Connect with us

Industri

Aturan Melonggarkan Ekspor Mineral Olahan, Perlu Pertimbangan Relaksasi

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah terus memfinalisasi aturan yang melonggarkan ekspor mineral olahan atau konsentrat yang diatur dalam Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Hal itu dilakukan melalui revisi PP No 1/2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Dalam aturan tersebut, relaksasi ekspor konsentrat dibatasi hingga 11 Januari 2017 sehingga setelah periode tersebut hanya hasil tambang yang telah melalui proses pemurnian yang boleh diekspor.

Setelah direvisi, rencananya pemerintah memberi tambahan waktu hingga maksimal lima tahun. Selama kurun waktu itu, perusahaan tambang diminta memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

”Intinya berkeadilan, jangan sampai ada yang dirugikan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta.

Menurut Luhut, usulan jangka waktu relaksasi ekspor telah dimasukkan dalam revisi aturan tersebut dan akan dibahas dalam proses revisi UU No 4/2009. Pasalnya, di dalam UU tersebut telah diatur ekspor mineral yang belum dimurnikan harus dihentikan sejak 2014.

Seluruh produsen mineral juga diwajibkan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian guna meningkatkan nilai tambah komoditas tambang. ”Lima tahun itu sejak aturan resmi diterbitkan. Setelah lima tahun tidak bangun, akan dicabut izinnya,” kata Luhut.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan bahwa revisi PP guna memberikan kepastian bagi produsen mineral. Pasalnya, jika revisi UU Minerba tidak selesai akhir tahun ini, maka PP dapat sebagai acuan relaksasi ekspor mineral. Namun, Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) tak sependapat.

Wakil Ketua AP3I Jonatan Handjojo beranggapan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kembali wacana relaksasi ekspor. Dia menilai rencana pemerintah tersebut bisa merusak iklim investasi smelter di Indonesia. Dia mengungkapkan, saat ini sudah terdapat 27 smelter yang dibangun di Indonesia dengan total investasi USD12 miliar.

Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian juga meminta pemerintah konsisten melanjutkan hilirisasi mineral sesuai amanah UU Minerba. ”Kalaupun sudah bangun smelter , keinginan pemerintah merelaksasi itu tidak bisa,” tandasnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia Ladjiman Damanik mengatakan, kesempatan telah diberikan pemerintah untuk membangun smelter selama delapan tahun seiring dijalankannya program hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah.

Pemerintah sebaiknya mendorong dan memastikan keberlanjutan program tersebut dengan memberikan insentif bagi mereka yang tidak mampu membangun smelter.

Menanggapi relaksasi rencana tersebut Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies Marwan Batubara mengatakan, pemerintah harusnya memikirkan dampak bagi pengusaha yang sudah membangun smelter .

”Aturan harus jelas kalau pemerintah benar-benar ingin relaksasi ekspor. Harus jelas dulu treatment-nya seperti apa,” ujar Marwan.

Ketua Asosiasi Smelter dan Pengolahan Mineral Indonesia R Sukhyar pun menilai, tidak adil jika pemerintah benarbenar merelaksasi ekspor konsentrat.

Pasalnya, pengusaha yang membangun smelter sudah banyak dan bahkan kemajuannya banyak yang sudah mencapai 80%. Jika aturan tersebut diterbitkan, justru akan merusak kepercayaan terhadap pengusaha. (mae/fkb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Industri

Menteri BUMN Dorong Pemkab Batang Kembangkan Industri

Published

on

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno.

Zonaekonomi.com, Batang – Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mendorong Pemerintah Kabupaten Batang mengembangkan industri di daerah itu karena dengan dibangun proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2 X 1.000 megawatt akan memberikan pasokan listrik yang cukup bagi
perusahaan-perusahaan.

“Ini kesempatan besar bagi Kabupaten Batang untuk memanfaatkan supaya industri dapat berkembang karena pasokan listriknya cukup sekaligus memberikan peluang kesempatan tenaga kerja bagi warga di daerah,” katanya saat berkunjung ke proyek PLTU Kabupaten Batang, Selasa sore (4/12/2018).

Ia mengatakan proses pembangunan PLTU memang cukup berat karena tertahan banyak hal, seperti pembebasan tanah yang mengalami banyak penolakan warga.

“Sebenarnya proyek ini (PLTU, red.) sudah diproses jauh lama sebelum Bapak Presiden Joko Widodo memimpin. Akan tetapi karena saat itu (pembangunan PLTU, red.) banyak tertahan banyak hal maka Presiden berkunjung ke Jepang dan dilakukan penandatangan dengan Bhimasena Power Indoensia (BPI) dan J. Power untuk meneruskan pembangunannya (PLTU),” katanya.

Kendati demikian, kata dia, setelah melalui proses pembangunan yang cukup berat, progres pembangunannya cukup membanggakan, yaitu mencapai 63 persen.

“Kami menerima laporan dari Direktur (BPI) pada 2019, sebanyak 1.000 megawatt rencananya pada Oktober 2019 sudah bisa ‘testing’ (diujicobakan) operasional untuk Jawa dan Bali,” katanya.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir mengatakan sesuai program Presiden Jokowi yang ingin menyediakan pasokan listrik 35 ribu megawatt, Kabupaten Batang salah satu daerah yang masuk pada program itu.

“Alhamdulillah progres PLTU Batang kini sudah mencapai 63 persen. Semoga pada 2020, (pasokan listrik, red.) 1.000 megawatt sudah masuk karena persiapan sudah jadi baik jetty dan transmisi. Karena itu, kita tidak perlu khawatir di Jawa akan kekuarangan pasokan listrik, pasti akan cukup” katanya.

Ia mengatakan untuk kebutuhan listrik di Jawa diperkirakan mencapai sekitar 13 ribu megawatt.

“Ke depan, pasokan listrik untuk di Jawa dan Bali, setelah pembangunan PLTU Batang selesai maka pasokan listrik dijamin cukup,” katanya. (kut)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Tetra Pak Indonesia Terapkan Industri 4.0

Published

on

Managing Director PT Tetra Pak Indonesia Paolo Maggi (kiri) bersama dengan Adhi S. Lukman Ketua Umum GAPMMI (kanan).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Managing Director PT Tetra Pak Indonesia, Paolo Maggi mengatakan, perusahaannya telah mulai menerapkan industri 4.0 diawali dengan pemanfaatan teknologi digital dalam proses produksi.

“Kami mengawali dengan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI) dalam dunia yang terkoneksi satu dengan lainnya,” kata Paolo Maggi di Jakarta, Minggu (2/12/2018).

Melalui teknologi digital diharapkan dapat terciptanya pengembangan bisnis yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian pelaku industri makanan minuman dapat merasakan peningkatan produktivitas, efisiensi bisnis, dan tentunya praktik bisnis yang mengedepankan tanggung jawab lingkungan,” jelasnya.

Paolo Maggi, mengatakan, Industri 4.0 yang tengah populer dan dianggap sebagai lompatan berikutnya dalam sejarah industri’ sangat terikat dengan semangat kami untuk mendorong bisnis pelaku industri makanan minuman Indonesia di masa depan.

Sedangkan Adhi S. Lukman, Ketua Umum GAPMMI menjelaskan berdasarkan observasi GAPMMI, tren pertumbuhan industri makanan minuman hingga akhir tahun dapat mencapai sekitar 8-9 persen karena didorong oleh sejumlah faktor seperti pertumbuhan makro ekonomi Indonesia masih bisa dipertahankan diatas 5 persen

Menurut dia, pertambahan penduduk yang setiap tahun mencapai diatas 4 juta; tren perubahan gaya hidup, terutama di perkotaan; sebagian industri pangan besar mulai berbenah menuju penerapan industri 4.0 untuk meningkatkan daya saing di pasar global; serta dukungan pemerintah melalui percepatan belanja konsumsi Pemerintah.

Ditambah lagi harapan tambahan belanja dalam masa kampanye Pilpres dan Legislatif menuju 2019. Terdapat beberapa tantangan yang sebaiknya terus diawasi oleh para pelaku industri makanan minuman saat beradaptasi dengan Industri 4.0 seperti kapasitas SDM yang masih rendah kompetensinya, kurangnya penyedia teknologi, infrastruktur koneksi yang belum memadai di banyak area, keamanan data, rendahnya dana inovasi, serta belum memadainya regulasi pendukung.

Menurutnya penting bagi para pelaku industri makanan minuman untuk terus melakukan inovasi produk, mengutiliasi strategi bisnis secara digital, serta mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin tercipta akibat proses bisnis.

Guna mempersiapkan dan mempercepat implementasi roadmap ‘Making Indonesia 4.0’, terdapat sejumlah solusi bisnis utama yang telah disediakan oleh Tetra Pak Indonesia dalam membantu pelaku industri makanan minuman di masa depan. Sejumlah solusi bisnis utama tersebut adalah

Pemrosesan, layanan pemrosesan berbasis traceability mulai dari bahan baku hingga produk akhir di tangan konsumen yang terintegrasi dengan lini produksi melalui Tetra Pak PlantMaster, sebuah sistem kontrol total untuk memastikan adanya konsistensi hasil produksi dan terjaganya kualitas serta keahlian perusahaan dalam memproses produk minuman, keju, yogurt, es krim, kelapa, dan lainnya;

Pengemasan, solusi Dynamic QR Code yang dapat menyesuaikan secara mudah setiap promosi dan pemasaran para pelaku industri makanan minuman tanpa harus mengganti QR Code yang telah tercetak dalam kemasan produk; dan terakhir

Layanan Perbaikan dengan teknologi Microsoft HoloLens guna menghubungkan tim ahli Tetra Pak global dengan teknisi lokal untuk menangani kerusakan mesin secara cepat dan akurat. Teknologi Microsoft HoloLens memungkinkan teknisi ahli Tetra Pak Global untuk melakukan layanan perbaikan seperti kerusakan pada mesin pabrik secara virtual tanpa adanya kunjungan fisik di lokasi tertentu.

Lebih lanjut, Paolo Maggi menerangkan bahwa digitalisasi dan pertukaran data (big data) di pabrik dan keseluruhan lini produksi harus diperhatikan oleh pelaku industri makanan dan minuman agar dapat memenangkan persaingan masa depan. “Hal tersebut merupakan cara cerdas dalam penggunaan teknologi digital untuk melakukan efisiensi dan menekan biaya operasional di pabrik, serta meminimalkan downtime (kerusakan mesin) dan meningkatkan kualitas serta profitabilitas.”

Tetra Pak Indonesia juga menerapkan prinsip bisnis ekonomi melingkar (circular economy) dimana kemasan produk yang digunakan akan dikumpulkan, dipilah, disortir, dan diolah menjadi produk daur ulang yang memiliki nilai guna tambahan.

Secara global, Tetra Pak telah memiliki komitmen jangka panjang untuk mendaur ulang kemasan karton. Sedangkan di Indonesia, pada 2017 lebih dari 100 ribu atap dan partisi rumah telah dibuat dari bahan hasil daur ulang dari Kemasan karton Tetra Pak.

Produk daur ulang ini juga digunakan untuk membuat bahan furnitur dan kertas daur ulang. Dalam 2 tahun terakhir lebih dari 50.000 anak sekolah telah di edukasi mengenai pentingnya pemilahan dan daur ulang sampah kemasan. (gan)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Komoditas Udang Dinilai Paling Siap Hadapi Industri 4.0

Published

on

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengatakan udang menjadi salah satu komoditas perikanan budidaya yang paling siap dalam menghadapi industri 4.0.

“Saya melihat juga dari sisi investasi keuntungan, udang sudah sangat siap. Teknologinya, sarananya, peralatannya, saya lihat paling ‘complete’ di sana, begitu juga tata niaga dan pemasarannya,” kata Slamet usai menghadiri pembukaan Aquatic Asia & Indoaqua 2018 di Jakarta, Selasa (28/11/2018).

Slamet menjelaskan bahwa sejumlah tambak udang telah menerapkan praktik akuakultur yang baik dan berkelanjutan. Selain itu, tambak udang juga telah memenuhi sistem “biosecurity” atau standar bahwa komoditas tersebut terbebas dari penyakit tercemar.

Menurut dia, penerapan akuakultur atau praktik perikanan budidaya yang berkelanjutan menjadi bagian dari transformasi industri 4.0.

Selain udang, komoditas ekspor perikanan budidaya lainnya seperti kakap putih, kerapu dan rumput laut juga menjadi komoditas perikanan yang paling siap bertransformasi menuju industri 4.0.

“Transformasi bisnis akuakultur ke dalam bagian industri 4.0 diharapkan memberi solusi terbaik, khususnya dalam membangun sebuah sistem produksi yang lebih efisien dan terukur mulai dari aspek teknis, manajemen dan penguatan SDM hingga manajemen bisnisnya,” kata Slamet.

Ia menambahkan ada empat langkah untuk memperkuat daya saing sektor akuakultur dalam era industri 4.0. Pertama, penciptaan efesiensi dan nilai tambah melalui pembangunan mata rantai sistem produksi akuakultur berbasis teknologi informasi guna menjamin interkoneksi mata rantai bisnis dari hulu hingga hilir secara efisien. Dengan demikian, akan memicu terwujudnya distribusi nilai tambah yang berkeadilan khususnya antara pembudidaya dengan pelaku pasar yang sebelumnya justru nilai tambah banyak dirasakan oleh parapelaku di sektor hilir.

Kedua, terciptanya sistem logistik yang efisien. Ketersediaan database dan sistem informasi terkait input produksi seperti pakan dan benih menjadi penting. Melalui penerapan sistem informasi logistik di bidang akuakultur, maka akan lebih mudah bagi pelaku usaha dalam mendapatkan akses informasi secara cepat dan efisien karena adanya perbaikan tata kelola “supply and demand”. Sistem informasi logistik juga penting guna mewujudkan konektivitas input produksi tersebut dengan parapelaku akuakultur sebagai pengguna.

Ketiga, efesiensi proses produksi akuakultur. Penerapan teknologi informasi berbasis digitalisasi dan pemanfaatan internet harus terus diinisiasi dalam menciptakan proses produksi yang efisien, cepat dan terukur. Contohnya, terkait manajemen pakan, sistem monitoring kualitas air dan lingkungan serta “early warning system”.

Keempat, perbaikan sistem database bidang akuakultur. “Saatini KKP tengah melakukan perbaikan tata kelola database khususnya pelaku usaha akuakualtur,” kata Slamet.

KKP juga telah menerbitkan kartu KUSUKA yang penerbitannya menggunakan sistem aplikasi online dan telah diintegrasikan dengan aplikasi satu data kelautan dan perikanan, aplikasi ketelusuran sistem jaminan mutu dan keamanan pangan (CPIB, CBIB, CPPIB) dan aplikasi satu kode digitalisasi pelaku industri oleh BPS yang memungkinkan untuk dapat diakses oleh sektor terkait. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending