Connect with us

Ekonomi

Rencana Luhut Turunkan Harga Gas Dituding Hanya Subsidi untuk Perusahaan Tertentu

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Dalam rapat koordinasi harga gas di Kementerian ESDM hari Selasa, Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan berencana mengimpor gas agar industri bisa mendapatkan gas dengan harga US$ 6/MMBtu.

Menanggapi rencana itu, Pengamat Migas Arttu Group Ahmad Hidayat, Rabu (12/10/2016), di kantornya di Graha Arttu di bilangan Kuningan Jakarta Selatan, memberikan kritikan, kebijakan itu tidak mungkin untuk seluruh industri, tetapi hanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu saja.

“Perusahaan-perusahaan itu dipilih, misalnya perusahaan A mendapatkan harga $6. Dan itu sudah pasti subsidi,” jelas Hidayat.

Selanjutnya, menurut Hidayat ada 3 faktor yang membuat rencana penurunan harga gas sampai $6 USD per MMBtu itu tak bisa terlaksana: faktor hulu, faktor midstream, dan faktor distribusi.

“Di hulu, menyewa rig saja butuh waktu lagi untuk mengebor. Ada retribusi untuk uang debu bagi masyarakat lokal, ada retribusi untuk karena pembebasan lahan yang belum beres. Setelah rig terpasang, masih juga belum bisa mengebor karena izinnya masih bermasalah, padahal ongkos sewa rig harus terus dibayar,” jelasnya.

Disamping markup di hulu yang dimasukkan ke dalam cost recovery, lanjut Hidayat, di level midstream, ada yang dinamakan trader tak bermodal, trader ini berhak mengenakan biaya-biaya hingga lebih dari $1,5 USD per MMBtu. Dari memungut margin sebesar USD 0,3 per MMBTU, biaya yang namanya Gross Heating Value (GHV) Losses sebesar USD 0,33 per MMBTU, Own Used & Boil Off Gas (BOG) sebesar USD 0,65 per MMBTU, dan Cost of Money sebesar USD 0,27 per MMBTU.

“Di hilir, ada yang namanya cost accounting, dimana keseluruhan biaya kilang, lapangan, hingga dermaga dibebankan kepada kapal yang bersandar di satu dermaga. Ini luar biasa menambah biaya jual. Rakyat juga yang dirugikan,” jelas Hidayat.

Hidayat menambahkan, demikian juga dengan jalur distribusi. Di setiap jalur pipa yang dilewati gas, setiap jarak tertentu itu diklaim dimiliki oleh perusahaan. Jadi, sesampai di end user, harga gas sudah melambung tinggi.

Menanggapi masalah rencana Luhut Binsar Pandjaitan Plt. Menteri ESDM yang akan langsung mengimpor gas dari Malaysia untuk Sumatera Utara, Hidayat mengkritisi bahwa itu semua bisa terjadi hanya jika pemerintah mensubsidi perusahaan-perusahaan tertentu.

Hidayat beralasan bahwa yang diimpor adalah impor LNG, padahal kilang LNG di wilayah terdekat hanya ada Arun, Lampung, dan Jakarta, dan LNG masih perlu regasifikasi lagi, yang membutuhkan dana lagi.

“Jadi tidak mungkin harga $6 USD itu bisa diterapkan tanpa subsidi dan hanya untuk perusahaan tertentu saja, karena harga dari subsidi ini sudah tentu sangat mahal, sedangkan pemerintah tak mau mengakuinya sebagai subsidi,” tutup Hidayat. (mus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Ekonomi

Budidaya Udang Vename Supra Intensif Harus Dikembangkan Secara Nasional

Published

on

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Program teknologi budidaya udang vename supra intensif Indonesia yang dikembangkan oleh Hasanuddin Atjo (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah) patut diapresiasi dan dikembangkan ke seluruh nelayan dan petambak di Indonesia.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR didampingi Dinas Perikanan Sulteng dan KKP serta stakeholder lainnya  meninjau lokasi tambak udang Vename supra intensif di Kecamatan Mamboro, Kota Palu, Selasa (20/2/2018).

“Budidaya udang vename  supra intensif adalah upaya untuk memaksimalkan kinerja sistem komponen akuakultur yang terdiri dari sub sistem benih, infrastruktur, kesehatan udang, teknologi, dan agribisnis, yang diterapkan secara intensif dan konsisten,” jelas Roem Kono kepada awak media usai tinjauan.

Legislator Dapil Gorontalo ini menambahkan bahwa industri perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan petambak. Efisiensi dalam usaha tambak yang menerapkan teknologi mampu memaksimalkan keuntungan dengan modal minimalis.

“Kunci sukses dalam industri perikanan adalah penyiapan sistem akuakultur intensif dan pengembangan wirausaha berorientasi teknologi. Kita ubah mindset masyarakat bahwa budidaya udang bisa dikembangkan lebih cepat dan menguntungkan,” imbuh Roem.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Hasanuddin Atjo selaku penggagas teknologi supra intensif menjelaskan produktivitas teknologi ini diprediksi mampu mencapai 15 ton/1.000 m2 per musim tanaman, atau sebanding dengan 150 ton/hektar.

“Jika dikembangkan pada areal seluas 1.000 hektar dengan asumsi 2 masa tanam/tahun, maka diharapkan dapat menghasilkan udang vename sebanyak 300.000 ton/tahun,” ujar tjo yang juga Konsultan FAO ini menambahkan prediksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), bahwa populasi dunia akan meningkat tajam, dari 7 miliar pada 2010 menjadi 9,8 miliar pada 2030. Sebagai konsekuensinya, setiap bangsa harus mampu menyediakan pangan, pekerjaan, energi, dan melestarikan lingkungan,” tutupnya. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Ekonomi

Kemenko Perekonomian Dukung Insentif Industri Terkait Vokasi

Published

on

Deputi IV Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung pemberian insentif bagi dunia industri agar bersedia membantu pendidikan dan pelatihan dalam program vokasi sekolah menengah kejuruan.

“Dunia industri kalau tidak diberi insentif, mereka juga tidak akan mau untuk masuk,” kata Deputi IV Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin, ditemui usai acara peluncuran publikasi Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) di Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Ia mengatakan inisiasi insentif tersebut sedang diformulasikan oleh Kementerian Perindustrian. Salah satu usulan yang muncul adalah adanya pengurangan basis pengenaan pajak (tax allowance) bagi industri yang bersedia terlibat.

“Formulasi insentif industri memang belum dibahas secara formal,” kata Rudy.

Program vokasi merupakan salah satu bentuk konfigurasi ekonomi berkeadilan yang diinisiasi pemerintah di bidang sumber daya manusia. Melalui vokasi, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Pendidikan dan pelatihan dalam program vokasi tersebut disesuaikan dengan sektor-sektor prioritas, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di era ekonomi digital.

“Terutama pekerja di bidang koding dan pemrograman yang memang masih kekurangan, padahal bisnisnya sudah berkembang pesat di Indonesia,” ujar Rudy.

Selain meningkatkan produktivitas tenaga kerja, program vokasi juga diharapkan mampu menurunkan persentase lulusan SMK dari total pengangguran di Indonesia yang mencapai 22 persen.

“Kurikulumnya harus diubah lebih banyak yang mata pelajaran produktif dan pemagangan,” kata Rudy, seperti dikutip Antara. (rcb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Ekonomi

Darmin Nasution : Investasi Sudah Naik, Pertumbuhan Naik, Tapi Masih Belum Cukup

Published

on

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengemukakan, sebenarnya insentif untuk menarik minat investor menanamkan investasi di Indonesia selama ini sudah ada, yaitu dalam bentuk tax holiday, tax allowance, dan perlakuan-perlakuan mengenai PPn BM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan sebagainya.

Insentif-insentif itu, menurut Menko Perekonomian, telah membuat investasi di tanah air meningkat, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hal itu masih dirasa belum cukup seperti yang diharapkan.

“Pertanyaannya kemudian yang dibahas adalah kenapa tidak banyak yang memanfaatkannya, kenapa tidak mendorong investasi cukup besar,” kata Darmin usai Rapat Terbatas tentang Insentif Untuk Investasi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/2/2018) sore.

Hal itu, jelas Menko Perekonomian, yang dalam Rapat Terbatas dicoba dianalisis.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, ada pandangan bahwa perlu dipastikan saat investor datang ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), mestinya sudah bisa mengatakan dia dapat atau tidak fasilitasnya.

“Karena kalau ditunggu dulu, waktu berjalan, nanti perizinannya menjadi terhambat malah. Perizinannya lama, tidak operasi-operasi, kemudian mulai masalah di dapat hak atau tidak kalau sudah begitu lama dan sebagainya. Jadi, itu salah satu,” jelas Darmin.

Yang kedua, lanjut Darmin, diakui kepastian dan kejelasan aturan mungkin perlu dirinci lebih lanjut. Misalnya, tax allowance ada banyak terminologi di dalamnya yang perlu dipertegas maksudnya apa. 

Kalau aset hitung-hitungan aset, aset yang mana saja yang patut atau yang harus atau yang boleh dipertimbangkan dan sebagainya. Apa tanah masuk? Apa tanah tidak masuk? Dan sebagainya.

Menko Perekonomian menjelaskan, pada rapat terbatas cukup banyak pembicaraan pembahasan-pembahasan berjalan. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending