Connect with us

BISNIS

Ada Jaksa Nakal di Karawang? Jika Tertangkap Bakal “Nyanyi”

Published

on

Indonesiarayakini.com, Karawang – Sekitar dugaan Jaksa nakal pada Kejaksaan Negeri Karawang belakangan ini tengah menjadi buah bibir di tengah pejabat dan para pemborong rekanan Pemkab setempat. Ini akan membuat diantara mereka bakal “Nyanyi”, jika oknum jaksa tersebut terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan), baik oleh KPK maupun Kejagung saat memperagakan aksinya.

Seperti dikutip Halloapakabar.com, Advokat senior Kabupaten Karawang, H. Abdul Karim Heryadi, SH. MH, membenarkan, bahwa belakangan ini ada seorang Jaksa nakal di Kabupaten Karawang. Berdasarkan laporan yang masuk ke telinga H. Abdul Karim, yang menjadi sasaran Jaksa nakal tadi, pejabat dan para pemborong Pemkab yang dianggap bermasalah dengan dugaan korupsi.

“Informasi yang masuk ke Akang, yang menjadi bulan-bulanan oknum Jaksa tadi, bahwasanya sasarannya adalah para pejabat dan para pemborong yang terkait dengan pengerjaan proyek APBD. Bahkan berdasarkan pengakuan dari para pejabat dan para pemborong, disebukan bahwa oknum Jaksa tersebut mengarah kepada salah satu nama di Kejaksaan Karawang ini,” terangnya dan bahkan sudah mengantongi nama Jaksa nakal tersebut.

Menurut Abdul Karim, jika modus operandi yang diperagakan Jaksa nakal tadi dibiarkan, maka akan mencederai rasa keadilan rakyat Karawang terutama pada kasus korupsi di lingkungan Pemkab Karawang. “Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Kabupatan Karawang jangan sampai mandeg, hanya karena tingkah polah oknum Jaksa tadi,” tegasnya.

Dalam hal ini, kata Abdul Karim, rentetan pengaduan dugaan kasus korupsi ke Kejaksaan Negeri Karawang yang sampai ke pengadilan, baru kasus korupsi di RSUD, dengan vonis bebas murni terhadap pejabat di RSU tersebut. Kemudian kasus korupsi Pos Yandu di Kantor BPMPD tampaknya masih jalan di tempat setelah ditetapkannya dua tersangka.

Beberapa pejabat yang keberatan disebutkan jatidirinya, membenarkan, bahwa ada Jaksa nakal, dimana mengarah pada satu nama pada Kejaksaan Karawang ini. Bagi pejabat dan pemborong yang disinyalir bermasalah, nama seorang jaksa itu sudah tidak asing lagi. (jay)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Tourism

Perayaan Cap Go Meh di Singkawang Kalbar Dibanjiri Puluhan Ribu Wisatawan

Published

on

Acara puncak perayaan Cap Go Meh.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Acara puncak perayaan Cap Go Meh 2019 di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dibanjiri lebih dari 70.000 wisatawan yang datang dari berbagai tempat untuk menyaksikan salah satu event andalan dalam 100 Calender of Events Wonderful Indonesia 2019 itu.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (19/2/2019), mengatakan festival ini diharapkan bisa memberikan dampak dari sisi nilai kreatif dan nilai komersial.

“Dari sisi ‘commercial value’ kedatangan banyak wisatawan akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” katanya.

Ia hadir dan membuka Festival Cap Go Meh 2019 di Singkawang, Kalimantan Barat, Selasa.

Tercatat, Festival Cap Go Meh tahun ini dihadiri sekitar 76.964 wisatawan baik dari wilayah domestik maupun mancanegara. Jumlah itu meningkat dari 2018 yang hanya sekitar 70.000 wisatawan.

Sebagian besar wisman yang berkunjung berasal dari Taiwan, Singapura, Australia, Malaysia, Hongkong, Macau, Thailand, dan Filipina.

Puluhan ribu wisatawan yang menyesaki Jalan Diponegoro, Kota Singkawang, itu menanti arak-arakan 12 replika naga berukuran 20 meter dan 1.050 patung dalam rangkaian acara puncak Cap Go Meh 2019.

Menpar juga berharap dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Singkawang, unsur Atraksi, Amenitas dan Aksestabilitas (3A) sebagai prasyarat pariwisata maju semakin memadai di Kota Singkawang.

Dari sisi atraksi, lanjut Menpar Arief, Festival Cap Go Meh bisa menjadi daya tarik utama kelas dunia bagi wisatawan.

Namun, kata dia, untuk mencapai destinasi internasional harus terlebih dahulu melalui proses kurasi secara profesional dari para koreografer, disainer, dan musisi berstandar nasional.

Sementara terkait akses, Menpar menekankan pentingnya untuk memberikan kemudahan dan alternatif akses perjalanan menuju destinasi wisata.

Umumnya wisatawan akan mempertimbangkan akses jalan jika jarak tempuhnya lebih dari 3 jam perjalanan darat. Sementara jarak tempuh menuju Kota Singkawang dari Pontianak sendiri sejauh 150 km.

“Pilihannya ada 2, membangun jalan tol atau membangun bandara. Untuk jalan tol dipastikan pembangunannya akan mahal dan perlu waktu lama. Tetapi bila membangun bandara itu lebih cepat dengan perkiraan biaya sekitar Rp1,3 triliun. Ada kabar baik kemarin, Senin, Menteri Perhubungan Budi Karya sudah melakukan ground breaking pembangunan bandara di Singkawang,” kata Menpar.

Sementara dari sisi amenitas atau akomodasi, Menpar menyarankan agar Kota Singkawang segera merencanakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Pembangunan KEK memang tidak mudah karena memerlukan “feasibility study” yang matang dan lahan yang relatif luas.

“Lahan untuk KEK minimal perlu 300 hektare, tapi KEK ini akan didukung penuh jika sudah ditetapkan, ini juga agar tingkat pengembalian investasi dari bandara yang akan dibangun bisa dimaksimalkan dari KEK tersebut,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan, Festival Cap Go Meh sudah ditetapkan menjadi event skala nasional yang sudah dikenal wisatawan mancanegara (wisman) sehingga keberlangsungannya harus dipertahankan.

“Apalagi pada 2018 Singkawang mendapatkan predikat Kota Toleran se-Indonesia. Ini modal utama sebagai kota pariwisata dan modal bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Singkawang,” katanya.

Kota Singkawang, lanjut Tjhai Chui Mie, merupakan kota yang multietnis dan dapat dikatakan sebagai cerminan dari Indonesia yang plural, berbeda-beda tetapi tetap satu.

“Pluralisme dan multietnis menjadi daya tarik Kota Singkawang, ini tidak menjadikan kami terpecah-pecah. Ini justru sesuatu yang membuat Kota Singkawang berbeda dan unik,” katanya. (han)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Ini Kata Pakar Transportasi soal TOD yang Berhasil

Published

on

Pakar Rekayasa Transportasi Institut Teknologi Bandung, Sony Sulaksono WIbowo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pakar Rekayasa Transportasi Institut Teknologi Bandung Sony Sulaksono WIbowo mengatakan kawasan berorientasi transit (TOD) yang berhasil adalah yang membuat masyarakat memiliki ketergantungan tinggi terhadap moda transportasi massal yang dioperasikan di kawasan tersebut, baik itu MRT, LRT atau lainnya.

“Ada ketergantungan sangat tinggi dari masyarakat dengan angkutan massal tersebut,” kata Sony kepada Antara di Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Dia menjelaskan untuk menciptakan sifat ketergantungan terhadap moda transportasi massal adalah dengan memusatkan seluruh kegiatan di stasiun dan tempat-tempat publik, baik itu sekolah, pusat berbelanjaan, perkantoran dan perumahan tidak jauh dari stasiun maksimal satu kilometer.

Berkaca dari Singapura, lanjut dia, hampir seluruh kegiatan bisa dilakukan di stasiun dan ada akses langsung menuju tempat-tempat umum tersebut.

Terlebih, bagi pemilik kendaraan yang rumahnya dekat dengan stasiun dikenakan pajak lebih tinggi, selain itu sedikitnya tempat parkir di kawasan TOD, efektif membuat orang untuk tidak mengendarai mobil pribadi dan memilih naik MRT.

“Kalau kita belajar TOD yang sebenarnya, Singapura adalah contoh TOD yang benar di mana semua aktivitas ada di stasiun, orang yang tinggal di sekitar situ sangat tergantung, enggak perlu keluar stasiun semua kebutuhan sudah ada,” katanya.

Selain mengurangi kemacetan secara signifikan karena penurunan jumlah pengguna kendaraan pribadi, efek positif dari TOD adalah pendapatan dari nontiket bisa tumbuh dan bahkan melampaui pendapatan dari tiket.

“MRT tidak bisa mengandalkan 100 persen dari tiket, MRT Singapura saja penghasilan tiket dan tambahan dari iklan, gerai di stasiun baru menutupi 70-80 persen dari biaya operasional,” katanya.

Untuk kondisi MRT Jakarta, dia berpendapat, masih banyaknya lahan parkir, sehingga masih ada opsi bagi masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi.

“Kalau lahan parkir masih banyak, orang merasa enggak perlu naik MRT ke mall, akibatnya penumpang MRT jadi sedikit,” katanya.

Namun, Ia mengatakan hasil dari pembangunan MRT plus TOD memang dibutuhkan proses yang lama setidaknya 20 tahun, misalnya Singapura yang membangun MRT tahun 1987, baru terasa dampaknya pada tahun 2000an, kemudian Hong Kong dan Manila, Filipina pun demikian.

Sony menambahkan pembangunan TOD juga sebaiknya paralel dengan pembangunan sarana dan prasarana MRT, sehingga nilai tambah bisa dirasakan lebih cepat.

“Kalau misalnya ketika MRT dioperasikan enam bulan atau satu tahun rugi ya wajar karena jaringannya belum penuh dan kawasan TOD belum terbangun,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Kemenkop Terapkan Strategi Pemulihan UMKM Pasca-Bencana di NTB dan Sulteng

Published

on

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM menerapkan strategi pemulihan UMKM pasca-bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akibat gempa bumi dan di Sulawesi Tengah (Sulteng) akibat tsunami, likuifaksi, dan gempa bumi.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik, di Jakarta, Selasa (19/2/2019), mengatakan pihaknya menerapkan strategi berupa sinergi dengan banyak pemangku kepentingan untuk memulihkan UMKM pasca-bencana.

“Di NTB misalnya program sinergi diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan pemerintah masing-masing sebesar Rp4,5 juta kepada 150 pelaku usaha mikro san kecil,” katanya.

Selain itu pihaknya juga mendorong penerapan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini serta pelatihan vocational kepada 80 pelaku UMKM di Lombok Tengah. Ia juga menekankan, restrukturisasi usaha bagi pelaku koperasi dan UMKM sebagai hal yang penting untuk dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas kinerja koperasi dan UMKM.

Ia menjelaskan, restrukturisasi usaha tidak hanya dilakukan oleh koperasi dan UMKM yang mengalami penurunan usaha atau usaha yang terkena bencana alam.

“Namun restrukturisasi harus dilakukan terus-menerus agar kinerja koperasi dan UMKM lebih baik sehingga dapat meraih peluang dalam setiap persaingan,” ujarnya.

Dengan adanya sosialisasi restrukturisasi usaha di Lombok Tengah ini, diharapkan koperasi dan UMKM di wilayah itu dapat meningkatkan performa kinerja usahanya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Pihaknya melalui Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia juga ikut berperan aktif dalam memulihkan perekonomian masyarakat setempat dengan melaksanakan program Pelatihan Vocational Pengolahan Makanan Berbahan Dasar Buah-buahan Lokal.

Pelatihan diberikan dalam bentuk pembekalan keterampilan teknis dengan pemilihan jenis pelatihan sesuai dengan potensi atau sumberdaya lokal yang tersedia di daerah setempat.

“Jadi pelatihan kami harapkan aplikatif, masyarakat bisa mengolah bahan yang mudah didapat menjadi produk yang mempunyai nilai jual atau nilai tambah dan sekaligus selepas pelatihan, peserta dapat memanfaatkan ilmu ini sebagai modal keterampilan untuk membuka lapangan usaha atau peluang usaha baru,” katanya.

Sementara itu di Provinsi Sulteng, Program Bantuan Modal Usaha akan diberikan kepada sebanyak 150 pelaku usaha mikro dan kecil di tiga kabupaten/kota terdampak bencana terparah yakni di Palu, Sigi, dan Donggala sehingga masing-masing daerah akan mendapatkan 50 penerima bantuan modal dengan dana masing-masing senilai Rp5 juta.

Hingga 29 Januari 2019 data KUMKM yang terdampak bencana di provinsi Sulawesi Tengah mencapai 100.910 unit UMKM dengan plafon kredit sebesar Rp8.038,6 triliun dan jumlah outstanding sebesar Rp5.150,5 triliun yang bersumber dari 13 perbankan dan 1 lembaga keuangan.

Nilai restrukturisasi kredit yang telah dilakukan sebesar Rp3.498,5 triliun untuk 22.325 unit UMKM dengan jumlah plafon dan outstanding sebesar Rp2.672,6 triliun.

Abdul Kadir mengakui upaya penanggulangan dan pemulihan usaha bagi para pelaku koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdampak bencana yang terjadi di Indonesia belum optimal. Hal ini kata dia, disebabkan banyaknya jumlah bencana yang terjadi dan jumlah KUMKM yang terkena bencana dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu, lemahnya ketahanan bisnis Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam menghadapi bencana. (han)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending