Connect with us

Politik

Jokowi Diminta Jangan Dengarkan Menteri yang Banyak Benturan Kepentingannya

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menjelang pengumuman pengganti Arcandra Tahar yang sudah dilengserkan dari Menteri ESDM karena kewarganegaraan ganda, para pengamat mendukung penuh pernyataan keinginan Presiden Jokowi yang menyatakan Menteri ESDM dari kalangan profesional.

“Saya kira itu sudah tepat. Pemerintah jangan tunjuk Menteri ESDM yang berasal dari partai politik maupun dari akademisi. Kalau dari profesional lebih pas, dia sudah tau masalah dan solusinya, jadi tidak meraba-raba lagi,” kata Direktur Eksekutif Inatitut Garuda Nusantara Romadhon Jn, di Jakarta, Kamis (29/9/2016).

Seperti diberitakan sebelumnya, melalui Mensesneg Pratikno, Presiden Joko Widodo akan menunjuk Menteri ESDM yang baru pengganti Arcandra Tahar. Pratikno menjamin, sosok yang ditunjuk Presiden Jokowi dari kalangan profesional.

Sayangnya, Pratikno menolak menyebutkan siapa sosok yang dipilih Jokowi untuk menduduki posisi Menteri ESDM. Kabarnya, Jokowi sudah mengantongi nama yang akan dilantik sebagai Menteri ESDM definitif.

Menurut Ramadhan, masalah energi dan sumber daya mineral sangat kompleks, tidak cukup diselesaikan oleh orang palpol, apalagi akademisi. Harus orang yang profesional, yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia ESDM sehingga pembangunan energi nasional berjalan lancar.

Selain itu, Ramadhan juga meminta Jokowi untuk tidak terlalu percaya kepada para menterinya apalagi menteri-menteri tersebut memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) karena memiliki banyak bisnis di bidang ESDM.

“Saya sarankan pak Jokowi mengedepankan independensinya dalam menunjuk Menteri ESDM, pilih yang profesional, jangan dari parpol maupun dari akademisi,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sendiri pernah menyampaikan bahwa banyak orang yang mengajukan nama calon tetapi belum diputuskan satu pun.

“Yang mengajukan banyak sekali, tapi yang dipilih nanti,” kata Jokowi kepada wartawan seusai membuka Rakernas I Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta pada Selasa, 30 Agustus 2016.

Berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah tokoh mengajukan kembali Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, ada juga asosiasi yang mengajukan nsma Ardian Nengkoda. Bahkan Menteri Luhut juga dikabarkan membawa akademisi dari UGM Tumiran untuk menjadi ESDM-1. (cak)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Politik

Rizal Ramli Keberatan Laporan Nasdem Masuk Tahap Penyidikan

Published

on

Mantan Menteri Koordinator Perekenomian, Rizal Ramli.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Perekenomian Rizal Ramli menyampaikan keberatan kepada penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan Partai NasDem yang telah memasuki tahap penyidikan.

“Kami pertanyakan karena Pak Rizal dipanggil langsung tahap penyidikan tanpa pernah diperiksa pada tahap penyelidikan,” kata pengacara Rizal Ramli, Effendi Sinaga di Jakarta, Rabu (24/10/2018).

BACA JUGA : Rizal Ramli Datangi KPK Adukan Dugaan Korupsi

Effendi menyatakan penyidik Polda Metro Jaya seharusnya memeriksa kliennya pada tahap penyelidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Effendi mendapatkan penjelasan dari polisi yang beralasan penyidik telah memeriksa pelapor pada tahap penyelidikan sehingga laporan Partai NasDem itu ditingkatkan ke penyidikan. “Namun intinya kami keberatan,” tegas Effendi.

Rizal Ramli juga menilai proses hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada tempat terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menyatakan pemanggilan pertama Rizal Ramli telah memasuki tahap penyidikan.

Sebelumnya, pimpinan Partai NasDem melaporkan Rizal Ramli ke Polda Metro Jaya dugaan pencemaran nama baik melalui acara televisi kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Laporan tersebut bernomor: LP/4963/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 17 September 2018.

Pengurus NasDem memperkarakan Rizal dengan jeratan pencemaran nama baik dan atau fitnah tindak pidana bidang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana Pasal 310 KUHP dan/atau 31 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (trd)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Politik

DPR : Perlu Inovasi Atasi Ketimpangan Antarwilayah Banten

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menginginkan pemerintah melakukan langkah-langkah inovatif untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah, seperti antara wilayah Utara dan Selatan dari Provinsi Banten.

“Perlu adanya pemerataan ekonomi di wilayah Utara dan Selatan Provinsi Banten,” kata Marwan Cik Asan dalam rilis, Senin (8/10/2018).

Politisi Partai Demokrat itu menyatakan hal tersebut saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Pemprov Banten, Perwakilan BI Banten, dan BPS Banten di Kota Tangerang, Banten, Jumat (5/10).

Menurut dia, dalam hal pertumbuhan ekonomi Banten wilayah selatan yang didominasi pertanian lebih tertinggal jika dibandingkan dengan Banten wilayah utara yang mayoritas digerakkan industri jasa dan perdagangan.

“Lain halnya dengan Banten Selatan, seperti Lebak dan Pandeglang yang terkenal sebagai kota pertanian, dimana terdapat kawasan yang dilindungi. Sehingga masyarakat di situ tidak mungkin mengupayakan adanya aktifitas pertambangan atau perindustrian,” jelasnya.

Untuk itu, ujar dia, perlu ada solusi kreatif untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Banten Selatan misalnya dengan menjual daya tarik pariwisata atau mendorong keunggulan lainnya yang ada di wilayah tersebut tanpa harus meninggalkan aspek lingkungan dan budayanya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anarulita Muchtar yang berasal dari Fraksi Nasdem imengatakan, pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendorong pemerataan ekonomi. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Politik

DPR Imbau Jaga Situasi Kondusif Jelang Pertemuan IMF

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir menginginkan berbagai pihak untuk dapat menjaga situasi kondusif terkait pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang bakal digelar di Bali.

“Saya harap semua stakeholder baik yang pro maupun yang kontra dengan kedatangan IMF dan WB tetap harus menjaga kondusifitas terhadap pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bali,” katanya melalui keterangan pers yang diterima Antaranews, Kamis (4/10/2018).

Ia mengingatkan bahwa IMF dan Bank Dunia (WB) menguasai hampir dua pertiga ekonomi global sehingga kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sudah pasti juga akan terdeteksi oleh mereka.

Namun, ujar dia, Indonesia juga tidak boleh bergantung kepada kedua lembaga multilateral tersebut dan pemerintah harus benar-benar menjaga wibawa dan kedaulatan negara.

“Kita harus jaga wibawa negara. Jangan sampai pertemuan IMF ini sudah kita biayai cukup besar, tidak cukup berhasil,” katanya.

Achmad Hafisz menegaskan bahwa selama Indonesia mampu mengelola sumber daya alam secara mandiri untuk kemakmuran Indonesia, maka pihak asing juga tidak bisa mengatur urusan di dalam negeri.

Manfaatkan

Sedangkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong berencana memanfaatkan pertemuan IMF-World Bank 2018 untuk membahas pembangunan infrastruktur tahan bencana alam.

Dalam konferensi pers di Kantor BKPM Jakarta, Rabu, Thomas menjelaskan bahwa BKPM bekerja sama PT Bank HSBC Indonesia akan menyelenggarakan Forum Infrastruktur di Ayana Hotel, Jimbaran, Bali, pada 11 Oktober 2018, sebagai rangkaian kegiatan pertemuan tahunan tersebut. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending