Connect with us

Infrastruktur

WTON Garap Proyek Pembangunan Pengamanan Pantai Jakarta

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anak perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yakni PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) mulai menggarap proyek pembangunan pengamanan pantai di Jakarta tahap 2 paket 2 ruas Kalibaru- Cilincing milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktur Keuangan WTON, Entus Asnawi, mengatakan proyek dengan nilai kontrak senilai 188 miliar rupiah ini telah dimulai sejak Juli 2016 lalu dan akan selesai pada awal 2018 mendatang. “Kami pasang empat batang tiang panjang sehari, sehingga optimis akan selesai di awal 2018,” kata di Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Untuk proyek tersebut perseroan menggunakan produk spun pile yang memiliki diameter 1.200 mm dan panjang 24 meter tanpa sambungan dan sistem pengikat dengan menggunakan CT joint. “Perseroan memproduksi sebanyak 1.632 batang untuk pembangunan pengamanan pantai Jakarta tahap 2 paket 2 sepanjang 2,2 km,” tuturnya.

Entus mengatakan dalam proyek ini perseroan mengenggam saham sebesar 45-50 persen, sisanya dimiliki oleh PT Sac Nusantara. Dalam proyek ini WTON mengaplikasikan sistem pemancangan menggunakan metode inner bore, yang tidak menghasilkan getaran karena melubangi tanah dengan cara dibor sambil dimasukkan tiang spun pile dengan cara ditekan.

“Pemancangan tersebut juga menggunakan teknologi geotectile yaitu teknologi untuk menahan tanah atau lumpur hasil pengeboran oleh mesin inner bore yang dibuang ke laut agar tidak meluas dan tetap berada di area pemancangan,” tegasnya.

Adapun, beberapa proyek yang tengah digarap perseroan saat ini yakni, proyek pembangunan pabrik Wilmar Nabati di Pelintung Dumai, proyek pembangunan jembatan sungai Dumai di Riau, proyek pembangunan fasilitas pendukung Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, proyek APMS Bandara Soekarno- Hatta Terminal 3 di Jakarta, proyek PLTU Bengkayang di Kalimantan, proyek pembangunan Shangri-La hotel di Bali, proyek pembangunan cold storage di Jawa Timur, protek pembangunan PLTU di Batang Jawa Tengah.

Wika Beton sendiri saat ini telah memiliki pabrik seluas 24 hektare untuk memproduksi berbagai jenis beton yang seluruhnya digunakan untuk proyek di dalam negeri.

PT Wika Beton Tbk merupakan anak perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang berdiri pada tahun 1997. PT Wika Beton Tbk merupakan perusahaan beton pra-cetak terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas produksi sebanyak 2,5 juta ton per tahun. (mae/fkb/res)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Menteri Rini Yakini Bandara Sukabumi Dorong Aktivitas Ekonomi

Published

on

Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri BUMN Rini Soemarno meyakini pembangunan bandara di Sukabumi, Jawa Barat, dapat meningkatkan aktivitas ekonomi secara menyeluruh terutama di sisi selatan Jawa Barat.

“Dalam arti usaha-usaha bisa lebih berkembang karena orang akan lebih mudah untuk melakukan konektivitas,” kata Rini ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (10/8/2018), usai kunjungan kerja ke Kabupaten Sukabumi.

Ia menilai Jawa Barat sebelah selatan memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, konektivitas perlu ditingkatkan untuk memanfaatkan potensi tersebut.

“Dengan ada bandara, orang jadi makin sering ke Sukabumi. Ada yang bisa sering juga ke Jakarta atau ke tempat yang lain, dan itu pasti meningkatkan ekonomi,” kata Rini.

Pembangunan Bandara Sukabumi, yang lokasinya sudah ditetapkan di Kecamatan Cikembar, bakal dipercepat oleh Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Cisolok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu mengatakan pembebasan lahan Bandara Sukabumi ditargetkan selesai pada 2018 dan pembangunan diharapkan mulai awal 2019.

Anggaran pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar, sementara pembangunan fisik menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kurang lebih Rp400 miliiar.

Luas lahan yang digunakan untuk bandara tersebut sekitar 150 hektare yang berlokasi di Kecamatan Cikembar dan ditargetkan sudah bisa dioperasikan pada 2022.

Selain bandara, pemerintah juga mengupayakan reaktivasi lima jalur kereta api yang berada di selatan Jawa Barat dan akan direalisasikan pada 2018.

Lima jalur kereta yang rencananya akan direaktivasi tersebut akan menghubungkan Sukabumi, Cianjur, Padalarang, Bandung, dan Garut. (rcb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Jasa Marga Nyatakan Tak Ada Toleransi “Odol”

Published

on

PT Jasa Marga Tbk menegaskan, tidak ada toleransi terkait penegakan hukum dan perberlakuan aturan untuk angkutan berat berkelebihan muatan dan dimensi Odol di jalan tol milik BUMN.

Zonaekonomi.com. Jakarta – PT Jasa Marga Tbk menegaskan, tidak ada toleransi terkait penegakan hukum dan perberlakuan aturan untuk angkutan berat berkelebihan muatan dan dimensi (overdimension overload/Odol) di jalan tol milik BUMN itu.

“Tak ada toleransi, kami tetap tegas sesuai aturan MST (muatan sumbu terberat) 10 ton. Jika berlebih, harus tambah sumbunya,” kata Dirut PT Jasa Marga Tbk Desi Arryani saat dihubungi di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan angkutan barang sembako, air, dan semen di jalan nasional mendapatkan toleransi, yaitu masih diperbolehkan kelebihan muatan 50 persen dan tidak ditilang.

Sementara itu, angkutan lain apabila kelebihan muatan lebih dari 100 persen akan ditilang dan diturunkan barangnya.

Menurut Desi, angkutan berat yang berlebih di jalan tol saat ini sekitar 70 persen dan hal itu berdampak pada tiga hal yakni, pertama, merusak lebih cepat infrastruktur jalan tol, kedua, lajunya yang lambat membuat kemacetan di jalan tol dan ketiga, sekitar 60-70 persen merupakan penyebab kecelakaan angkutan berat.

Oleh karena itu, kini, katanya, pihaknya akan meningkatkan frekuensi penegakan hukum di jalan tol terkait ODOL itu dari tiga bulan sekali menjadi sebulan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Selain itu, tegasnya, perseroan juga akan melakukan uji coba untuk melakukan pencegahan dengan dibantu teknologi “Weigh in Motion” (WIM) di dua tempat pada tahap awal yakni di lokasi Tol Jabodetabek, di sekitar tol Jakarta-Tangerang dan tol Semarang.

“Metodenya, truk yang kedapatan kelebihan muatan akan ditindak dengan tiga opsi, selain tilang juga akan diturunkan barangnya dan atau diminta keluar dari jalan tol ke jalan arteri terdekat,” kata Desi.

Hingga Juli 2018, BUMN tol ini telah memiliki 1.527 kilometer konsesi jalan tol dengan 776,7 kilometer tol sudah beroperasi atau pangsa pasar sekitar 65 persen dan 80 persen dari total transaksi jalan tol di Indonesia saat ini.

Waktu pemberlakuan

Senada dengan Desi, sebelumnya, Pengamat Transportasi Universitas Katholik Soegijapranata Djoko Setijowarno menilai angkutan barang harus diberlakukan sama terkait pemberlakuan aturan untuk angkutan kelebihan muatan dan dimensi (overdimension overload/Odol) dan tidak ada toleransi.

“Tetap harus diberlakukan sama dengan komoditas lain. Apalagi semen itu milik BUMN, harusnya memberi contoh,” kata Djoko.

Menurut dia, toleransi bisa diberlakukan, tetapi bentuknya bukan pembedaan komoditas barang, tetapi waktu pemberlakuan larangan odol itu.

“Toleransi boleh diberikan, bukan toleransi berat, tapi toleransi waktu, ada waktu penyesuaian, misalkan enam bulan ke depan baru dilakukan tilang,” katanya.

Dia menambahkan, para pelaku usaha membutuhkan waktu untuk penyesuaian, terutama armadanya yang selama ini hanya bisa mengangkut sedikit dengan menggantinya dengan angkutan berkapasitas lebih besar.

Karena itu, lanjut Djoko, setelah enam bulan, pemberlakuan larangan odol tidak pandang komoditas lagi, jadi harus keseluruhan.

“Jadi, harus ada batas waktu toleransi, bukan toleransi untuk lebih muat,” katanya. (edy)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Wika Dapat Proyek Strategis, Renovasi Istana Presiden Niger

Published

on

Wakil Menteri Luar Negeri, AM Fachir.

Zonaekonomi.com Jakarta – PT Wijaya Karya (WIKA) menandatangani kontrak pengerjaan proyek renovasi Istana Presiden Niger dengan nilai 20 juta Euro atau sekitar Rp332 miliar.

Penandatanganan kontrak proyek renovasi Istana Presiden Niger oleh PT WIKA itu disaksikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI AM Fachir, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Kontrak tersebut ditandatangani oleh Direktur Operasional III PT WIKA, Destiawan, dan Kepala Kabinet Niger, Ouhoumoudou Mahamadou.

“Proyek ini bersejarah dan memiliki nilai strategis, mengingat inilah proyek pertama PT WIKA di kawasan Afrika Sub-Sahara,” ujar Wamenlu A.M. Fachir dalam sambutan singkat usai menyaksikan penandatanganan kontrak.

“Saya yakin setelah proyek ini, akan ada lagi proyek-proyek berikutnya, baik di bidang infrastruktur atau bidang lain yang potensial,” lanjutnya.

Proyek renovasi Istana Niger merupakan hasil konkret dari kunjungan kenegaraan Presiden Niger yang telah dilaksanakan pada Oktober 2017.

Dalam perhelatan Indonesia-Africa Forum di Bali pada 10-11 April 2018 juga telah dilakukan penandatanganan kesepakatan awal proyek renovasi tersebut.

Dalam pelaksanaan proyek itu, PT WIKA akan memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari Indonesia Eximbank, yang perwakilannya juga turut hadir menyaksikan penandatanganan.

Skema pembiayaan proyek tersebut oleh Indonesia Eximbank menunjukkan sinergi yang kuat dan positif antara badan usaha milik negara (BUMN) dan lembaga Indonesia yang juga perlu dilakukan kembali untuk proyek-proyek di negara lain di Afrika.

Pada kesempatan penandatanganan tersebut, Wamenlu RI menyampaikan agar seluruh pihak terkait terus bekerja sama dengan erat untuk mengidentifikasi proyek infrastruktur lainnya yang dapat menjadi kesepakatan bisnis konkret pada kegiatan “Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue” yang akan diselenggarakan pada 20-21 Agustus 2019. (yas)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending