Connect with us

Industri

Antisipasi Industri Gadai Swasta, OJK Akan Atur Kepemilikan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menertibkan industri gadai swasta yang kian menjamur dalam beberapa waktu terakhir. Lembaga itu menerbitkan Nomor 31/ POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian pada 29 Juli 2016 untuk mengatur kepemilikan usaha gadai swasta dan syarat kepemilikan modal minimumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Firdaus Djaelani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/10/2016), mengatakan aturan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan industri gadai swasta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.

“Banyak masyarakat yang merasakan nikmatnya usaha gadai swasta, sekarang ini perlu pengaturan. Bukan untuk mematikan usaha gadai yang ada, tetapi justru mendorong mereka lebih tertib dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada,” kata Firdaus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/10/2016)

Berkaitan dengan kepemilikan, Firdaus menegaskan perusahaan pergadaian dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan/ atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki warga negara asing atau badan usaha asing, kecuali kepemilikan langsung maupun tidak langsung tersebut dilakukan melalui bursa efek. “Hal itu ditujukan untuk mendukung para pelaku usaha kecil,” kata Firdaus.

Sedangkan terkait dengan permodalan, mereka menetapkan jumlah modal minimum yang disetor pegadaian swasta sebesar 500 juta rupiah untuk usaha lingkup kabupaten dan 2,5 miliar rupiah untuk usaha lingkup provinsi.

“Tujuan awal peraturan pegadaian ini untuk membantu likuiditas masyarakat jadi bisa dilakukan oleh pelaku usaha berskala kecil, tidak perlu konglomerat ikut bermain di sini. Jadi ini dari masyarakat untuk masyarakat,” jelasnya

OJK sendiri memberikan waktu dua tahun bagi pelaku jasa gadai swasta untuk mengajukan izin usaha, sejak peraturan ini diundangkan. Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi usaha gadai swasta untuk mendapat izin dari OJK diantaranya memiliki ahli gadai, ahli taksir bersertifikat, serta tempat penyimpanan yang memadai. Setelah mendapat izin, usaha gadai swasta akan mendapat nomor registrasi dari OJK.

Hingga saat ini, satu-satunya usaha jasa gadai yang telah berizin yakni PT Pegadaian (Persero) sementara OJK mencatat sekitar 2.000 usaha gadai swasta, terutama di tingkat kabupaten, belum memperoleh izin. Untuk itu pihaknya memberi waktu dua tahun bagi perusahaan gadai swasta mendaftarkan usahanya, namun lembaga tersebut tidak mewajibkan mereka melakukan register.

“Aturan ini tidak mewajibkan, misalnya ada yang tidak mau ajukan izin sama OJK sampai waktu ditetapkan, dia dilarang mencantumkan bahwa usahanya berizin dan teregister di OJK,” jelasnya. (lis/fkb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Industri

Menperin Minta Jajarannya Hilangkan Ego Sektoral

Published

on

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Sekjen Kemenperin Haris Munandar menyerahkan penghargaan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Perindustrian agar menghilangkan ego sektoral, sehingga sama-sama memacu kemajuan industri.

“Jangan berfikir sektoral. Ke depan kita dorong untuk multi sektoral yang maju. Jadi, multi sektor juga harus dipacu, tapi keluarnya tetap nama Kementerian Perindustrian,” kata Airlangga saat memberi sambutan pada Gebyar Penghargaan Kemenperi 2018 di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Airlangga juga menyampaikan agar pembinaan untuk berbagai sektor dilakukan secara menyeluruh, sehingga dapat bergerak dan bekerja beriringan untuk merealisasikan program-program yang telah dicanangkan.

“Kita perlu bergerak dengan cepat, Kemenperin sebagai satu kesatuan. Apalagi kita sudah memprioritaskan lima sektor untuk menuju revolusi industri 4.0, jadi kita perlu menjaga momentum ini,” ungkap Airlangga.

Menurutnya, Program Indonesia Making 4.0 perlu terus digaungkan dan secara simultan diperbarui perkembangannya, agar program untuk membuat industri semakin berdaya saing tersebut dapat tercapai sesuai dengan perencanaannya.

Pada kesempatan tersebut, Menperin juga memberikan sejumlah penghargaan kepada satuan kerja yang telah berkontribusi dan meraih hasil terbaik dalam beberapa bidang di lingkungan Kemenperin.

Menperin menyampaikan apresiasinya, seraya mengharapkan agar prestasi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan bagi satker-satker yang belum mendapat penghargaan.

“Saya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh satker yang sudah mendapat penghargaan, maupun yang belum. Semoga momentum ini bisa dijaga dan ditingkatkan di masa mendatang,” ujar Menperin. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Pegawai Kemenperin Kumpulkan Sumbangan Rp525 Juta untuk Pengungsi Lombok

Published

on

Bantuan yang diangkut dengan tiga kendaraan truk itu dilepas langsung oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian menyalurkan sejumlah bantuan untuk para penggungsi akibat gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bantuan yang diangkut dengan tiga kendaraan truk itu dilepas langsung oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena bencana di Lombok. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para pegawai dan pejabat di lingkungan Kemenperin serta pelaku industri yang ikut berkontribusi baik berupa dana maupun barang,” kata Airlangga melalui keterangannya diterima di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Menurut Menperin, bantuan tersebut merupakan gelombang pertama dan akan ada pengiriman serupa selanjutnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Airlangga memimpin doa dengan membacakan surat Alfatihah untuk para korban.

Proses pelepasan bantuan ini disaksikan para pejabat eselon I Kemenperin, antara lain Sekjen Kemenperin Haris Munandar, Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono serta Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) I Gusti Putu Suryawirawan.

Menurut laporan Sekjen Kemenperin, dana yang terkumpul hingga Rp525.445.000 telah dibelanjakan untuk keperluan yang dibutuhkan para pengungsi.

“Dalam hal ini, Kemenperin sudah melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di NTB,” ujar Haris.

Bantuan tersebut berupa tenda gulung sebanyak 100 set, tenda dom 40 set, sleeping bed 30 buah, kain sarung 5.000 potong , selimut 1.132 potong, 8000 pampers, pakaian anak dan dewasa 23 karung, 20 matras, air mineral 450 dus, mi instan 301 dus, biskuit 587 dus, biskuit slai 500 dus, wafer 506 dus, obat-obatan 11 dus, sabun mandi 10 dus, susu anak 50 dus, susu cair 27 dus, serta minuman sereal 100 dus.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Senin (13/8) tercatat 436 korban meninggal akibat gempa Magnitudo 7 yang mengguncang Lombok, NTB.

Sebaran korban meninggal dunia berada di Kabupaten Lombok Utara 374 orang, Lombok Barat 37 orang, Kota Mataram 9 orang, Lombok Timur 12 orang, Lombok Tengah 2 orang dan Kota Lombok 2 orang.

Sementara itu, dari data Posko Tanggap Gempa Lombok pada Senin (13/8), pengungsi tercatat 352.793 orang. Sebaran pengungsi terdapat di Kabupaten Lombok Utara 137.182 orang, Lombok Barat 118.818 orang, Lombok Timur 78.368 orang, dan Kota Mataram 18.368 orang. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Kemenperin Upayakan TPPI Tuban Kembali Produksi Aromatik

Published

on

Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengupayakan agar PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban kembali memproduksi kembali salah satu bahan baku industri kimia, yakni senyawa aromatik.

“Ini sedang dibahas di Kementerian Keuangan. Kami kemarin di tingkat Menko membahas ini,” kata Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

TPPI Tuban yang notabenenya dimiliki oleh Pertamina dan pemerintah, memiliki kemampuan besar untuk memproduksi aromatik, sehingga bisa mendukung kebutuhan bahan baku industri kimia dan farmasi di Indonesia, yang saat ini masih 90 persen impor.

“Kita impor hampir 20 miliar dolar AS untuk industri kimia dan farmasi, 30 miliar dolar AS untuk IKTA. Jadi, 2/3 nya sendiri itu untuk farmasi dan kimia,” ujar dia.

Jika TPPI Tuban kembali memproduksi aromatik, maka impor bahan baku untuk industri petrokimia bisa ditekan hingga 10 persen.

“Inikan lumayan untuk subtitusi impor. Apalagi jika digabungkan dengan yang diproduksi Chandra Asri, ini bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ungkap Sigit.

TPPI Tuban dan Chandra Asri pernah menjadi industri petrokimia Indonesia terbesar, terbaru dan termodern. Namun, karena beberapa hal, pabrik tersebut kini memproduksi BBM dalam proses produksinya.

Diketahui, senyawa aromatik memiliki ikatan rantai rangkap dalam betuk selang-seling. Bahan aromatik bisa digunakan pada industri petrokimia di mana bahan baku benzena dapat menghasilkan sikloheksana untuk membuat nilon.

Selain itu, kumena untuk membuat fenol dan stirena untuk pembuatan karet sintetis dan adapula toluena yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan produk farmasi.

Sementara xilena dapat menghasilkan asam tereftalat untuk bahan dasar pada pembuatan serat. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending