Connect with us

BISNIS

Ada Jaksa Nakal di Karawang? Jika Tertangkap Bakal “Nyanyi”

Published

on

Indonesiarayakini.com, Karawang – Sekitar dugaan Jaksa nakal pada Kejaksaan Negeri Karawang belakangan ini tengah menjadi buah bibir di tengah pejabat dan para pemborong rekanan Pemkab setempat. Ini akan membuat diantara mereka bakal “Nyanyi”, jika oknum jaksa tersebut terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan), baik oleh KPK maupun Kejagung saat memperagakan aksinya.

Seperti dikutip Halloapakabar.com, Advokat senior Kabupaten Karawang, H. Abdul Karim Heryadi, SH. MH, membenarkan, bahwa belakangan ini ada seorang Jaksa nakal di Kabupaten Karawang. Berdasarkan laporan yang masuk ke telinga H. Abdul Karim, yang menjadi sasaran Jaksa nakal tadi, pejabat dan para pemborong Pemkab yang dianggap bermasalah dengan dugaan korupsi.

“Informasi yang masuk ke Akang, yang menjadi bulan-bulanan oknum Jaksa tadi, bahwasanya sasarannya adalah para pejabat dan para pemborong yang terkait dengan pengerjaan proyek APBD. Bahkan berdasarkan pengakuan dari para pejabat dan para pemborong, disebukan bahwa oknum Jaksa tersebut mengarah kepada salah satu nama di Kejaksaan Karawang ini,” terangnya dan bahkan sudah mengantongi nama Jaksa nakal tersebut.

Menurut Abdul Karim, jika modus operandi yang diperagakan Jaksa nakal tadi dibiarkan, maka akan mencederai rasa keadilan rakyat Karawang terutama pada kasus korupsi di lingkungan Pemkab Karawang. “Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Kabupatan Karawang jangan sampai mandeg, hanya karena tingkah polah oknum Jaksa tadi,” tegasnya.

Dalam hal ini, kata Abdul Karim, rentetan pengaduan dugaan kasus korupsi ke Kejaksaan Negeri Karawang yang sampai ke pengadilan, baru kasus korupsi di RSUD, dengan vonis bebas murni terhadap pejabat di RSU tersebut. Kemudian kasus korupsi Pos Yandu di Kantor BPMPD tampaknya masih jalan di tempat setelah ditetapkannya dua tersangka.

Beberapa pejabat yang keberatan disebutkan jatidirinya, membenarkan, bahwa ada Jaksa nakal, dimana mengarah pada satu nama pada Kejaksaan Karawang ini. Bagi pejabat dan pemborong yang disinyalir bermasalah, nama seorang jaksa itu sudah tidak asing lagi. (jay)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Perbaikan Neraca Transaksi Berjalan Perlu Kebijakan Berkesinambungan

Published

on

Jumpa pers terkait dampak ekonomi Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Kantor Bappenas, Jakarta.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, perbaikan neraca transaksi berjalan yang masih mengalami defisit atau “current account deficit” (CAD), memerlukan kebijakan yang berkesinambungan antar pemerintahan.

“Pasti kami ingin kebijakan itu kita buat secara permanen artinya berkesinambungan. Upaya mengurangi CAD tidak bisa dalam satu masa pemerintahan saja, ini harus jadi upaya berkesinambungan,” ujar Bambang usai jumpa pers terkait dampak ekonomi pelaksanaan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Bambang menuturkan, saat ini Bappenas tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan akan mengarahkan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan, terutama terkait pengalihan ekspor dari yang berbasis sumber daya alam menjadi ekspor barang-barang olahan atau yang memiliki nilai tambah.

“Sehingga itu bisa memperbaiki CAD ke depan dan kita bisa susun langkah jangka panjang. Sehingga CAD tidak lagi permanen di Indonesia. Harapan kita “current account” bisa surplus,” kata Bambang.

Bank Indonesia mencatat, defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal III 2018 meningkat menjadi 3,37 persen dari PDB atau sebesar 8,8 miliar dolar AS, dibandingkan kuartal II 2018 yaitu 3,02 persen dari PDB atau delapan miliar dolar AS.

Kendati pada paruh ketiga ini defisit meningkat, namun jika melihat dari awal tahun hingga akhir kuartal III 2018, defisit neraca transaksi berjalan secara akumulatif sebesar 2,86 persen PDB.

Terkait neraca perdagangan sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (17/12) lalu baru saja mengumumkan neraca perdagangan November 2018 mengalami defisit hingga 2,05 miliar dolar AS, yang juga menjadi defisit tertinggi sepanjang tahun ini.

Nilai ekspor pada November 2018 mencapai 14,83 miliar dolar AS atau turun 3,28 persen (tahun ke tahun/yoy), sedangkan impor membengkak menjadi 16,88 miliar dolar AS atau naik 11,08 persen. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Bank DKI-Taspen Dukung Layanan Keuangan Pensiunan

Published

on

Acara kerja sama Bank DKI-Taspen dalam layanan keuangan pensiunan di Jakarta, Senin (17/12/208).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank DKI bekerja sama dengan PT Taspen (Persero) mendukung layanan keuangan bagi para pensiunan berupa pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui Bank DKI.

“Kerja sama tersebut sekaligus dalam rangka mewujudkan visi sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi,” kata Corporate Secretary Bank DKI, Listya Widada dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Listya menyampaikan kerja sama tersebut merupakan komitmen dalam memberikan layanan keuangan kepada para pensiunan peserta Taspen khususnya pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta.

“Layanan perbankan itu terkait dengan pembayaran hak pensiun, fasilitas kredit dengan bunga yang lebih murah dari bank-bank lain serta layanan TransJakarta gratis dengan kartu debit combo,” katanya.

Dalam perluasan kerja sama ini, Bank DKI dan PT Taspen telah memanfaatkan teknologi informasi, yaitu penerapan aplikasi new e-dapem dan Taspen Smart Card.

New e-dapem digunakan untuk memudahkan ketepatan pembayaran dan pelaporan pembayaran pensiun bulanan peserta Taspen. Dengan adanya new e-dapem ini setiap mitra bayar cukup mengakses satu E-Dapem saja tanpa adanya aplikasi E-Dapem dari masing-masing mitra bayar.

Sementara itu, sistem pembayaran pensiun yang menggunakan teknologi informasi dalam bentuk Taspen Smart Card berfungsi antara lain sebagai Kartu Identitas Penerima Pensiun (Karip), sarana otentikasi pembayaran pensiun bulanan, sebagai kartu atau alat bayar melalui Automatic Teller Machine (ATM), kartu debit, serta kartu diskon pada merchant tertentu.

Listya Widada juga menyebutkan bahwa pensiunan dapat menggunakan fasilitas kartu debit combo Bank DKI untuk mengakses layanan TransJakarta gratis, pangan murah serta dapat mengajukan fasilitas kredit Multiguna pensiunan.

“Termasuk pilihan untuk menerima pembayaran pensiun melalui rekening tabungan berbasis syariah di Kantor Layanan Bank DKI Syariah,” kata Listya. (sal)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Menhub Telah Tandatangani Peraturan Baru Taksi Daring

Published

on

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menandatangani peraturan baru taksi daring sebagai pengganti Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017.

“Hari ini Pak Menteri telah menandatangani PM yang baru tetapi belum dinomori, pengganti PM 108,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Budi menyebutkan terdapat kekhususan dalam Peraturan Menteri (PM) yang baru tersebut, yakni apa yang telah ditolak oleh Mahkamah Agung tidak dimasukan kembali ke dalam PM yang baru.

“Pertama yang sudah dianulir oleh Mahkamah Agung itu kita tidak atur lagi, jadi sudah mengeluarkan beberapa pasal, yang menyangkut masalah KIR, tidak kita masukkan, stiker, tapi soal UMKM masih,” katanya.

Adapun, salah satu poin yang tidak ditolak MA, namun dikeluarkan dari PM baru taksi daring, yakni soal SIM Umum karena diatur oleh Kepolisian.

“SIM Umum itu ada di UU 22/2009 tapi domainnya Kepolisian, jadi nanti kita harapkan sepanjang menyangkut angkutan umum, maka SIM-nya adalah umum, maka tidak kita atur,” katanya.

Sementara itu, terkait kuota, Budi menegaskan tidak ada penambahan kuota baru sejak PM tersebut diputuskan.

“Kecuali ada kendaraan lama yang di-suspend, kemudian tidak boleh punya akun lagi. Kemudian yang sudah lama terdaftar, tapi tidak melanjutkan profesinya,” katanya.

Terkait sanksi, Budi mengatakan akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Kalau ada kenakalan dari pihak aplikator itu Kemenkominfo bisa menutup, tapi salah satu kenakalan itu saat aplikator tidak bisa mematuhi aturan kita, atau saat sudah ditentukan tarif batas atas dan bawah, tidak mematuhi,” katanya.

Untuk lebih menjamin penegakan hukum, dia menambahkam akan melibatkan pihak ketiga agar lebih independen.

” Tapi saya kira ini pertimbangan yang masak-masak, ini bukan perusahaan kecil. Jadi, kita akan sampaikam terus. Kita akan libatkan pihak ketiga atau konsultan untuk mengawasi, ini independen,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending