Connect with us

Maritim

Menteri Susi Minta Pelindo Buka Akses Pelabuhan

Published

on

Zonaekonomi.com, Kupang – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menutup rangkaian kegiatan safari bahari ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan meninjau lahan pegaraman Bipolo dan pembangunan kampus SUPM Kupang di Bolok, serta berdialog dengan masyarakat nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tenau, Kabupaten Kupang, NTT, Minggu (12/1).

Saat berdialog dengan masyarakat, Susi mendapat keluhan tentang sulitnya akses masuk kendaraan pengangkut ikan ke dalam kompleks pelabuhan seperti mobil kontainer. Selain karena struktur dan kontur jalan menuju pelabuhan yang kurang memadai, akses jalan tembus yang dapat dilewati kendaraan besar menuju PPP Tenau selama ini ditutup oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

Terkait hal ini, Susi meminta Pelindo untuk bisa membuka akses jalan tersebut untuk nelayan. Persoalan jalan menuju pelabuhan perikanan ini menurut Susi cukup memalukan, hanya karena ego sektoral perekonomian masyarakat menjadi terhambat. “Hampir semua pelabuhan di daerah masalahnya sama, nelayan tidak bisa lewat karena jalannya di tutup. Padahal satu kawasan tapi jalan masuk kenapa dibedakan. Saya akan minta Pelindo untuk buka akses untuk nelayan,” tegasnya.

Selain itu Susi mengungkapkan, dalam waktu dekat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan dibantu TNI AL akan menggelar operasi untuk memusnahkan atau mencabut rumpon-rumpon ikan yang tersebar di seluruh perairan Indonesia. Rumpon atau fish aggregating devices ini telah banyak merugikan nelayan lokal/tradisional karena mengubah ekologi perairan yang membuat ikan pelagis besar tidak bisa mendekat ke pinggir atau masuk area dibawah 4 mil.

Hal itu menurut Susi sangat menyulitkan nelayan untuk mendapatkan ikan-ikan yang berukuran besar dan bernilai ekonomis tinggi. “Nelayan hanya bisa dapat jenis ikan kecil-kecil saja seperti malalugis, yang gede-gede berkumpul di rumpon-rumpon, tidak mau kepinggir,” ungkapnya.

Susi menegaskan, rumpon yang terdapat di perairan Indonesia saat ini tidak satu pun memiliki izin dan pemerintah masih tidak mengizinkan untuk pemasangan rumpon di perairan manapun. Susi pun meminta nelayan bisa memberikan informasi dan memastikan keakuratan titik-titik koordinat terdapatnya rumpon di wilayah perairan di daerah mereka. “Tolong koordinatnya dikasih tahu, bapak bisa kirim sms sama saya dan kami secepatnya akan bergerak bersama TNI AL,” ujarnya.

Sama halnya dengan NTT, Susi mencontohkan Teluk Tomini dan Bitung di Sulawesi Utara, dimana tangkapan nelayan tradisional disana sebagian besar hanya malalugis yang dikenal sebagai ikan umpan untuk tuna. Padahal potensi tangkapan di sekitar Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik sangat besar karena merupakan habitat tuna dan ikan pelagis besar lainnya. Ikan-ikan tersebut biasanya hidup bergerombol (schooling) namun kemudian terhadang rumpon dan hanya berputar-putar di sekitar rumpon saja. “Jika rumpon tidak ada, ikan akan mendekat ke pesisir”, kata Susi.

Terkait pembagian zonasi penangkapan ikan, Susi kembali menegaskan bahwa setiap daerah telah ditetapkan dan diatur untuk mengelola wilayah penangkapan, yakni 4 mil untuk kabupaten dan 12 mil untuk provinsi. Maka kapal-kapal Jawa tidak diperbolehkan dan diberikan izin menangkap ikan di 12 mil Laut NTT. “Ada pembagian wilayah pengelolaan perikanan (WPP) diatas 12 mil, tidak mungkin kasih izin di pesisir untuk kapal dari luar wilayah. Kalau ngendon harus bongkar ikan di pelabuhan NTT”, imbuhnya.

Perlu diketahui bahwa Kupang menjadi pemberhentian terakhir dalam rangkaian kegiatan safari bahari yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Provinsi NTT. Ia bersama rombongan berlayar di perairan Flores (laut Sawu) selama 4 hari mengunakan KRI Untung Suropati 372 milik TNI AL yang bertolak dari Labuan Bajo 9 Juni 2016 yang lalu. Sebelumnya, Susi telah singgah di Larantuka dan Lembata untuk meninjau situasi dan kondisi perairan setempat serta menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan di daerah tersebut. (rin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Maritim

Menteri Luhut Diminta Fokus Berantas Mafia Migas dan Potong Jalur Distribusi Migas

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah berniat mengadopsi teknologi penghematan energi yang dikembangkan oleh Departemen Energi Amerika Serikat.

Misi itu yang mendorong Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan jajarannya berkunjung ke Negeri Paman Sam pada pekan lalu.

Menanggapi berita itu, pengamat ESDM menyatakan bahwa itu tidak layak dilakukan oleh seorang Menteri mengatasnamakan negara.

“Itu pantasnya dilakukan oleh pedagang atau supplier,” kata pemerhati ESDM yang juga GM Arrtu Group, Ahmad Hidayat di kantornya di bilangan Setia Budi Jakarta Selatan, Rabu (5/10/2016),

Menurut Hidayat, penghematan yang harus dilakukan adalah memotong jalur distribusi, sehingga harga menjadi murah. Seperti harga gas. Menurutnya, harga gas di Singapura jauh lebih murah daripada harga gas di Indonesia.

“Harga gas Singapura 3.9 USD di Indonesia 8-10 USD. Padahal negara kita produsen gas,” jelasnya.

Hidayat menambahkan, Indonesia saat ini adalah jongos di negerinya sendiri bahkan di wilayah Migas. Pertamina selalu kalah jika berhadapan dengan perusahaan asing. Misalnya, baru-baru ini, Blok Masela, menurutnya, mestinya tidak boleh sampai jatuh ke tangan Inpex dan Shell.

“Jika mafia migas telah hilang, tidak mungkin harga gas lebih mahal dari Singapura. Sudah gitu, minyak masih impor dari Singapura, akibat diberikannya 85% konsesi kepada asing,” jelad Hidayat.

Sebelumnya, Luhut menjelaskan teknologi ini yang merupakan hasil riset bersama Departemen Energi AS; Universitas California, Berkeley dan General Electric (GE). Teknologi ini terbukti mampu menghemat pemakaian energi sekitar lima hingga delapan persen dari pemakaian normal.

“Seharusnya, Menteri Luhut berkonsentrasi pada penghematan energi dan pemberantasan Mafia Migas, bukan membuang uang rakyat untuk investasi teknologi Amerika,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelummya, selama berada di AS, Luhut tertarik hasil riset bersama Departemen Energi AS; Universitas California, Berkeley dan General Electric (GE) yang bisa menghemat listrik.

Selain juga menyodorkan sejumlah proyek strategis sektor energi seperti pengelolaan Blok East Natuna di Kepulauan Riau dan Blok Masela di Maluku kepada Chevron dan Exxon Mobile. (mus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

Pengguna Jasa Pelabuhan Bantah Menteri Luhut Soal Dwelling Time di Pelabuhan Belawan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Para pengguna jasa Pelabuhan Belawan (Pelindo I) membantah statemen Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan yang menyebutkan bahwa dwelling time (waktu tunggu barang, dari kapal sampai keluar pelabuhan) mencapai lebih dari 10 hari, karena realitasnya paling lama 5 hari, bahkan bisa lebih cepat.

Demikian rangkuman pendapat Ketua ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) Surianto SH dan Wakil Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Bidang Logistik dan Multimoda Khairul Mahalli, di Medan, Senin (19/9/2016).

“Selama ini saya merasakan Pelindo I efektif kok, dwelling time 3-5 hari tidak sampai 10 hari. Saya menggunakan jasa pelabuhan di Medan sudah cukup lama, tapi kalau sampai 10 hari ya saya tidak merasakan itu, bisa dicek data-data arus barang kita kok. ” ujar Surianto.

Sebagai pengguna jasa di Pelabuhan yang sudah cukup lama, Surianto heran dengan pernyataan lamanya Dwelling Time yang bisa 10 hari lamanya di Pelabuhan Belawan seperti yang dinyatakan oleh Menko Luhut.

“Ya, kalau ada laporan seperti itu harusnya diklarifikasi dulu dengan banyak pihak yang terkait jangan jadi heboh di media, bagaimanapun Pelabuhan kan adalah urat nadi perekonomian, jangan sampai-lah membuat gaduh, pesaing-pesaing pelabuhan kita seperti Singapura dan Malaysia seneng lho dengan berita ini,” kata Surianto.

Keheranan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Bidang Logistik dan Multimoda Khairul Mahalli. Menurutnya, selama ini dwelling time di Pelindo I Efektif hanya anya 3-5 hari, berbeda dengan publikasi Menteri Luhut.

“Ya, kalau sasarannya Pelindo I, kerja Pelindo I sudah baik… saya sudah merasakan banyak perbaikan-perbaikan besar dilakukan oleh Pelindo I, terhadap jaringan pelabuhannya,” katanya.

Menurut Khairul, kalaupun harus ada pembenahan-pembenahan, cobalah dibuat manajemen perijinan satu atap, yang cepat terutama di customsnya (Bea Cukai).

“Kalau manajemen perijinan ringkas tapi teliti, dan tidak ada permainan-permainan dalam soal perijinan, saya yakin dwelling time bisa efektif” ujar Khairul Mahalli.

Pengusaha di sektor transportasi logistik dan trading ini juga menyarankan agar Pelabuhan Indonesia menjadi pemain utama di Selat Malaka, karena potensi selat Malaka besar sekali, itu yang harus jadi perhatian, Kuala Tanjung akan menjadi pemain utama.

“Pemberitaan yang tidak sesuai fakta, atau soal dwelling time itu kan jadi image kurang baik. Kalau ada permasalahan sebaiknya selesaikan di internal, jangan jadi blow up media. Karena menimbulkan persepsi yang kurang baik atas manajemen pelabuhan kita,” katanya.

Sebelumnya, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengkritik buruknya pengelolaan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara sehingga masa waktu bongkar muat atau dwell time bisa sangat tinggi. Bahkan pernah mencapai 10 hari.

“Kayak di Belawan, lama itu. Mereka itu bisa rendah kadang. Tapi saya kirim orang tanpa protokol di situ, kadang 10 hari belum juga,” kata Luhut di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2016). (mot)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

Ini Alasan Nelayan dan Mahasiswa Mensomasi Menteri Luhut

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan disomasi oleh gabungan beberapa organisasi masyarakat karena memutuskan untuk melanjutkan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Somasi terbuka tersebut dibacakan pada Jumat, di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pusat Bantuan hukum Dompet Dhuafa, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke, Solidaritas Perempuan, BEM Universitas Indonesia dan BEM Seluruh Indonesia.

“Somasi terbuka ini kami lakukan karena tidak adanya itikad baik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai aparat pemerintah dalam menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT,” kata Ketua Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI Martin Hadiwinata, Jumat (16/9/2016).

Adapun putusan PTUN yang dikeluarkan pada 31 Mei 2016 tersebut menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra tidak sah.

Selain itu, PTUN juga memutuskan bahwa proyek reklamasi Pulau G harus ditunda sampai adanya berkekuatan hukum tetap.

“Memerintahkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lainnya yang mencabutnya,” tulis PTUN dalam putusannya.

Koalisi lembaga penentang reklamasi Teluk Jakarta pun mendesak Luhut Panjaitan agar menghormati putusan PTUN dan mencabut pernyataannya yang mengatakan reklamasi Pulau G tetap dilanjutkan. (sip)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending