Connect with us

Industri

Masih Bervariasi, Harga Gas Masih Jauh Dari Target

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Gas murah yang dapat diharapkan mendukung perkembangan sektor industri masih jauh dari kenyataan. Kendati kebutuhan sudah mendesak, saat ini pemerintah masih dalam tahap mengkaji berbagai skenario untuk mewujudkan hal tersebut.

Harga gas di dalam negeri saat ini bervariasi, namun rata-rata masih jauh di atas target yang diharapkan sebesar USD5-6 per mmbtu. Sementara, di sejumlah negara tetangga, harga gas hanya mencapai USD4 per mmbtu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kajian yang tengah dilakukan pemerintah sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mahalnya harga gas di dalam negeri.

“Kita perlu tahu apa yang kita punya dan rencanakan, apa yang bisa kita lakukan di jangka pendek dan menengah. Itu yang relevan untuk saat ini,” ujar Darmin di Jakarta.

Darmin menyebut, harga gas antara lain ditentukan oleh biaya pembelian gas di hulu yaitu capital expenditure (capex) dan operational expenditure (opex).

Dalam jangka pendek, pemerintah masih menganalisa struktur harga di hulu. “Setelah urusan hulu, baru kita bicara soal margin trader, toll fee dan sebagainya, yang ada di sektor hilir,” kata dia.

Sementara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan solusi cepat untuk membangkitkan kembali performa industri dalam beberapa tahun ke depan.

Dia mengatakan, apabila harga gas di atas USD6 per mmbtu, maka industri petrokimia tidak bisa dibangun. “Realitas-realitas ini yang harus kita hadapi di tengah-tengah kewajiban membangun kembali industri. Tidak ada jalan lain selain mengurangi harga gas,” tegas Airlangga.

Sedang, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, salah satu skenario untuk menurunkan harga gas adalah dengan memperbaiki perencanaan distribusi gas. “Kita juga perlu lihat, ternyata planning mengenai distribusi gas kita belum menyeluruh. Itu harus dibenahi,” tuturnya.

Di bagian lain, dalam keterangan tertulis Sekretariat Kabinet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, harga gas bumi di Indonesia sangat tinggi dan harus segera ditekan. Sebagai perbandingan, harga gas di Indonesia tertinggi mencapai USD9,5 per mmbtu, bahkan USD11-12 per mmbtu.

Sementara, harga gas di Vietnam hanya USD7 per mmbtu, Malaysia USD4 per mmbtu, dan Singapura USD4 per mmbtu. Padahal, lanjut Presiden, Indonesia mempunyai potensi cadangan gas yang cukup banyak. Sebaliknya, negara-negara tetangga, baik Vietnam, Malaysia, dan Singapura dapat dikategorikan sebagai pengimpor gas bumi.

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar harga gas segera dibenahi karena implikasinya sangat besar pada kemampuan daya saing industri, terutama industri keramik, industri tekstil, industri petrokimia, industri pupuk, industri baja, industri makanan dan minuman, industri alas kaki dan sarung tangan, juga industri kertas dan bubur kayu.

“Jangan sampai produk industri kita kalah bersaing hanya gara-gara masalah harga gas kita yang terlalu mahal,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai Kebijakan Penetapan Harga Gas untuk Industri, di Kantor Presiden, Jakarta.

Presiden pun meminta dilakukan langkah-langkah yang konkret agar harga gas bisa lebih kompetitif. Dalam hitungannya, Presiden menargetkan harga gas dalam negeri bisa ditekan hingga USD5-6 per mmbtu. “Kalau enggak, angkanya itu enggak usah dihitung saja. Syukur bisa di bawah itu,” tegas Presiden.

Presiden pun memerintahkan dilakukannya penyederhanaan dan pemangkasan rantai pasok sehingga lebih efisien. Namun, Presiden juga meminta agar harga gas tetap memperhatikan iklim investasi di sektor gas bumi.

“Harga gas harus tetap menarik investor untuk investasi di sektor hulu serta mendukung pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi. Pertimbangkan pula aspek keberlanjutan di semua sisi, baik sisi investasi maupun sisi memperkuat daya saing industri kita,” tutur Presiden.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana penurunan harga gas untuk industri dapat memberi dampak keuntungan ekonomis bagi Indonesia sebesar Rp31 triliun per tahun.

Penyesuaian harga gas untuk industri juga akan memberikan efek ganda bagi peningkatan daya saing industri dalam negeri dan dapat mengurangi ketergantungan bahan baku impor bagi sejumlah industri karena dapat memproduksinya sendiri di dalam negeri.

Rencananya, setelah sejumlah kementerian mendapatkan harga gas yang sesuai pada November 2016, pemerintah berencana memberlakukan harga baru gas untuk industri secara efektif pada awal 2017. (mae/fkb/res)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Industri

Pasar Lokal Industri Logistik Dinilai Cukup Besar

Published

on

Ahmad Ramli menilai pasar lokal industri logistik di Indonesia sangat besar dilihat dari aspek demografis dan geografis.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad Ramli menilai pasar lokal industri logistik di Indonesia sangat besar dilihat dari aspek demografis dan geografis.

Di Jakarta, Senin, Ahmad Ramli menuturkan Indoneaia memiliki 17.500 pulau yang tersebar dan mennyebar serta penduduk sebesar 262 juta jiwa dengan pengguna aktif internet 143 juta jiwa yang menjadi bagian penting dari pasar-pasar transaksi daring dan industri logistik.

“Hanya bermain dalam pasar lokal saja juga bukanlah suatu masalah, seandainya ada perusahaan yang pasarnya hanya domestik, itu perusahaan sudah menguasai 40 persen marketshare ASEAN,” tutur Ahmad Ramli.

Ia menilai adanya teknologi bisa menghasilkan dampak kemudahan berbisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), meski berada di darah yang sulit terjangkau.

Adanya perkembangan teknologi dan toko daring membuat masalah demografis tidak menjadi soal, perusahaan menjadi lebih efisien tanpa harus membangun toko dan hanya menyedian gudang saja.

Meski begitu, menurut Ahmad Ramli, Indonesia harus siap dengan pelayanannya agar tidak menjadi konsumen semata dalam persaingan e-commerce.

“Solusi bagi industri logistik e-commerce dari aspek regulasi, kualitas layanan, dan perlindungan konsumen sehingga tercipta optimalisasi industri logistik e-commerce pun harus dicari,” kata dia.

Terkait peluang industri logistik yang besar di Indonesia, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan menilai kolaborasi merupakan hal penting daripada persaingan.

Apalagi melihat pertumbuhan angka ekspor yang lebih kecil daripada impor, menurut Yukki, bisa menyebabkan negara besar lain masuk mencari pasar di Indonesia.

“Kita harus bersama-sama berkolaborasi, karena ditakutkan ada negara besar yang menawarkan platform dan berhasil,” ucap dia. (dya)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Komisi IV : Industri Tambang Harus Apresiasi Lingkungan

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha.

Zonaekonomi.com, Tabalong – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengingatkan kepada industri pertambangan agar tetap memberikan apresiasi pada lingkungan, kendati telah menyumbang devisa bagi negara. Kegiatan pertambangan yang sudah mengeksploitasi lingkungan, perusahaan berkewajiban memulihkan kembali alam yang sudah dieksploitasi.

“Kita melihat kegiatan pertambangan. Di samping memberikan kontribusi devisa negara, dan pemasukan negara dari sisi pertambangan, kita juga akan mengawasi sampai sejauh mana perusahaan pertambangan mengapresiasi lingkungan. Karena sepintas kita sudah menyaksikan reklamasi yang mereka lakukan,” papar Yudha saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke PT. Adaro di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (19/2/2018).

Menurutnya, industri batu bara yang digeluti oleh PT Adaro merupakan industri yang destruktif, industri yang mempunyai kontribusi pada emisi karbon yang luar biasa besar. Emisi karbon ini meningkatkan suhu global dengan menjebak energi matahari di atmosfer.

Ini mengubah pasokan air dan pola cuaca, perubahan musim tanam untuk tanaman pangan dan mengancam masyarakat pesisir dengan meningkatnya permukaan air.

Emisi karbon memiliki dampak terhadap perubahan iklim, yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi manusia dan lingkungan. Selain itu, lokasi bekas galian pertambangan juga harus dipulihkan kembali pasca ekploitasi tambang batu bara.

“Ini pekerjaan yang tidak mudah tapi harus dilakukan, karena sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, kewajiban mereklamasi tambang pasca penambangan menjadi keharusan,” tandas politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Satya mengungkapkan, Pemerintah bisa melakukan tindakan, apabila undang-undang yang dimaksud tidak dipatuhi oleh pelaku usaha pertambangan. Hal itu juga yang menjadi fokus dan perhatian DPR.

“Maka kita ingin tahu, di samping kita menyaksikan mereka mengekstrak batu bara dengan peledakan. Kita juga akan melihat apa yang mereka lakukan setelah mereka beroperasi. Jadi ini yang menjadi hal-hal pengawasan Komisi VII terhadap industri pertambangan,” ungkap politisi asal dapil Jatim itu. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Komisi IV : Serangan Hama di Perkebunan Kakao Sulteng Memprihatinkan

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI Muchtar Luthfi A.Mutt.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Muchtar Luthfi A. Mutty mengaku prihatin saat melihat langsung kondisi tanaman kakao yang terserang hama PBK di perkebunan rakyat Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin sore (19/2/2018).

Sebagai orang yang dulu cukup lama berkecimpung dalam bisnis kakao kenangnya, Luthfi sudah yakin sebelum turun bus dari pandangan mata jarak 100 meter, Program Intensifikasi perkebunan kakao Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Harapan Jaya Desa Sibowi sedang terserang hama.

“Saya lama bergelut dengan dunia perkebunan kakao. Jadi melihat dari kejauhan saja saya sudah tahu ada masalah hama PBK di sini,” ujarnya yakin. Hal tersebut terjawab ketika seorang petani mengambil contoh buah kakao lalu membelahnya, sehingga nampak kualitas kakao rusak karena hama.

Politisi Nasdem ini memompa semangat para anggota Gapoktan untuk tidak surut semangatnya dalam menanggulangi serangan hama PBK. Ia juga berpesan agar kelompok tani dimanfaatkan sebagai tempat belajar dengan materi-materi penyuluhan yang bersinggungan langsung dengan pengetahuan yang diperlukan petani.

“Para petani harus memiliki sanggar tani sebagai kelas belajar. Sementara dinas terkait harus bantu menyiapkan anggaran untuk penyuluhan bukan hanya pembangunan fisik. Ini untuk mengatasi persoalan hama yang mereka hadapi,” tandas Luthfi.

Legislator Dapil Sulawesi Selatan III ini mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sigi bertanggung jawab membantu pelatihan sekolah lapangan bagi Gapoktan untuk mengatasi serangan hama PBK yang cukup masif.

“Tenaga Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) banyak yang pensiun sehingga harus digiatkan kembali sekolah lapangan (SL),” saran mantan Bupati Luwu Utara Selama dua periode ini.

Luthfi yang juga pernah menjabat Staf Ahli Wapres era Budiono ini, mengusulkan ke depan bantuan pertanian tidak semata-mata alat pertanian, namun menambah ilmu pengetahuan melalui penyuluhan. Kelompok harus naik kelas, pemerintah harus memberikan pemahaman dan mengevaluasi pola bantuan bukan hanya fisik.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang berjanji akan menanggapi persoalan hama tersebut dengan segera mengambil tindakan perbaikan kebun kakao antara lain dengan pemangkasan, pemberian pupuk khusus, dan pelatihan yang dibutuhkan.

“Ekspor hasil perkebunan mencapai sekitar 400 triliun, lebih besar dari migas nasional. Dukungan dari Komisi IV DPR harus ditangkap sebagai peluang untuk mengembangkan perkebunan rakyat dengan semangat kerja keras dan disiplin. Kebutuhan kakao dunia yang terus meningkat merupakan peluang di masa depan,” pungkasnya. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending