Connect with us

Maritim

Dinilai Tidak Pro Rakyat Miskin, Aktivis Minta Jokowi Pecat Luhut

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Jaringan Aktivis PorDem akan turun ke jalan untuk menyerukan aksi perlawanan terhadap pemerintah yang meloloskan proyek reklamasi. Mereka menilai Presiden Jokowi telah melakukan pembiaran terhadap rencana Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan.

Sekjen Jaringan Aktivis ProDEM, Satyo P mengatakan, saat ini Presiden telah melakukan pembiaran terhadap rencana Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan, yang akan melanjutkan proyek Reklamasi dan memberikan restu kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tajaja Purnama (Ahok), Podomoro dan pada semua Pengembang Swasta untuk melanjutkan seluruh proyek perusakan lingkungan tersebut tanpa rasa keadilan untuk rakyat lainnya.

“Untuk itu kami Jaringan Aktivis ProDEM mengajak seluruh insan Pro-Demokrasi untuk kembali turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan kepada Negara yang telah dipenuhi oleh para kaum Neokolonialisme korporatokrasi serta sebagai bentuk solidaritas kepada Masyarakat Bali yang dengan gigih menolak penguasaan wilayah adat dengan dalih Reklamasi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Rencananya aksi akan dilakukan pada Jumat, (16/9/2016) pukul 14.00 WIB di Kantor Menko Maritim dan Istana Presiden. Adapun tuntutan yang akan disuarakan yakni, menolak Reklamasi Teluk Jakarta dan Tolak Reklamasi Teluk Benoa dan Seluruh proyek penguasaan wilayah pantai oleh swasta dengan dalih Reklamasi.

Selain itu, mereka juga meminta Presiden untuk memecat Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan. “Yang terakhir, hentikan seluruh ijin proyek penguasaan wilayah pantai oleh swasta dengan dalih Reklamasi,” jelasnya.

Sebelimnya, Luhut meyakini bahwa proyek di pulau G itu sudah layak untuk dilanjutkan. Bahkan menurut dia, semua aturan telah dipenuhi oleh pengembang dalam hal ini PT Agung Podomoro Land. “Semua sampai sekarang sudah beres, amdal sudah. Ada beberapa surat yang harus mereka selesaikan. Saya kira selesai dalam beberapa waktu ke depan,” kata Luhut di DPR, Senayan, Jakarta.

Luhut mengatakan, syarat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Amdal juga telah dipenuhi pengembang. “Semua persyaratan yang diminta Kementerian LHK kepada pengembang untuk dipenuhi itu mereka penuhi sesuai jadwal waktu yang ada,” terangnya.

Keputusan pemerintah melanjutkan proyek reklamasi pulau G rupanya bikin panas salah satu politisi PDIP di DPR, Ono Surono. Bahkan, anggota Komisi V DPR ini tak segan menyebut pemerintah lebih mementingkan pengusaha ketimbang rakyat kecil.

Menurutnya, proses hukum yang diajukan nelayan soal reklamasi belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Karena pemerintah provinsi DKI Jakarta masih mengajukan banding ke tingkat dua di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara pemerintah telah melanjutkan proyek ini.

“Pemerintah harusnya hormati hukum yang ada di negara ini. Saya melihat pemerintah yang sudah buat wacana reklamasi dijalankan ini adalah bentuk intervensi terhadap proses hukum karena sekarang ini belum inkracht karena ada proses banding,” kata Ono.

Ono juga mengecam keputusan tersebut. Dia menilai, pemerintah kurang cermat dalam melihat kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang ditimbulkan dari proyek reklamasi. Menurut dia, pemerintah hanya untungkan pengusaha ketimbang pikirkan nasib rakyat kecil, dalam hal ini nelayan.

“Amdal yang dilakukan seyogyanya untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk menguntungkan pengusaha. Kita ketahui bahwa jika reklamasi teluk Jakarta dilakukan maka akan terjadi nelayan yang kehilangan pekerjaannya. Meski amdal yang selama ini menjadi dasar. Dari awal saya sampaikan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dimana amdalnya harus amdal pusat karena DKI masuk kawasan strategis nasional,” tandasnya. (hrs/rdp)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Maritim

Menteri Luhut Diminta Fokus Berantas Mafia Migas dan Potong Jalur Distribusi Migas

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah berniat mengadopsi teknologi penghematan energi yang dikembangkan oleh Departemen Energi Amerika Serikat.

Misi itu yang mendorong Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan jajarannya berkunjung ke Negeri Paman Sam pada pekan lalu.

Menanggapi berita itu, pengamat ESDM menyatakan bahwa itu tidak layak dilakukan oleh seorang Menteri mengatasnamakan negara.

“Itu pantasnya dilakukan oleh pedagang atau supplier,” kata pemerhati ESDM yang juga GM Arrtu Group, Ahmad Hidayat di kantornya di bilangan Setia Budi Jakarta Selatan, Rabu (5/10/2016),

Menurut Hidayat, penghematan yang harus dilakukan adalah memotong jalur distribusi, sehingga harga menjadi murah. Seperti harga gas. Menurutnya, harga gas di Singapura jauh lebih murah daripada harga gas di Indonesia.

“Harga gas Singapura 3.9 USD di Indonesia 8-10 USD. Padahal negara kita produsen gas,” jelasnya.

Hidayat menambahkan, Indonesia saat ini adalah jongos di negerinya sendiri bahkan di wilayah Migas. Pertamina selalu kalah jika berhadapan dengan perusahaan asing. Misalnya, baru-baru ini, Blok Masela, menurutnya, mestinya tidak boleh sampai jatuh ke tangan Inpex dan Shell.

“Jika mafia migas telah hilang, tidak mungkin harga gas lebih mahal dari Singapura. Sudah gitu, minyak masih impor dari Singapura, akibat diberikannya 85% konsesi kepada asing,” jelad Hidayat.

Sebelumnya, Luhut menjelaskan teknologi ini yang merupakan hasil riset bersama Departemen Energi AS; Universitas California, Berkeley dan General Electric (GE). Teknologi ini terbukti mampu menghemat pemakaian energi sekitar lima hingga delapan persen dari pemakaian normal.

“Seharusnya, Menteri Luhut berkonsentrasi pada penghematan energi dan pemberantasan Mafia Migas, bukan membuang uang rakyat untuk investasi teknologi Amerika,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelummya, selama berada di AS, Luhut tertarik hasil riset bersama Departemen Energi AS; Universitas California, Berkeley dan General Electric (GE) yang bisa menghemat listrik.

Selain juga menyodorkan sejumlah proyek strategis sektor energi seperti pengelolaan Blok East Natuna di Kepulauan Riau dan Blok Masela di Maluku kepada Chevron dan Exxon Mobile. (mus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

Pengguna Jasa Pelabuhan Bantah Menteri Luhut Soal Dwelling Time di Pelabuhan Belawan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Para pengguna jasa Pelabuhan Belawan (Pelindo I) membantah statemen Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan yang menyebutkan bahwa dwelling time (waktu tunggu barang, dari kapal sampai keluar pelabuhan) mencapai lebih dari 10 hari, karena realitasnya paling lama 5 hari, bahkan bisa lebih cepat.

Demikian rangkuman pendapat Ketua ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) Surianto SH dan Wakil Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Bidang Logistik dan Multimoda Khairul Mahalli, di Medan, Senin (19/9/2016).

“Selama ini saya merasakan Pelindo I efektif kok, dwelling time 3-5 hari tidak sampai 10 hari. Saya menggunakan jasa pelabuhan di Medan sudah cukup lama, tapi kalau sampai 10 hari ya saya tidak merasakan itu, bisa dicek data-data arus barang kita kok. ” ujar Surianto.

Sebagai pengguna jasa di Pelabuhan yang sudah cukup lama, Surianto heran dengan pernyataan lamanya Dwelling Time yang bisa 10 hari lamanya di Pelabuhan Belawan seperti yang dinyatakan oleh Menko Luhut.

“Ya, kalau ada laporan seperti itu harusnya diklarifikasi dulu dengan banyak pihak yang terkait jangan jadi heboh di media, bagaimanapun Pelabuhan kan adalah urat nadi perekonomian, jangan sampai-lah membuat gaduh, pesaing-pesaing pelabuhan kita seperti Singapura dan Malaysia seneng lho dengan berita ini,” kata Surianto.

Keheranan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Bidang Logistik dan Multimoda Khairul Mahalli. Menurutnya, selama ini dwelling time di Pelindo I Efektif hanya anya 3-5 hari, berbeda dengan publikasi Menteri Luhut.

“Ya, kalau sasarannya Pelindo I, kerja Pelindo I sudah baik… saya sudah merasakan banyak perbaikan-perbaikan besar dilakukan oleh Pelindo I, terhadap jaringan pelabuhannya,” katanya.

Menurut Khairul, kalaupun harus ada pembenahan-pembenahan, cobalah dibuat manajemen perijinan satu atap, yang cepat terutama di customsnya (Bea Cukai).

“Kalau manajemen perijinan ringkas tapi teliti, dan tidak ada permainan-permainan dalam soal perijinan, saya yakin dwelling time bisa efektif” ujar Khairul Mahalli.

Pengusaha di sektor transportasi logistik dan trading ini juga menyarankan agar Pelabuhan Indonesia menjadi pemain utama di Selat Malaka, karena potensi selat Malaka besar sekali, itu yang harus jadi perhatian, Kuala Tanjung akan menjadi pemain utama.

“Pemberitaan yang tidak sesuai fakta, atau soal dwelling time itu kan jadi image kurang baik. Kalau ada permasalahan sebaiknya selesaikan di internal, jangan jadi blow up media. Karena menimbulkan persepsi yang kurang baik atas manajemen pelabuhan kita,” katanya.

Sebelumnya, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengkritik buruknya pengelolaan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara sehingga masa waktu bongkar muat atau dwell time bisa sangat tinggi. Bahkan pernah mencapai 10 hari.

“Kayak di Belawan, lama itu. Mereka itu bisa rendah kadang. Tapi saya kirim orang tanpa protokol di situ, kadang 10 hari belum juga,” kata Luhut di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2016). (mot)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

Ini Alasan Nelayan dan Mahasiswa Mensomasi Menteri Luhut

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan disomasi oleh gabungan beberapa organisasi masyarakat karena memutuskan untuk melanjutkan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Somasi terbuka tersebut dibacakan pada Jumat, di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pusat Bantuan hukum Dompet Dhuafa, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke, Solidaritas Perempuan, BEM Universitas Indonesia dan BEM Seluruh Indonesia.

“Somasi terbuka ini kami lakukan karena tidak adanya itikad baik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai aparat pemerintah dalam menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT,” kata Ketua Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI Martin Hadiwinata, Jumat (16/9/2016).

Adapun putusan PTUN yang dikeluarkan pada 31 Mei 2016 tersebut menyatakan bahwa Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra tidak sah.

Selain itu, PTUN juga memutuskan bahwa proyek reklamasi Pulau G harus ditunda sampai adanya berkekuatan hukum tetap.

“Memerintahkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lainnya yang mencabutnya,” tulis PTUN dalam putusannya.

Koalisi lembaga penentang reklamasi Teluk Jakarta pun mendesak Luhut Panjaitan agar menghormati putusan PTUN dan mencabut pernyataannya yang mengatakan reklamasi Pulau G tetap dilanjutkan. (sip)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending