Connect with us

Maritim

Gara-Gara Menko Luhut, Pemerintahan Jokowi Dituding Tunduk di Bawah Kekuasaan Modal

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pernyataan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan bahwa pemerintah akan melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, khususnya reklamasi pulau G, menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat justru tidak mentaati hukum dan perundang-undangan.

Bahkan Pemerintah Jokowi telah gagal memahami bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara sebagaimana yang terdapat dalam Konstitusi.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memutuskan bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta (Pulau G) ditunda sampai berkekuatan hukum tetap. Dengan pertimbangan antara lain banyaknya perundang-undangan yang dilanggar, dan bahkan Majelis Hakim berpandangan bahwa reklamasi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan berdampak kerugian bagi para nelayan sebagai penggugat.

“Apa yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sesungguhnya merupakan tamparan keras bagi Presiden Joko Widodo. Karena di berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menegakkan hukum, namun justru pemerintah sendiri yang bukan hanya tidak mentaati hukum, tapi juga menodai supremasi hukum, dengan melawan perintah pengadilan secara terbuka”. Untuk itu, WALHI ingatkan Presiden untuk menghormati hukum”, tegas Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati.

Apa yang dilakukan oleh Menko Maritim akan menjadi preseden hukum yang buruk dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Bahwa Menko Maritim dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan sedang memperlihatkan dan mempraktekkan model pembangunan yang dilakukan serampangan, bahkan dengan melabrak Konstitusi, Perundang-Undangan dan supremasi hukum. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat akan menjadi contoh bagi Pemerintah Daerah lain yang saat ini juga gencar mengkavling-kavling pesisir dan laut di berbagai daerah seperti reklamasi Teluk Benoa, reklamasi pesisir Makassar, reklamasi Teluk Palu, reklamasi Teluk Kendari, reklamasi di Manado, reklamasi Balikpapan, dan reklamasi di Maluku Utara.

Juga akan memberi contoh bagi Pemerintah Daerah yang menyediakan kawasannya untuk diambil tanah dan pasirnya sebagai bahan material reklamasi, antara lain dari Banten, NTB, Jawa Timur dan Jawa Barat. Penghancuran kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil semakin mendapatkan legitimasi, karena diamini oleh Pemerintah Pusat.

Bahwa kejahatan korporasi difasilitasi oleh negara, bahkan melalui cara-cara yang melanggar hukum sekalipun. Pada akhirnya menjadi sangat wajar, jika negara tidak memiliki wibawa di mata korporasi.

“Kami juga menilai bahwa bersikukuhnya Pemerintah baik pemerintah pusat yang diwakili oleh Menko Maritim dan Sumber Daya maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengindikasikan relasi yang begitu kuat antara kekuasaan ekonomi dan politik. Negara tunduk di bawah kuasa modal,” katanya.

Yang perlu diketahui, bahwa urusan reklamasi kawasan pesisir dan laut, reklamasi Teluk Jakarta, termasuk di dalamnya Pulau G, bukan lah semata-mata perkara teknis yang selalu berujung pada rekomendasi teknis melalui rekayasa teknologi.

Artinya, Menko Maritim berpandangan sempit dan bahkan sesat pikir, bahwa persoalan lingkungan hidup dapat diselesaikan secara teknis semata. Padahal bicara kawasan, artinya kita juga sedang bicara soal ruang hidup dalam berbagai aspek, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, selain aspek lingkungan hidup.

Itulah mengapa Pemerintah Pusat sebelumnya membentuk Tim Kajian dalam 3 aspek, aspek hukum, aspek lingkungan dan aspek teknis, dan hasil Tim Kajian sebelumnya telah merekomendasikan penghentian reklamasi pulau G. Ini juga menandakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tidak memiliki kapasitas dalam memahami perencanaan dan pembangunan sebuah kawasan yang berkelanjutan dan berkeadilan, baik bagi lingkungan hidup maupun sumber-sumber kehidupan rakyat. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Maritim

Kemenko Kemaritiman Kampanyekan Cinta Laut

Published

on

Asisten Deputi Bidang Olahraga dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Kosmas Harefa.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengkampanyekan gerakan Cinta Laut kepada para generasi muda khususnya pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama.

“Gerakan ini adalah sosialisasi lanjutan program yang telah kita jalankan selama ini, diantaranya Program Dapunta hasil kerja sama kita dengan RRI. Kami juga ingin sosialisasikan tentang bagaimana kita dapat mencintai laut dan turut menjaga kebersihannya,” ujar Asisten Deputi Bidang Olahraga dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Kosmas Harefa di Jakarta, Senin (12/11/2018).

Selanjutnya, dalam informasi tertulis tersebut Kemenko Bidang Kemaritiman akan terus menggaungkan kegiatan kepedulian serta kebersihan laut demi mendukung Gerakan Indonesia Bersih (GIB), dengan melibatkan lebih banyak pihak, khususnya generasi muda dikarenakan kalangan generasi muda relatif lebih mudah untuk diberikan pemahaman.

“Tinggal kita mengarahkan dengan harapan mereka dapat menularkan hal positif ini kepada lingkungan mereka, jadi kita gerakkan seluruh stake holder dan seluruh pihak untuk bersama-sama mengkampanyekan ini, karena ini adalah komitmen dan kewajiban kita karena kita akan kesulitan kalau kita tidak bergerak bersama,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Kemenko Bidang Kemaritiman juga mengadakan pelatihan kepada anak-anak muda setara SMP tentang bagaimana cara membuat Vlog yang berkualitas. Terlihat, puluhan siswa yang mengikuti kegiatan tersebut sangat antusias.

“Hal seperti ini sangat bermanfaat, kami mendapatkan pelajaran mengenai bagaimana cara menjaga lingkungan laut dan pesisir terutama dari sampah plastik. Kegiatan ini secara langsung menyadarkan kita untuk memberitahukan teman-teman kita untuk melestarikan lingkungan. Kita mulai dari diri sendiri tanpa nanti dan tanpa tapi,” ujar Widya dari SMP 201 Jakarta.

Kemudian, para siswa tersebut dengan didampingi guru pendamping dan para praktisi vlog langsung membuat Vlog di area sekitar Taman Wisata Angke Kapuk. Nantinya, Vlog tersebut akan dinilai mana yang paling bagus dan mendapatkan hadiah. Vlog tersebut rencananya juga akan dilombakan secara nasional. (asn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

Pelindo I Terus Berbenah Genjot Program Tol Laut

Published

on

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I terus melakukan berbagai penataan dan pembenahan terhadap Pelabuhan.

Zonaekonomi.com, Medan – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I terus melakukan berbagai penataan dan pembenahan terhadap Pelabuhan Belawan sebagai salah satu upaya meningkatkan layanan kepada konsumen dan meningkatkan konektivitas seiring dengan program Tol Laut yang dicanangkan Pemerintah.

General Manager Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB) Indra Pamulihan di Medan, Senin (12/11/2018), mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan serangkaian program penataan dan pengembangan secara menyeluruh Pelabuhan Belawan.

Di antaranya adalah pembangunan Dedicated Terminal berupa terminal minyak sawit mentah (CPO) di Pelabuhan Belawan Multipurpose yang dapat ditingkatkan menjadi 1,8 juta ton, Shorebase Terminal dan Car Terminal dengan kapasitas 880 unit mobil.

Serta Terminal Curah Kering berkapasitas sebesar 1 juta ton, Terminal General Cargo, dan Dermaga Industri Kimia Dasar (IKD).

TPKDB ini merupakan salah satu unit layanan Pelindo 1 yang mengelola kegiatan bongkar muat peti kemas domestik antar pulau, yang juga merupakan program pendukung Tol Laut Pemerintah yang bertujuan menurunkan biaya logistik serta memperkuat konektivitas nasional.

“Kemarin juga kita sudah datangkan empat unit alat bongkar muat peti kemas Rubber Tyred Gantry di Terminal Peti Kemas Domestik Belawan yang diangkut Kapal MV Biglift Biffin,” katanya.

Pelindo I memiliki wilayah operasi di empat provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau daratan dan Riau Kepulauan, serta mengelola 16 cabang pelabuhan, 11 kawasan pelabuhan/ perwakilan.

Pelindo I juga mengelola satu unit usaha yaitu UGK (Unit Usaha Galangan Kapal) dan RSPM (Rumah Sakit Pelabuhan Medan) serta enam nak perusahaan yaitu PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI), PT Prima Terminal Petikemas (PTP), PT Prima Multi Terminal (PMT), PT Prima Indonesia Logistik (PIL), PT Prima Pengembangan Kawasan (PPK), dan PT Prima Husada Cipta Medan (PHCM).

Saat ini Pelindo 1 dalam upaya meningkatkan produktivitas pelayanan secara terus menerus, telah melakukan inovasi dengan menambahkan peralatan dan perpanjangan fasilitas dermaga untuk meningkatkan produktivitas yang lebih efektif dan efisien.

Pengembangan secara berkelanjutan itu juga untuk mendukung suksesnya program pemerintah dalam percepatan pembangunan nasional dan mendukung kebijakan Pemerintah terutama dalam program tol laut untuk memperkuat konektivitas nasional dan menciptakan biaya logistik nasional secara efisien dan efektif serta meningkatkan daya saing nasional. (jur)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Maritim

Menteri Susi : Revitalisasi Laut Harus Dilakukan

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Zonaekonomi.com, Nusa Dua – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan kepada dunia bahwa revitalisasi laut harus terus dilakukan dimanapun berada.

“Jangan hanya eksploitasi hasil laut, tapi juga harus ada proses revitalisasi untuk masa depan keseimbangan lingkungan,” kata Susi di diskusi internasional dalam forum Our Ocean Conference (OOC) 2018 Bali, Selasa (30/10/2018).

Susi juga mengingatkan bahwa laut memiliki apa yang dibutuhkan oleh manusia, namun jika hanya diambil kekayaannya akan banyak kerugaian bagi masyarakat.

“Laut tidak butuh kita, tapi kita sangat membutuhkan adanya laut, maka hal ini harus dijaga, agar apa yang kita butuhkan dari laut tersedia dalam jangka waktu yag panjang,” katanya.

Sebelumnya, Susi Pudjiastuti mengatakan perlu ada sistem untuk melacak komitmen yang dijanjikan para pihak dari pelaksanaan Our Ocean Conference (OOC) 2018.

“Akan ada komitmen baru, nanti bisa diikuti apa saja. Tapi, yang jadi highlight, saya ingin encourage (mendorong) ada yang melacak komitmen yang dibuat,” kata Susi.

Menurut dia, perlu ada mekanisme untuk melacak komitmen-komitmen yang diberikan selama OOC berlangsung, sehingga bisa diketahui apakah komitmen tersebut berjalan atau tidak.

Dalam kesempatan yang sama, Susi mengatakan bahwa Indonesia telah mengatasi pencurian ikan atau illegal, unreported, unregulated fishing dan memberikan hasil memberikan dampak keberlangsungan dan peningkatan ekonomi dari kelautan.

Sekarang, ia mengatakan saatnya mengatasi sampah plastik yang menjadi polusi di laut. Akan ada sekitar 50 pembicaraan atau ocean talks dalam gelaran OOC Ke-5 di Bali ini dan diadakan untuk mengamankan laut. (asn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending