Connect with us

Industri

Aturan Melonggarkan Ekspor Mineral Olahan, Perlu Pertimbangan Relaksasi

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah terus memfinalisasi aturan yang melonggarkan ekspor mineral olahan atau konsentrat yang diatur dalam Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Hal itu dilakukan melalui revisi PP No 1/2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Dalam aturan tersebut, relaksasi ekspor konsentrat dibatasi hingga 11 Januari 2017 sehingga setelah periode tersebut hanya hasil tambang yang telah melalui proses pemurnian yang boleh diekspor.

Setelah direvisi, rencananya pemerintah memberi tambahan waktu hingga maksimal lima tahun. Selama kurun waktu itu, perusahaan tambang diminta memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

”Intinya berkeadilan, jangan sampai ada yang dirugikan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta.

Menurut Luhut, usulan jangka waktu relaksasi ekspor telah dimasukkan dalam revisi aturan tersebut dan akan dibahas dalam proses revisi UU No 4/2009. Pasalnya, di dalam UU tersebut telah diatur ekspor mineral yang belum dimurnikan harus dihentikan sejak 2014.

Seluruh produsen mineral juga diwajibkan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian guna meningkatkan nilai tambah komoditas tambang. ”Lima tahun itu sejak aturan resmi diterbitkan. Setelah lima tahun tidak bangun, akan dicabut izinnya,” kata Luhut.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan bahwa revisi PP guna memberikan kepastian bagi produsen mineral. Pasalnya, jika revisi UU Minerba tidak selesai akhir tahun ini, maka PP dapat sebagai acuan relaksasi ekspor mineral. Namun, Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) tak sependapat.

Wakil Ketua AP3I Jonatan Handjojo beranggapan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kembali wacana relaksasi ekspor. Dia menilai rencana pemerintah tersebut bisa merusak iklim investasi smelter di Indonesia. Dia mengungkapkan, saat ini sudah terdapat 27 smelter yang dibangun di Indonesia dengan total investasi USD12 miliar.

Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian juga meminta pemerintah konsisten melanjutkan hilirisasi mineral sesuai amanah UU Minerba. ”Kalaupun sudah bangun smelter , keinginan pemerintah merelaksasi itu tidak bisa,” tandasnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia Ladjiman Damanik mengatakan, kesempatan telah diberikan pemerintah untuk membangun smelter selama delapan tahun seiring dijalankannya program hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah.

Pemerintah sebaiknya mendorong dan memastikan keberlanjutan program tersebut dengan memberikan insentif bagi mereka yang tidak mampu membangun smelter.

Menanggapi relaksasi rencana tersebut Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies Marwan Batubara mengatakan, pemerintah harusnya memikirkan dampak bagi pengusaha yang sudah membangun smelter .

”Aturan harus jelas kalau pemerintah benar-benar ingin relaksasi ekspor. Harus jelas dulu treatment-nya seperti apa,” ujar Marwan.

Ketua Asosiasi Smelter dan Pengolahan Mineral Indonesia R Sukhyar pun menilai, tidak adil jika pemerintah benarbenar merelaksasi ekspor konsentrat.

Pasalnya, pengusaha yang membangun smelter sudah banyak dan bahkan kemajuannya banyak yang sudah mencapai 80%. Jika aturan tersebut diterbitkan, justru akan merusak kepercayaan terhadap pengusaha. (mae/fkb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Industri

Industri Farmasi, Kosmetik dan Jamu Didorong Manfaatkan Bahan Baku Alam

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian mendorong industri farmasi nasional untuk menciptakan produk biofarmasi dengan memanfaatkan sumber bahan baku alam, mengingat potensi besar yang ada di dalam negeri.

“Ke depan, biofarmasi akan menjadi solusi. Untuk itu, kita harus bisa mengoptimalkan kekayaan hayati yang kita miliki. Selanjutnya, riset dan pengembangan yang lebih intens juga harus terus dilakukan,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Airlangga menyampaikan hal itu pada Pembukaan Pameran Industri Farmasi, Kosmetik dan Jamu di Plasa Pameran Industri, Jakarta.

Upaya ini seiring dengan langkah strategis dalam menerapkan revolusi industri 4.0 di Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor berbasis kimia.

Menperin menjelaskan, guna memacu tumbuhnya inovasi produk di sektor industri, pemerintah tengah memfasilitasi pemberian insentif. 

“Kemarin, ketika rapat terbatas dengan Bapak Presiden, salah satu yang akan didorong adalah biofarmasi. Jadi, daya saing industri ini akan dipacu dengan menciptakan subsitusi impor dan membangun pabrik bahan baku obat di Indonesia,”ujarnya.

Kemenperin mencatat, industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional tumbuh sebesar 6,85 persen pada tahun 2017. 

Sedangkan, industri bahan kimia dan barang kimia termasuk di dalamnya industri kosmetik dan bahan kosmetik mengalami pertumbuhan sebesar 3,48 persen. 

“Industri tersebut pada tahun lalu diketahui memiliki kontribusi sebesar Rp67 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) Tanah Air,” ungkap Airlangga.

Penyelenggaraan Pameran Industri Farmasi, Kosmetik dan Jamu tahun 2018 diikuti sebanyak 45 peserta yang terdiri atas 22 perusahaan farmasi, 10 perusahaan jamu, dan 13 perusahaan kosmetik. 

Selain itu, dua balai besar milik Kemenperin. Tujuan ajang yang berlangsung pada 10-13 Juli 2018 ini adalah mempromosikan produk industri farmasi, kosmetik, dan jamu yang telah berkualitas dan sesuai standar agar dapat memperluas pasarnya baik di domestik maupun eskpor.

Airlangga meyakini, Indonesia merupakan pasar yang cukup besar dan menjanjikan bagi produsen farmasi, kosmetik dan jamu seiring meningkatnya jumlah populasi penduduk. 

“Dengan perkembangan zaman sekarang, industri kosmetik juga memperluas target konsumennya, tidak hanya menyasar kaum wanita saja,” tuturnya.

Kemudian, adanya tren masyarakat untuk kembali ke alam (back to nature) membuka peluang bagi produk jamu dan kosmetik berbahan alami seperti produk-produk spa yang berasal dari Bali.

“Produk-produk spa ini cukup banyak diminati wisatawan mancanegara. Dengan penguatan branding yang baik, diharapkan produk kosmetik nasional ke depannya dapat mencapai kesuksesan seperti produk-produk kosmetik dari luar negeri,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Kemenperin terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri tersebut dengan melaksanakan berbagai program dan kebijakan strategis yang memperkuat struktur sektornya. 

Misalnya, dengan memasuki era industri 4.0 saat ini, transformasi ke arah teknologi digital dinilai akan menciptakan nilai tambah tinggi di dalam negeri.

“Pemanfaatan teknologi dan kecerdasan digital mulai dari proses produksi dan distribusi ke tingkat konsumen, tentu akan memberikan peluang baru guna dapat meningkatkan daya saing industri dengan adanya perubahan selera konsumen dan perubahan gaya hidup,” paparnya. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Presiden Jokowi Minta Kandungan Biodiesel Jadi 30 Persen

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo.

Zonaekonomi.com, Bogor – Presiden Joko Widodo meminta kandungan biodiesel di bahan bakar minyak (BBM) ditingkatkan menjadi 30 persen sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global.

“Bapak Presiden juga sampaikan adalah terkait dengan biodiesel, dimana penggunaan biodiesel 20 persen, dan sekaligus juga dikaji penggunaan biodiesel ke 30 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas yang membahas tekanan ekonomi global terhadap kurs rupiah dan ekonomi nasional yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (10/7/2018).

Airlangga mengatakan pemerintah akan meningkatkan konsumsi daripada biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun.

“Nah, ini yang Bapak Presiden minta untuk segera dibuatkan kajiannya,” kata Menperin yang didampingi Kepala BKPM Thomas Lembong untuk menyampaikan hasil rapat terbatas yang menyikapi kondisi perekonomian, baik makro maupun mikro di dunia dan dalam negeri.

Selain itu, kata Menperin, dalam rapat juga diminta mengkaji industri-industri nasional yang bisameningkatkan utilisasinya, melakukan ketersediaan bahan baku di dalam negeri, contohnya korporasi-korporasi seperti di Tuban yang bisa menyediakan bahan baku Petrokimia maupun BBM.

Airlangga mengungkapkan bahwa rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini membahas upaya untuk memperkuat perekonomian nasional, juga memberi ketentraman kepada industri nasional, atau para pengusaha serta iklim investasi.

“Beberapa catatan dari rapat tadi adalah bagaimana kita meningkatkan ekspor dan juga melakukan optimalisasi terhadap impor, dan juga mengembangkan substitusi impor agar perekonomian semakin kuat,” kata Airlangga.

Menperin mengatakan bahwa Presiden sudah menyampaikan untuk melakukan optimalisasi “tool fiscal”, baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi bea masuk itu sendiri, agar industri mempunyai daya saing dan mampu melakukan export.

Menperin juga mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global ini adalah dengan melakukan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku dan memberikan insentif-insentif agar expor bisa ditingkatkan.

Terkait investasi, lanjut Menperin, akan memberikan insentif untuk melakukan relokasi pabrik, misalnya dari Jawa, industri yang sudah padat karya dari wilayah Jawa Barat ke wilayah lain, termasuk misalnya Jawa Tengah.

“Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk usaha-usaha kecil menengah, terutama di bidang furniture, misalnya nanti SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) itu akan dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah,” jelasnya.

Selain mendorong pengembangan industri substitusi impor, langkah-langkah lain yang ditempuh untuk menghadapi tekanan ekonomi global ini adalah pemberian insentif untuk menggenjot ekspor dan UMKM, penyederhanaan perizinan investasi, hingga memaksimalkan sektor pariwisata untuk mendulang devisa.

Juga memaksimalkan untuk pariwisata, diantaranya perkembangan airport dan pengembangan “low cost carrier (LCC)”, sehingga pariwisata ini adalah salah satu sektor yang cepat yang bisa digenjot, kata Airlangga. (jks)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Pasar Lokal Industri Logistik Dinilai Cukup Besar

Published

on

Ahmad Ramli menilai pasar lokal industri logistik di Indonesia sangat besar dilihat dari aspek demografis dan geografis.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad Ramli menilai pasar lokal industri logistik di Indonesia sangat besar dilihat dari aspek demografis dan geografis.

Di Jakarta, Senin, Ahmad Ramli menuturkan Indoneaia memiliki 17.500 pulau yang tersebar dan mennyebar serta penduduk sebesar 262 juta jiwa dengan pengguna aktif internet 143 juta jiwa yang menjadi bagian penting dari pasar-pasar transaksi daring dan industri logistik.

“Hanya bermain dalam pasar lokal saja juga bukanlah suatu masalah, seandainya ada perusahaan yang pasarnya hanya domestik, itu perusahaan sudah menguasai 40 persen marketshare ASEAN,” tutur Ahmad Ramli.

Ia menilai adanya teknologi bisa menghasilkan dampak kemudahan berbisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), meski berada di darah yang sulit terjangkau.

Adanya perkembangan teknologi dan toko daring membuat masalah demografis tidak menjadi soal, perusahaan menjadi lebih efisien tanpa harus membangun toko dan hanya menyedian gudang saja.

Meski begitu, menurut Ahmad Ramli, Indonesia harus siap dengan pelayanannya agar tidak menjadi konsumen semata dalam persaingan e-commerce.

“Solusi bagi industri logistik e-commerce dari aspek regulasi, kualitas layanan, dan perlindungan konsumen sehingga tercipta optimalisasi industri logistik e-commerce pun harus dicari,” kata dia.

Terkait peluang industri logistik yang besar di Indonesia, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan menilai kolaborasi merupakan hal penting daripada persaingan.

Apalagi melihat pertumbuhan angka ekspor yang lebih kecil daripada impor, menurut Yukki, bisa menyebabkan negara besar lain masuk mencari pasar di Indonesia.

“Kita harus bersama-sama berkolaborasi, karena ditakutkan ada negara besar yang menawarkan platform dan berhasil,” ucap dia. (dya)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending