Connect with us

Politik

Serikat Buruh Menilai Program Amnesti Pajak Tidak Adil

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah meyakini program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak membebani rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menyikapi penilaian bahwa amnesti pajak telah menciderai rasa keadilan masyarakat, wajib pajak (WP) dari kalangan menengah bawah yang selama ini patuh.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi menjelaskan, meskipun WP mempunyai rumah dan mobil yang dibeli dari uang penghasilanya selama bekerja, mereka tidak ada keharusan mengikuti program amnesty pajak.

“Tapi tax amnesty itu memang hak semua masyarakat, bukan kewajiban,” kata Ken Dwijugiasteadi dalam sidang judicial review terhadap Undang-Undang Amnesti Pajak di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Sebab menurutnya, mereka sebenarnya telah membayar pajak yang dibayarkan oleh instansi tempatnya bekerja. “Jangan dibilang karyawan itu tidak bayar pajak,” kata Ken.

Namun, kata dia, apabila WP lupa membayar pajak, itu tidak bisa serta disebut sebagai pengemplang pajak. Menurut dia, ada dua cara penyelesaian kasus tersebut, yakni pembetulan surat pemberitahuan (SPT) pajak atau melalui amnesti pajak.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang judicial review terhadap UU Amnesti Pajak yang digugat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Sidang kali ini menghadirkan Dirjen Pajak Kemenkeum, Ken. Sidang itu ditutup dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan saksi ahli dari pemerintah. KSPI melayangkan gugatan terhadap UU Amnesti Pajak.

Pada sidang ketiga kali ini, buruh menghadirkan dua saksi ahli, yakni pakar perpajakan Sasmita dan akademisi dari Universitas Bung Karno, Salamudin Daeng. Sekjen KSPI, Muhammad Rusdi mengatakan, pihaknya menggugat UU Amnesti Pajak lantaran dinilai cacat secara substansi.

Serikat buruh menduga ada konspirasi antara pemerintah dan DPR yang melahirkan UU Amnesti Pajak. Rusdi menambahkan, lewat UU ini, pemerintah sebenarnya mengampuni para pengemplang pajak. Karenanya, kata Rusdi, ini sangat bertentangan dengan peta jalan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyusun program penindakan tahun ini.

“Pemerintah terlalu cepat memutuskan UU Amnesti Pajak. Ada apa ini? Giliran buruh yang patuh bayar pajak tidak diapresiasi, malah memberikan upah murah. Sedangkan, para pengemplang pajak dianggap pahlawan dengan diberikan pengampunan,” ujar dia.

Usai bersidang, Ken mengaku gembira karena uang tebusan tax amnesty terus naik signifikan meskipun masih jauh dari target. Dalam sehari saja, Selasa (27/9/2016), uang tebusan mencapai 11 triliun rupiah. Dengan demikian, uang tebusan dari tax amnesty sudah mencapai 73 triliun rupiah. (nur/rdp/res)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Politik

Di Jatim, Ada Upaya Adu Domba antara Pemuda Pancasila dengan Partai Gerindra

Published

on

Zonaekonomi.com, Surabaya – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur (Jatim) Supriyatno menuding, ada upaya mengadu domba dan membenturkan Pemuda Pancasila dengan Partai Gerindra. Hal ini terkait dengan isu yang di-viral-kan oleh media sosial.

“Beredar isu bahwa MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur akan melakukan aksi di DPD Partai Gerindra Jatim yang ditujukan kepada Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum dan Soepriyatno sebagai Ketua DPD Jatim,” kata Soepriyatno, seperti dilansir di Indonesiaraya.co.id Jakarta (16/1/2018).

Partai Gerindra tidak ingin diadu domba dan dibenturkan dengan ormas Pemuda Pancasila

Karena itu, Soepriyatno menganggap hal tersebut sebagai upaya mengadu domba dan membenturkan Pemuda Pancasila dengan Partai Gerindra.

“Kami meyakini bahwa tidak mungkin Pemuda Pancasila bergerak tanpa komando Yapto Soerjosoemarno,” katanya.

Berikut ini adalah penjelasan resmi DPD Partai Gerindra Jatim yang ditandatangani oleh Ketua DPD Jatim Soepriyatno, dan Sekretaris DPD Jatim Anwar Sadad, sebagai berikut :

Pertama, Gerindra sebagai partai politik (parpol) mempunyai hubungan baik dengan Pemuda Pancasila sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), khususnya dengan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Bapak Yapto Soerjosoemarno.

Kedua, Partai Gerindra tidak ingin diadu domba dan dibenturkan dengan ormas Pemuda Pancasila, karena hakikatnya Partai Gerindra dan ormas Pemuda Pancasila memiliki tujuan yang sama untuk menjadi Benteng NKRI, meskipun berjuang pada “ranah” yang berbeda.

Ketiga, Berkaitan dengan isu yang di-viral-kan oleh media sosial bahwa MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur akan melakukan aksi di DPD Partai Gerindra Jatim yang ditujukan kepada Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum dan Bapak Soepriyatno sebagai Ketua DPD Jatim.

Kami menganggap hal itu sebagai upaya mengadu domba dan membenturkan Pemuda Pancasila dengan Partai Gerindra. Kami meyakini bahwa tidak mungkin Pemuda Pancasila bergerak tanpa komando Bapak Yapto Soerjosoemarno.

Keempat, Berkumpulnya Laskar Garda Merah Putih (GMP) pada hari ini, 16 Januari 2018 di Kantor DPD Partai Gerindra Jatim adalah dalam rangka rapat koordinasi pemenangan Pilkada serentak di 18 Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan Pilgub Jawa timur serta rapat persiapan pelaksanaan APEL AKBAR 20.000 Personil GMP Partai Gerindra yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Kab. Pasuruan, Jawa Timur. (bud)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Politik

Infrastruktur Manusia Jauh Lebih Penting Untuk Diperhatikan

Published

on

Zonaekonomi.com, Pontianak – Persoalan infrastruktur memang penting untuk mensupport kemajuan, tetapi urusan infrastruktur manusia jauh lebih penting dan harus diperhatikan. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti terkait kurangnya perhatian persoalan anak yang berada dalam panti.

“Apalah artinya kemajuan jika manusianya tidak berdaya, semua harus bersinergi karena hampir di seluruh Indonesia infrastruktur manusia kurang mendapatkan perhatian serius karena anggaran,” ungkap Endang usai berdialog dengan Kepala Dinas Sosial berserta jajarannya di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (14/7/2017).

Endang menilai Kalimantan Barat belum menjadi kota layak anak, kota ramah anak itu belum terlihat programnya sudah ada atau belum. Ini yang harus diurai terlebih dahulu. “Panti-panti harus mendapat perhatian jangan sampai anak-anak yang berada dalam panti ini untuk makan saja mengalami keterbataan,” ujarnya.

Politisi Fraksi Golkar menambahkan, saat ini yang dianggarkan dari pemerintah pusat untuk satu orang anak panti hanya Rp 3.000,- “Tiga ribu jaman sekarang hanya dapat nasi putih saja. Jadi secara tidak langsung kita berharap bahwa pemerintah dalam hal ini presiden menugaskan bawahannya tapi harus ada good will dari presiden dahulu.” Tegasnya.

Endang mengatakan, negara memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak-hak penghuni panti, bukti dari kehadiran negara memberikan anggaran untuk pemenuhan fasilitas panti asuhan. “Ini menjadi kewajiban negara, negara harus hadir di sana ketika anggaran tidak ada, bagaimana mau hadir saya kira tidak hanya Kalimantan Barat, secara keseluruhan indonesia dalam penanganan memberikan tambahan anggaran,” paparnya.

“Bagaimana bangsa kita punya ketahanan negara yang baik kalau ketahanan pangan untuk manusia kurang mendapatkan perhatian,” tambahnya mengakhiri. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Politik

Suasana Menjelang Kemenangan Anies-Sandi Mirip Waktu Jokowi-Ahok Menang

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anies-Sandi menang dalam hitung cepat terhadap rivalnya Ahok-Djarot di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Kemenangan Anies-Sandi ini sudah dirasakan dan diprediksikan di hari-hari terakhir menjelang pencoblosan.

“Nuansa dan suasananya persis ketika Jokowi-Ahok akan menang pada tahun 2012,” kata anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Anies-Sandi Budi Purnomo Karjodihardjo di Jakarta, Rabu (19/4/2017).

Budi yang sempat menjadi Koordinator Media Center Jokowi-Ahok itu mengatakan, di hari-hari terakhir terlihat bahwa dukungan terhadap Anies-Sandi mengalir deras. Bahkan, mayoritas lembaga survei juga sudah memprediksikan kemenangan ini.

“Dukungan Partai Gerindra dan PKS yang sangat solid sejak awal kampanye, juga menyumbang faktor kemenangan yang signifikan, hal mana partisipasinya sudah terlihat pada putaran pertama,” kata Koordinator Sandi Uno Media Center itu.

Dukungan terus bertambah pada putaran kedua di mana ada dukungan dengan masuknya PAN dan kader partai non pendukung tetapi tetap menyumbangkan suaranya buat Anies-Sandi.

“Tentu saja yang sangat luar biasa adalah dukungan langsung pak Prabowo Subianto yang gencar menyemangati Anies-Sandi, relawan, serta tim pemenangan Anies-Sandi,” kata Budi yang juga mantan Koordinator Prabowo Media Center itu.

Meski menang dalam hitung cepat, Budi meminta semua relawan dan tim pemenangan tidak terlalu berlebihan menyikapi ini. Hal tersebut seperti amanat Ketua Umum partai Gerindra.

“Kita tidak boleh jumawa. Kita optimis bisa menciptakan suasana aman, damai. Kita bisa bersatu lagi dan itu yang kita harapkan,” ujar Budi menirukan pernyataan Prabowo. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending