Connect with us

BISNIS

Menko PMK Dorong Produk Unggulan Demi Kemajuan Ekonomi Indonesia

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mendorong agar setiap daerah membuat satu produk unggulan sebagai pemicu kemajuan ekonomi. Dia berharap adanya produk unggulan yang muncul dari desa atau one village one product bisa memicu pembangunan ekonomi hingga tingkat nasional.

Dalam sambutannya Puan Mahari yang mewakili presiden republik Indonesia Joko Widodo di Pekan Produk Budaya Nusantara Expo & Forum 2016 mengharapkan setiap desa dapat membangun potensi produk budaya untuk memperteguh semangat Bineka Tunggal Ika dan perekonomian rakyat.

“Perkembangan jaman menuntut produk budaya memiliki nilai ekonomi,” jelasnya Puan saat membuka Pekan Produk Budaya Nusantara Expo dan Forum Tahun 2016 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

Puan mengharapkan, tahun depan acara serupa bisa lebih terintegrasi antar Kementrian Terkait sehingga masyarakat mengetahui produk dan Potensi apa saja yang ada d indonesia. Dalam acara ini hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Menko PMK mengatakan Pekan Produk Budaya Nusantara Expo 2016 merupakan kegiatan strategis dalam mendorong pembangunan karakter untuk mempertegas kepribadian dan jadi diri bangsa. Sesuai dengan amanat Trisakti, sebagaimana menjadi visi pembangunan nasional saat ini.

“Melalui kegiatan ini, kita berupaya untuk membangun potensi produk budaya sebagai kekuatan dalam memperteguh semangat Bhineka Tunggal Ika yang sekaligus juga memperkuat potensi perekonomian rakyat,” kata Puan.

Menko Puan mengatakan, produk-produk budaya Indonesia sangat beragam. Seperti batik, kain, tenun, jamu, kuliner, seni tari, seni lukis, seni patung, seni ukir dan lain sebagainya, telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

“Perkembangan jaman menuntut produk budaya ini tidak hanya sebagai ekspresi nilai budaya tetapi juga dituntut dapat memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat bertahan dalam perkembangan dan tuntutan jaman,” jelasnya.

Puan menjelaskan produk budaya Indonesia telah banyak menerima penghargaan dan pengakuan yang telah diberikan oleh UNESCO terhadap 18 (delapan belas) Warisan Alam dan Budaya Indonesia, sebagai Warisan Dunia, sudah sepatutnya menjadi kebanggaan kita.

“Saya berpesan kepada para generasi muda sebagai penerus bangsa agar lebih mencintai, memanfaatkan dan melestarikan warisan dunia tersebut untuk memperteguh jati diri bangsa sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Saya juga mengajak Pemerintah Daerah yang memiliki aset sebagai Kota Pusaka dapat segera melakukan pengelolaan dan pelestarian, sehingga dapat menjadi tujuan wisata,” pinta Puan.

Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, Puan mengatakan, pengenalan dan aksesibilitas jual-beli produk budaya semakin terbuka luas dan melahirkan banyak ide-ide baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Semakin diperlukan kreativitas dan inovasi dalam memenangkan persaingan global.

“Tantangan yang dihadapi usaha rakyat berbasis budaya pada umumnya adalah masalah permodalan, pemasaran, kualitas dan inovasi. Pemerintah dan berbagai pihak memiliki peran yang dapat ikut membantu menyelesaikan permasalahan tersebut,” kata Puan.

Puan menambahkan, sejumlah kementerian seperti Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Perusahaan BUMN dapat berperan dalam pengembangan dan pemasaran produk budaya. Menurut Puan dalam hal permodalan, terdapat sumber-sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha rakyat, baik perbankan maupun non perbankan.

Dengan pendampingan dari Kementerian Koperasi dan UMKM, akses permodalan dapat dibantu menjadi lebih optimal. Dalam hal meningkatkan kualitas produk, ada Kementerian Perindustrian yang dapat berperan dalam membantu Koperasi dan UMKM mengembangkan produknya.

“Menyangkut pemasaran produk budaya, maka peran Kementerian Perdagangan dalam promosi produk akan mempercepat penguatan usaha rakyat berbasis budaya. Program CSR dari berbagai perusahaan swasta juga dapat ikut mengambil peran dalam membantu pemasaran. Perusahaan BUMN dapat ikut menggunakan produk Koperasi dan UMKM di lingkungannya sebagai bentuk nyata memperkuat promosi dan pemasaran,” jelas Puan.

Menko PMK berharap kegiatan ini memberikan manfaat kepada daerah dalam mempromosikan potensinya serta memberikan pemahaman kepada generasi muda bahwa Indonesia kaya dengan budaya yang membanggakan dan perlu terus dilestarikan.

“Dengan semangat gotong-royong, mari kita memajukan dan melestarikan budaya Indonesia. Mari kita tumbuh-kembangkan rasa cinta tanah air dengan menanamkan jiwa cinta produk dalam negeri, sebagai bentuk membangun kemandirian dan kepribadian bangsa,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang mengikuti Pekan Produk Budaya Nusantara Expo dan Forum 2016 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memamerkan berbagai produk unggulan seperti kain tapis, sulam usus, batik, dan berbagai produk olahan pangan, antara lain kopi dan keripik.

Lampung turut serta meramaikan ajang tampilan budaya yang dikemas dengan istilah Panggung Merah Putih yakni Pesona Budaya Bumi Sekala Brak dari Pemkab Lampung Barat. Tarian ini melibatkan 15 penari.

Sedangkan Kabupaten Pringsewu akan unjuk pesona Tari Muli. Di tempat dan hari yang sama, Kabupaten Lampung Selatan akan menggelar Tari Kreasi pada dengan melibatkan 15 penari. Pemkab Lampung Tengah pada menyajikan Tari Kreasi Ittar Mulei. Sedangkan Kabupaten Lampung Timur menurunkan 15 penari yang bertajuk Aneka Seni Budaya Lampung Timur. (her/hlb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Tourism

Perayaan Cap Go Meh di Singkawang Kalbar Dibanjiri Puluhan Ribu Wisatawan

Published

on

Acara puncak perayaan Cap Go Meh.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Acara puncak perayaan Cap Go Meh 2019 di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dibanjiri lebih dari 70.000 wisatawan yang datang dari berbagai tempat untuk menyaksikan salah satu event andalan dalam 100 Calender of Events Wonderful Indonesia 2019 itu.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (19/2/2019), mengatakan festival ini diharapkan bisa memberikan dampak dari sisi nilai kreatif dan nilai komersial.

“Dari sisi ‘commercial value’ kedatangan banyak wisatawan akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” katanya.

Ia hadir dan membuka Festival Cap Go Meh 2019 di Singkawang, Kalimantan Barat, Selasa.

Tercatat, Festival Cap Go Meh tahun ini dihadiri sekitar 76.964 wisatawan baik dari wilayah domestik maupun mancanegara. Jumlah itu meningkat dari 2018 yang hanya sekitar 70.000 wisatawan.

Sebagian besar wisman yang berkunjung berasal dari Taiwan, Singapura, Australia, Malaysia, Hongkong, Macau, Thailand, dan Filipina.

Puluhan ribu wisatawan yang menyesaki Jalan Diponegoro, Kota Singkawang, itu menanti arak-arakan 12 replika naga berukuran 20 meter dan 1.050 patung dalam rangkaian acara puncak Cap Go Meh 2019.

Menpar juga berharap dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Singkawang, unsur Atraksi, Amenitas dan Aksestabilitas (3A) sebagai prasyarat pariwisata maju semakin memadai di Kota Singkawang.

Dari sisi atraksi, lanjut Menpar Arief, Festival Cap Go Meh bisa menjadi daya tarik utama kelas dunia bagi wisatawan.

Namun, kata dia, untuk mencapai destinasi internasional harus terlebih dahulu melalui proses kurasi secara profesional dari para koreografer, disainer, dan musisi berstandar nasional.

Sementara terkait akses, Menpar menekankan pentingnya untuk memberikan kemudahan dan alternatif akses perjalanan menuju destinasi wisata.

Umumnya wisatawan akan mempertimbangkan akses jalan jika jarak tempuhnya lebih dari 3 jam perjalanan darat. Sementara jarak tempuh menuju Kota Singkawang dari Pontianak sendiri sejauh 150 km.

“Pilihannya ada 2, membangun jalan tol atau membangun bandara. Untuk jalan tol dipastikan pembangunannya akan mahal dan perlu waktu lama. Tetapi bila membangun bandara itu lebih cepat dengan perkiraan biaya sekitar Rp1,3 triliun. Ada kabar baik kemarin, Senin, Menteri Perhubungan Budi Karya sudah melakukan ground breaking pembangunan bandara di Singkawang,” kata Menpar.

Sementara dari sisi amenitas atau akomodasi, Menpar menyarankan agar Kota Singkawang segera merencanakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Pembangunan KEK memang tidak mudah karena memerlukan “feasibility study” yang matang dan lahan yang relatif luas.

“Lahan untuk KEK minimal perlu 300 hektare, tapi KEK ini akan didukung penuh jika sudah ditetapkan, ini juga agar tingkat pengembalian investasi dari bandara yang akan dibangun bisa dimaksimalkan dari KEK tersebut,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan, Festival Cap Go Meh sudah ditetapkan menjadi event skala nasional yang sudah dikenal wisatawan mancanegara (wisman) sehingga keberlangsungannya harus dipertahankan.

“Apalagi pada 2018 Singkawang mendapatkan predikat Kota Toleran se-Indonesia. Ini modal utama sebagai kota pariwisata dan modal bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Singkawang,” katanya.

Kota Singkawang, lanjut Tjhai Chui Mie, merupakan kota yang multietnis dan dapat dikatakan sebagai cerminan dari Indonesia yang plural, berbeda-beda tetapi tetap satu.

“Pluralisme dan multietnis menjadi daya tarik Kota Singkawang, ini tidak menjadikan kami terpecah-pecah. Ini justru sesuatu yang membuat Kota Singkawang berbeda dan unik,” katanya. (han)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trans

Ini Kata Pakar Transportasi soal TOD yang Berhasil

Published

on

Pakar Rekayasa Transportasi Institut Teknologi Bandung, Sony Sulaksono WIbowo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pakar Rekayasa Transportasi Institut Teknologi Bandung Sony Sulaksono WIbowo mengatakan kawasan berorientasi transit (TOD) yang berhasil adalah yang membuat masyarakat memiliki ketergantungan tinggi terhadap moda transportasi massal yang dioperasikan di kawasan tersebut, baik itu MRT, LRT atau lainnya.

“Ada ketergantungan sangat tinggi dari masyarakat dengan angkutan massal tersebut,” kata Sony kepada Antara di Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Dia menjelaskan untuk menciptakan sifat ketergantungan terhadap moda transportasi massal adalah dengan memusatkan seluruh kegiatan di stasiun dan tempat-tempat publik, baik itu sekolah, pusat berbelanjaan, perkantoran dan perumahan tidak jauh dari stasiun maksimal satu kilometer.

Berkaca dari Singapura, lanjut dia, hampir seluruh kegiatan bisa dilakukan di stasiun dan ada akses langsung menuju tempat-tempat umum tersebut.

Terlebih, bagi pemilik kendaraan yang rumahnya dekat dengan stasiun dikenakan pajak lebih tinggi, selain itu sedikitnya tempat parkir di kawasan TOD, efektif membuat orang untuk tidak mengendarai mobil pribadi dan memilih naik MRT.

“Kalau kita belajar TOD yang sebenarnya, Singapura adalah contoh TOD yang benar di mana semua aktivitas ada di stasiun, orang yang tinggal di sekitar situ sangat tergantung, enggak perlu keluar stasiun semua kebutuhan sudah ada,” katanya.

Selain mengurangi kemacetan secara signifikan karena penurunan jumlah pengguna kendaraan pribadi, efek positif dari TOD adalah pendapatan dari nontiket bisa tumbuh dan bahkan melampaui pendapatan dari tiket.

“MRT tidak bisa mengandalkan 100 persen dari tiket, MRT Singapura saja penghasilan tiket dan tambahan dari iklan, gerai di stasiun baru menutupi 70-80 persen dari biaya operasional,” katanya.

Untuk kondisi MRT Jakarta, dia berpendapat, masih banyaknya lahan parkir, sehingga masih ada opsi bagi masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi.

“Kalau lahan parkir masih banyak, orang merasa enggak perlu naik MRT ke mall, akibatnya penumpang MRT jadi sedikit,” katanya.

Namun, Ia mengatakan hasil dari pembangunan MRT plus TOD memang dibutuhkan proses yang lama setidaknya 20 tahun, misalnya Singapura yang membangun MRT tahun 1987, baru terasa dampaknya pada tahun 2000an, kemudian Hong Kong dan Manila, Filipina pun demikian.

Sony menambahkan pembangunan TOD juga sebaiknya paralel dengan pembangunan sarana dan prasarana MRT, sehingga nilai tambah bisa dirasakan lebih cepat.

“Kalau misalnya ketika MRT dioperasikan enam bulan atau satu tahun rugi ya wajar karena jaringannya belum penuh dan kawasan TOD belum terbangun,” katanya. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Kemenkop Terapkan Strategi Pemulihan UMKM Pasca-Bencana di NTB dan Sulteng

Published

on

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM menerapkan strategi pemulihan UMKM pasca-bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akibat gempa bumi dan di Sulawesi Tengah (Sulteng) akibat tsunami, likuifaksi, dan gempa bumi.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik, di Jakarta, Selasa (19/2/2019), mengatakan pihaknya menerapkan strategi berupa sinergi dengan banyak pemangku kepentingan untuk memulihkan UMKM pasca-bencana.

“Di NTB misalnya program sinergi diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan pemerintah masing-masing sebesar Rp4,5 juta kepada 150 pelaku usaha mikro san kecil,” katanya.

Selain itu pihaknya juga mendorong penerapan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini serta pelatihan vocational kepada 80 pelaku UMKM di Lombok Tengah. Ia juga menekankan, restrukturisasi usaha bagi pelaku koperasi dan UMKM sebagai hal yang penting untuk dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas kinerja koperasi dan UMKM.

Ia menjelaskan, restrukturisasi usaha tidak hanya dilakukan oleh koperasi dan UMKM yang mengalami penurunan usaha atau usaha yang terkena bencana alam.

“Namun restrukturisasi harus dilakukan terus-menerus agar kinerja koperasi dan UMKM lebih baik sehingga dapat meraih peluang dalam setiap persaingan,” ujarnya.

Dengan adanya sosialisasi restrukturisasi usaha di Lombok Tengah ini, diharapkan koperasi dan UMKM di wilayah itu dapat meningkatkan performa kinerja usahanya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Pihaknya melalui Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia juga ikut berperan aktif dalam memulihkan perekonomian masyarakat setempat dengan melaksanakan program Pelatihan Vocational Pengolahan Makanan Berbahan Dasar Buah-buahan Lokal.

Pelatihan diberikan dalam bentuk pembekalan keterampilan teknis dengan pemilihan jenis pelatihan sesuai dengan potensi atau sumberdaya lokal yang tersedia di daerah setempat.

“Jadi pelatihan kami harapkan aplikatif, masyarakat bisa mengolah bahan yang mudah didapat menjadi produk yang mempunyai nilai jual atau nilai tambah dan sekaligus selepas pelatihan, peserta dapat memanfaatkan ilmu ini sebagai modal keterampilan untuk membuka lapangan usaha atau peluang usaha baru,” katanya.

Sementara itu di Provinsi Sulteng, Program Bantuan Modal Usaha akan diberikan kepada sebanyak 150 pelaku usaha mikro dan kecil di tiga kabupaten/kota terdampak bencana terparah yakni di Palu, Sigi, dan Donggala sehingga masing-masing daerah akan mendapatkan 50 penerima bantuan modal dengan dana masing-masing senilai Rp5 juta.

Hingga 29 Januari 2019 data KUMKM yang terdampak bencana di provinsi Sulawesi Tengah mencapai 100.910 unit UMKM dengan plafon kredit sebesar Rp8.038,6 triliun dan jumlah outstanding sebesar Rp5.150,5 triliun yang bersumber dari 13 perbankan dan 1 lembaga keuangan.

Nilai restrukturisasi kredit yang telah dilakukan sebesar Rp3.498,5 triliun untuk 22.325 unit UMKM dengan jumlah plafon dan outstanding sebesar Rp2.672,6 triliun.

Abdul Kadir mengakui upaya penanggulangan dan pemulihan usaha bagi para pelaku koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdampak bencana yang terjadi di Indonesia belum optimal. Hal ini kata dia, disebabkan banyaknya jumlah bencana yang terjadi dan jumlah KUMKM yang terkena bencana dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu, lemahnya ketahanan bisnis Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam menghadapi bencana. (han)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending