Connect with us

BUMN

Ada Hal yang Aneh, Bumigas Tidak Mampu Mencari Dana Tapi Mempersoalkan Izin Konsesi

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Eks Direktur Utama Baihaqi Hakim PT Pertamina heran jika ada investor yang mempersoalkan Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero), karena hal tersebut sama sekali tidak ada urgensinya.

“Sebenarnya tidak ada urgensinya sama sekali bagi investor untuk mempertanyakan WKP,” kata Baihaki Hakim di Jakarta, Rabu (8/3/2016).

Baihaki menjadi saksi dalam persidangan terhadap mantan Dirut Geo Dipa Samsudin Warsa yang dituding melalukan tindakan pidana oleh pihak PT Bumigas Energi. Padahal, perkara perkara itu adalah perdata yang terjadi akibat PT Bumigas tidak memenuhi kontrak yang disepakati dengan Geo Dipa.

Menurut Baihaki, aneh apabila investor beralasan gagal mencari pendanaan karena Geo Dipa tidak memiliki WKP karena best practice-nya untuk pendanaan tidak memerlukan penyerahan WKP untuk model project financing ini.

“Hal ini terbukti dengan proyek-proyek lain yang menggunakan skema project financing seperti ini dapat berjalan tanpa adanya penyerahan WKP dari Pertamina kepada pihak lain, hanya cukup dengan pemberian hak pengelolaan,” katanya.

Salah satu keberhasilan project financing PLTP Dieng dengan skema yang sama adalah pengembang PLTP Dieng sebelum diserahkan kepada Geo Dipa, yaitu Himpurna California Energy.

“Geo Dipa telah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan wilayah panas bumi Dieng-Patuha berdasarkan Joint Development Agreement antara Pertamina dan PLN,” katanya.

Menurut Baihaki, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, WKP bukan merupakan istilah yang sama dengan izin konsesi

“Izin konsesi merupakan istilah yang digunakan pada jaman Belanda, setelah masa kemerdekaan Indonesia, istilah tersebut tidak digunakan lagi,” katanya.

Terkait dengan WKP Dieng-Patuha, Baihaki menjelaskan bahwa pada dasarnya WKP tersebut adalah milik negara.

“Karenanya, negara dapat memberikannya kepada siapapun, termasuk memberikan hak kepada Geo Dipa untuk mengelola WKP tersebut,” katanya.

Dengan keterangan Baihaki ini, mestinya pihak Bumigas yang dalam berbagai kesempatan selalu mempersoalkan ijin konsensi, seharusnya sudah gugur di dalam persidangan. (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

Pemerintah Diminta Jelaskan Perubahan Struktur Pertamina

Published

on

Kantor Pertamina.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta menjelaskan soal perubahan struktur direksi PT Pertamina (Persero) yang memunculkan kesan adanya kejanggalan dalam kebijakan tersebut.

“Secara RUPS, tentu saja Kementerian BUMN yang bertanggung jawab. Panggil saja Menteri BUMN,” kata Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/2/2018). 

Fabby mengatakan banyak yang perlu dijelaskan dalam perubahan nomenklatur direksi yang diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertengahan Februari 2018 lalu. Bukan hanya soal penghapusan posisi Direktur Gas. Namun, juga adanya dua jabatan baru yaitu Direktur Pemasaran Retail serta Direktur Logistik, Supply Chain, Infrastruktur.

Keanehan pertama, menurut dia, soal waktu. Saat ini Pertamina sedang dalam proses holding BUMN Migas. Pada RUPS sebelumnya menegaskan rencana holding, namun pada RUPS berikutnya justru terjadi perombakan direksi.

“Serius tidak dengan holdingisasi tersebut? Kalau Pemerintah serius, seharusnya perubahan struktur bisa dilakukan setelah holding selesai. Itu lebih tepat. Kalau sekarang, apa urgensinya,” lanjut Fabby.

Selain persoalan waktu, Fabby juga menyoroti perombakan membuat struktur direksi menjadi lebih gemuk. Namun sayangnya penambahan dua direktur baru itu justru tidak sesuai dengan bisnis migas Pertamina. 

“Kalau bank memang ada pemisahan pelanggan retail dan korporat. Tetapi Pertamina itu kan bisnisnya dari hulu ke hilir, yang harusnya terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata dia.

Fabby tidak menutup kemungkinan struktur baru itu bisa mengacaukan sistem internal Pertamina yang selama ini sudah berjalan baik. Struktur yang baru, membuat Pertamina tidak terintegrasi dari hulu ke hilir dan biaya juga semakin besar, katanya. 

Sementara Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Berry Nahdian Furqon menilai penghapusan posisi direktur gas, bisa memunculkan gejolak pada industri serta ketidakpastian mengenai harga dan pasokan gas. 

Imbasnya, industri bisa mengalihkan penggunaan gas kepada bahan bakar lain yang mereka anggap lebih ekonomis, seperti solar atau batubara.

Dengan alasan menekan biaya produksi, seperti dikutip Antara, industri bisa saja kembali pada bahan bakar fosil tersebut. Padahal seperti diketahui, solar dan batubara menghasilkan emisi tinggi yang berdampak pada pemanasan global. Ini tentu berbeda dengan gas, yang jauh lebih bersih. (sal)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Menteri Rini Angkat Staf Khusus Tangani Investasi-Ekonomi Kerakyatan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri BUMN Rini M Soemarno mengangkat Judith Jubiliana Navarro Dipodiputro dan Parman Nataatmadja sebagai staf khusus yang bertugas memantau dan mengevaluasi kebijakan inisiatif strategis BUMN bidang investasi dan ekonomi kerakyatan.

Siaran pers Kementerian BUMN, di Jakarta, Rabu, mengatakan, Judith sebagai Staf Khusus II diangkat sejak Kamis (8/2/2018), sedangkan Parman sebagai Staf Khusus V ditetapkan mulai Jumat (9/2/2018).

“Judith bertugas memantau dan mengevaluasi kebijakan inisiatif strategis BUMN, sinkronisasinya dengan program prioritas pembangunan nasional serta pelaksanaannya. Selain memantau dan mengevaluasi kebijakan pembiayaan dan pelaksanaan belanja modal (capex) BUMN,” ujar Rini.

Sedangkan Parman bertugas secara khusus menangani pemantauan, evaluasi serta pelaksanaan kebijakan kontribusi BUMN untuk mendukung ekonomi kerakyatan.

Kedua Staf Khusus ini melengkapi Staf Khusus sebelumnya, yaitu Sahala Lumban Gaol dan Wianda Pusponegoro sebagai Staf Khusus. Wianda diangkat sebagai Staf Khusus III pada 17 November 2017.

Profil

Judith Jubiliana Navarro Dipodiputro memulai karir di bidang media dan jurnalistik pada tahun 1983-1995, dia juga pernah menjadi Pimpinan Redaksi di Daily Executive Economic Digest selama 3 tahun.

Tahun 1987, Judith bergabung dengan Standard Chartered Bank.

Selanjutnya, memulai karirnya di Total E&P Indonesie tahun 2007. Dia juga aktif dalam berbagai aktivitas sosial pemberdayaan masyarakat di berbagai yayasan pendidikan, kesehatan dan olahraga, lingkungan hidup dan kebudayaan, pemberdayaan ekonomi, dan kebutuhan khusus.

Wanita kelahiran Ceko ini memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan.

Dia pernah tergabung dalam Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Portugal (PPIP) selama 8 tahun dari tahun 1991, Staf Khusus Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tahun (1992-1994), Staf Khusus Menteri Negara Lingkungan Hidup di tahun (1993-1996).

Selanjutnya, sebagai Staf Ahli Pemkab Kutai Kartanegara (2001-2007), dan terakhir aktif sebagai Koordinator Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua (Pokja Papua) semenjak tahun 2014.

Pokja Papua merupakan organisasi yang mendorong penyelesaian masalah pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur di Papua.

Sedangkan, Parman Nataatmadja merupakan mantan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) selama dua periode dari tahun 2008-2018.

Parman menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985, selanjutnya menyelesaikan pendidikan International Executive Program di State University of New York, Buffalo, USA pada tahun 1986.

Ia dari kampus yang sama menyelesaikan gelar Master of Business Administration (MBA) pada tahun 1988.

Pria yang pernah mendapatkan anugerah tokoh BUMN di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan dari Menteri BUMN ini, memiliki pengalaman yang panjang dalam dunia keuangan, dimulai sejak Direktur PT Danareksa Finance (1993), dan Managing Director PT Niaga Leasing (1996).

Selanjutnya, menjabat President Director PT Niaga Internasional Factors (1996), dan Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (2005).

Seperti dikutip Antara, Parman Nataatmadja juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). (roy)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

BUMN Panas Bumi Geo Dipa Salurkan Hewan Kurban di Berbagai Kota

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Sebagai wujud syukur, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha10 Dzulhijjah 1438 H, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) memberikan bantuan sejumlah hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat di berbagai tempat.

“Di Jakarta menyerahkan bantuan sebanyak 3 ekor sapi, di Unit Patuha (Bandung) 12 ekor kambing, dan di Unit Dieng (Wonosobo), dan 13 ekor kambing,” kata Corporate Secretary Geo Dipa Endang Iswandini, di Jakarta, Sabtu (2/9/2017).

Endang menjelaskan, bantuan kurban ini merupakan bentuk rasa syukur kami atas karunia Allah karena Geo Dipa dapat memulai lagi pembangunan proyek – proyek yang direncanakan.

“Selain itu, kurban juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar dalam rangka Hari Raya Idul Adha,” kata Endang.

Endand merici, di Jakarta Geo Dipa menggandeng Baznas dan Panitia Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) PT PLN (Persero) untuk menyalurkan kurban kepada masyarakat yang berhak.

Penyerahan 2 ekor sapi hewan kurban kepada Baznas disalurkan melalui Yayasan Baitul Ula, Cirendeu, Tangerang Selatan pada Jumat (1/8/2017) yang langsung diserahkan oleh Dirut Geo Dipa Riki Ibrahim.

Sedangkan melalui PHBI PT PLN diserahkan 1 ekor sapi pada Sabtu (2/9/2017) langsung di kantor PT PLN (Persero), Kebayoran Baru, oleh Direktur Keuangan M Iqbal Nur.

Sedangkan Unit Patuha menyumbang 12 ekor kambing yang diserahkan kepada masyarakat desa di sekitar Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) yaitu Desa Sugihmukti, Desa Alamendah, dan Desa Panundaan.

PLTP Unit Dieng juga memberikan 13 ekor kambing untuk diserahkan ke Desa Sikunang, Desa Dieng Wetan, Desa Dieng Kulon, Desa Karang Tengah, Desa Kepakisan, Desa Pranten, dan Bitingan yang berada pada Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo dan Batang.

Endang menambahkan, bantuan kurban ini juga sebagai bentuk apresiasi terhadap warga masayarakat di sekitar lapangan panas bumi yang selama ini telah menjalin komunikasi dan koordinasi tang baik antara Geo Dipa dan warga. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending