Connect with us

Ekonomi

Lembaga Konsumen Tuding Wings Air Ceroboh dan Teledor

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kasus yang menimpa konsumen Wings Air-Lion Group jurusan Rote Ndao-Kupang, adalah kecerobohan yang luar biasa dari petugas ground handling Wings Air, yang bukan hanya melanggar hak konsumen tetapi juga mengancam keselamatan penerbangan di Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Jakarta, Jumat (10/6/2016).

Tulus kemudian membeberkan sejumlah kecerobohan dan keteledoran Wings Air.

“Seharusnya beban pesawat sudah bisa dihitung sejak awal (flight plan) oleh load master atau bahkan pilot sejak proses check ini,” katanya.

Tulus menjelaskan, Load master inilah yang akan menghitung berapa berat penumpang, berapa berat bagasi, pengaturan bagasi, dll.

“Bukan penumpang yang sudah boarding di pesawat, kemudian penumpang disuruh turun, karena pesawat dinyatakan kelebihan beban! Ini tindakan ngawur yang jelas mengancam dan membahayakan keselamatan penerbangan,” katanya.

Mestinya, kata Tulus, kalau pun ada kelebihan beban, maka bagasi kargo yang seharusnya diturunkan, bukan bagasi penumpang. Karena prosedurnya penumpang dan bagasi harus terbang dalam satu pesawat. Apalagi bagasi dari penumpang kategori connecting flight.

“Ini menunjukkan petugas ground handling Wings Air selain ceroboh, teledor juga tidak profesional. Tidak ada praktik penerbangan yang seperti itu di dunia manapun!,” katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut YLKI menyampaikan dua rekomendasi untuk Kemenhub.

Pertama, Kemenhub harus punya nyali lebih besar untuk memberikan sanksi berat pada managemen Wings Air, tanpa kompromi. Publik sudah muak dengan akumulasi pelanggaran yang dilakukan Lion group.

Kedua, managemen Lion harus memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh penumpangnya baik kerugian materiil dan immateriil.

Ketiga, agar konsumen untuk berfikir ulang menggunakan maskapai Lion sebagai moda transportasi udara. Jika perlu boikot Lion, gunakan moda transportasi udara lainnya yang lebih kredibel dan memanusiawikan penumpangnya. Dan tidak mengabaikan keselamatan penerbangan. (lus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Ekonomi

Budidaya Udang Vename Supra Intensif Harus Dikembangkan Secara Nasional

Published

on

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Program teknologi budidaya udang vename supra intensif Indonesia yang dikembangkan oleh Hasanuddin Atjo (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah) patut diapresiasi dan dikembangkan ke seluruh nelayan dan petambak di Indonesia.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR didampingi Dinas Perikanan Sulteng dan KKP serta stakeholder lainnya  meninjau lokasi tambak udang Vename supra intensif di Kecamatan Mamboro, Kota Palu, Selasa (20/2/2018).

“Budidaya udang vename  supra intensif adalah upaya untuk memaksimalkan kinerja sistem komponen akuakultur yang terdiri dari sub sistem benih, infrastruktur, kesehatan udang, teknologi, dan agribisnis, yang diterapkan secara intensif dan konsisten,” jelas Roem Kono kepada awak media usai tinjauan.

Legislator Dapil Gorontalo ini menambahkan bahwa industri perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan petambak. Efisiensi dalam usaha tambak yang menerapkan teknologi mampu memaksimalkan keuntungan dengan modal minimalis.

“Kunci sukses dalam industri perikanan adalah penyiapan sistem akuakultur intensif dan pengembangan wirausaha berorientasi teknologi. Kita ubah mindset masyarakat bahwa budidaya udang bisa dikembangkan lebih cepat dan menguntungkan,” imbuh Roem.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Hasanuddin Atjo selaku penggagas teknologi supra intensif menjelaskan produktivitas teknologi ini diprediksi mampu mencapai 15 ton/1.000 m2 per musim tanaman, atau sebanding dengan 150 ton/hektar.

“Jika dikembangkan pada areal seluas 1.000 hektar dengan asumsi 2 masa tanam/tahun, maka diharapkan dapat menghasilkan udang vename sebanyak 300.000 ton/tahun,” ujar tjo yang juga Konsultan FAO ini menambahkan prediksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), bahwa populasi dunia akan meningkat tajam, dari 7 miliar pada 2010 menjadi 9,8 miliar pada 2030. Sebagai konsekuensinya, setiap bangsa harus mampu menyediakan pangan, pekerjaan, energi, dan melestarikan lingkungan,” tutupnya. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Ekonomi

Kemenko Perekonomian Dukung Insentif Industri Terkait Vokasi

Published

on

Deputi IV Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung pemberian insentif bagi dunia industri agar bersedia membantu pendidikan dan pelatihan dalam program vokasi sekolah menengah kejuruan.

“Dunia industri kalau tidak diberi insentif, mereka juga tidak akan mau untuk masuk,” kata Deputi IV Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin, ditemui usai acara peluncuran publikasi Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) di Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Ia mengatakan inisiasi insentif tersebut sedang diformulasikan oleh Kementerian Perindustrian. Salah satu usulan yang muncul adalah adanya pengurangan basis pengenaan pajak (tax allowance) bagi industri yang bersedia terlibat.

“Formulasi insentif industri memang belum dibahas secara formal,” kata Rudy.

Program vokasi merupakan salah satu bentuk konfigurasi ekonomi berkeadilan yang diinisiasi pemerintah di bidang sumber daya manusia. Melalui vokasi, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Pendidikan dan pelatihan dalam program vokasi tersebut disesuaikan dengan sektor-sektor prioritas, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di era ekonomi digital.

“Terutama pekerja di bidang koding dan pemrograman yang memang masih kekurangan, padahal bisnisnya sudah berkembang pesat di Indonesia,” ujar Rudy.

Selain meningkatkan produktivitas tenaga kerja, program vokasi juga diharapkan mampu menurunkan persentase lulusan SMK dari total pengangguran di Indonesia yang mencapai 22 persen.

“Kurikulumnya harus diubah lebih banyak yang mata pelajaran produktif dan pemagangan,” kata Rudy, seperti dikutip Antara. (rcb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Ekonomi

Darmin Nasution : Investasi Sudah Naik, Pertumbuhan Naik, Tapi Masih Belum Cukup

Published

on

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengemukakan, sebenarnya insentif untuk menarik minat investor menanamkan investasi di Indonesia selama ini sudah ada, yaitu dalam bentuk tax holiday, tax allowance, dan perlakuan-perlakuan mengenai PPn BM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan sebagainya.

Insentif-insentif itu, menurut Menko Perekonomian, telah membuat investasi di tanah air meningkat, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hal itu masih dirasa belum cukup seperti yang diharapkan.

“Pertanyaannya kemudian yang dibahas adalah kenapa tidak banyak yang memanfaatkannya, kenapa tidak mendorong investasi cukup besar,” kata Darmin usai Rapat Terbatas tentang Insentif Untuk Investasi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/2/2018) sore.

Hal itu, jelas Menko Perekonomian, yang dalam Rapat Terbatas dicoba dianalisis.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, ada pandangan bahwa perlu dipastikan saat investor datang ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), mestinya sudah bisa mengatakan dia dapat atau tidak fasilitasnya.

“Karena kalau ditunggu dulu, waktu berjalan, nanti perizinannya menjadi terhambat malah. Perizinannya lama, tidak operasi-operasi, kemudian mulai masalah di dapat hak atau tidak kalau sudah begitu lama dan sebagainya. Jadi, itu salah satu,” jelas Darmin.

Yang kedua, lanjut Darmin, diakui kepastian dan kejelasan aturan mungkin perlu dirinci lebih lanjut. Misalnya, tax allowance ada banyak terminologi di dalamnya yang perlu dipertegas maksudnya apa. 

Kalau aset hitung-hitungan aset, aset yang mana saja yang patut atau yang harus atau yang boleh dipertimbangkan dan sebagainya. Apa tanah masuk? Apa tanah tidak masuk? Dan sebagainya.

Menko Perekonomian menjelaskan, pada rapat terbatas cukup banyak pembicaraan pembahasan-pembahasan berjalan. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending