Connect with us

Ekonomi

Selisih Antara Realisasi dan Target, Setoran Pajak Meleset Rp255,6 Triliun

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Penerimaan perpajakan kembali meleset dari target. Shortfall, selisih antara realisasi dan target, setoran perpajakan pada 2016 mencapai Rp255,6 triliun, lebih besar dari proyeksi pemerintah Rp219 triliun. Kondisi itu akhirnya berimbas terhadap realisasi deficit anggaran yang mencapai Rp307,7 triliun (2,46% PDB), membengkak dari asumsi APBN-P 2016 Rp296,7 triliun (2,35% PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi penerimaan pajak yang lebih rendah dibandingkan target APBN-P 2016 dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari asumsi dan belum pulihnya harga komoditas. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun 2015, kinerja penerimaan pajak pada 2016 meningkat 3,5%. ”Penerimaan pajak tumbuh selama 2016, walaupun masih lebih rendah dari outlook shortfall sebelumnya, sebesar Rp219 triliun,” ujar Sri Mulyani di Jakarta.

Dia menuturkan, penerimaan pajak hingga akhir tahun terbantu oleh keberhasilan program amnesti pajak yang hingga akhir periode dua telah mengumpulkan uang tebusan Rp107 triliun. Bila tidak memperhitungkan uang tebusan amnesti pajak itu, pertumbuhan pajak nonmigas negatif 4,9%. ”Ini karena masih lemahnya perekonomian dan harga komoditas, pemberian insentif perpajakan melalui perubahan PTKP, serta reformasi perpajakan,” ujar Menkeu.

Berdasarkan data Kemenkeu, penerimaan pajak pada 2016 mencapai Rp1.283,6 triliun, atau 83,4% target APBN-P 2016, Rp1.539,2 triliun. Realisasi penerimaan pajak itu mencakup pajak nonmigas Rp1.069 triliun, pajak penghasilan (PPh) migas Rp35,9 triliun, serta kepabeanan dan cukai Rp178,7 triliun. Secara keseluruhan, Menkeu mengatakan, APBN-P 2016 terkendali dalam batas aman.

Hal ini merupakan keberhasilan pemerintah menjaga APBN sebagai instrumen kebijakan yang sangat penting secara kredibel, efektif, dan efisien secara berkelanjutan. ”Dalam menghadapi kondisi ekonomi makro yang terjadi pada 2016, defisit APBN masih dapat dijaga pada batas aman, yaitu 2,46% terhadap PDB atau Rp307,7 triliun,” jelasnya.

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi sementara ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam APBN-P, yaitu 2,35% PDB atau Rp296,7 triliun karena kinerja belanja lebih optimal dari pendapatan. Realisasi sementara defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara yang hingga akhir 2016 telah mencapai Rp1.551,7 triliun atau 86,9% dari target dan belanja negara yang mencapai Rp1.859,4 triliun atau 89,3% target.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengatakan, untuk meningkatkan penerimaan pajak ke depan ada beberapa cara yang bisa ditempuh pemerintah. Pertama, memperluas basis pajak dengan data yang didapat melalui program amnesti pajak. ”Dari perluasan basis pajak tax amnesty ini digunakan untuk menarik pajak secara umum di tahun 2017. Datanya sudah dipegang, tinggal kepatuhannya itu coba dikejar lagi. Karena itu, infrastruktur untuk meningkatkan basis pajak baru ini perlu terus digenjot oleh pemerintah,” paparnya.

Selanjutnya, ada potensi penerimaan pajak lain yang bisa didorong, yakni ekstensifikasi cukai. Pemerintah bisa memperluas objek barang kena cukai. ”Ini yang ingin kita dorong ke pemerintah. Selama ini, Indonesia tergolong negara yang sangat sedikit menerapkan cukai,” ujar Bhima.

Industri sebagai penyumbang pajak terbesar sedang lesu. Karena itu, Bima menjelaskan, penerimaan pajak bisa terjadi shortfall cukup besar. ”Agar penerimaan 2017 lebih tinggi dari sisi pajak, pemerintah perlu mendorong sektor industri. Berikan insentif dalam 14 paket kebijakan, kita tunggu realisasinya sehingga secara otomatis kalau industrinya meningkat di atas 5% di tahun 2017 maka penerimaan dari perpajakan akan meningkat,” tuturnya.

Bhima mengatakan, defisit anggaran 2,46% PDB memang masih dalam batas aman. Namun, ada kekhawatiran pada 2017 defisit akan membengkak hingga menembus batas 3%.”Kalau terus terjadi seperti ini, penerimaan pajak terus menurun, terjadi shortfall walau dibantu dengan tax amnesty. Di sisi lain, meledaknya defisit ini pasti akan ditutup dengan utang. Tidak bagus sebenarnya ke depan,” jelasnya.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, realisasi defisit APBN-P 2016 yang berada dalam batas aman memberikan makna bahwa pemerintah telah mengelola fiskal secara hati-hati. ”Pemerintah telah mengelola penerimaan dengan baik, kemudian bisa membelanjakan dengan baik. Memang kita menyadari situasi sedang sulit,” ungkapnya. (mae/fkb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Ekonomi

Budidaya Udang Vename Supra Intensif Harus Dikembangkan Secara Nasional

Published

on

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Program teknologi budidaya udang vename supra intensif Indonesia yang dikembangkan oleh Hasanuddin Atjo (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah) patut diapresiasi dan dikembangkan ke seluruh nelayan dan petambak di Indonesia.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR didampingi Dinas Perikanan Sulteng dan KKP serta stakeholder lainnya  meninjau lokasi tambak udang Vename supra intensif di Kecamatan Mamboro, Kota Palu, Selasa (20/2/2018).

“Budidaya udang vename  supra intensif adalah upaya untuk memaksimalkan kinerja sistem komponen akuakultur yang terdiri dari sub sistem benih, infrastruktur, kesehatan udang, teknologi, dan agribisnis, yang diterapkan secara intensif dan konsisten,” jelas Roem Kono kepada awak media usai tinjauan.

Legislator Dapil Gorontalo ini menambahkan bahwa industri perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan petambak. Efisiensi dalam usaha tambak yang menerapkan teknologi mampu memaksimalkan keuntungan dengan modal minimalis.

“Kunci sukses dalam industri perikanan adalah penyiapan sistem akuakultur intensif dan pengembangan wirausaha berorientasi teknologi. Kita ubah mindset masyarakat bahwa budidaya udang bisa dikembangkan lebih cepat dan menguntungkan,” imbuh Roem.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Hasanuddin Atjo selaku penggagas teknologi supra intensif menjelaskan produktivitas teknologi ini diprediksi mampu mencapai 15 ton/1.000 m2 per musim tanaman, atau sebanding dengan 150 ton/hektar.

“Jika dikembangkan pada areal seluas 1.000 hektar dengan asumsi 2 masa tanam/tahun, maka diharapkan dapat menghasilkan udang vename sebanyak 300.000 ton/tahun,” ujar tjo yang juga Konsultan FAO ini menambahkan prediksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), bahwa populasi dunia akan meningkat tajam, dari 7 miliar pada 2010 menjadi 9,8 miliar pada 2030. Sebagai konsekuensinya, setiap bangsa harus mampu menyediakan pangan, pekerjaan, energi, dan melestarikan lingkungan,” tutupnya. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Ekonomi

Kemenko Perekonomian Dukung Insentif Industri Terkait Vokasi

Published

on

Deputi IV Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung pemberian insentif bagi dunia industri agar bersedia membantu pendidikan dan pelatihan dalam program vokasi sekolah menengah kejuruan.

“Dunia industri kalau tidak diberi insentif, mereka juga tidak akan mau untuk masuk,” kata Deputi IV Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin, ditemui usai acara peluncuran publikasi Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) di Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Ia mengatakan inisiasi insentif tersebut sedang diformulasikan oleh Kementerian Perindustrian. Salah satu usulan yang muncul adalah adanya pengurangan basis pengenaan pajak (tax allowance) bagi industri yang bersedia terlibat.

“Formulasi insentif industri memang belum dibahas secara formal,” kata Rudy.

Program vokasi merupakan salah satu bentuk konfigurasi ekonomi berkeadilan yang diinisiasi pemerintah di bidang sumber daya manusia. Melalui vokasi, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Pendidikan dan pelatihan dalam program vokasi tersebut disesuaikan dengan sektor-sektor prioritas, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di era ekonomi digital.

“Terutama pekerja di bidang koding dan pemrograman yang memang masih kekurangan, padahal bisnisnya sudah berkembang pesat di Indonesia,” ujar Rudy.

Selain meningkatkan produktivitas tenaga kerja, program vokasi juga diharapkan mampu menurunkan persentase lulusan SMK dari total pengangguran di Indonesia yang mencapai 22 persen.

“Kurikulumnya harus diubah lebih banyak yang mata pelajaran produktif dan pemagangan,” kata Rudy, seperti dikutip Antara. (rcb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Ekonomi

Darmin Nasution : Investasi Sudah Naik, Pertumbuhan Naik, Tapi Masih Belum Cukup

Published

on

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengemukakan, sebenarnya insentif untuk menarik minat investor menanamkan investasi di Indonesia selama ini sudah ada, yaitu dalam bentuk tax holiday, tax allowance, dan perlakuan-perlakuan mengenai PPn BM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan sebagainya.

Insentif-insentif itu, menurut Menko Perekonomian, telah membuat investasi di tanah air meningkat, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hal itu masih dirasa belum cukup seperti yang diharapkan.

“Pertanyaannya kemudian yang dibahas adalah kenapa tidak banyak yang memanfaatkannya, kenapa tidak mendorong investasi cukup besar,” kata Darmin usai Rapat Terbatas tentang Insentif Untuk Investasi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/2/2018) sore.

Hal itu, jelas Menko Perekonomian, yang dalam Rapat Terbatas dicoba dianalisis.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, ada pandangan bahwa perlu dipastikan saat investor datang ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), mestinya sudah bisa mengatakan dia dapat atau tidak fasilitasnya.

“Karena kalau ditunggu dulu, waktu berjalan, nanti perizinannya menjadi terhambat malah. Perizinannya lama, tidak operasi-operasi, kemudian mulai masalah di dapat hak atau tidak kalau sudah begitu lama dan sebagainya. Jadi, itu salah satu,” jelas Darmin.

Yang kedua, lanjut Darmin, diakui kepastian dan kejelasan aturan mungkin perlu dirinci lebih lanjut. Misalnya, tax allowance ada banyak terminologi di dalamnya yang perlu dipertegas maksudnya apa. 

Kalau aset hitung-hitungan aset, aset yang mana saja yang patut atau yang harus atau yang boleh dipertimbangkan dan sebagainya. Apa tanah masuk? Apa tanah tidak masuk? Dan sebagainya.

Menko Perekonomian menjelaskan, pada rapat terbatas cukup banyak pembicaraan pembahasan-pembahasan berjalan. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending