Connect with us

Industri

Masih Bervariasi, Harga Gas Masih Jauh Dari Target

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Gas murah yang dapat diharapkan mendukung perkembangan sektor industri masih jauh dari kenyataan. Kendati kebutuhan sudah mendesak, saat ini pemerintah masih dalam tahap mengkaji berbagai skenario untuk mewujudkan hal tersebut.

Harga gas di dalam negeri saat ini bervariasi, namun rata-rata masih jauh di atas target yang diharapkan sebesar USD5-6 per mmbtu. Sementara, di sejumlah negara tetangga, harga gas hanya mencapai USD4 per mmbtu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kajian yang tengah dilakukan pemerintah sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mahalnya harga gas di dalam negeri.

“Kita perlu tahu apa yang kita punya dan rencanakan, apa yang bisa kita lakukan di jangka pendek dan menengah. Itu yang relevan untuk saat ini,” ujar Darmin di Jakarta.

Darmin menyebut, harga gas antara lain ditentukan oleh biaya pembelian gas di hulu yaitu capital expenditure (capex) dan operational expenditure (opex).

Dalam jangka pendek, pemerintah masih menganalisa struktur harga di hulu. “Setelah urusan hulu, baru kita bicara soal margin trader, toll fee dan sebagainya, yang ada di sektor hilir,” kata dia.

Sementara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan solusi cepat untuk membangkitkan kembali performa industri dalam beberapa tahun ke depan.

Dia mengatakan, apabila harga gas di atas USD6 per mmbtu, maka industri petrokimia tidak bisa dibangun. “Realitas-realitas ini yang harus kita hadapi di tengah-tengah kewajiban membangun kembali industri. Tidak ada jalan lain selain mengurangi harga gas,” tegas Airlangga.

Sedang, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, salah satu skenario untuk menurunkan harga gas adalah dengan memperbaiki perencanaan distribusi gas. “Kita juga perlu lihat, ternyata planning mengenai distribusi gas kita belum menyeluruh. Itu harus dibenahi,” tuturnya.

Di bagian lain, dalam keterangan tertulis Sekretariat Kabinet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, harga gas bumi di Indonesia sangat tinggi dan harus segera ditekan. Sebagai perbandingan, harga gas di Indonesia tertinggi mencapai USD9,5 per mmbtu, bahkan USD11-12 per mmbtu.

Sementara, harga gas di Vietnam hanya USD7 per mmbtu, Malaysia USD4 per mmbtu, dan Singapura USD4 per mmbtu. Padahal, lanjut Presiden, Indonesia mempunyai potensi cadangan gas yang cukup banyak. Sebaliknya, negara-negara tetangga, baik Vietnam, Malaysia, dan Singapura dapat dikategorikan sebagai pengimpor gas bumi.

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar harga gas segera dibenahi karena implikasinya sangat besar pada kemampuan daya saing industri, terutama industri keramik, industri tekstil, industri petrokimia, industri pupuk, industri baja, industri makanan dan minuman, industri alas kaki dan sarung tangan, juga industri kertas dan bubur kayu.

“Jangan sampai produk industri kita kalah bersaing hanya gara-gara masalah harga gas kita yang terlalu mahal,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai Kebijakan Penetapan Harga Gas untuk Industri, di Kantor Presiden, Jakarta.

Presiden pun meminta dilakukan langkah-langkah yang konkret agar harga gas bisa lebih kompetitif. Dalam hitungannya, Presiden menargetkan harga gas dalam negeri bisa ditekan hingga USD5-6 per mmbtu. “Kalau enggak, angkanya itu enggak usah dihitung saja. Syukur bisa di bawah itu,” tegas Presiden.

Presiden pun memerintahkan dilakukannya penyederhanaan dan pemangkasan rantai pasok sehingga lebih efisien. Namun, Presiden juga meminta agar harga gas tetap memperhatikan iklim investasi di sektor gas bumi.

“Harga gas harus tetap menarik investor untuk investasi di sektor hulu serta mendukung pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi. Pertimbangkan pula aspek keberlanjutan di semua sisi, baik sisi investasi maupun sisi memperkuat daya saing industri kita,” tutur Presiden.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana penurunan harga gas untuk industri dapat memberi dampak keuntungan ekonomis bagi Indonesia sebesar Rp31 triliun per tahun.

Penyesuaian harga gas untuk industri juga akan memberikan efek ganda bagi peningkatan daya saing industri dalam negeri dan dapat mengurangi ketergantungan bahan baku impor bagi sejumlah industri karena dapat memproduksinya sendiri di dalam negeri.

Rencananya, setelah sejumlah kementerian mendapatkan harga gas yang sesuai pada November 2016, pemerintah berencana memberlakukan harga baru gas untuk industri secara efektif pada awal 2017. (mae/fkb/res)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Industri

Kemenperin Siap Kerjakan Empat Program Prioritas 2019

Published

on

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin, Haris Munandar.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian siap mengerjakan empat program kerja prioritas 2019 sebagai langkah strategis untuk membangun industri dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian agar lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin, Haris Munandar mengatakan salah satu program kerja yang siap digenjot adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM).

“Kualitas SDM kita memang perlu ditingkatkan. Apalagi, tahun ini pemerintah fokus untuk lebih masif melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi,” ucap Haris lewat keterangannya di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Haris menuturkan kerja nyata yang dilakukan untuk pembangunan SDM industri yang kompeten dilakukan melalui pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi menuju dual sistem, yakni teori dan pratikum dengan persentase berkisar 30:70.

Masih terkait dengan pembangunan SDM, Kemenperin juga mendorong pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri dan pengembangan Link & Match Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan industri.

“Kemudian dilakukan pelatihan industri berbasis kompetensi sistem 3in1, pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikasi kompetensi serta pembangunan SDM industri dalam mempersiapkan industri 4.0,” jelas Haris.

Program kerja prioritas Kemenperin yang kedua pada tahun 2019 adalah peningkatan investasi pada industri kimia, farmasi dan tekstil.

Sektor tekstil contohnya, merupakan salah satu sektor industri padat karya (labor intensive) yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Umumnya memang ada juga di labour intensive, tentu ada juga yang capital intensive (padat modal) seperti industri kimia. Sedangkan teksil atau fesyen, bisa di labor intensive maupun capital intensive,” tuturnya.

Kemudian, program kerja prioritas ketiga Kemenperin pada tahun 2019 yakni memperkenalkan peta jalan Making Indonesia 4.0 ke seluruh dunia serta mendorong investasi untuk meningkatkan kemampuan manufaktur dan pengembangan infrastruktur digital.

Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia (BI) menyebut nilai Prompt Manufacturing Index (PMI) pada triwulan IV-2018 sebesar 51,92 persen. Indeks PMI di atas 50 menunjukkan sektor tersebut dalam tahap ekspansi.

Pada periode yang sama, hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) sektor industri pengolahan terindikasi meningkat dengan saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 0,32 persen dan 2,71 persen.

Lalu, program kerja prioritas keempat adalah pengembangan wirausaha baru.

“Oleh karena itu, saya mengharapkan kontribusi dan kerja sama saudara sekalian yang dilantik untuk mencapai program prioritas tersebut sehingga tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian Perindustrian,” tutur Haris saat pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Kemenperin. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Menperin Dorong Gorontalo Pacu Industri Hortikultura

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendorong Gorontalo untuk memacu industri hortikultura, karena langkah strategis ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, sekaligus menjadi solusi mendongkrak harga komoditas seperti kopra dalam jangka panjang.

“Kami bertekad untuk fokus mendorong sektor industri pengolahan produk hortikulura di Gorontalo. Selain karena potensi alamnya yang melimpah, produk industri kita harus berbasis bahan baku dalam negeri dengan kualitas yang mampu kompetitif di pasar ekspor,” kata Airlangga lewat keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (13/1/2019).

Airlangga menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo.

Ia menegaskan, Kemenperin terus menggenjot diversifikasi produk komoditas hortikultura untuk memenuhi permintaan ekspor. Selain itu, produksi hortikultura akan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman di dalam negeri.

Sebagai penyerap produk hasil pertanian dan perkebunan, industri makanan dan minuman memiliki konsistensi kinerja yang gemilang dengan mampu mengatrol baik pertumbuhan industri pengolahan nonmigas maupun ekonomi nasional.

Hal ini terlihat dari kontribusi sektor makanan dan minuman sebesar 35,73 persen terhadap PDB industri non-migas pada triwulan III tahun 2018.

“Kita juga harus mengurangi ketergantungan impor bahan baku produk pertanian sehingga bisa meningkatkan efisiensi di semua rantai nilai industri,” jelasnya.

Sepanjang 2018, nilai ekspor produk hortikultura segar dan olahan diproyeksi mencapai Rp2,23 miliar.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Gorontalo, pada tahun 2018, jumlah industri skala besar dan sedang terdapat 20 perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7.693 orang.

Sedangkan, industri mikro dan kecil mencapai 12.360 unit usaha dengan melibatkan 31.910 tenaga kerja.

Sektor perkebunan kelapa menjadi prospek andalan berlangsungnya produksi pabrik tepung kelapa dan nata de coco di Kabupaten Gorontalo.

Sementara itu, di Provinsi Gorontalo, juga terdapat satu kawasan industri yaitu Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) di Kabupaten Bone Bolango.

Didampingi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Menperin berkesempatan untuk meninjau dan berdialog langsung dengan para pengusaha dan karyawan PT Royal Coconut dan PT Harvest Gorontalo Indonesia (HGI).

“Terbukti dengan investasi Rp500 miliar, PT HGI bisa menghasilkan devisa ekspor sebesar Rp1,5 triliun. Selain itu, kami meninjau pabrik tepung kelapa PT Royal Coconut yang investasi awalnya Rp100 miliar, saat ini ekspornya mencapai Rp300 miliar. Artinya, ada potensi-potensi Gorontalo dengan industri berbasis hortikultura, dan ini yang akan kami dorong,” papar Airlangga.

Oleh karena itu, lanjut Menperin, tugas pemerintah pusat akan menyiapkan skema insentif bagi industri di daerah. Salah satunya dalam hal penelitian dan pengembangan produk agar kualitasnya semakin baik setiap tahun. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Kemenperin Dorong Produk Iindustri Furnitur Diekspor ke AS

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendorong agar produk hasil industri furnitur dapat diekspor ke Amerika Serikat yang diikuti dengan peningkatan produk lebih kompetitif.

“Pemerintah mendorong agar industri berorientasi ekspor seperti furnitur ini, produk sepenuhnya diekspor ke Amerika. Salah satu cara untuk meningkatkan ekspor adalah dengan peningkatan kapasitas,” kata Menteri Airlangga usai meresmikan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kawasan Industri Kendal (KIK) Jawa Tengah, Kamis (10/1/2019).

Airlangga memaparkan pemerintah menargetkan peningkatan ekspor furnitur nasional mencapai 5 miliar dolar AS dalam dua tahun ke depan.

Menurut dia, industri furnitur merupakan salah satu sektor strategis dalam menopang perekonomian nasional karena sifatnya yang padat karya dan berorientasi ekspor.

Terkait kinerja positif dari industri furnitur, Kemenperin mencatat pada periode Januari-Oktober 2018, neraca perdagangan produk furnitur nasional surplus sebesar 99,1 juta dolar AS, dengan nilai ekspor menembus hingga 1,4 miliar dolar AS.

Capaian ini mengalami kenaikan 4,83 persen dari periode yang sama di tahun 2017.

Meskipun tumbuh positif, kinerja ekspor furnitur masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi bahan baku yang dimiliki, mengingat Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara yang memiliki hutan terluas di dunia dengan lebih kurang 46,46 persen merupakan kawasan perhutanan.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi industri furnitur nasional melalui beberapa kebijakan, antara lain melalui program bimbingan teknis produksi, fasilitasi SVLK, promosi dan pengembangan akses pasar.

Selain itu, penyiapan SDM industri furnitur yang kompeten dilakukan melalui pembangunan Politeknik Industri Furnitur di Kawasan Industri Kendal.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu basis industri furnitur yang mampu menyumbang hingga 57 persen dari total ekspor furnitur nasional.

Dengan target peningkatan ekspor nasional mencapai 5 miliar dolar AS, Airlangga memperkirakan kebutuhan tenaga kerja furnitur khususnya di Jawa Tengah meningkat sebanyak 101.346 orang dalam dua tahun ke depan. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending