Connect with us

BUMN

Gawat, Dugaan Adanya Kriminalisasi Terhadap BUMN Geo Dipa Semakin Ketahuan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Persidangan yang menjerat mantan Dirut BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) semakin membuktikan terjadinya kriminalisasi terhadap perusahaan milik negara itu. Hingga persidangan ke delapan, tidak ada satu pun saksi yang dapat membuktikan uraian Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan.

“Bahkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum justru membuktikan hal yang sebaliknya bahwa tidak pernah terjadi tindak pidana penipuan sebagaimana didalilkan secara keliru oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan,” kata Lia Azilia SH di Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Lia Azilia, S.H., bersama-sama dengan Heru Mardijarto, S.H., MBA. dan Rudy Andreas Halomoan Sitorus, S.H., dari Kantor Hukum Makarim & Taira S. adalah tim kuasa hukum dari Samsudin Warsa dan BUMN Geo Dipa.

Lia menjelas, sejak awal pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sampai saat ini sudah jelas terbukti bahwa tidak satu pun elemen dugaan tindak pidana penipuan terpenuhi.

“Kasus ini terbukti murni adalah kasus perdata karena permasalahan yang terjadi terkait dengan hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan perjanjian, dan justeru yang dirugikan adalah Geo Dipa,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menduga ada upaya kriminalisasi dalam proses persidangan ini. Bahkan, persidangan yang berlarut-larut ini semakin membuktikan terjadinya kriminalisasi, karena hingga proses persidangan yang ke delapan pun tidak ada saksi yang bisa memberikan fakta-fakta yang memberatkan Samsudin Warsa.

Pada persidangan hari Rabu (8/3/2017) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Penuntut Umum, telah dihadirkan Soendarto Pietono (mantan Komisaris Bumigas), Baihaki Hakim (mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Ariffi Nawawi (mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Berikut di bawah ini ringkasan dari keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut:

1. Saksi Soendarto Pietono

Di dalam persidangan, terungkap fakta bahwa terdapat kesamaan yang identik antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dengan BAP Saksi Hariono Moeliawan.

Bahkan, di dalam BAP, Saksi menyatakan bahwa ia merupakan Presiden Direktur Bumigas (yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Hariono Moeliawan). Oleh karenanya, patut dipertanyakan keotentikan dari keterangan Saksi di BAP.

Namun demikian, pada saat persidangan berlangsung, Penuntut Umum menyatakan bahwa Saksi dalam kondisi sakit (stroke) sehingga tidak dapat berbicara secara jelas dan mengingat hal-hal secara rinci.

Penuntut Umum menjelaskan Saksi telah menyerahkan surat-surat dokter yang menerangkan kondisi Saksi tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim meminta kebijaksanaan Penuntut Umum agar mengusulkan kepada Saksi untuk mengundurkan diri sebagai saksi di dalam perkara ini.

Atas persetujuan semua pihak di dalam persidangan, Saksi mengudurkan diri dan tidak didengar keterangannya di dalam perkara ini.

2. Saksi Baihaki Hakim

Saksi pada pokoknya menjelaskan bahwa Geo Dipa secara khusus dibentuk oleh PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”) & PT PLN (Persero) (“PLN”) untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng-Patuha atas perintah Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2001.

Saksi juga menjelaskan bahwa Geo Dipa telah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan wilayah panas bumi Dieng-Patuha berdasarkan Joint Development Agreement antara Pertamina dan PLN.

Menurut saksi, tidak ada urgensinya investor meminta penyerahan Wilayah Kuasa Pengusahaan (“WKP”) dari Pertamina kepada Geo Dipa untuk pengembangan PLTP Dieng – Patuha karena berdasarkan ketentuan saat itu WKP semua Pengusahaan Panas Bumi di pegang oleh Pertamina dan tidak dapat diserahkan kepada pihak lain, termasuk kepada Geo Dipa. WKP diserahkan pemerintah hanya kepada Pertamina.

Pada saat itu, Geo Dipa sudah diberikan hak pengelolaan terhadap aset pemerintah di wilayah panas bumi Dieng-Patuha.

Dengan konsep investor project financing untuk pembangunan proyek Dieng Patuha, saksi menilai aneh apabila investor beralasan gagal mencari pendanaan karena Geo Dipa tidak memiliki WKP karena best practice-nya untuk pendanaan tidak memerlukan penyerahan WKP untuk model project financing ini.

Hal ini terbukti dengan proyek-proyek lain yang menggunakan skema project financing seperti ini dapat berjalan tanpa adanya penyerahan WKP dari Pertamina kepada pihak lain, hanya cukup dengan pemberian hak pengelolaan. Salah satu keberhasilan project financing PLTP Dieng dengan skema yang sama adalah pengembang PLTP Dieng sebelum diserahkan kepada Geo Dipa, yaitu Himpurna California Energy.

3. Saksi Ariffi Nawawi

Sebagaimana Saksi Baihaki Hakim, Saksi menjelaskan bahwa Geo Dipa dibentuk secara khusus untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng-Patuha.

Namun demikian, Saksi tidak memiliki pengetahuan secara rinci mengenai hak maupun kewajiban Geo Dipa dalam pengelolaan wilayah panas bumi Dieng-Patuha.

Saksi hanya mengetahui bahwa Pertamina merupakan pemegang saham Geo Dipa yang merupakan salah satu dari banyak anak perusahaan milik Pertamina. (taw)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

Menteri BUMN : Pajak Membedakan Avtur Indonesia dengan Singapura

Published

on

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan yang membedakan harga avtur Indonesia dengan Singapura adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penggunaan bahan bakar untuk pesawat terbang itu.

“Kita enggak terlalu berbeda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya pajak, di kita kena PPN, di mereka enggak kena,” kata Rini saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Ia menyebutkan, pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar melakukan kajian terhadap pengenaan PPN atas penggunaan avtur.

“Kami sudah lihat ‘cost structure’, saya sudah mendetailkan lagi, karena sekarang juga sudah ada surat dari Kementerian ESDM mengenai formula BBM,” katanya.

Ia menyebutkan formula base cost dari avtur saat ini sudah disamakan dengan Singapura dan negara-negara lain.

“Nah ini saya sekarang lihat di semua titik kita, base structure udah seperti yang mengikuti formula ESDM atau bagaimana sehingga kalau itu kita bisa turun, akan turun sampai berapa persen,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Rini juga menjelaskan bahwa investasi infrastruktur terkait BBM di Angkasa Pura I dan Angkasa Puta II, semua dilakukan oleh PT Pertamina.

“Infrastruktur di dalam, infrastruktur penyimpanan, itu semua investasinya oleh Pertamina,” tegasnya.

Ketika ditanya lagi langkah apa yang perlu dilakukan sehingga tarif penerbangan di Indonesia bisa bersaing dan sehat, Rini mengatakan harus dilihat hitungan struktur biayanya seperti apa.

“Kita enggak terlalu beda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya di pajak. Di kita kena PPN, di mereka enggak kena,” kata Menteri BUMN. (gus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Pemerintah Kebut Pembentukan BUMN Tekfin Kode QR

Published

on

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara berharap BUMN finansial berbasis teknologi (tekfin/fintech) yang menggunakan sistem pemindaian kode respon cepat atau “QR Code” dapat segera beroperasi untuk mendorong efisiensi dan efektivitas jasa sistem pembayaran.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (21/1/2019), mengemukakan pembentukan entitas baru itu masih dalam pembahasan.

Dia berharap pada Februari 2019, sudah terdapat kemajuan yang signifikan dari proses pendirian BUMN tekfin tersebut. “Sekarang belum final, masih semi final,” ujar Gatot.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng di tempat yang sama, mengaku belum menerima pengajuan izin dari perusahaan BUMN untuk pembentukkan perusahaan tekfin Kode QR.

Sugeng mendukung rencana pendirian BUMN tekfin Kode QR tersebut asalkan bisa menyesuaikan dengan peraturan standarisasi sistem pembayaran “QR Code” yang akan diluncurkan Bank Sentral dalam waktu dekat.

“Itu tidak masalah, asal nanti standarnya harus disesuaikan dengan standar kita,” kata dia.

Bank Sentral, kata Sugeng, masih berusaha menyelesaikan peraturan standardisasi QR Code tersebut.

Wacana pembentukan BUMN tekfin Kode QR ini pertama kali dilontarkan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Kartika Wirjoatmodjo.

Tiko, sapaan akrab Kartika, menyebut enam perusahaan pelat merah akan berkonsolidasi membentuk BUMN QR Code. Keenam perusahaan itu, yakni bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Tabungan negara Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk serta PT Telkom Indonesia Persero Tbk dan PT Pertamina Persero.

Tiko mengatakan BUMN Kode QR sistem pembayaran itu sudah disepakati. Rencananya BUMN QR Code tersebut akan diluncurkan pada kuartal I-2019. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Menteri BUMN Dorong Yodya Karya Tingkatkan Kinerja Perusahaan

Published

on

Peresmian gedung Yodya Tower milik PT Yodya Karya di Jakarta.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M. Soemarno mendorong PT Yodya Karya (Persero) untuk terus meningkatkan kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan.

“Saya mendorong agar Yodya Karya terus mengoptimalkan perannya di bidang pengawasan proyek-proyek dan desain untuk bisa mendorong pertumbuhan kinerja keuangan perseroan,” ujar Menteri Rini dalam keterangan tertulis saat meresmikan Gedung PT Yodya Karya di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Menteri BUMN mengatakan bahwa saat ini kinerja keuangan perseroan terus tumbuh, yang tentunya ini sebuah pencapaian yang terus didorong.

“Apresiasi saya kepada manajemen perseroan, semoga terus tumbuh,” katanya.

Menurut Menteri Rini, pertumbuhan kinerja perusahaan juga tidak terlepas dari sinergi antar BUMN. Sinergi terutama mendorong peran BUMN besar dalam membantu BUMN kecil.

Gedung ini merupakan sebuah karya yang membanggakan dan juga hasil sinergi antar BUMN. Terima kasih kepada BUMN-BUMN yang usah bersinergi, yaitu Bank Tabungan Negara yang mendukung pendanaan dan PT Wijaya Karya sebagai kontraktor pembangunan,” tuturnya saat menghadiri acara peresmian gedung milik PT Yodya Karya bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Yodya Karya (Persero), Thomas Pangaribuan mengatakan bahwa saat ini total aset perseroan tercatat sebesar Rp 565 miliar atau mengalami peningkatan lima kali dalam kurun waktu lima tahun. Sementara laba perseroan tercatat sebesar Rp 50 miliar atau meningkat dari sebelumnya Rp 37 miliar di 2017.

“Terima kasih kepada Menteri BUMN yang terus mendorong kami untuk mengoptimalkan aset-aset yang tidak produktif sehingga kami bisa membangun Gedung PT Yodya Karya. Terima kasih juga kepada BTN yang sudah mendukung pendanaan bagi kami serta Waskita Karya sebagai kontraktor yang membangun gedung ini,” ungkap Thomas.

Menurutnya, dengan berdirinya gedung Yodya Tower ini merupakan catatan atas karya nyata Yodya Karya dalam perjalanan panjang berkiprah di dunia konstruksi, terdapat pembelajaran yang sangat berguna bagi generasi penerus PT Yodya Karya (Persero) khususnya untuk para milenial di dunia jasa konsultan nasional. (aji)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending