Connect with us

NEWS

Dinilai Biaya Bisa Turun, Dwelling Time Ditargetkan 2,5 Hari

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah menargetkan dwelling time pelabuhan bisa kurang dari 2,5 hari di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Adapun tiga pelabuhan lain di antaranya Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan Medan, serta Pelabuhan Makassar ditargetkan kurang dari tiga hari.

Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi mengatakan, percepatan dwelling time tersebut akan diperkuat dengan peraturan presiden. Saat ini usulan perpres sedang dibahas bersama instansi lain seperti Polri/TNI, Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, serta stakeholder terkait.

”Kami bahas dulu. Saya sudah meminta Direktur Lalu Lintas Laut untuk menyusun draf dan paling tidak Jumat ini sudah kami laporkan kepada menko. Ini akan jadi acuan kami di dalam mengusulkan peraturan presiden,” jelas dia dalam konferensi pers di Jakarta.

Khusus untuk Pelabuhan Tanjung Priok, penetapan dwelling time dengan masa waktu kurang dari 2,5 hari meliputi preclearence satu hari, custom clearance selama 12 jam, serta post clearance selama satu hari.

Sementara dwelling time untuk tiga pelabuhan lain seperti Makassar, Belawan, maupun Tanjung Perak tidak melebihi tiga atau 3,5 hari. Budi Karya menegaskan siap melakukan percepatan pengangkutan peti kemas pada penyimpanan sementara pelabuhan dan tidak fokus pada tarif progresif. Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya menetapkan tarif progresif atau pengenaan biaya penumpukan barang di Tanjung Priok.

”Dengan menekan waktu saya kira biaya atau cost bisa turun karena kita juga bekerja sama dengan Polri maupun TNI. Jadi, saya kira tidak akan ada pungutan liar lagi. Sedangkan tarif progresif itu hanya edukasi targetnya bukan mengejar itu, namun lebih penting barang lebih cepat keluar,” ungkapnya

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pembangunan dan pengembangan dry port bisa menjadi solusi cepat mengatasi masalah dwelling time. Dwelling time di Cikarang Dry Portsaat ini hanya 2,12 hari, lebih rendah dibanding Pelabuhan Tanjung Priok yang berkisar 3-4 hari.

”Inilah yang kita butuhkan untuk masalah dwelling time yang menjadi perhatian utama Presiden. Dry port paling dapat diandalkan menyelesaikan masalah ini,” kata Luhut saat berkunjung ke Cikarang Dry Port yang dioperasikan oleh PT Cikarang Inland Port kemarin.

Dia menambahkan, kinerja dwelling time di Cikarang Dry Port mampu menghemat biaya, mengurangi kemacetan di pelabuhan, dan melahirkan dampak berantai yang positif bagi industri nasional. ”Ini konsepnya sudah bagus, tinggal dioptimalkan,” ucapnya. (jul/fki)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Energi

Inalum : Negosiasi Freeport Perlu Kejelasan Transaksi

Published

on

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa proses negosiasi Freeport membutuhkan kejelasan dalam setiap detail transaksi yang dilakukan.

“Head of Agreement atau perjanjian awal dengan Freeport tidak mengikat, namun itu diperlukan untuk memahami kejelasan detail bentuk transaksi,” kata Budi Gunadi ketika seminar di DPD, Senayan, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Budi Gunadi menjelaskan transaksi divestasi dengan Freeport memang belum terjadi, namun head of agreement (HoA) di awal diperlukan untuk mengunci komitmen dalam membuat perjanjian.

“Saham 51 persen itu masih secara legal, namun secara ekonomi kita hanya menerima sebanyak 30 persen,” kata Budi.

Menurutnya, divestasi 51 persen Freeport yang dibicarakan hanya masih secara legal, sedangkan secara keekonomian, pemerintah Indonesia masih harus membeli saham yang dimiliki oleh Rio Tinto untuk bisa membeli seutuhnya 51 persen.

Sebelumnya, pemerintah telah menyelesaikan permasalahan terkait kepemilikan PT Freeport Indonesia melalui penandatanganan Head of Agreement” (HoA) dengan PT Freeport Indonesia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, menyebutkan bahwa Inalum telah mendapatkan pinjaman terkait pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia.

Ia menyebutkan jumlah komitmen dari pinjaman tersebut mencapai 5,2 miliar dolar AS.

“Laporannya dari Pak Budi (Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin) bahwa komitmennya sudah sampai 5,2 miliar dolar AS kita sudah dapat. Tetapi kita tidak pakai semua, karena nilainya tidak segitu,” ujar Rini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengatakan bahwa proses negosiasi dalam akuisisi saham Freeport selama ini tidak mudah.

“Inilah 3,5 tahun yang kita usahakan sangat alot, jangan dipikir mudah, dan begitu sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini,” kata Jokowi setelah acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71.

Presiden juga mengapresiasi ketika mendapatkan laporan bahwa holding industri pertambangan Inalum telah berhasil mencapai kesepakatan awal dengan Freeport.

“Pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51 persen, dari yang sebelumnya 9,36 persen. Alhamdulillah,” katanya. (fut)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NEWS

INSA Minta Dukungan Pemerintah Majukan Pelayaran Nasional

Published

on

Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Indonesian National Shipowners Association (INSA) minta dukungan pemerintah untuk mendorong daya saing serta membuka peluang pasar bagi pelayaran niaga nasional yang masih terbuka luas.

“Perlu dukungan dari perbankan untuk pembiayaan pengadaan kapal yang berkualitas guna mendukung kegiatan perekonomian nasional, antara lain berupa bunga kompetitif, jangka waktu pinjaman yang berjangka panjang, dan prosedur persyaratan pinjaman lebih sederhana,” kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto kepada pers usai perayaan HUT ke-51 INSA di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Dikatakan, dukungan itu diharapkan mengingat kebutuhan kapal yang cukup besar sekaligus membuka peluang bagi pelayaran niaga nasional dalam kegiatan ekspor dan impor.

Dia menilai untuk mendukung daya saing pelayaran nasional, maka pemerintah seharusnya memberikan kebijakan yang perlakuannya setara untuk pelayaran nasional, seperti yang diterapkan negara lain terhadap industri pelayarannya.

INSA, katanya, juga mengusulkan kepada pemerintah agar pembelian bahan bakar minyak (BBM) kapal niaga nasional tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini besarnya 10 persen.

Pihaknya, katanya, juga berhasil mendorong pemerintah menerbitkan PP Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan PPenyerahan Alat Angkutan Tertentu yang tidak dipungut PPN, dan PP Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Kepelabuhan kepada Perusahaan Angkutan Laut Melakukan Angkutan Laut Luar Negeri.

Berbagai upaya telah dilakukan organisasinya untuk meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional, seperti telah diterapkannya asas cabotage melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 yang diperkuat dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Anggotanya, kata Carmelita, sudah mengisi kebutuhan angkutan laut dalam negeri dengan berbagai jenis dan ukuran kapal.

“Hal ini terlihat dengan adanya pertumbguhan jumlah armada niaga nasional yang sangat signifikan. Saat ini setidaknya ada 26.000 kapal niaga nasional yang ada di Indonesia dan jumlah itu terus bertambah setiap tahunnya,” katanya. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

BI-Filipina Kerja Sama Antipencucian Uang

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di bidang sistem pembayaran dan penyelesaian akhir.

Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bangko Sentral Ng Filipinas Nestor A. Espenilla Jr. di Manila, Filipina, Sabtu (4/8)/2018), kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (5/8/2018).

Agusman menjelaskan nota kesepahaman itu ditujukan untuk memperkuat kerja sama terkait penguatan kerangka hukum dan pengaturan, serta implementasi kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Kerja sama dilakukan dalam bentuk policy dialogue, pertukaran data dan informasi serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Penandatanganan nota kesepahaman ini juga selaras dengan upaya pemerintah untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta rekomendasi dan panduan yang diberikan oleh lembaga internasional Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan nota kesepahaman ini ditandatangani dalam rangka memperkuat penerapan kebijakan dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam kegiatan sistem pembayaran di kedua negara.

Indonesia dan Filipina menekankan perlunya sinergi dan kebijakan yang terintegrasi dalam rangka penerapan kebijakan tersebut, katanya. (mad)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending