Connect with us

BISNIS

Ada Jaksa Nakal di Karawang? Jika Tertangkap Bakal “Nyanyi”

Published

on

Indonesiarayakini.com, Karawang – Sekitar dugaan Jaksa nakal pada Kejaksaan Negeri Karawang belakangan ini tengah menjadi buah bibir di tengah pejabat dan para pemborong rekanan Pemkab setempat. Ini akan membuat diantara mereka bakal “Nyanyi”, jika oknum jaksa tersebut terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan), baik oleh KPK maupun Kejagung saat memperagakan aksinya.

Seperti dikutip Halloapakabar.com, Advokat senior Kabupaten Karawang, H. Abdul Karim Heryadi, SH. MH, membenarkan, bahwa belakangan ini ada seorang Jaksa nakal di Kabupaten Karawang. Berdasarkan laporan yang masuk ke telinga H. Abdul Karim, yang menjadi sasaran Jaksa nakal tadi, pejabat dan para pemborong Pemkab yang dianggap bermasalah dengan dugaan korupsi.

“Informasi yang masuk ke Akang, yang menjadi bulan-bulanan oknum Jaksa tadi, bahwasanya sasarannya adalah para pejabat dan para pemborong yang terkait dengan pengerjaan proyek APBD. Bahkan berdasarkan pengakuan dari para pejabat dan para pemborong, disebukan bahwa oknum Jaksa tersebut mengarah kepada salah satu nama di Kejaksaan Karawang ini,” terangnya dan bahkan sudah mengantongi nama Jaksa nakal tersebut.

Menurut Abdul Karim, jika modus operandi yang diperagakan Jaksa nakal tadi dibiarkan, maka akan mencederai rasa keadilan rakyat Karawang terutama pada kasus korupsi di lingkungan Pemkab Karawang. “Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Kabupatan Karawang jangan sampai mandeg, hanya karena tingkah polah oknum Jaksa tadi,” tegasnya.

Dalam hal ini, kata Abdul Karim, rentetan pengaduan dugaan kasus korupsi ke Kejaksaan Negeri Karawang yang sampai ke pengadilan, baru kasus korupsi di RSUD, dengan vonis bebas murni terhadap pejabat di RSU tersebut. Kemudian kasus korupsi Pos Yandu di Kantor BPMPD tampaknya masih jalan di tempat setelah ditetapkannya dua tersangka.

Beberapa pejabat yang keberatan disebutkan jatidirinya, membenarkan, bahwa ada Jaksa nakal, dimana mengarah pada satu nama pada Kejaksaan Karawang ini. Bagi pejabat dan pemborong yang disinyalir bermasalah, nama seorang jaksa itu sudah tidak asing lagi. (jay)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Tol Semarang-Demak Segera Dilelang

Published

on

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Zonaekonomi.com, Semarang – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyebutkan proyek jalur tol yang menghubungkan Semarang-Demak segera dilelang pada tahun ini.

“Untuk prosesnya sendiri, Tol Semarang-Demak pada bulan-bulan ini segera dilelangkan,” kata politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Hendi tersebut di Semarang, Senin (22/10/2018).

Ia mengungkapkannya saat mengisi International Conference on Indonesian Social & Political Enquiries (ICISPE) yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Diponegoro Semarang.

“Saya menyaksikan sendiri dari Kementerian PUPR sudah menyerahkan sebuah draft kepada pemrakarsa pembangunan jalan tol untuk dilakukan tahun ini,” tambahnya.

Menurutnya jalur tol tersebut dibangun di atas laut sehingga sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut untuk penanggulangan banjir dan rob di kawasan pesisir Pantura.

Pembangunan jalur tol Semarang-Demak, lanjutnya merupakan bagian dari upaya pembangunan infrastruktur yang mendesak dan berkelanjutan, khususnya bagi Semarang.

“Bagi Semarang, keberadaan jalur tol ini juga berfungsi sebagai tanggul laut yang menjadi bagian upaya penanganan banjir di wilayah timur Semarang,” ujarnya.

Menurut dia, potensi, tantangan, dan kekuatan harus dipahami dalam mewujudkan Semarang sebagai kota berkelanjutan yang ramah dan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh warganya.

Dari 17 standar indikator terkait SDGs (Sustainable Development Goals), diakuinya, ada satu kendala yang dihadapi sebagaimana kota besar lain, yakni polusi udara.

“Meski (di Semarang) belum separah kota-kota lainnya, persoalan polusi perlu direm agar tidak semakin parah,” kata orang nomor satu di Kota Semarang itu.

Berbagai upaya terus dilakukan, tambah dia, di antaranya memaksimalkan fasilitas transportasi umum dengan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang yang sudah ada.

“Kemudian, rencana pembangunan moda transportasi LRT (lintas rel terpadu) yang tahap awal menghubungkan Bandara Ahmad Yani dengan Pasar Bulu Semarang,” lanjutnya.

Selain itu, Hendi mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Toyama, Jepang, untuk penggantian bahan bakar BRT Trans Semarang dari solar ke gas. (zuh)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Tourism

Menpar : Pertumbuhan Pariwisata Indonesia Tertinggi ke-9 di Dunia

Published

on

Pemaparan empat tahun kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) di Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan sektor pawirisata terus mencatatkan prestasi dengan pertumbuhan tertinggi peringkat sembilan di dunia, versi The World Travel & Tourism Council (WTTC).

“Diumumkan oleh WTTC bahwa Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pariwisata tertinggi nomor sembilan di dunia,” kata Menteri Arief Yahya dalam pemaparan empat tahun kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) di Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Menteri Arief memaparkan pertumbuhan pariwisata Indonesia Januari-Desember 2017 mencapai 22 persen. Angka pertumbuhan ini di atas rata-rata pertumbuhan wisatawan dunia sebesar 6,4 persen, dan pertumbuhan wisatawan di ASEAN tujuh persen.

Arief mengaku bahwa negara tetangga seperti Vietnam pun juga tumbuh lebih baik sebesar 29 persen, salah satunya karena melakukan banyak deregulasi.

Di sisi lain, pertumbuhan pariwisata Indonesia jauh lebih tinggi dari Malaysia yang tumbuh hanya empat persen, Singapura 5,8 persen dan Thailand 8,7 persen.

Sejak pemerintahan Jokowi-JK, Arief menegaskan bahwa pariwisata dapat menjadi sektor penghasil devisa terbesar, bahkan kini menjadi penyumbang devisa nasional keempat terbesar setelah kelapa sawit (CPO), minyak dan gas bumi, serta pertambangan (batu bara).

Ada pun sumbangan devisa dari sektor pariwisata meningkat sejak 2015 dari 12,2 miliar dolar AS, pada 2016 menjadi 13,6 miliar dolar AS dan pada tahun 2017 terus meningkat menjadi 15 miliar dolar AS.

Sektor pariwisata pada tahun ini diharapkan dapat meraup devisa hingga 17 miliar dolar AS, serta proyeksi tahun 2019 sebesar 20 miliar dolar AS.

Berdasarkan catatan Kementerian Pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terus melonjak dari tahun 2015 sebanyak 9,7 juta, pada tahun 2016 menjadi 11,5 juta, dan tahun 2017 sebanyak 14 juta. Ada pun sampai Agustus 2018, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sudah mencapai 10,58 juta dari target 17 juta wisman.

Kunjungan pelancong Nusantara juga terlihat menggembirakan, yakni sejak 2015 sebanyak 255 juta, tahun 2016 menjadi menjadi 264 juta, dan tahun 2017 meningkat menjadi 271 juta. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Menkeu : Tambahan Utang untuk Peningkatan Produktivitas

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tambahan utang sebesar Rp1.329,9 triliun dalam tiga tahun (2015-2017) digunakan untuk sektor-sektor produktif dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Belanja pendidikan bukan belanja yang tidak produktif, jadi jangan hanya melihat infrastruktur saja. Kesehatan juga belanja produktif walaupun bentuknya bukan jembatan maupun jalan,” kata Sri Mulyani dalam pemaparan empat tahun kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Tambahan utang Rp1.329,9 triliun selama 2015 hingga 2017 tersebut memang meningkat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp799,8 triliun. Namun, total alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga meningkat.

“Kalau mau membandingkan apel dengan apel, seharusnya tidak hanya yang tambahan utang saja, tetapi bandingkan untuk apanya,” kata Sri Mulyani.

Dari sisi infrastruktur, alokasi belanja mencapai Rp904,6 triliun (2015-2017) atau meningkat hampir dua kali lipat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp456,1 triliun.

Belanja sektor pendidikan meningkat 118,7 persen, dari Rp983,1 triliun (2012-2014) menjadi Rp1.167,1 triliun (2015-2017). Sementara sektor kesehatan meningkat 170 persen, dari Rp146,4 triliun (2012-2014) menjadi Rp249,8 triliun (2015-2017).

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa penerimaan perpajakan tetap menjadi tulang punggung perekonomian. Utang, menurut dia, hanya sebagai suplemen untuk peningkatan produktivitas.

Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan pembiayaan utang negatif 9,7 persen pada outlook 2018 yang sebesar Rp387,4 triliun dibandingkan Rp429,1 triliun pada 2017.

Penerbitan surat berharga negara (SBN) juga mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 12,2 persen dari Rp441,8 triliun (2017) menjadi Rp388 triliun (outlook 2018). (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending