Connect with us

Industri

Presiden Perintahkan Kaji Ulang Harga Gas Industri

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta Pelaksana Tugas Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)Luhut Binsar Panjaitan mengkaji ulang harga gas di Indonesia agar lebih kompetitif.

Sekarang ini harga gas bumi untuk sektor industri di Indonesia sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga Rata-rata, harga gas di Indonesia yakni 9,5 dollar AS per MMBTU. Bahkan, ada daerah yang harga gas untuk industri mencapai 12 dollar AS per MMBTU.

“Sementara, harga gas di Vietnam hanya 7 dollar AS, Malaysia dan Singapura hanya 4 dollar AS. Untuk itu, saya minta dilakukan langkah- langkah yang konkret agar harga gas kita lebih kompetitif,” ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas membahas harga gas untuk industri di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Padahal, kata Presiden, Indonesia merupakan negara penghasil gas yang besar. Cadangan gas bumi juga sangat kaya. Sebaliknya, negara- negara tetangga dikategorikan sebagai negara pengimpor gas.

Presiden Jokowi mengingatkan harga gas itu sangat besar implikasinya terhadap daya saing industri Tanah Air, terutama industri yang menjadikan gas sebagai bahan bakar. Misalnya, industri keramik, industri tekstil, industri petrokimia, industri pupuk, dan industri baja. “Jangan sampai produk industri kita kalah bersaing hanya karena masalah harga gas kita yang terlalu mahal,” ujar Jokowi.

Presiden menegaskan harga ideal gas untuk sektor industri di Indonesia yakni 5 hingga 6 dollar AS per MMBTU. Presiden meminta Pelaksana Tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan untuk menghitung ulang harga gas yang baru untuk industri di Indonesia.

Jokowi berharap perhitungan yang dilakukan Menteri Luhut kurang lebih sama dengan perhitungannya. “Kalau angkanya enggak segitu, enggak usah dihitung saja. Syukur-syukur di bawah itu,” ungkap Presiden Jokowi.

Untuk memimpin rapat terbatas tentang harga gas itu, Presiden datang ke Kantor Presiden pukul 14.12 WIB. Setelah duduk, Presiden bertanya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kemana Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Presiden membuka dan memberikan sambutan dalam rapat terbatas itu saat Luhut Binsar Pandjaitan belum datang. Tepat pukul 14.15 WIB, sambutan Presiden sempat terhenti sesaat lantaran kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Saat mau duduk di samping Presiden, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat tersenyum ke semua menteri dan pejabat tinggi negara di dalam Kantor Presiden yang sedari tadi memperhatikannya.

Seusai Kalla duduk, dengan senyum yang kembali mengembang, Presiden kemudian melanjutkan sambutannya. Pada pukul 14.17 WIB, giliran Luhut yang memasuki Kantor Presiden.

Menteri Luhut berjalan terburu-buru melewati belakang kursi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia duduk di antara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menko Darmin.

Kedatangan Luhut itu tepat saat Presiden mengakhiri sambutannya. Jokowi kemudian langsung mempersilakan Menteri Luhut yang baru datang untuk menyampaikan paparannya. Jokowi sempat tertawa melihat Luhut yang baru duduk, tetapi sudah disuruh memaparkan. Momen ini membuat sejumlah menteri tersenyum, termasuk Luhut.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Luhut B Panjaitan menjelaskan pemerintah belum memutuskan soal harga gas untuk industri, meskipun sudah dibawa ke rapat kabinet terbatas.

Presiden Jokowi, kata Luhut, memberikan waktu dua bulan ke depan kepada para menteri untuk menghitung ulang. “Ini bukan persoalan mudah. Sebab banyak komponen yang harus dibahas agar keputusannya tepat. Itu bagaimana cost structure di well head-nya, bagaimana toll fee-nya, bagaimana masuk di hilirisasinya,” ungkap Luhut usai rapat terbatas. (mae/fkb/res)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Industri

Industri Pengolahan dan Ekonomi Digital Kini Peroleh “Tax Holiday”

Published

on

Menperin Airlangga Hartarto dan sejumkah menteri lain serta pejabat terkait memberikan penjelasan mengenai Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau tax holiday untuk sektor berbasis industri pengolahan dan ekonomi digital.

“Terkait tax holiday ini, ada penambahan dua sektor yaitu sektor berbasis industri pengolahan yang terkait dengan pertanian, kehutanan, perkebunan, serta ekonomi digital. Ini dua sektor tambahan,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto saat jumpa pers Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Menurut Menperin, dua sektor itu menambah sektor usaha yang mendapat fasilitas tax holiday yang sebelumnya sudah diberikan pemerintah.

“Ada yang digabung yang sudah masuk dalam PMK 35 tahun 2018 tentang Tax Holiday yang lalu yaitu sektor utama komputer dan sektor utama smartphone yang menjadi komponen utama elektronika atau telematika,” kata Airlangga.

Ia menyebutkan dengan perluasan fasilitas tax holiday itu maka jumlah sektor usaha yang diberikan tax holoday berubah dari 17 sektor menjadi 18 sektor.

“Perluasan tax holiday ini juga menambah jumlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan penyempuraan beberapa KBLI pada industri pioner,” katanya.

Ia menyebutkan KBLI yang ditambahkan ada sebanyak 70 KBLI, sehingga jumlah KBLI sebanyak 169 KBLI, kemudian yang dilakukan penyederhanaan 99 KBLI, juga ada yang merupakan penggabungan dari KBLI yang lain,” katanya.

Menperin menyebutkan fasilitas tax holiday itu dapat diperoleh melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Sementara itu terkait revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) di sektor industri, menurut Airlangga, dari evaluasi banyak sektor yang dicadangkan dalam kemitraan, realisasi investasinya tidak seperti yang diharapkan sehingga pemerintah membuka agar investor bisa masuk.

“Beberapa sektor yang dibuka ini adalah industri printing atau percetakan kain dan rajutan,” katanya.

Pemerintah juga mengeluarkan bidang usaha terkait kemitraan seperti industri kopra, susu, susu kental, kayu, minyak atsiri, paku, mur dan baud yang sebelumnya dialokasikan untuk kemitraan.

“Ini kami buka saja, karena tidak ada yang melakukan investasi sesudah PP diterbitkan,” katanya.

Sementara usaha dengan persyaratan tertentu ini semisal karet yaitu wajib punya kebun, cukup hanya dengan kerja sama saja bisa, yang penting ada jaminan suplai, maka industri itu bisa dibangun.

Ia juga menyebutkan industri yang sebelumnya harus dengan kemitraan, saat ini bisa langsung masuk saja seperti untuk batik, buah-buahan atau sayuran.

Sementara untuk industri rumput laut, Menperin mengatakan untuk di hulu murni untuk UMKM sementara di hilir, investor bisa masuk.

“Kemitraan juga kami perjelas bisa dalam bentuk kontrak, suplai bahan baku, atau kegiatan inti plasma atau lainnya,” katanya. (gus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Menperin Dukung Laboratorium IoT Bangun Ekosistem Inovasi

Published

on

Peresmian Laboratorium IoT X-Camp di XL Axiata Tower, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mendukung upaya operator telekomunikasi yang membuat laboratorium internet of things (IoT) dalam rangka membangun ekosistem inovasi untuk mengembangkan teknologi digital dan meningkatkan daya saing industri nasional.

“Untuk mengimplementasikan industri 4.0, salah satu faktor pendukung utamanya adalah ketersediaan infrastruktur digital. Salah satunya adalah `internet of things,” kata Menperin Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Menperin telah meresmikan Laboratorium IoT bernama X-CAMP yang dibangun oleh PT XL Axiata Tbk di Jakarta, Selasa (13/11).

Menperin menjelaskan, terdapat lima teknologi digital sebagai fundamental dalam penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia, yaitu IoT, artificial intelligence, wearables (augmented reality dan virtual reality), advanced robotics, dan 3D printing.

Ia memaparkan, IoT merujuk kepada jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan barang-barang lainnya yang ditanami perangkat elektronik, perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas yang memungkinkan untuk terhubung dengan jaringan internet maupun mengumpulkan dan bertukar data.

Di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, salah satu program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah membangun infrastruktur digital nasional. Bahkan, berdasarkan penelitian dari McKinsey & Company, infrastruktur digital di Indonesia akan menciptakan peluang bisnis baru hingga 150-200 miliar dolar AS pada tahun 2025-2030.

“Apalagi Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia, yang mencapai 143,26 juta orang atau lebih dari 50 persen total penduduk di Indonesia,” tutur Airlangga.

Oleh karena itu, ujar dia, guna mencapai target Making Indonesia 4.0, diperlukan 17 juta tenaga kerja yang dapat menguasai teknologi digital.

Menperin juga menyatakan bahwa pihaknya optimistis dengan target pada tahun 2030, Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat dunia. “Dengan catatan, produktivitas naik dua kali lipat, nett ekspor mencapai 10 persen, dan anggaran riset hingga dua persen,” paparnya.

Menperin menerangkan, implementasi revolusi industri 4.0 perlu dirasakan dan dilakukan bersama-sama oleh seluruh negara. Kolaborasi ini diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Airlangga menambahkan, pangsa pasar IoT di Indonesia diperkirakan berkembang pesat dan nilainya bakal mencapai Rp444 triliun pada tahun 2022.

Nilai tersebut disumbang dari konten dan aplikasi sebesar Rp192,1 triliun, disusul platform Rp156,8 triliun, perangkat IoT Rp56 triliun, serta network dan gateway Rp39,1 triliun.

Saat ini, pemerintah tengah mengembangkan Palapa Ring atau sebuah proyek serat optik sepanjang 36,000 km di 440 kota di Indonesia, demi mendukung tercapainya akses internet berkecepatan tinggi yang merata di tahun 2019. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Menperin Pastikan Sejumlah Industri Masuk Revisi DNI

Published

on

Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartanto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartanto memastikan sejumlah industri akan mengalami relaksasi dan masuk dalam revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang sedang disiapkan pemerintah.

“Banyak sekali, ini daftarnya panjang,” kata Airlangga saat ditemui seusai rapat koordinasi membahas revisi DNI di Gedung Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Airlangga mengatakan sejumlah industri yang bisa mendapatkan peluang masuknya modal dari luar antara lain industri manufaktur, karet, serta hasil tembakau.

“Industri rokok kita buat relaksasi, agar industri menengah bisa naik kelas, karena yang menengah sekarang terlalu kecil, tidak bisa naik kelas,” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak memaparkan sektor industri lainnya yang bisa memperoleh relaksasi, karena semua masih dalam tahapan finalisasi.

Selain di sektor perindustrian, relaksasi untuk mendorong investasi tersebut juga akan dilakukan di sektor jasa transportasi yang saat ini sedang tumbuh pesat.

Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cris Kuntadi mengatakan salah satu usulan relaksasi adalah adanya keterbukaan bandara udara atau pelabuhan laut.

Namun usulan untuk peningkatan modal asing dari sebanyak 49 persen pada dua obyek vital jasa transportasi tersebut masih dalam tahapan pembahasan, karena menurut Undang-Undang tidak dimungkinkan.

“Kalau dikuasai asing, nanti misalnya kita perlu untuk kebutuhan mendesak, seperti bencana atau persoalan keamanan, dapat menjadi riskan,” kata Cris.

Selain itu, usulan lainnya dalam sektor jasa transportasi adalah kemungkinan adanya peningkatan peran kepemilikan asing dalam jasa angkutan multimoda.

“Itu kan diatur juga 49 persen tapi nanti kita kaji apakah memungkinkan masih diberikan lebih dari itu,” ujarnya.

Menurut rencana, finalisasi draf revisi DNI yang bertujuan untuk menggairahkan kinerja investasi, yang sempat lesu pada triwulan III-2018, akan dimatangkan pada Jumat (16/11/2018). (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending