Connect with us

Politik

Serikat Buruh Menilai Program Amnesti Pajak Tidak Adil

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah meyakini program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak membebani rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menyikapi penilaian bahwa amnesti pajak telah menciderai rasa keadilan masyarakat, wajib pajak (WP) dari kalangan menengah bawah yang selama ini patuh.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi menjelaskan, meskipun WP mempunyai rumah dan mobil yang dibeli dari uang penghasilanya selama bekerja, mereka tidak ada keharusan mengikuti program amnesty pajak.

“Tapi tax amnesty itu memang hak semua masyarakat, bukan kewajiban,” kata Ken Dwijugiasteadi dalam sidang judicial review terhadap Undang-Undang Amnesti Pajak di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Sebab menurutnya, mereka sebenarnya telah membayar pajak yang dibayarkan oleh instansi tempatnya bekerja. “Jangan dibilang karyawan itu tidak bayar pajak,” kata Ken.

Namun, kata dia, apabila WP lupa membayar pajak, itu tidak bisa serta disebut sebagai pengemplang pajak. Menurut dia, ada dua cara penyelesaian kasus tersebut, yakni pembetulan surat pemberitahuan (SPT) pajak atau melalui amnesti pajak.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang judicial review terhadap UU Amnesti Pajak yang digugat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Sidang kali ini menghadirkan Dirjen Pajak Kemenkeum, Ken. Sidang itu ditutup dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan saksi ahli dari pemerintah. KSPI melayangkan gugatan terhadap UU Amnesti Pajak.

Pada sidang ketiga kali ini, buruh menghadirkan dua saksi ahli, yakni pakar perpajakan Sasmita dan akademisi dari Universitas Bung Karno, Salamudin Daeng. Sekjen KSPI, Muhammad Rusdi mengatakan, pihaknya menggugat UU Amnesti Pajak lantaran dinilai cacat secara substansi.

Serikat buruh menduga ada konspirasi antara pemerintah dan DPR yang melahirkan UU Amnesti Pajak. Rusdi menambahkan, lewat UU ini, pemerintah sebenarnya mengampuni para pengemplang pajak. Karenanya, kata Rusdi, ini sangat bertentangan dengan peta jalan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyusun program penindakan tahun ini.

“Pemerintah terlalu cepat memutuskan UU Amnesti Pajak. Ada apa ini? Giliran buruh yang patuh bayar pajak tidak diapresiasi, malah memberikan upah murah. Sedangkan, para pengemplang pajak dianggap pahlawan dengan diberikan pengampunan,” ujar dia.

Usai bersidang, Ken mengaku gembira karena uang tebusan tax amnesty terus naik signifikan meskipun masih jauh dari target. Dalam sehari saja, Selasa (27/9/2016), uang tebusan mencapai 11 triliun rupiah. Dengan demikian, uang tebusan dari tax amnesty sudah mencapai 73 triliun rupiah. (nur/rdp/res)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Politik

Rizal Ramli Keberatan Laporan Nasdem Masuk Tahap Penyidikan

Published

on

Mantan Menteri Koordinator Perekenomian, Rizal Ramli.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Perekenomian Rizal Ramli menyampaikan keberatan kepada penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan Partai NasDem yang telah memasuki tahap penyidikan.

“Kami pertanyakan karena Pak Rizal dipanggil langsung tahap penyidikan tanpa pernah diperiksa pada tahap penyelidikan,” kata pengacara Rizal Ramli, Effendi Sinaga di Jakarta, Rabu (24/10/2018).

BACA JUGA : Rizal Ramli Datangi KPK Adukan Dugaan Korupsi

Effendi menyatakan penyidik Polda Metro Jaya seharusnya memeriksa kliennya pada tahap penyelidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Effendi mendapatkan penjelasan dari polisi yang beralasan penyidik telah memeriksa pelapor pada tahap penyelidikan sehingga laporan Partai NasDem itu ditingkatkan ke penyidikan. “Namun intinya kami keberatan,” tegas Effendi.

Rizal Ramli juga menilai proses hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada tempat terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menyatakan pemanggilan pertama Rizal Ramli telah memasuki tahap penyidikan.

Sebelumnya, pimpinan Partai NasDem melaporkan Rizal Ramli ke Polda Metro Jaya dugaan pencemaran nama baik melalui acara televisi kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Laporan tersebut bernomor: LP/4963/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 17 September 2018.

Pengurus NasDem memperkarakan Rizal dengan jeratan pencemaran nama baik dan atau fitnah tindak pidana bidang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana Pasal 310 KUHP dan/atau 31 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (trd)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Politik

DPR : Perlu Inovasi Atasi Ketimpangan Antarwilayah Banten

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menginginkan pemerintah melakukan langkah-langkah inovatif untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah, seperti antara wilayah Utara dan Selatan dari Provinsi Banten.

“Perlu adanya pemerataan ekonomi di wilayah Utara dan Selatan Provinsi Banten,” kata Marwan Cik Asan dalam rilis, Senin (8/10/2018).

Politisi Partai Demokrat itu menyatakan hal tersebut saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Pemprov Banten, Perwakilan BI Banten, dan BPS Banten di Kota Tangerang, Banten, Jumat (5/10).

Menurut dia, dalam hal pertumbuhan ekonomi Banten wilayah selatan yang didominasi pertanian lebih tertinggal jika dibandingkan dengan Banten wilayah utara yang mayoritas digerakkan industri jasa dan perdagangan.

“Lain halnya dengan Banten Selatan, seperti Lebak dan Pandeglang yang terkenal sebagai kota pertanian, dimana terdapat kawasan yang dilindungi. Sehingga masyarakat di situ tidak mungkin mengupayakan adanya aktifitas pertambangan atau perindustrian,” jelasnya.

Untuk itu, ujar dia, perlu ada solusi kreatif untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Banten Selatan misalnya dengan menjual daya tarik pariwisata atau mendorong keunggulan lainnya yang ada di wilayah tersebut tanpa harus meninggalkan aspek lingkungan dan budayanya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anarulita Muchtar yang berasal dari Fraksi Nasdem imengatakan, pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendorong pemerataan ekonomi. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Politik

DPR Imbau Jaga Situasi Kondusif Jelang Pertemuan IMF

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir menginginkan berbagai pihak untuk dapat menjaga situasi kondusif terkait pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang bakal digelar di Bali.

“Saya harap semua stakeholder baik yang pro maupun yang kontra dengan kedatangan IMF dan WB tetap harus menjaga kondusifitas terhadap pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bali,” katanya melalui keterangan pers yang diterima Antaranews, Kamis (4/10/2018).

Ia mengingatkan bahwa IMF dan Bank Dunia (WB) menguasai hampir dua pertiga ekonomi global sehingga kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sudah pasti juga akan terdeteksi oleh mereka.

Namun, ujar dia, Indonesia juga tidak boleh bergantung kepada kedua lembaga multilateral tersebut dan pemerintah harus benar-benar menjaga wibawa dan kedaulatan negara.

“Kita harus jaga wibawa negara. Jangan sampai pertemuan IMF ini sudah kita biayai cukup besar, tidak cukup berhasil,” katanya.

Achmad Hafisz menegaskan bahwa selama Indonesia mampu mengelola sumber daya alam secara mandiri untuk kemakmuran Indonesia, maka pihak asing juga tidak bisa mengatur urusan di dalam negeri.

Manfaatkan

Sedangkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong berencana memanfaatkan pertemuan IMF-World Bank 2018 untuk membahas pembangunan infrastruktur tahan bencana alam.

Dalam konferensi pers di Kantor BKPM Jakarta, Rabu, Thomas menjelaskan bahwa BKPM bekerja sama PT Bank HSBC Indonesia akan menyelenggarakan Forum Infrastruktur di Ayana Hotel, Jimbaran, Bali, pada 11 Oktober 2018, sebagai rangkaian kegiatan pertemuan tahunan tersebut. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending