” ucap dia. (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Rupiah Susut 27 Poin jadi Rp13.902 Per Dolar AS

Published

on

Nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta turun 27 poin menjadi Rp13.902 per dolar AS dari Rp13.875 per dolar AS.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta turun 27 poin menjadi Rp13.902 per dolar AS dari Rp13.875 per dolar AS pada Jumat pagi, setelah melemah 12 poin pada pembukaan perdagangan.

Menyusul pelemahan 22 poin menjadi Rp13.875 per dolar AS pada penutupan pasar Kamis (7/6) sore, pada pembukaan perdagangan hari ini rupiah kembali turun 12 poin menjadi Rp13.887 per dolar AS, lalu bergerak di kisaran Rp13.887 sampai Rp13.906 per dolar AS.

Analis pasar uang Bank Mandiri Rully Arya Wisnubroto mengatakan penurunan kurs rupiah antara lain dipengaruhi oleh tingginya permintaan dolar AS di dalam negeri, baik untuk pembayaran utang luar negeri dan dividen maupun untuk keperluan warga yang hendak berlibur ke luar negeri.

“Libur panjang minggu depan juga banyak yang liburan ke luar negeri,” kata dia.

Sementara itu, para pelaku pasar juga masih menunggu pengumuman kebijakan moneter The Federal Reserve Amerika Serikat pekan depan untuk mengetahui proyeksi frekuensi kenaikan suku bunga acuan pada 2018. (rob)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

BUMN Panas Bumi Geo Dipa Percepat Pembangunan 2 PLTP

Published

on

Dirut Geo Dipa Energi, Riki Firmandha Ibrahim.

Zonaekonomi.com, Jakarta – BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) berkomitmen untuk memperbaiki, tata kelola, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan berbagai proyek. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggandeng pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengawasi sekaligus mencegah tindakan yang mengarah ke korupsi.

Dirut Geo Dipa Energi, Riki Firmandha Ibrahim, mengungkapkan, pihaknya telah mendatangi gedung KPK di Kuningan, Jakarta, Rabu (6/6/2018) kemarin. Dalam kunjungan itu, pihaknya meminta KPK untuk turut bekerja sama.

“Kedatangan kami ke KPK untuk melaporkan karena KPK sebagai fungsi pencegahan. Tentunya kami akan memperbaiki, tata kelola, integritas, dan profesionalisme,” kata Riki di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Berkaitan dengan itu, Riki menerangkan bahwasanya saat ini pihaknya akan menggarap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Proyek tersebut memiliki nilai sekitar Rp10 triliun.

“Kemarin kami juga melaporkan ke KPK, bahwa di tahun ini pula kami akan mengembangkan proyek panas bumi Dieng dan Patuha jilid II, jilid III, dan jilid IV,” ungkap dia.

Riki mengatakan, kerja sama dengan KPK ini nantinya berkaitan dengan perbaikan sistem tata kelola perusahaan. Selain itu, pelaporan tersebut menurutnya merupakan keharusan sebagai perusahaan BUMN.

“Tentunya karena BUMN, sesuai dengan tata kelolanya harus GCG kuat, dan sebagainya. Jadi tentu akan mengikuti SOP yang adalah harus kami melaporkan, tidak hanya institusi KPK, tentu lainnya pun kami akan melaporkan,” kata Riki.

Dalam menanggapi hal tersebut, Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Wawan Wardiana, mengapresiasi langkah pihak Geo Dipa Energi untuk memperbaiki, tata kelola, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan proyek. Sebab, sebagai BUMN, Geo Dipa dinilai memiliki inisiatif baik dan mendukung upaya pencegahan yang dijunjung oleh pihak KPK.

“Kami menghargai keinginan Geo Dipa untuk bekerja sama dengan teman-teman di pencegahan, dalam rangka supaya dari awal ditemani, dikawal oleh teman-teman pencegahan. Tidak ujug-ujug di tengah jalan baru memanggil kami,” ucap Wawan.

Wawan berharap, inisiatif tersebut nantinya dapat ditularkan kepada perusahaan BUMN lainnya. Sehingga, harapannya ke depan dapat membantu kerja KPK dalam upaya pencegahan.

Terkait kerjasama dengan Geo Dipa Energi, Wawan mengatakan KPK akan melakukan pencegahan mulai dari perencanaan hingga pembangunan. Selain itu, KPK pun menjanjikan akan ikut mendampingi Geo Dipa Energi dalam proses tender hingga pengelolaan SDM.

Untuk diketahui, sebagai perusahaan yang berbasis sumber daya alam, Geo Dipa Energi memiliki komitmen yang kuat untuk berkontribusi dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi pembangkit listrik.

Kegiatan utama PT Geo Dipa melibatkan seluruh fase pada pembangkit listrik panas bumi. Dari eksplorasi dan eksploitasi, untuk pembangunan pembangkit listrik dan distribusi energi., seperti dikutip Pusatsiaranpers.com. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending