Connect with us

Maritim

Di Lembata, Menteri Susi Janji Bangun Laboratorium Kuljar, Coldstorage, dan SPDN

Published

on

Zonaekonomi.com, Lembata – Di hari kedua dalam kunjungannya di Kabupaten Lembata, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerima berbagai keluhan persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir, baik nelayan maupun pembudidaya ikan dan rumput laut yang berdialog dengannya.

Keluhan yang disampaikan mulai dari kualitas rumput laut yang menurun, pembatasan solar, kapal dan alat tangkap hingga tidak adanya pasar untuk menjual ikan.

Saat mengunjungi sentra penghasil rumput laut yakni Desa Babokerong di Kecamatan Nagawutung, masyarakat mengeluhkan kurangnya sarana untuk menjemur hasil panenan rumput laut dan mengharapkan bantuan tempat jemur permanen.

Namun hal tersebut menurut Susi dapat disiasati dengan para-para yang terbuat dari bambu. Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan tidak adanya gudang untuk menampung rumput laut kering saat musim panen tiba, serta menghendaki pemerintah untuk membuat pabrik agar bisa dipasarkan dengan harga yang lebih baik.

Namun Susi berpendapat bahwa belum perlu membangun pabrik karena produksi rumput laut yang dihasilkan terhitung masih sedikit, yakni hanya 270 ton per tahun. Sementara itu jika di dibandingkan dengan Waingapu di Sumba Timur, rumput laut yang dihasilkan Babokerong relatif lebih rendah kualitasnya.

“Saya lihat tadi rumput lautnya kurang bagus, tidak seperti di Waingapu,” ujarnya.

Menanggapi permasalahan ini, KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya akan membangun laboratorium kultur jaringan (kuljar) untuk memperbaiki kualitas bibit dan menyalurkan bantuan 400 unit kebun bibit rumput laut senilai Rp 900 juta.

“Nanti akan ada 4 kawasan yang menjadi lokasi sasaran, juga ada bantuan sarana dan prasarana budidaya senilai Rp 735 juta,” jelas Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto yang juga mendampingi Susi meninjau hasil panen rumput laut di Babokerong.

Persoalan lainnya yang dihadapi masyarakat nelayan Lembata adalah terkait minimnya armada kapal dan alat tangkap. Untuk itu, nelayan mengharapkan bantuan kapal 1- 5 GT dengan alat tangkap pole and line untuk menangkap ikan tuna.

“Kalau kapal tidak masalah, asal buat koperasi dulu, paling mahal biayanya Rp 700 ribu. Nanti Ditjen Perikanan Tangkap bisa menyiapkan (bantuan) 50 unit pole and line,” jawabnya.

Sementara itu, menanggapi persoalan rendahnya harga ikan hasil tangkapan, Susi mengatakan bahwa mekanisme pasar harus diciptakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

“KUD (Koperasi Unit Desa) dihidupkan supaya yang beli dari KUD agar harganya bagus,” tambahnya.

Persoalan jatuhnya harga ikan saat musim tangkap, menyebabkan ikan tidak terjual sehingga ikan bernilai ekonomis tinggi seperti tongkol hanya dijadikan sebagai bahan baku tepung ikan.

“Ikan bagus-bagus dibuat tepung ikan. Tahun depan lembata akan disiapkan coldstorage, yang dikelola koperasi, jadi ikannya bisa disimpan dan di jual ke luar daerah,” jelas Susi.

Padahal menurut Susi, ikan-ikan tersebut jika dijual di Jawa harganya mencapai Rp 30-40 ribu per kg. Bahkan nelayan mengaku sebanyak 1 dam truck atau sekitar 5 ton ikan hanya dihargai Rp 500 ribu saja jika ikan sedang melimpah.

“Coldstorage dan es sangat penting agar ikan bisa dikirim keluar. Saya juga sudah minta PERINDO dan PERINUS untuk bisa menampung ikan dari nelayan,” tambahnya.

Selanjutnya mayoritas nelayan juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM. Persoalan BBM ini menjadi masalah krusial dan faktual yang dirasakan oleh nelayan.

Selama ini kapal dibawah 10 GT dibatasi hanya dapat membeli solar 10 liter per hari di SPBU. Selain itu letak SPBU yang berada di perkotaan jauh dari desa, sehingga harganya melambung karena harus mengeluarkan biaya transportasi.

Padahal untuk bisa melaut ke lepas pantai saja nelayan membutuhkan BBM hingga 100 liter perhari.

Terkait persoalan ini, Susi meminta Bupati Lembata untuk bisa menyurati Pertamina agar tidak ada pembatasan pembelian BBM oleh nelayan. “SPDN paling tidak akhir tahun bisa ditambah.

Untuk sementara SPBU tidak membatasi nelayan dibawah 10 GT,” tegas Susi.

Sedangkan untuk keluhan aturan perizinan, Susi dengan tegas bahwa telah dikeluarkan surat edaran ke seluruh pemerintah daerah dimana kapal dibawah 10 GT tidak perlu izin namun tetap harus didaftarkan.

Untuk itu, Ia menghimbau agar pemerintah daerah dapat mengindahkan surat tersebut untuk tidak lagi mempersulit izin nelayan kecil.

“Bapak-bapak juga harus punya kartu nelayan biar bisa mendapatkan asuransi dan subsidi bbm,” tambahnya.

Selama di Lembata, selain mengunjungi sentra rumput laut Babokerong dan berdialog dengan masyarakat, Susi juga meninjau pabrik tepung ikan, lokasi acara Hari Nusantara di Bukit Cinta, melepaskan tukik, meninjau situs bahari fosil (tulang) ikan paus terdampar dan melakukan pantauan udara.

Sebagai informasi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan safari bahari di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan berlayar di perairan Flores (laut Sawu) mengunakan KRI Untung Suropati 372 milik TNI AL.

Selama 4 hari (9 s.d 12 Juni 2016), Susi akan singgah di tiga wilayah NTT yakni Larantuka, Lembata dan berakhir di Kupang untuk meninjau situasi dan kondisi perairan Flores (laut Sawu) dan menggali permasalahan masyarakat nelayan di ketiga wilayah yang disinggahi. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

Menteri Luhut Diminta Fokus Berantas Mafia Migas dan Potong Jalur Distribusi Migas

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah berniat mengadopsi teknologi penghematan energi yang dikembangkan oleh Departemen Energi Amerika Serikat.

Misi itu yang mendorong Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan jajarannya berkunjung ke Negeri Paman Sam pada pekan lalu.

Menanggapi berita itu, pengamat ESDM menyatakan bahwa itu tidak layak dilakukan oleh seorang Menteri mengatasnamakan negara.

“Itu pantasnya dilakukan oleh pedagang atau supplier,” kata pemerhati ESDM yang juga GM Arrtu Group, Ahmad Hidayat di kantornya di bilangan Setia Budi Jakarta Selatan, Rabu (5/10/2016),

Menurut Hidayat, penghematan yang harus dilakukan adalah memotong jalur distribusi, sehingga harga menjadi murah. Seperti harga gas. Menurutnya, harga gas di Singapura jauh lebih murah daripada harga gas di Indonesia.

“Harga gas Singapura 3.9 USD di Indonesia 8-10 USD. Padahal negara kita produsen gas,” jelasnya.

Hidayat menambahkan, Indonesia saat ini adalah jongos di negerinya sendiri bahkan di wilayah Migas. Pertamina selalu kalah jika berhadapan dengan perusahaan asing. Misalnya, baru-baru ini, Blok Masela, menurutnya, mestinya tidak boleh sampai jatuh ke tangan Inpex dan Shell.

“Jika mafia migas telah hilang, tidak mungkin harga gas lebih mahal dari Singapura. Sudah gitu, minyak masih impor dari Singapura, akibat diberikannya 85% konsesi kepada asing,” jelad Hidayat.

Sebelumnya, Luhut menjelaskan teknologi ini yang merupakan hasil riset bersama Departemen Energi AS; Universitas California, Berkeley dan General Electric (GE). Teknologi ini terbukti mampu menghemat pemakaian energi sekitar lima hingga delapan persen dari pemakaian normal.

“Seharusnya, Menteri Luhut berkonsentrasi pada penghematan energi dan pemberantasan Mafia Migas, bukan membuang uang rakyat untuk investasi teknologi Amerika,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelummya, selama berada di AS, Luhut tertarik hasil riset bersama Departemen Energi AS; Universitas California, Berkeley dan General Electric (GE) yang bisa menghemat listrik.

Selain juga menyodorkan sejumlah proyek strategis sektor energi seperti pengelolaan Blok East Natuna di Kepulauan Riau dan Blok Masela di Maluku kepada Chevron dan Exxon Mobile. (mus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

Pengguna Jasa Pelabuhan Bantah Menteri Luhut Soal Dwelling Time di Pelabuhan Belawan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Para pengguna jasa Pelabuhan Belawan (Pelindo I) membantah statemen Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan yang menyebutkan bahwa dwelling time (waktu tunggu barang, dari kapal sampai keluar pelabuhan) mencapai lebih dari 10 hari, karena realitasnya paling lama 5 hari, bahkan bisa lebih cepat.

Demikian rangkuman pendapat Ketua ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) Surianto SH dan Wakil Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Bidang Logistik dan Multimoda Khairul Mahalli, di Medan, Senin (19/9/2016).

“Selama ini saya merasakan Pelindo I efektif kok, dwelling time 3-5 hari tidak sampai 10 hari. Saya menggunakan jasa pelabuhan di Medan sudah cukup lama, tapi kalau sampai 10 hari ya saya tidak merasakan itu, bisa dicek data-data arus barang kita kok. ” ujar Surianto.

Sebagai pengguna jasa di Pelabuhan yang sudah cukup lama, Surianto heran dengan pernyataan lamanya Dwelling Time yang bisa 10 hari lamanya di Pelabuhan Belawan seperti yang dinyatakan oleh Menko Luhut.

“Ya, kalau ada laporan seperti itu harusnya diklarifikasi dulu dengan banyak pihak yang terkait jangan jadi heboh di media, bagaimanapun Pelabuhan kan adalah urat nadi perekonomian, jangan sampai-lah membuat gaduh, pesaing-pesaing pelabuhan kita seperti Singapura dan Malaysia seneng lho dengan berita ini,” kata Surianto.

Keheranan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Bidang Logistik dan Multimoda Khairul Mahalli. Menurutnya, selama ini dwelling time di Pelindo I Efektif hanya anya 3-5 hari, berbeda dengan publikasi Menteri Luhut.

“Ya, kalau sasarannya Pelindo I, kerja Pelindo I sudah baik… saya sudah merasakan banyak perbaikan-perbaikan besar dilakukan oleh Pelindo I, terhadap jaringan pelabuhannya,” katanya.

Menurut Khairul, kalaupun harus ada pembenahan-pembenahan, cobalah dibuat manajemen perijinan satu atap, yang cepat terutama di customsnya (Bea Cukai).

“Kalau manajemen perijinan ringkas tapi teliti, dan tidak ada permainan-permainan dalam soal perijinan, saya yakin dwelling time bisa efektif” ujar Khairul Mahalli.

Pengusaha di sektor transportasi logistik dan trading ini juga menyarankan agar Pelabuhan Indonesia menjadi pemain utama di Selat Malaka, karena potensi selat Malaka besar sekali, itu yang harus jadi perhatian, Kuala Tanjung akan menjadi pemain utama.

“Pemberitaan yang tidak sesuai fakta, atau soal dwelling time itu kan jadi image kurang baik. Kalau ada permasalahan sebaiknya selesaikan di internal, jangan jadi blow up media. Karena menimbulkan persepsi yang kurang baik atas manajemen pelabuhan kita,” katanya.

Sebelumnya, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengkritik buruknya pengelolaan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara sehingga masa waktu bongkar muat atau dwell time bisa sangat tinggi. Bahkan pernah mencapai 10 hari.

“Kayak di Belawan, lama itu. Mereka itu bisa rendah kadang. Tapi saya kirim orang tanpa protokol di situ, kadang 10 hari belum juga,” kata Luhut di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2016). (mot)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

Ini Alasan Nelayan dan Mahasiswa Mensomasi Menteri Luhut

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan disomasi oleh gabungan beberapa organisasi masyarakat karena memutuskan untuk melanjutkan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Somasi terbuka tersebut dibacakan pada Jumat, di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pusat Bantuan hukum Dompet Dhuafa, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke, Solidaritas Perempuan, BEM Universitas Indonesia dan BEM Seluruh Indonesia.

“Somasi terbuka ini kami lakukan karena tidak adanya itikad baik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai aparat pemerintah dalam menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT,” kata Ketua Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI Martin Hadiwinata, Jumat (16/9/2016).

Adapun putusan PTUN yang dikeluarkan pada 31 Mei 2016 tersebut menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra tidak sah.

Selain itu, PTUN juga memutuskan bahwa proyek reklamasi Pulau G harus ditunda sampai adanya berkekuatan hukum tetap.

“Memerintahkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lainnya yang mencabutnya,” tulis PTUN dalam putusannya.

Koalisi lembaga penentang reklamasi Teluk Jakarta pun mendesak Luhut Panjaitan agar menghormati putusan PTUN dan mencabut pernyataannya yang mengatakan reklamasi Pulau G tetap dilanjutkan. (sip)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending