Connect with us

Politik

Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai 204 Triliun

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Korupsi picu kenaikan utang sehingga negara makin gampang didikte oleh kreditur. Hanya di Indonesia koruptor disubsidi oleh rakyat dan generasi muda di masa datang. Sebagai upaya memuluskan perjalanan Indonesia menjadi bangsa yang besar dan maju serta disegani, tidak ada cara lain kecuali membereskan akar masalah yang merusak hampir semua sendi kehidupan, yakni korupsi akut.

Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Suroso Imam Zadjuli mengatakan, sistem oligarki korup yang berlangsung selama ini tidak hanya akan membuat perekonomian Indonesia menjadi terbelakang, akan tetapi secara tidak langsung juga mengancam kedaulatan negara karena membuat negara semakin bergantung kepada negara lain.

“Kalau utang akibat defisit anggaran terus membengkak karena korupsi yang terjadi di semua lini seperti sekarang, sama saja menyerahkan nasib kita ke negara kreditur. Mereka akan semakin leluasa mendikte berbagai kebijakan pemerintah sebagai syarat dikucurkannya pinjaman, demi keuntungan mereka,” papar Suroso di Jakarta, seperto dikutip Halloapakabar.com, Kamis (8/9/2016).

Suroso menjelaskan, korupsi memiliki dampak luas tidak hanya terhambatnya proyek-proyek pembangunan, tapi juga mengancam keamanan dan pertahanan negara. “Dampaknya tidak hanya berbagai program infrastruktur yang terbengkelai tapi juga menurunkan wibawa pemerintah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan luntur,” ungkapnya.

Akibatnya, kata Suroso, pertumbuhan ekonomi jelas terhambat. APBN pun akhirnya harus dipangkas di sana-sini sehingga berimbas pula pada alokasi anggaran pertahanan negara. Padahal, seperti kita ketahui alutsista kita termasuk terkuno di Asia Tenggara. Apabila ada konflik atau ancaman kita tidak punya daya dengan korupsi masif di Tanah Air, inovasi yang membutuhkan dana besar tidak akan bisa dilakukan.

“Makanya sering saya bilang kerugian korupsi bukan hanya uang yang hilang tapi opportunity cost yang nilainya jauh lebih besar. Karena korupsi kita tidak punya dana untuk apapun,” jelasnya.

Hasil kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada yang dilakukannya beberapa waktu lalu mengungkapkan nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia selama 2001- 2015 mencapai 203,9 triliun rupiah. Total kerugian negara itu berasal dari 2.321 kasus yang melibatkan 3.109 terdakwa. Kerugian negara ini belum menghitung biaya sosial korupsi.

Dengan hukuman denda 21,26 triliun rupiah, berarti masih ada bolong yang harus disubsidi sebesar 182,64 triliun rupiah. Dampak korupsi akan jauh lebih besar jika dihitung berdasarkan biaya sosial korupsi daripada kerugian negara saja. Perkiraan biaya sosial korupsi dapat dilakukan dengan mengalikan kerugian negara dengan angka pengali 2,5 kali lipat.

Menurutnya, dari selisih kerugian negara dengan hukuman denda itu, akhirnya rakyat yang harus menanggungnya. “Tentu saja para pembayar pajak. Ibu-ibu pembeli susu formula untuk bayi mereka. Mahasiswa dan pelajar yang membeli buku teks mereka. Orang sakit yang membeli obat-obatan di apotek dan toko obat. Generasi di masa datang yang mungkin saat ini belum lahir,” ujarnya.

Hasil kajian itu juga memperlihatkan hukuman finansial kepada para terpidana korupsi cenderung suboptimal, lebih rendah dari kerugian negara yang diakibatkan. “Sepertinya hanya di Indonesia para koruptor disubsidi oleh rakyat dan generasi muda di masa datang,” paparnya.

Terkait dengan kesempatan yang hilang akibat korupsi, dia menyebutkan potensial loss realokasi subsidi koruptor itu, bisa membiayai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hingga 60 ribu per bulan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dari sisi pembangunan infrastruktur, bisa dibangun jalan tol sepanjang lebih dari 10 ribu kilometer, dan pembangunan mass rapid transit (MRT) sepanjang 202 kilometer. (roy/mae/rdp/res)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Politik

Rizal Ramli Keberatan Laporan Nasdem Masuk Tahap Penyidikan

Published

on

Mantan Menteri Koordinator Perekenomian, Rizal Ramli.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Perekenomian Rizal Ramli menyampaikan keberatan kepada penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan Partai NasDem yang telah memasuki tahap penyidikan.

“Kami pertanyakan karena Pak Rizal dipanggil langsung tahap penyidikan tanpa pernah diperiksa pada tahap penyelidikan,” kata pengacara Rizal Ramli, Effendi Sinaga di Jakarta, Rabu (24/10/2018).

BACA JUGA : Rizal Ramli Datangi KPK Adukan Dugaan Korupsi

Effendi menyatakan penyidik Polda Metro Jaya seharusnya memeriksa kliennya pada tahap penyelidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Effendi mendapatkan penjelasan dari polisi yang beralasan penyidik telah memeriksa pelapor pada tahap penyelidikan sehingga laporan Partai NasDem itu ditingkatkan ke penyidikan. “Namun intinya kami keberatan,” tegas Effendi.

Rizal Ramli juga menilai proses hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada tempat terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menyatakan pemanggilan pertama Rizal Ramli telah memasuki tahap penyidikan.

Sebelumnya, pimpinan Partai NasDem melaporkan Rizal Ramli ke Polda Metro Jaya dugaan pencemaran nama baik melalui acara televisi kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Laporan tersebut bernomor: LP/4963/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 17 September 2018.

Pengurus NasDem memperkarakan Rizal dengan jeratan pencemaran nama baik dan atau fitnah tindak pidana bidang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana Pasal 310 KUHP dan/atau 31 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (trd)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Politik

DPR : Perlu Inovasi Atasi Ketimpangan Antarwilayah Banten

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menginginkan pemerintah melakukan langkah-langkah inovatif untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah, seperti antara wilayah Utara dan Selatan dari Provinsi Banten.

“Perlu adanya pemerataan ekonomi di wilayah Utara dan Selatan Provinsi Banten,” kata Marwan Cik Asan dalam rilis, Senin (8/10/2018).

Politisi Partai Demokrat itu menyatakan hal tersebut saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Pemprov Banten, Perwakilan BI Banten, dan BPS Banten di Kota Tangerang, Banten, Jumat (5/10).

Menurut dia, dalam hal pertumbuhan ekonomi Banten wilayah selatan yang didominasi pertanian lebih tertinggal jika dibandingkan dengan Banten wilayah utara yang mayoritas digerakkan industri jasa dan perdagangan.

“Lain halnya dengan Banten Selatan, seperti Lebak dan Pandeglang yang terkenal sebagai kota pertanian, dimana terdapat kawasan yang dilindungi. Sehingga masyarakat di situ tidak mungkin mengupayakan adanya aktifitas pertambangan atau perindustrian,” jelasnya.

Untuk itu, ujar dia, perlu ada solusi kreatif untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Banten Selatan misalnya dengan menjual daya tarik pariwisata atau mendorong keunggulan lainnya yang ada di wilayah tersebut tanpa harus meninggalkan aspek lingkungan dan budayanya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anarulita Muchtar yang berasal dari Fraksi Nasdem imengatakan, pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendorong pemerataan ekonomi. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Politik

DPR Imbau Jaga Situasi Kondusif Jelang Pertemuan IMF

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir menginginkan berbagai pihak untuk dapat menjaga situasi kondusif terkait pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang bakal digelar di Bali.

“Saya harap semua stakeholder baik yang pro maupun yang kontra dengan kedatangan IMF dan WB tetap harus menjaga kondusifitas terhadap pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bali,” katanya melalui keterangan pers yang diterima Antaranews, Kamis (4/10/2018).

Ia mengingatkan bahwa IMF dan Bank Dunia (WB) menguasai hampir dua pertiga ekonomi global sehingga kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sudah pasti juga akan terdeteksi oleh mereka.

Namun, ujar dia, Indonesia juga tidak boleh bergantung kepada kedua lembaga multilateral tersebut dan pemerintah harus benar-benar menjaga wibawa dan kedaulatan negara.

“Kita harus jaga wibawa negara. Jangan sampai pertemuan IMF ini sudah kita biayai cukup besar, tidak cukup berhasil,” katanya.

Achmad Hafisz menegaskan bahwa selama Indonesia mampu mengelola sumber daya alam secara mandiri untuk kemakmuran Indonesia, maka pihak asing juga tidak bisa mengatur urusan di dalam negeri.

Manfaatkan

Sedangkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong berencana memanfaatkan pertemuan IMF-World Bank 2018 untuk membahas pembangunan infrastruktur tahan bencana alam.

Dalam konferensi pers di Kantor BKPM Jakarta, Rabu, Thomas menjelaskan bahwa BKPM bekerja sama PT Bank HSBC Indonesia akan menyelenggarakan Forum Infrastruktur di Ayana Hotel, Jimbaran, Bali, pada 11 Oktober 2018, sebagai rangkaian kegiatan pertemuan tahunan tersebut. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending