Connect with us

Politik

KAKI Desak KPK Tingkatkan Status Dirjen Bina Marga

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Sekelompok aktifis yang bergabung dalam Komunitas Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera meningkatkan status Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Hediyanto W Husaini.

“KPK sudah berulang kali memeriksa Dirjen Bina Marga Kemenpupera, namun statusnya belum ditingkatkan. Semestinya Hedi sudah bisa dijerat sebagai tersangka kasus suap proyek jalan di kementeriannya,” kata Koordinator KAKI Lucky Hamonangan yang memimpin aksi di halaman kantor KPK Kuningan, di Jakarta, Rabu (4/5).

Sekitar 100-an aktifis membawa berbagai atribut aksi yang intinya berisi petisi desakan agar KPK lebih serius dalam menangani kasus korupsi di lingkungan Bina Marga Kemenpupera, antara lain Kata2 di spanduk antara lain, “Tingkatkan Status Dirjen Bina Marga Me jadi Tersangka”, “Bersihkan Ditjen Bina Marga dati Koruptor”, “Basmi Tikus2 Korupsi Ditjen Bina Marga”, dan sebagainya.

“KPK jangan hanya memanggil orang melulu, bisa membosankan buat publik. Artinya, kalau memanggil orang harus ada hasil dari pemanggilan Dirjen Marga itu,” ujar

Seperti diketahui, sebelumnya KPK juga telah memeriksa Dirjen Bina Marga Hediyanto W Husaini, terkait kasus suap proyek jalan trans. Proyek itu dikerjakan Bina Marga di Maluku.

Bukan itu saja, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) lX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustari juga sudah menjadi tersangka. Hal ini membuktikan bahwa ada keterlibatan dirjen bina marga dalam kasus ini mengingat posisi kepala balai AM adalah anak buahnya secara langsung, yang menangani proyek triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, KPK sudah menahan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Damayanti Wisnu Putranti.

Melihat kinerja KPK dalam menangani kasus ini seperti sebatas pencitraan, supaya terlihat bekerja serius di mata publik. Padahal tidak demikian. Penyidikan dilakukan KPK jalan di tempat tanpa ada perkembangan baru.

“Kerja KPK hanya memanggil biar dilihat publik bahwa KPK sedang bekerja menggarap kasus Damayanti,” tuturnya.

Padahal, idealnya, kata dia, penyidikan terhadap sebuah kasus korupsi bisa berkembang pada sangkaan baru, jadi tak hanya berkutat pada kasus Damayanti. KPK juga harus melihat kasus korupsi yang lebih besar di Bina Marga.

mengatakan, Hediyanto merupakan orang nomor satu yang mengatur dan mengelola program pembangunan jalan untuk seluruh Indonesia. Karena itu, ujarnya, akan menjadi aneh jika Hediyanto belum ditetapkan KPK sebagai tersangka.

“Dirjen Bina Marga ini bagian yang tahu banyak dalam mengelola program pembangunan jalan untuk seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dia pun mendesak KPK agar intensif dan jeli memeriksa Dirjen Bina Marga. KPK jangan sesekali terkecoh dengan keterangannya yang menyatakan tak tahu soal suap dalam proyek pembangunan jalan di Maluku.

Di sisi lain, KAKI juga berharap agar pemerintah mempersihkan bejabat bermental tikus di bidang infrastruktur. Jangan sampai Program Nawacita Jokowi berantakan gara-gara persoalan ini.

“Pemanggilan terhadap Dirjen ini sangat memalukan buat Kempupera. Untuk itu, segera diganti saja agar tidak memalukan dan tidak terganggu realisasi program pembangunan jalan gara-gara Dirjen Bina Marga tidak mau mundur,” katanya. (rin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Politik

Rizal Ramli Keberatan Laporan Nasdem Masuk Tahap Penyidikan

Published

on

Mantan Menteri Koordinator Perekenomian, Rizal Ramli.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Perekenomian Rizal Ramli menyampaikan keberatan kepada penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan Partai NasDem yang telah memasuki tahap penyidikan.

“Kami pertanyakan karena Pak Rizal dipanggil langsung tahap penyidikan tanpa pernah diperiksa pada tahap penyelidikan,” kata pengacara Rizal Ramli, Effendi Sinaga di Jakarta, Rabu (24/10/2018).

BACA JUGA : Rizal Ramli Datangi KPK Adukan Dugaan Korupsi

Effendi menyatakan penyidik Polda Metro Jaya seharusnya memeriksa kliennya pada tahap penyelidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Effendi mendapatkan penjelasan dari polisi yang beralasan penyidik telah memeriksa pelapor pada tahap penyelidikan sehingga laporan Partai NasDem itu ditingkatkan ke penyidikan. “Namun intinya kami keberatan,” tegas Effendi.

Rizal Ramli juga menilai proses hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada tempat terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menyatakan pemanggilan pertama Rizal Ramli telah memasuki tahap penyidikan.

Sebelumnya, pimpinan Partai NasDem melaporkan Rizal Ramli ke Polda Metro Jaya dugaan pencemaran nama baik melalui acara televisi kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Laporan tersebut bernomor: LP/4963/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 17 September 2018.

Pengurus NasDem memperkarakan Rizal dengan jeratan pencemaran nama baik dan atau fitnah tindak pidana bidang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana Pasal 310 KUHP dan/atau 31 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (trd)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Politik

DPR : Perlu Inovasi Atasi Ketimpangan Antarwilayah Banten

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menginginkan pemerintah melakukan langkah-langkah inovatif untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah, seperti antara wilayah Utara dan Selatan dari Provinsi Banten.

“Perlu adanya pemerataan ekonomi di wilayah Utara dan Selatan Provinsi Banten,” kata Marwan Cik Asan dalam rilis, Senin (8/10/2018).

Politisi Partai Demokrat itu menyatakan hal tersebut saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Pemprov Banten, Perwakilan BI Banten, dan BPS Banten di Kota Tangerang, Banten, Jumat (5/10).

Menurut dia, dalam hal pertumbuhan ekonomi Banten wilayah selatan yang didominasi pertanian lebih tertinggal jika dibandingkan dengan Banten wilayah utara yang mayoritas digerakkan industri jasa dan perdagangan.

“Lain halnya dengan Banten Selatan, seperti Lebak dan Pandeglang yang terkenal sebagai kota pertanian, dimana terdapat kawasan yang dilindungi. Sehingga masyarakat di situ tidak mungkin mengupayakan adanya aktifitas pertambangan atau perindustrian,” jelasnya.

Untuk itu, ujar dia, perlu ada solusi kreatif untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Banten Selatan misalnya dengan menjual daya tarik pariwisata atau mendorong keunggulan lainnya yang ada di wilayah tersebut tanpa harus meninggalkan aspek lingkungan dan budayanya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anarulita Muchtar yang berasal dari Fraksi Nasdem imengatakan, pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendorong pemerataan ekonomi. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Politik

DPR Imbau Jaga Situasi Kondusif Jelang Pertemuan IMF

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir menginginkan berbagai pihak untuk dapat menjaga situasi kondusif terkait pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang bakal digelar di Bali.

“Saya harap semua stakeholder baik yang pro maupun yang kontra dengan kedatangan IMF dan WB tetap harus menjaga kondusifitas terhadap pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bali,” katanya melalui keterangan pers yang diterima Antaranews, Kamis (4/10/2018).

Ia mengingatkan bahwa IMF dan Bank Dunia (WB) menguasai hampir dua pertiga ekonomi global sehingga kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sudah pasti juga akan terdeteksi oleh mereka.

Namun, ujar dia, Indonesia juga tidak boleh bergantung kepada kedua lembaga multilateral tersebut dan pemerintah harus benar-benar menjaga wibawa dan kedaulatan negara.

“Kita harus jaga wibawa negara. Jangan sampai pertemuan IMF ini sudah kita biayai cukup besar, tidak cukup berhasil,” katanya.

Achmad Hafisz menegaskan bahwa selama Indonesia mampu mengelola sumber daya alam secara mandiri untuk kemakmuran Indonesia, maka pihak asing juga tidak bisa mengatur urusan di dalam negeri.

Manfaatkan

Sedangkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong berencana memanfaatkan pertemuan IMF-World Bank 2018 untuk membahas pembangunan infrastruktur tahan bencana alam.

Dalam konferensi pers di Kantor BKPM Jakarta, Rabu, Thomas menjelaskan bahwa BKPM bekerja sama PT Bank HSBC Indonesia akan menyelenggarakan Forum Infrastruktur di Ayana Hotel, Jimbaran, Bali, pada 11 Oktober 2018, sebagai rangkaian kegiatan pertemuan tahunan tersebut. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending