Connect with us

Industri

Antisipasi Industri Gadai Swasta, OJK Akan Atur Kepemilikan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menertibkan industri gadai swasta yang kian menjamur dalam beberapa waktu terakhir. Lembaga itu menerbitkan Nomor 31/ POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian pada 29 Juli 2016 untuk mengatur kepemilikan usaha gadai swasta dan syarat kepemilikan modal minimumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Firdaus Djaelani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/10/2016), mengatakan aturan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan industri gadai swasta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.

“Banyak masyarakat yang merasakan nikmatnya usaha gadai swasta, sekarang ini perlu pengaturan. Bukan untuk mematikan usaha gadai yang ada, tetapi justru mendorong mereka lebih tertib dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada,” kata Firdaus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/10/2016)

Berkaitan dengan kepemilikan, Firdaus menegaskan perusahaan pergadaian dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan/ atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki warga negara asing atau badan usaha asing, kecuali kepemilikan langsung maupun tidak langsung tersebut dilakukan melalui bursa efek. “Hal itu ditujukan untuk mendukung para pelaku usaha kecil,” kata Firdaus.

Sedangkan terkait dengan permodalan, mereka menetapkan jumlah modal minimum yang disetor pegadaian swasta sebesar 500 juta rupiah untuk usaha lingkup kabupaten dan 2,5 miliar rupiah untuk usaha lingkup provinsi.

“Tujuan awal peraturan pegadaian ini untuk membantu likuiditas masyarakat jadi bisa dilakukan oleh pelaku usaha berskala kecil, tidak perlu konglomerat ikut bermain di sini. Jadi ini dari masyarakat untuk masyarakat,” jelasnya

OJK sendiri memberikan waktu dua tahun bagi pelaku jasa gadai swasta untuk mengajukan izin usaha, sejak peraturan ini diundangkan. Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi usaha gadai swasta untuk mendapat izin dari OJK diantaranya memiliki ahli gadai, ahli taksir bersertifikat, serta tempat penyimpanan yang memadai. Setelah mendapat izin, usaha gadai swasta akan mendapat nomor registrasi dari OJK.

Hingga saat ini, satu-satunya usaha jasa gadai yang telah berizin yakni PT Pegadaian (Persero) sementara OJK mencatat sekitar 2.000 usaha gadai swasta, terutama di tingkat kabupaten, belum memperoleh izin. Untuk itu pihaknya memberi waktu dua tahun bagi perusahaan gadai swasta mendaftarkan usahanya, namun lembaga tersebut tidak mewajibkan mereka melakukan register.

“Aturan ini tidak mewajibkan, misalnya ada yang tidak mau ajukan izin sama OJK sampai waktu ditetapkan, dia dilarang mencantumkan bahwa usahanya berizin dan teregister di OJK,” jelasnya. (lis/fkb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Industri

Pasar Lokal Industri Logistik Dinilai Cukup Besar

Published

on

Ahmad Ramli menilai pasar lokal industri logistik di Indonesia sangat besar dilihat dari aspek demografis dan geografis.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad Ramli menilai pasar lokal industri logistik di Indonesia sangat besar dilihat dari aspek demografis dan geografis.

Di Jakarta, Senin, Ahmad Ramli menuturkan Indoneaia memiliki 17.500 pulau yang tersebar dan mennyebar serta penduduk sebesar 262 juta jiwa dengan pengguna aktif internet 143 juta jiwa yang menjadi bagian penting dari pasar-pasar transaksi daring dan industri logistik.

“Hanya bermain dalam pasar lokal saja juga bukanlah suatu masalah, seandainya ada perusahaan yang pasarnya hanya domestik, itu perusahaan sudah menguasai 40 persen marketshare ASEAN,” tutur Ahmad Ramli.

Ia menilai adanya teknologi bisa menghasilkan dampak kemudahan berbisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), meski berada di darah yang sulit terjangkau.

Adanya perkembangan teknologi dan toko daring membuat masalah demografis tidak menjadi soal, perusahaan menjadi lebih efisien tanpa harus membangun toko dan hanya menyedian gudang saja.

Meski begitu, menurut Ahmad Ramli, Indonesia harus siap dengan pelayanannya agar tidak menjadi konsumen semata dalam persaingan e-commerce.

“Solusi bagi industri logistik e-commerce dari aspek regulasi, kualitas layanan, dan perlindungan konsumen sehingga tercipta optimalisasi industri logistik e-commerce pun harus dicari,” kata dia.

Terkait peluang industri logistik yang besar di Indonesia, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan menilai kolaborasi merupakan hal penting daripada persaingan.

Apalagi melihat pertumbuhan angka ekspor yang lebih kecil daripada impor, menurut Yukki, bisa menyebabkan negara besar lain masuk mencari pasar di Indonesia.

“Kita harus bersama-sama berkolaborasi, karena ditakutkan ada negara besar yang menawarkan platform dan berhasil,” ucap dia. (dya)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Komisi IV : Industri Tambang Harus Apresiasi Lingkungan

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha.

Zonaekonomi.com, Tabalong – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengingatkan kepada industri pertambangan agar tetap memberikan apresiasi pada lingkungan, kendati telah menyumbang devisa bagi negara. Kegiatan pertambangan yang sudah mengeksploitasi lingkungan, perusahaan berkewajiban memulihkan kembali alam yang sudah dieksploitasi.

“Kita melihat kegiatan pertambangan. Di samping memberikan kontribusi devisa negara, dan pemasukan negara dari sisi pertambangan, kita juga akan mengawasi sampai sejauh mana perusahaan pertambangan mengapresiasi lingkungan. Karena sepintas kita sudah menyaksikan reklamasi yang mereka lakukan,” papar Yudha saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke PT. Adaro di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (19/2/2018).

Menurutnya, industri batu bara yang digeluti oleh PT Adaro merupakan industri yang destruktif, industri yang mempunyai kontribusi pada emisi karbon yang luar biasa besar. Emisi karbon ini meningkatkan suhu global dengan menjebak energi matahari di atmosfer.

Ini mengubah pasokan air dan pola cuaca, perubahan musim tanam untuk tanaman pangan dan mengancam masyarakat pesisir dengan meningkatnya permukaan air.

Emisi karbon memiliki dampak terhadap perubahan iklim, yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi manusia dan lingkungan. Selain itu, lokasi bekas galian pertambangan juga harus dipulihkan kembali pasca ekploitasi tambang batu bara.

“Ini pekerjaan yang tidak mudah tapi harus dilakukan, karena sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, kewajiban mereklamasi tambang pasca penambangan menjadi keharusan,” tandas politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Satya mengungkapkan, Pemerintah bisa melakukan tindakan, apabila undang-undang yang dimaksud tidak dipatuhi oleh pelaku usaha pertambangan. Hal itu juga yang menjadi fokus dan perhatian DPR.

“Maka kita ingin tahu, di samping kita menyaksikan mereka mengekstrak batu bara dengan peledakan. Kita juga akan melihat apa yang mereka lakukan setelah mereka beroperasi. Jadi ini yang menjadi hal-hal pengawasan Komisi VII terhadap industri pertambangan,” ungkap politisi asal dapil Jatim itu. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Komisi IV : Serangan Hama di Perkebunan Kakao Sulteng Memprihatinkan

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI Muchtar Luthfi A.Mutt.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Muchtar Luthfi A. Mutty mengaku prihatin saat melihat langsung kondisi tanaman kakao yang terserang hama PBK di perkebunan rakyat Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin sore (19/2/2018).

Sebagai orang yang dulu cukup lama berkecimpung dalam bisnis kakao kenangnya, Luthfi sudah yakin sebelum turun bus dari pandangan mata jarak 100 meter, Program Intensifikasi perkebunan kakao Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Harapan Jaya Desa Sibowi sedang terserang hama.

“Saya lama bergelut dengan dunia perkebunan kakao. Jadi melihat dari kejauhan saja saya sudah tahu ada masalah hama PBK di sini,” ujarnya yakin. Hal tersebut terjawab ketika seorang petani mengambil contoh buah kakao lalu membelahnya, sehingga nampak kualitas kakao rusak karena hama.

Politisi Nasdem ini memompa semangat para anggota Gapoktan untuk tidak surut semangatnya dalam menanggulangi serangan hama PBK. Ia juga berpesan agar kelompok tani dimanfaatkan sebagai tempat belajar dengan materi-materi penyuluhan yang bersinggungan langsung dengan pengetahuan yang diperlukan petani.

“Para petani harus memiliki sanggar tani sebagai kelas belajar. Sementara dinas terkait harus bantu menyiapkan anggaran untuk penyuluhan bukan hanya pembangunan fisik. Ini untuk mengatasi persoalan hama yang mereka hadapi,” tandas Luthfi.

Legislator Dapil Sulawesi Selatan III ini mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sigi bertanggung jawab membantu pelatihan sekolah lapangan bagi Gapoktan untuk mengatasi serangan hama PBK yang cukup masif.

“Tenaga Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) banyak yang pensiun sehingga harus digiatkan kembali sekolah lapangan (SL),” saran mantan Bupati Luwu Utara Selama dua periode ini.

Luthfi yang juga pernah menjabat Staf Ahli Wapres era Budiono ini, mengusulkan ke depan bantuan pertanian tidak semata-mata alat pertanian, namun menambah ilmu pengetahuan melalui penyuluhan. Kelompok harus naik kelas, pemerintah harus memberikan pemahaman dan mengevaluasi pola bantuan bukan hanya fisik.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang berjanji akan menanggapi persoalan hama tersebut dengan segera mengambil tindakan perbaikan kebun kakao antara lain dengan pemangkasan, pemberian pupuk khusus, dan pelatihan yang dibutuhkan.

“Ekspor hasil perkebunan mencapai sekitar 400 triliun, lebih besar dari migas nasional. Dukungan dari Komisi IV DPR harus ditangkap sebagai peluang untuk mengembangkan perkebunan rakyat dengan semangat kerja keras dan disiplin. Kebutuhan kakao dunia yang terus meningkat merupakan peluang di masa depan,” pungkasnya. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending