Connect with us

Industri

Aturan Melonggarkan Ekspor Mineral Olahan, Perlu Pertimbangan Relaksasi

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah terus memfinalisasi aturan yang melonggarkan ekspor mineral olahan atau konsentrat yang diatur dalam Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Hal itu dilakukan melalui revisi PP No 1/2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Dalam aturan tersebut, relaksasi ekspor konsentrat dibatasi hingga 11 Januari 2017 sehingga setelah periode tersebut hanya hasil tambang yang telah melalui proses pemurnian yang boleh diekspor.

Setelah direvisi, rencananya pemerintah memberi tambahan waktu hingga maksimal lima tahun. Selama kurun waktu itu, perusahaan tambang diminta memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

”Intinya berkeadilan, jangan sampai ada yang dirugikan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta.

Menurut Luhut, usulan jangka waktu relaksasi ekspor telah dimasukkan dalam revisi aturan tersebut dan akan dibahas dalam proses revisi UU No 4/2009. Pasalnya, di dalam UU tersebut telah diatur ekspor mineral yang belum dimurnikan harus dihentikan sejak 2014.

Seluruh produsen mineral juga diwajibkan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian guna meningkatkan nilai tambah komoditas tambang. ”Lima tahun itu sejak aturan resmi diterbitkan. Setelah lima tahun tidak bangun, akan dicabut izinnya,” kata Luhut.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan bahwa revisi PP guna memberikan kepastian bagi produsen mineral. Pasalnya, jika revisi UU Minerba tidak selesai akhir tahun ini, maka PP dapat sebagai acuan relaksasi ekspor mineral. Namun, Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) tak sependapat.

Wakil Ketua AP3I Jonatan Handjojo beranggapan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kembali wacana relaksasi ekspor. Dia menilai rencana pemerintah tersebut bisa merusak iklim investasi smelter di Indonesia. Dia mengungkapkan, saat ini sudah terdapat 27 smelter yang dibangun di Indonesia dengan total investasi USD12 miliar.

Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian juga meminta pemerintah konsisten melanjutkan hilirisasi mineral sesuai amanah UU Minerba. ”Kalaupun sudah bangun smelter , keinginan pemerintah merelaksasi itu tidak bisa,” tandasnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia Ladjiman Damanik mengatakan, kesempatan telah diberikan pemerintah untuk membangun smelter selama delapan tahun seiring dijalankannya program hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah.

Pemerintah sebaiknya mendorong dan memastikan keberlanjutan program tersebut dengan memberikan insentif bagi mereka yang tidak mampu membangun smelter.

Menanggapi relaksasi rencana tersebut Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies Marwan Batubara mengatakan, pemerintah harusnya memikirkan dampak bagi pengusaha yang sudah membangun smelter .

”Aturan harus jelas kalau pemerintah benar-benar ingin relaksasi ekspor. Harus jelas dulu treatment-nya seperti apa,” ujar Marwan.

Ketua Asosiasi Smelter dan Pengolahan Mineral Indonesia R Sukhyar pun menilai, tidak adil jika pemerintah benarbenar merelaksasi ekspor konsentrat.

Pasalnya, pengusaha yang membangun smelter sudah banyak dan bahkan kemajuannya banyak yang sudah mencapai 80%. Jika aturan tersebut diterbitkan, justru akan merusak kepercayaan terhadap pengusaha. (mae/fkb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Industri

Sebagai Pemasok Dunia, KKP Upayakan Tingkatkan Produksi Mutiara

Published

on

Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong agar pusat pemuliaan induk di berbagai daerah terus memproduksi induk dan benih unggul tiram mutiara untuk menghentikan berkurangnya ketersediaan induk tiram mutiara di alam.

“Ke depan tidak boleh ada lagi hatchery (tempat penetasan) kerang mutiara yang menggantungkan keperluan induknya dari alam, tapi harus didapatkan dari pusat induk kekerangan,” kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto, Jumat (21/9/2018).

Menurut dia, hal tersebut penting sebagai bagian dari upaya mengendalikan eksploitasi induk tiram mutiara yang selama ini masih tergantung dari tangkapan di alam dan berdampak terhadap penurunan stok induk tiram mutiara di berbagai lokasi.

Ia memaparkan, untuk memperkuat keberlanjutan produksi induk tiram mutiara, telah dibentuk jejaring induk tiram mutiara diantaranya beranggotakan Balai Produksi Induk Udang Unggul Dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem Bali, Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok, dan Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol Bali.

Melalui jejaring ini, lanjutnya, dilakukan pembagian tugas diantaranya tugas pemuliaan dan perbanyakan induk maupun calon induk.

Saat ini, BPIU2K Karangasem diwartakan telah berhasil mengembangkan breeding program tiram mutiara. Dengan luasan mencapai 2 hektar mampu menghasilkan produksi sepat mutiara yang siap turun ke laut dengan ukuran 1 mm – 1,5 mm hingga mencapai 2,5 juta ekor per tahun.

Hasil breeding program ini juga telah terdistribusi untuk memenuhi kebutuhan di Sulawesi Tenggara (Kendari, Buton), Sulawesi Tengah (Pulau Togean), NTB (Bima, Lombok), Jawa Timur (Trenggalek), Lampung, dan NTT (Manggarai, Labuan Bajo).

Di samping itu, BPIU2K Karangasem juga terus mendorong upaya pengembangan budidaya mutiara di masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui segmentasi usaha.

“Dengan begitu, selain untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya juga untuk meluruskan anggapan bahwa budidaya tidak bisa dilakukan oleh masyarakat,” ucapnya.

Slamet juga menghimbau, bahwa sepat kerang mutiara ke depan sebaiknya tidak lagi diekspor ke luar negeri, antara lain untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri sebagai upaya menggenjot peningkatan produksi mutiara nasional.

Selain itu, ujar dia, pemda harus segera menetapkan perda Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai upaya untuk menghindari konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang yang ada.

“Lebih penting lagi, sebagai instrument untuk memberikan kepastian berusaha dan jaminan keamanan investasi pada usaha budidaya mutiara,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Budidaya Mutiara (ASBUMI), Mulyanto, dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa estimasi potensi perairan Indonesia untuk budidaya mutiara diperkirakan mencapai lebih kurang 18 ton per tahun.

Saat ini, pasar mutiara dunia di dominasi empat jenis mutiara, yaitu, mutiara laut selatan (south sea pearls), mutiara air tawar (fresh water pearls), mutiara akoya (Akoya Pearls) dan mutiara hitam (black pearls).

Sedangkan sejak 2005 Indonesia telah menjadi negara produsen mutiara laut selatan terbesar di dunia dengan memasok 43 persen kebutuhan dunia. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Menko Perekonomian Bilang Industri Penerima “Tax Holiday” Diperluas

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan cakupan sektor industri yang menerima fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau “tax holiday” akan diperluas.

“Sektor yang menerima diperluas karena ternyata itu sektor yang penting tetapi yang mau `invest` tidak terlalu banyak, karena itu merupakan andalan dari masing-masing negara,” ujar Darmin yang ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu malam (19/9/2018).

Mantan gubernur Bank Indonesia itu mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang dan menambah cakupan sektor karena belum banyak pihak yang menanamkan modalnya dengan memanfaatkan fasilitas “tax holiday”.

Darmin menilai ada beberapa sektor industri yang potensial untuk diberikan fasilitas “tax holiday”, namun ia masih belum bersedia mengungkapkan sektor industri yang dimaksud.

Pemerintah sendiri sebelumnya telah menetapkan 17 industri pionir yang mendapatkan fasilitas “tax holiday” sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

“Intinya ada beberapa yang belum masuk waktu itu karena terburu-buru jadi fokus pada besi baja dan turunannya kemudian petrokimia dan farmasi. Di luar itu sepertinya ada beberapa yang potensial untuk dimasukkan,” ujar Darmin.

Darmin mengatakan penajaman dan peninjauan kembali fasilitas “tax holiday” tersebut masih belum selesai dibahas oleh pemangku kepentingan terkait.

Ia menilai skema fasilitas pemberian pengurangan PPh Badan masih perlu dicocokkan dengan beberapa data lain.

“Memang kami meninjau kembali. Idenya adalah perlu kami cocokkan dengan beberapa data yang lain,” kata Darmin. (cal)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Kemenperin-BSN Sepakat Tingkatkan Kompetensi SDM Hadapi Era Industri 4.0

Published

on

Sekjen Kemenperin, Haris Munandar.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional sepakat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang terampil sesuai kebutuhan dan perkembangan era revolusi industri 4.0.

“Di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, yang telah diluncurkan Bapak Presiden Joko Widodo pada April lalu, salah satu program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah peningkatan kualitas SDM,” kata Sekjen Kemenperin Haris Munandar melalui keterangannya diterima di Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Kedua pihak membuat nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani ditandatangani Sekjen Kemenperin Haris Munandar dengan Kepala BSN Bambang Prasetya.

MoU ini ditujukan untuk Pengembangan SDM Industri melalui Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK).

Adapun ruang lingkup kerja sama yang bakal dilakukan Kemenperin dan BSN, antara lain menyiapkan infrastruktur dalam memacu kompetensi SDM di bidang SPK yang meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), asesor, dan sertifikasi kompetensi.

“Kami juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, paling sedikit satu kali dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan,” papar Haris.

MoU ini berlaku selama lima tahun dan dimulai sejak tanggal ditandatangani, serta dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak secara tertulis.

Haris meyakini, apabila nota kesepahaman ini dijalankan secara baik dan tepat, diyakini mampu mendukung tercapainya target di dalam Making Indonesia 4.0.

Misalnya, sasaran untuk lima sektor manufaktur nasional yang akan menjadi pionir memasuki era digital, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektronika.

“Berdasarkan roadmap tersebut, pada tahun 2030 nanti, industri makanan dan minuman kita termasuk lima eksportir global. Kemudian, industri tekstil menjadi top 5 dunia khusus di functional clothing, dan industri otomotif kita akan mulai ekspor mobil listrik ke negara berkembang,” ujarnya.

Sedangkan, dalam 12 tahun ke depan, industri kimia di Indonesia bisa menjadi produsen biofuel dan bioplastik yang berada di jajaran top 5 dunia.

Sementara itu, industri elektronika nasional akan dapat mengurangi ketergantungan komponen impor yang signifikan dan mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri sehingga menjadi produsen berdaya saing tinggi di jajaran tiga besar Asean.

“Selama ini, kelima sektor industri manufaktur itu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, di mana secara keseluruhan memberikan kontribusi mencapai 60 persen terhadap PDB. Selain itu, 65 persen ekspor dan 60 persen tenaga kerja manufaktur dari lima industri tersebut,” ungkap Haris.

Pada kesempatan yang sama, Bambang menyampaikan, pihaknya menyambut baik langkah sinergi yang dilakukan Kemenperin dan BSN untuk meningkatkan keterampilan SDM industri di Indonesia.

Pasalnya, sangat penting program ini karena industri merupakan penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.

Bambang menambahkan, untuk membangun industri nasional yang berdaya saing, investasi yang juga dibutuhkan adalah pendidikan.

“Peranan pengetahuan mengenai standardisasi di sektor riil perlu untuk mendukung value chain,” imbuhnya.

SDM industri bidang SPK ini, antara lain akan berpartisipasi dalam pengembangan Standar Nasional Indonesi (SNI) melalui hilirisasi riset. (S038). (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending