Connect with us

Maritim

Menteri Susi : Jaga Pesisir Berarti Menjaga Keberlanjutan Ekosistem Laut

Published

on

Zonaekonomi.com, Labuan Bajo – Di sela kunjungan kerja ke Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Menteri Kelutan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengutarakan pentingnya menjaga kawasan pesisir. Ia pun mengatakan, kebijakan untuk pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil akan dibuat sama di semua wilayah Indonesia.

“Ekosistem di pesisir itu seharusnya dijaga. Karena ekosistem pesisir itu mempengaruhi laut. Ikan itu beranak, kawin dan membesarkan anak itu di pesisir. Jika pesisir tidak kita jaga, maka semua akan hilang”, jelas Susi usai memantau keindahan kawasan Taman Nasional Komodo dari udara di Labuan Bajo, Manggarai Barat – NTT, Minggu (5/6/2016).

Susi menegaskan, potensi perikanan dan pariwisata yang dimiliki Labuan Bajo sangat luar biasa. Namun Ia memiliki sedikit kekhawatiran, melihat adanya keramba-keramba jaring apung, namun masih banyak masyarakat yang menangkap ikan menggunakan portas (pottasium) dan bom.

“Saya sangat menikmati kekayaan yang dimiliki Labuan Bajo, tapi ada kekhawatiran. Harus ada peningkatan pengawasan dari Danlanal, Kapolres dan pihak lainnya untuk lebih menjaga. Karena saya pikir, tidak banyak yg memiliki keindahan seperti ini, warga Laboan Bajo sangat beruntung”, ungkap Susi.

Terkait hal ini Susi menginginkan adanya peningkatan observasi di Labuan Bajo, apa yang perlu dilakukan dan apa yang diperlukan masyarakat, agar dapat mengganti alat tangkap yang ramah lingkungan.

Menteri Kelautan dan Perikanan tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, pada Minggu pagi (5/6). Kedatangannya disambut upacara adat setempat dan langsung memulai penjelajahan di hari pertama dengan melakukan pemantauan pulau-pulau di Labuan Bajo dari atas ketinggian dengan menaiki helikopter. (mot)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Maritim

Menteri Luhut Diminta Fokus Berantas Mafia Migas dan Potong Jalur Distribusi Migas

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah berniat mengadopsi teknologi penghematan energi yang dikembangkan oleh Departemen Energi Amerika Serikat.

Misi itu yang mendorong Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan jajarannya berkunjung ke Negeri Paman Sam pada pekan lalu.

Menanggapi berita itu, pengamat ESDM menyatakan bahwa itu tidak layak dilakukan oleh seorang Menteri mengatasnamakan negara.

“Itu pantasnya dilakukan oleh pedagang atau supplier,” kata pemerhati ESDM yang juga GM Arrtu Group, Ahmad Hidayat di kantornya di bilangan Setia Budi Jakarta Selatan, Rabu (5/10/2016),

Menurut Hidayat, penghematan yang harus dilakukan adalah memotong jalur distribusi, sehingga harga menjadi murah. Seperti harga gas. Menurutnya, harga gas di Singapura jauh lebih murah daripada harga gas di Indonesia.

“Harga gas Singapura 3.9 USD di Indonesia 8-10 USD. Padahal negara kita produsen gas,” jelasnya.

Hidayat menambahkan, Indonesia saat ini adalah jongos di negerinya sendiri bahkan di wilayah Migas. Pertamina selalu kalah jika berhadapan dengan perusahaan asing. Misalnya, baru-baru ini, Blok Masela, menurutnya, mestinya tidak boleh sampai jatuh ke tangan Inpex dan Shell.

“Jika mafia migas telah hilang, tidak mungkin harga gas lebih mahal dari Singapura. Sudah gitu, minyak masih impor dari Singapura, akibat diberikannya 85% konsesi kepada asing,” jelad Hidayat.

Sebelumnya, Luhut menjelaskan teknologi ini yang merupakan hasil riset bersama Departemen Energi AS; Universitas California, Berkeley dan General Electric (GE). Teknologi ini terbukti mampu menghemat pemakaian energi sekitar lima hingga delapan persen dari pemakaian normal.

“Seharusnya, Menteri Luhut berkonsentrasi pada penghematan energi dan pemberantasan Mafia Migas, bukan membuang uang rakyat untuk investasi teknologi Amerika,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelummya, selama berada di AS, Luhut tertarik hasil riset bersama Departemen Energi AS; Universitas California, Berkeley dan General Electric (GE) yang bisa menghemat listrik.

Selain juga menyodorkan sejumlah proyek strategis sektor energi seperti pengelolaan Blok East Natuna di Kepulauan Riau dan Blok Masela di Maluku kepada Chevron dan Exxon Mobile. (mus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

Pengguna Jasa Pelabuhan Bantah Menteri Luhut Soal Dwelling Time di Pelabuhan Belawan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Para pengguna jasa Pelabuhan Belawan (Pelindo I) membantah statemen Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan yang menyebutkan bahwa dwelling time (waktu tunggu barang, dari kapal sampai keluar pelabuhan) mencapai lebih dari 10 hari, karena realitasnya paling lama 5 hari, bahkan bisa lebih cepat.

Demikian rangkuman pendapat Ketua ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) Surianto SH dan Wakil Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Bidang Logistik dan Multimoda Khairul Mahalli, di Medan, Senin (19/9/2016).

“Selama ini saya merasakan Pelindo I efektif kok, dwelling time 3-5 hari tidak sampai 10 hari. Saya menggunakan jasa pelabuhan di Medan sudah cukup lama, tapi kalau sampai 10 hari ya saya tidak merasakan itu, bisa dicek data-data arus barang kita kok. ” ujar Surianto.

Sebagai pengguna jasa di Pelabuhan yang sudah cukup lama, Surianto heran dengan pernyataan lamanya Dwelling Time yang bisa 10 hari lamanya di Pelabuhan Belawan seperti yang dinyatakan oleh Menko Luhut.

“Ya, kalau ada laporan seperti itu harusnya diklarifikasi dulu dengan banyak pihak yang terkait jangan jadi heboh di media, bagaimanapun Pelabuhan kan adalah urat nadi perekonomian, jangan sampai-lah membuat gaduh, pesaing-pesaing pelabuhan kita seperti Singapura dan Malaysia seneng lho dengan berita ini,” kata Surianto.

Keheranan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Bidang Logistik dan Multimoda Khairul Mahalli. Menurutnya, selama ini dwelling time di Pelindo I Efektif hanya anya 3-5 hari, berbeda dengan publikasi Menteri Luhut.

“Ya, kalau sasarannya Pelindo I, kerja Pelindo I sudah baik… saya sudah merasakan banyak perbaikan-perbaikan besar dilakukan oleh Pelindo I, terhadap jaringan pelabuhannya,” katanya.

Menurut Khairul, kalaupun harus ada pembenahan-pembenahan, cobalah dibuat manajemen perijinan satu atap, yang cepat terutama di customsnya (Bea Cukai).

“Kalau manajemen perijinan ringkas tapi teliti, dan tidak ada permainan-permainan dalam soal perijinan, saya yakin dwelling time bisa efektif” ujar Khairul Mahalli.

Pengusaha di sektor transportasi logistik dan trading ini juga menyarankan agar Pelabuhan Indonesia menjadi pemain utama di Selat Malaka, karena potensi selat Malaka besar sekali, itu yang harus jadi perhatian, Kuala Tanjung akan menjadi pemain utama.

“Pemberitaan yang tidak sesuai fakta, atau soal dwelling time itu kan jadi image kurang baik. Kalau ada permasalahan sebaiknya selesaikan di internal, jangan jadi blow up media. Karena menimbulkan persepsi yang kurang baik atas manajemen pelabuhan kita,” katanya.

Sebelumnya, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengkritik buruknya pengelolaan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara sehingga masa waktu bongkar muat atau dwell time bisa sangat tinggi. Bahkan pernah mencapai 10 hari.

“Kayak di Belawan, lama itu. Mereka itu bisa rendah kadang. Tapi saya kirim orang tanpa protokol di situ, kadang 10 hari belum juga,” kata Luhut di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2016). (mot)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

Ini Alasan Nelayan dan Mahasiswa Mensomasi Menteri Luhut

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan disomasi oleh gabungan beberapa organisasi masyarakat karena memutuskan untuk melanjutkan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Somasi terbuka tersebut dibacakan pada Jumat, di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pusat Bantuan hukum Dompet Dhuafa, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke, Solidaritas Perempuan, BEM Universitas Indonesia dan BEM Seluruh Indonesia.

“Somasi terbuka ini kami lakukan karena tidak adanya itikad baik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai aparat pemerintah dalam menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT,” kata Ketua Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI Martin Hadiwinata, Jumat (16/9/2016).

Adapun putusan PTUN yang dikeluarkan pada 31 Mei 2016 tersebut menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra tidak sah.

Selain itu, PTUN juga memutuskan bahwa proyek reklamasi Pulau G harus ditunda sampai adanya berkekuatan hukum tetap.

“Memerintahkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lainnya yang mencabutnya,” tulis PTUN dalam putusannya.

Koalisi lembaga penentang reklamasi Teluk Jakarta pun mendesak Luhut Panjaitan agar menghormati putusan PTUN dan mencabut pernyataannya yang mengatakan reklamasi Pulau G tetap dilanjutkan. (sip)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending