Connect with us

Industri

Aturan Melonggarkan Ekspor Mineral Olahan, Perlu Pertimbangan Relaksasi

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah terus memfinalisasi aturan yang melonggarkan ekspor mineral olahan atau konsentrat yang diatur dalam Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Hal itu dilakukan melalui revisi PP No 1/2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Dalam aturan tersebut, relaksasi ekspor konsentrat dibatasi hingga 11 Januari 2017 sehingga setelah periode tersebut hanya hasil tambang yang telah melalui proses pemurnian yang boleh diekspor.

Setelah direvisi, rencananya pemerintah memberi tambahan waktu hingga maksimal lima tahun. Selama kurun waktu itu, perusahaan tambang diminta memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

”Intinya berkeadilan, jangan sampai ada yang dirugikan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta.

Menurut Luhut, usulan jangka waktu relaksasi ekspor telah dimasukkan dalam revisi aturan tersebut dan akan dibahas dalam proses revisi UU No 4/2009. Pasalnya, di dalam UU tersebut telah diatur ekspor mineral yang belum dimurnikan harus dihentikan sejak 2014.

Seluruh produsen mineral juga diwajibkan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian guna meningkatkan nilai tambah komoditas tambang. ”Lima tahun itu sejak aturan resmi diterbitkan. Setelah lima tahun tidak bangun, akan dicabut izinnya,” kata Luhut.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan bahwa revisi PP guna memberikan kepastian bagi produsen mineral. Pasalnya, jika revisi UU Minerba tidak selesai akhir tahun ini, maka PP dapat sebagai acuan relaksasi ekspor mineral. Namun, Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) tak sependapat.

Wakil Ketua AP3I Jonatan Handjojo beranggapan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kembali wacana relaksasi ekspor. Dia menilai rencana pemerintah tersebut bisa merusak iklim investasi smelter di Indonesia. Dia mengungkapkan, saat ini sudah terdapat 27 smelter yang dibangun di Indonesia dengan total investasi USD12 miliar.

Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian juga meminta pemerintah konsisten melanjutkan hilirisasi mineral sesuai amanah UU Minerba. ”Kalaupun sudah bangun smelter , keinginan pemerintah merelaksasi itu tidak bisa,” tandasnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia Ladjiman Damanik mengatakan, kesempatan telah diberikan pemerintah untuk membangun smelter selama delapan tahun seiring dijalankannya program hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah.

Pemerintah sebaiknya mendorong dan memastikan keberlanjutan program tersebut dengan memberikan insentif bagi mereka yang tidak mampu membangun smelter.

Menanggapi relaksasi rencana tersebut Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies Marwan Batubara mengatakan, pemerintah harusnya memikirkan dampak bagi pengusaha yang sudah membangun smelter .

”Aturan harus jelas kalau pemerintah benar-benar ingin relaksasi ekspor. Harus jelas dulu treatment-nya seperti apa,” ujar Marwan.

Ketua Asosiasi Smelter dan Pengolahan Mineral Indonesia R Sukhyar pun menilai, tidak adil jika pemerintah benarbenar merelaksasi ekspor konsentrat.

Pasalnya, pengusaha yang membangun smelter sudah banyak dan bahkan kemajuannya banyak yang sudah mencapai 80%. Jika aturan tersebut diterbitkan, justru akan merusak kepercayaan terhadap pengusaha. (mae/fkb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Industri

Komisi IV : Industri Tambang Harus Apresiasi Lingkungan

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha.

Zonaekonomi.com, Tabalong – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengingatkan kepada industri pertambangan agar tetap memberikan apresiasi pada lingkungan, kendati telah menyumbang devisa bagi negara. Kegiatan pertambangan yang sudah mengeksploitasi lingkungan, perusahaan berkewajiban memulihkan kembali alam yang sudah dieksploitasi.

“Kita melihat kegiatan pertambangan. Di samping memberikan kontribusi devisa negara, dan pemasukan negara dari sisi pertambangan, kita juga akan mengawasi sampai sejauh mana perusahaan pertambangan mengapresiasi lingkungan. Karena sepintas kita sudah menyaksikan reklamasi yang mereka lakukan,” papar Yudha saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke PT. Adaro di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (19/2/2018).

Menurutnya, industri batu bara yang digeluti oleh PT Adaro merupakan industri yang destruktif, industri yang mempunyai kontribusi pada emisi karbon yang luar biasa besar. Emisi karbon ini meningkatkan suhu global dengan menjebak energi matahari di atmosfer.

Ini mengubah pasokan air dan pola cuaca, perubahan musim tanam untuk tanaman pangan dan mengancam masyarakat pesisir dengan meningkatnya permukaan air.

Emisi karbon memiliki dampak terhadap perubahan iklim, yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi manusia dan lingkungan. Selain itu, lokasi bekas galian pertambangan juga harus dipulihkan kembali pasca ekploitasi tambang batu bara.

“Ini pekerjaan yang tidak mudah tapi harus dilakukan, karena sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, kewajiban mereklamasi tambang pasca penambangan menjadi keharusan,” tandas politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Satya mengungkapkan, Pemerintah bisa melakukan tindakan, apabila undang-undang yang dimaksud tidak dipatuhi oleh pelaku usaha pertambangan. Hal itu juga yang menjadi fokus dan perhatian DPR.

“Maka kita ingin tahu, di samping kita menyaksikan mereka mengekstrak batu bara dengan peledakan. Kita juga akan melihat apa yang mereka lakukan setelah mereka beroperasi. Jadi ini yang menjadi hal-hal pengawasan Komisi VII terhadap industri pertambangan,” ungkap politisi asal dapil Jatim itu. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Komisi IV : Serangan Hama di Perkebunan Kakao Sulteng Memprihatinkan

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI Muchtar Luthfi A.Mutt.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Muchtar Luthfi A. Mutty mengaku prihatin saat melihat langsung kondisi tanaman kakao yang terserang hama PBK di perkebunan rakyat Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin sore (19/2/2018).

Sebagai orang yang dulu cukup lama berkecimpung dalam bisnis kakao kenangnya, Luthfi sudah yakin sebelum turun bus dari pandangan mata jarak 100 meter, Program Intensifikasi perkebunan kakao Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Harapan Jaya Desa Sibowi sedang terserang hama.

“Saya lama bergelut dengan dunia perkebunan kakao. Jadi melihat dari kejauhan saja saya sudah tahu ada masalah hama PBK di sini,” ujarnya yakin. Hal tersebut terjawab ketika seorang petani mengambil contoh buah kakao lalu membelahnya, sehingga nampak kualitas kakao rusak karena hama.

Politisi Nasdem ini memompa semangat para anggota Gapoktan untuk tidak surut semangatnya dalam menanggulangi serangan hama PBK. Ia juga berpesan agar kelompok tani dimanfaatkan sebagai tempat belajar dengan materi-materi penyuluhan yang bersinggungan langsung dengan pengetahuan yang diperlukan petani.

“Para petani harus memiliki sanggar tani sebagai kelas belajar. Sementara dinas terkait harus bantu menyiapkan anggaran untuk penyuluhan bukan hanya pembangunan fisik. Ini untuk mengatasi persoalan hama yang mereka hadapi,” tandas Luthfi.

Legislator Dapil Sulawesi Selatan III ini mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sigi bertanggung jawab membantu pelatihan sekolah lapangan bagi Gapoktan untuk mengatasi serangan hama PBK yang cukup masif.

“Tenaga Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) banyak yang pensiun sehingga harus digiatkan kembali sekolah lapangan (SL),” saran mantan Bupati Luwu Utara Selama dua periode ini.

Luthfi yang juga pernah menjabat Staf Ahli Wapres era Budiono ini, mengusulkan ke depan bantuan pertanian tidak semata-mata alat pertanian, namun menambah ilmu pengetahuan melalui penyuluhan. Kelompok harus naik kelas, pemerintah harus memberikan pemahaman dan mengevaluasi pola bantuan bukan hanya fisik.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang berjanji akan menanggapi persoalan hama tersebut dengan segera mengambil tindakan perbaikan kebun kakao antara lain dengan pemangkasan, pemberian pupuk khusus, dan pelatihan yang dibutuhkan.

“Ekspor hasil perkebunan mencapai sekitar 400 triliun, lebih besar dari migas nasional. Dukungan dari Komisi IV DPR harus ditangkap sebagai peluang untuk mengembangkan perkebunan rakyat dengan semangat kerja keras dan disiplin. Kebutuhan kakao dunia yang terus meningkat merupakan peluang di masa depan,” pungkasnya. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Menteri Susi Dorong BUMN Gerakkan Sektor Perikanan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendorong BUMN Perindo dan Perinus untuk dapat menggerakkan sektor perikanan dengan langkah menyerap hasil tangkapan ikan dari para nelayan di berbagai daerah.

“Kami mendorong BUMN ternyata BUMN tidak mudah didorong,” kata Susi Pudjiastuti dalam forum bisnis di Jakarta, Senin (12/2/2018).

Menurut dia, Perindo dan Perinus harus dapat mempercepat akselerasi arahan dari pemerintah karena bila tidak, surplus stok ikan terutama di wilayah timur nusantara tidak akan bisa dimanfaatkan oleh kalangan stakeholders atau pemangku kepentingan nasional.

Sebab bila tidak, lanjut Susi, maka pihak yang akan disalahkan adalah pemerintah yang dinilai kebijakannya selama ini di sektor kelautan dan perikanan dianggap tidak berhasil.

Menteri Susi menyatakan, jika hal itu yang terjadi maka berpotensi bisa kembali ke rezim lama di mana yang berkuasa adalah mereka yang menginginkan agar kapal-kapal eks-asing kembali melaut seperti zaman dahulu.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia Risyanto Suanda mengatakan, kebijakan moratorium kapal asing yang ditelurkan KKP selama ini menguntungkan BUMN sektor perikanan nasional.

“Sekarang setelah kapal asing tidak ada, kami masuk ke sana (kawasan perairan) untuk menangkap dan mengumpulkan ikan,” kata Risyanto Suanda di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Menurut Risyanto, dengan adanya kebijakan KKP untuk menghentikan kapal asing pencuri ikan, maka Perum Perindo dapat mengukuhkan kehadirannya di perairan yang dulu dikuasai kapal-kapal asing seperti di Tual (Maluku), Sorong (Papua Barat), dan laut Arafuru.

Ia memaparkan, Perum Perindo mulai tahun 2013 ditugaskan untuk masuk ke perikanan tangkap, budi daya, dan perdagangan hasil laut. Selain Perum Perindo, BUMN Perikanan lainnya yang bergerak di sektor perikanan adalah Perum Perikanan Nusantara.

Meski awalnya hanya beroperasi sebagai pengelola pelabuhan perikanan Nizam Zaman Muara Baru, Jakarta Utara, kini kinerja Perum Perindo melejit dan saat ini mengelola beberapa pelabuhan perikanan lainnya di Pekalongan, Belawan, Parigi, dan Brondong.

Sedangkan, seperti dikutip Antara, mulai tahun 2018 Perum Perindo dinyatakan akan memiliki 77 unit kapal penangkap dan penampung ikan serta sejumlah lahan tambak udang yang terletak di Karawang, Jawa Barat. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending