Connect with us

Ekonomi

Hentikan Kejahatan Ekstrem Warisan Kroni Masa Lalu

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintahan saat ini tidak bisa terus mendiamkan terjadinya ketidakadilan ekstrem akibat ulah penjahat ekonomi yang dekat dengan penguasa dalam sistem yang super korup di masa lalu. Contoh ketidakadilan itu antara lain nyata terlihat dalam skandal utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diselesaikan melalui skema obligasi rekapitalisasi perbankan.

Pada kasus ini, bank rekap yang semula berutang kepada negara justru bisa membalik keadaan, malah sekarang punya piutang kepada negara dalam bentuk obligasi rekap. Bahkan, ada juga debitur yang tidak pernah melunasi utang malah menagih utang. Itu sama saja kejahatan dua kali. Dan, inilah kejahatan paling ekstrem.

Koordinator Divisi di Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN), Eko Haryanto, mengatakan akibat kebenaran hukum tidak ditegakkan, penjahat yang menikmati semua fasilitas negara melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bukan saja bebas tapi melanjutkan kejahatan. “Padahal, kepastian hukum itu kunci perbaikan daya saing. Suatu negara akan sulit bangkit kalau kepastian hukum tidak ditegakkan,” papar Eko di Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Untuk itu, kata dia, pemerintah mesti memahami dengan jelas masalah kepastian hukum sebagai masalah substansi utama pembangunan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia. “Tanpa pembenahan total maka perjuangan akan sia-sia karena bangsa Indonesia tenggelam oleh korupsi warisan masa lalu dan utang yang menjulang,” terangnya.

Padahal, menurut Eko, setiap pemerintahan baru yang dipilih rakyat berjanji akan berpihak kepada rakyat, termasuk mencatumkannya ke dalam Nawa Cita. “Tapi, kenyataannya tidak. Bahkan, pemerintah terus berutang untuk menutupi warisan utang korupsi BLBI. Pemerintah pun tak kunjung melakukan hak tagih terhadap piutang negara di BLBI,” ungkap dia.

Eko berpendapat hal itu bisa terjadi karena penjahat ekonomi yang dekat dengan penguasa menyebabkan fundamental penegakan hukum dan keadilan ekonomi dan keadilan pembangunan tidak pernah untuk rakyat jelata. “APBN hanya untuk bayar utang dan biaya administrasi negara,” katanya.

Eko mengatakan kini rakyat dan negara berutang pada pengemplang BLBI dalam bentuk obligasi rekap dan pemerintah mesti membayarnya dengan menerbitkan surat utang negara (SUN). Ini bukan saja tidak beres tapi menambah kejahatan dengan menjadikan kewajiban yang terbalik.

“Sekarang terbalik, negara berutang kepada bank. Ini hanya bisa terjadi dalam satu sistem yang super korup yang diciptakan oknum pejabat tinggi di tahun 1998 sampai sekarang.Tidak adanya kepastian hukum, utang negara jebol menjadi 3.500 triliun rupiah,” ujar dia.

Tentunya, hal itu tidak mungkin didiamkan selamanya. “Saat pemerintah tidak lagi mampu bayar cicilan bunga dan pokok di situlah masalahnya. Sampai KPK, yang berkalikali berjanji, anehnya bisa diam. Bagaimana kita bisa sembuh.”

Terkait penurunan daya saing, peneliti Indef, Bhima Yudhistira, mengatakan sebenarnya agak aneh jika Indeks Daya Saing Indonesia merosot dari peringkat 37 ke urutan 41. Padahal, pemerintahan kali ini bukannya tidak ada usaha. Ada pembenahan di berbagai sektor seperti yang tertuang dalam beragam paket kebijakan ekonomi, infrastruktur, masa tunggu bongkar pelabuhan, dan sebagainya.

“Tapi memang yang paling mencolok adalah percepatan perbaikan inefisiensi birokrasi terutama di daerah yang belum terasa dampaknya bagi pengusaha. Artinya apa yang ada di pusat belum bisa terejewantahkan di daerah,” jelasnya.

Bhima menilai dari segi kualitas institusi, Indonesia memang paling rendah di Asia Pasifik sehingga deregulasi di daerah harus digenjot lagi “Semua problem birokrasi saat ini yang paling sulit di daerah. Karena memang tidak sinkron antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah kalangan menyatakan pemerintah patut mewaspadai penurunan ranking Indeks Daya Saing Indonesia pada 2016 itu. Sebab, kemerosotan daya saing tersebut akan menjadi acuan bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Guna memperbaiki daya saing itu, pemerintah diminta lebih serius menerapkan revolusi mental, kepastian hukum, dan membenahi kinerja tiga lembaga terkait, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kemenpan RB, dan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (one/rdp)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Ekonomi

Budidaya Udang Vename Supra Intensif Harus Dikembangkan Secara Nasional

Published

on

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Program teknologi budidaya udang vename supra intensif Indonesia yang dikembangkan oleh Hasanuddin Atjo (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah) patut diapresiasi dan dikembangkan ke seluruh nelayan dan petambak di Indonesia.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR didampingi Dinas Perikanan Sulteng dan KKP serta stakeholder lainnya  meninjau lokasi tambak udang Vename supra intensif di Kecamatan Mamboro, Kota Palu, Selasa (20/2/2018).

“Budidaya udang vename  supra intensif adalah upaya untuk memaksimalkan kinerja sistem komponen akuakultur yang terdiri dari sub sistem benih, infrastruktur, kesehatan udang, teknologi, dan agribisnis, yang diterapkan secara intensif dan konsisten,” jelas Roem Kono kepada awak media usai tinjauan.

Legislator Dapil Gorontalo ini menambahkan bahwa industri perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan petambak. Efisiensi dalam usaha tambak yang menerapkan teknologi mampu memaksimalkan keuntungan dengan modal minimalis.

“Kunci sukses dalam industri perikanan adalah penyiapan sistem akuakultur intensif dan pengembangan wirausaha berorientasi teknologi. Kita ubah mindset masyarakat bahwa budidaya udang bisa dikembangkan lebih cepat dan menguntungkan,” imbuh Roem.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Hasanuddin Atjo selaku penggagas teknologi supra intensif menjelaskan produktivitas teknologi ini diprediksi mampu mencapai 15 ton/1.000 m2 per musim tanaman, atau sebanding dengan 150 ton/hektar.

“Jika dikembangkan pada areal seluas 1.000 hektar dengan asumsi 2 masa tanam/tahun, maka diharapkan dapat menghasilkan udang vename sebanyak 300.000 ton/tahun,” ujar tjo yang juga Konsultan FAO ini menambahkan prediksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), bahwa populasi dunia akan meningkat tajam, dari 7 miliar pada 2010 menjadi 9,8 miliar pada 2030. Sebagai konsekuensinya, setiap bangsa harus mampu menyediakan pangan, pekerjaan, energi, dan melestarikan lingkungan,” tutupnya. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Ekonomi

Kemenko Perekonomian Dukung Insentif Industri Terkait Vokasi

Published

on

Deputi IV Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung pemberian insentif bagi dunia industri agar bersedia membantu pendidikan dan pelatihan dalam program vokasi sekolah menengah kejuruan.

“Dunia industri kalau tidak diberi insentif, mereka juga tidak akan mau untuk masuk,” kata Deputi IV Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin, ditemui usai acara peluncuran publikasi Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) di Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Ia mengatakan inisiasi insentif tersebut sedang diformulasikan oleh Kementerian Perindustrian. Salah satu usulan yang muncul adalah adanya pengurangan basis pengenaan pajak (tax allowance) bagi industri yang bersedia terlibat.

“Formulasi insentif industri memang belum dibahas secara formal,” kata Rudy.

Program vokasi merupakan salah satu bentuk konfigurasi ekonomi berkeadilan yang diinisiasi pemerintah di bidang sumber daya manusia. Melalui vokasi, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Pendidikan dan pelatihan dalam program vokasi tersebut disesuaikan dengan sektor-sektor prioritas, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di era ekonomi digital.

“Terutama pekerja di bidang koding dan pemrograman yang memang masih kekurangan, padahal bisnisnya sudah berkembang pesat di Indonesia,” ujar Rudy.

Selain meningkatkan produktivitas tenaga kerja, program vokasi juga diharapkan mampu menurunkan persentase lulusan SMK dari total pengangguran di Indonesia yang mencapai 22 persen.

“Kurikulumnya harus diubah lebih banyak yang mata pelajaran produktif dan pemagangan,” kata Rudy, seperti dikutip Antara. (rcb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Ekonomi

Darmin Nasution : Investasi Sudah Naik, Pertumbuhan Naik, Tapi Masih Belum Cukup

Published

on

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengemukakan, sebenarnya insentif untuk menarik minat investor menanamkan investasi di Indonesia selama ini sudah ada, yaitu dalam bentuk tax holiday, tax allowance, dan perlakuan-perlakuan mengenai PPn BM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan sebagainya.

Insentif-insentif itu, menurut Menko Perekonomian, telah membuat investasi di tanah air meningkat, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hal itu masih dirasa belum cukup seperti yang diharapkan.

“Pertanyaannya kemudian yang dibahas adalah kenapa tidak banyak yang memanfaatkannya, kenapa tidak mendorong investasi cukup besar,” kata Darmin usai Rapat Terbatas tentang Insentif Untuk Investasi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/2/2018) sore.

Hal itu, jelas Menko Perekonomian, yang dalam Rapat Terbatas dicoba dianalisis.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, ada pandangan bahwa perlu dipastikan saat investor datang ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), mestinya sudah bisa mengatakan dia dapat atau tidak fasilitasnya.

“Karena kalau ditunggu dulu, waktu berjalan, nanti perizinannya menjadi terhambat malah. Perizinannya lama, tidak operasi-operasi, kemudian mulai masalah di dapat hak atau tidak kalau sudah begitu lama dan sebagainya. Jadi, itu salah satu,” jelas Darmin.

Yang kedua, lanjut Darmin, diakui kepastian dan kejelasan aturan mungkin perlu dirinci lebih lanjut. Misalnya, tax allowance ada banyak terminologi di dalamnya yang perlu dipertegas maksudnya apa. 

Kalau aset hitung-hitungan aset, aset yang mana saja yang patut atau yang harus atau yang boleh dipertimbangkan dan sebagainya. Apa tanah masuk? Apa tanah tidak masuk? Dan sebagainya.

Menko Perekonomian menjelaskan, pada rapat terbatas cukup banyak pembicaraan pembahasan-pembahasan berjalan. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending