Connect with us

BUMN

Gawat, Dugaan Adanya Kriminalisasi Terhadap BUMN Geo Dipa Semakin Ketahuan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Persidangan yang menjerat mantan Dirut BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) semakin membuktikan terjadinya kriminalisasi terhadap perusahaan milik negara itu. Hingga persidangan ke delapan, tidak ada satu pun saksi yang dapat membuktikan uraian Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan.

“Bahkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum justru membuktikan hal yang sebaliknya bahwa tidak pernah terjadi tindak pidana penipuan sebagaimana didalilkan secara keliru oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan,” kata Lia Azilia SH di Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Lia Azilia, S.H., bersama-sama dengan Heru Mardijarto, S.H., MBA. dan Rudy Andreas Halomoan Sitorus, S.H., dari Kantor Hukum Makarim & Taira S. adalah tim kuasa hukum dari Samsudin Warsa dan BUMN Geo Dipa.

Lia menjelas, sejak awal pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sampai saat ini sudah jelas terbukti bahwa tidak satu pun elemen dugaan tindak pidana penipuan terpenuhi.

“Kasus ini terbukti murni adalah kasus perdata karena permasalahan yang terjadi terkait dengan hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan perjanjian, dan justeru yang dirugikan adalah Geo Dipa,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menduga ada upaya kriminalisasi dalam proses persidangan ini. Bahkan, persidangan yang berlarut-larut ini semakin membuktikan terjadinya kriminalisasi, karena hingga proses persidangan yang ke delapan pun tidak ada saksi yang bisa memberikan fakta-fakta yang memberatkan Samsudin Warsa.

Pada persidangan hari Rabu (8/3/2017) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Penuntut Umum, telah dihadirkan Soendarto Pietono (mantan Komisaris Bumigas), Baihaki Hakim (mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Ariffi Nawawi (mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Berikut di bawah ini ringkasan dari keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut:

1. Saksi Soendarto Pietono

Di dalam persidangan, terungkap fakta bahwa terdapat kesamaan yang identik antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dengan BAP Saksi Hariono Moeliawan.

Bahkan, di dalam BAP, Saksi menyatakan bahwa ia merupakan Presiden Direktur Bumigas (yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Hariono Moeliawan). Oleh karenanya, patut dipertanyakan keotentikan dari keterangan Saksi di BAP.

Namun demikian, pada saat persidangan berlangsung, Penuntut Umum menyatakan bahwa Saksi dalam kondisi sakit (stroke) sehingga tidak dapat berbicara secara jelas dan mengingat hal-hal secara rinci.

Penuntut Umum menjelaskan Saksi telah menyerahkan surat-surat dokter yang menerangkan kondisi Saksi tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim meminta kebijaksanaan Penuntut Umum agar mengusulkan kepada Saksi untuk mengundurkan diri sebagai saksi di dalam perkara ini.

Atas persetujuan semua pihak di dalam persidangan, Saksi mengudurkan diri dan tidak didengar keterangannya di dalam perkara ini.

2. Saksi Baihaki Hakim

Saksi pada pokoknya menjelaskan bahwa Geo Dipa secara khusus dibentuk oleh PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”) & PT PLN (Persero) (“PLN”) untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng-Patuha atas perintah Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2001.

Saksi juga menjelaskan bahwa Geo Dipa telah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan wilayah panas bumi Dieng-Patuha berdasarkan Joint Development Agreement antara Pertamina dan PLN.

Menurut saksi, tidak ada urgensinya investor meminta penyerahan Wilayah Kuasa Pengusahaan (“WKP”) dari Pertamina kepada Geo Dipa untuk pengembangan PLTP Dieng – Patuha karena berdasarkan ketentuan saat itu WKP semua Pengusahaan Panas Bumi di pegang oleh Pertamina dan tidak dapat diserahkan kepada pihak lain, termasuk kepada Geo Dipa. WKP diserahkan pemerintah hanya kepada Pertamina.

Pada saat itu, Geo Dipa sudah diberikan hak pengelolaan terhadap aset pemerintah di wilayah panas bumi Dieng-Patuha.

Dengan konsep investor project financing untuk pembangunan proyek Dieng Patuha, saksi menilai aneh apabila investor beralasan gagal mencari pendanaan karena Geo Dipa tidak memiliki WKP karena best practice-nya untuk pendanaan tidak memerlukan penyerahan WKP untuk model project financing ini.

Hal ini terbukti dengan proyek-proyek lain yang menggunakan skema project financing seperti ini dapat berjalan tanpa adanya penyerahan WKP dari Pertamina kepada pihak lain, hanya cukup dengan pemberian hak pengelolaan. Salah satu keberhasilan project financing PLTP Dieng dengan skema yang sama adalah pengembang PLTP Dieng sebelum diserahkan kepada Geo Dipa, yaitu Himpurna California Energy.

3. Saksi Ariffi Nawawi

Sebagaimana Saksi Baihaki Hakim, Saksi menjelaskan bahwa Geo Dipa dibentuk secara khusus untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng-Patuha.

Namun demikian, Saksi tidak memiliki pengetahuan secara rinci mengenai hak maupun kewajiban Geo Dipa dalam pengelolaan wilayah panas bumi Dieng-Patuha.

Saksi hanya mengetahui bahwa Pertamina merupakan pemegang saham Geo Dipa yang merupakan salah satu dari banyak anak perusahaan milik Pertamina. (taw)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

Dua BUMN Salurkan Donasi kepada 500 Anak Yatim

Published

on

Dua BUMN yakni PT Jasa Marga dan PT Pupuk Indonesia menyalurkan donasi kepada 500 anak yatim dalam rangka menyambut perayaan Natal 2018.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Dua BUMN yakni PT Jasa Marga dan PT Pupuk Indonesia menyalurkan donasi kepada 500 anak yatim dalam rangka menyambut perayaan Natal 2018.

“Melalui Natal Bersama BUMN ini, diharapkan dapat membangun semangat kebersamaan dan kekompakan untuk menjaga persatuan bangsa,” kata Direktur Produksi PT Pupuk Kalimantan Timur Bagya Sugihartana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (16/12/2018).

Kegiatan penyaluran donasi yang merupakan rangkaian acara BUMN Hadir untuk Negeri (BHUN) 2018 itu diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan melibatkan 500 anak yatim dari Panti Asuhan Tamariska, Bina Kasih, Marturia, Yamusa, Abdiel, JP Ministry, Kasih Bapa.

Direktur Keuangan PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda Netty Renova mengatakan bahwa Program BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2018 di Kalimantan Timur telah dilaksanakan sejak bulan Agustus 2018.

“Kami sebagai BUMN merupakan bagian dari agen pembangunan yang berkiprah untuk meningkatkan kualitas bangsa melalui bidang industri kami masing-masing,” ujar Netty.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Keuangan PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda Netty Renova, Direktur Produksi PT Pupuk Kalimantan Timur Bagya Suhartana, dan Pgs Kepala Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan yang mewakili Walikota Balikpapan MD Yusri melakukan pembagian sepeda kepada anak-anak panti asuhan.

Jasa Marga sebagai koordinator utama dan Pupuk Indonesia sebagai wakil koordinator dalam penyelenggaraan BHUN 2018 di Provinsi Kalimantan Timur juga berkoodinasi dengan Dinas Sosial setempat dalam melakukan survei calon penerima donasi.

Terlaksana sejak tahun 2015, Program BHUN merupakan upaya mewujudkan peran nyata BUMN sehingga manfaat BUMN bagi masyarakat benar-benar dapat hadir di tengah masyarakat. (aji)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

PT Geo Dipa Energi (Persero) Kerjasama dengan Kejaksaan RI, untuk Hadapi Permasalahan Hukum

Published

on

PT Geo Dipa Energi menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum yang potensial dihadapi di masa depan maupun yang sedang berjalan.

Zonaekonomi.com, Jakarta – BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum yang potensial dihadapi di masa depan maupun yang sedang berjalan, pada saat ini.

Kerjasama antar instansi tersebut dilakukan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktur Utama Geo Dipa Riki Ibrahim, dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kejaksaan RI Loeke Larasati A, di Yogyakarta, Senin (10/12/2018).

Dengan kerjasama tersebut, maka Bidang Datun akan memberikan pertimbangan hukum kepada Geo Dipa berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit).

Jamdatun Kejaksaan RI Loeke Larasati dalam sambutannya menjelaskan bahwa Bidang Datun Kejaksaan RI dapat memberikan kajian aspek hukum kepada pemerintah, negara, BUMN dan anak perusahaannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

“Bidang Datun memiliki peranan yang besar mengingat tupoksi dan kewenangan yang dimiliki oleh bidang ini merupakan bagian dari tindakan preventif untuk mencegah terjadi penyimpangan hukum,” katanya.

Sementara itu Dirut Geo Dipa Riki Ibrahim menjelaskan bahwa BUMN yang dipimpinnya sering kali mengalami masalah dan hambatan hukum, sehingga bisa menghambat program penyediaan listrik nasional, dan kedaulatan ketahanan energi nasional.

“Sinergi antara Geo Dipa dengan Jamdatun Kejakgung RI sebagai kuasa hukum Geo Dipa diharapkan mampu memberikan pendampingan hukum untuk penyelesaian hukum bidang perdata dan tata usaha negara demi menyelamatkan kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah.” kata Riki.

Riki juga menjelaskan, sebagai BUMN instansinya harus berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya.

“Kehadiran Bidang Datun Kejaksaan RI yang dapat memberikan kontribusi nyata dari sisi hukum sehingga pelaksanaan kegiatan usaha Geo Dipa tetap on the right track untuk memenuhi prinsip-prinsip GCG,” tambah Riki.

Pada saat ini, Geo Dipa memiliki proyek pengembangan PLTP Small Scale 10 MW, Binary 10 MW, dan Pengembangan Area Candradimuka 40 MW

Selain itu Pengembangan lapangan Arjuno Welirang yang memiliki potensi 180 MW, serta lapangan Candi Umbul Telomoyo dengan potensi 90 MW. Juga penugasan dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan energi terbarukan panas bumi. (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Prabowo-Sandi Ingin BUMN untuk Rakyat

Published

on

Diskusi Rabu Biru bertajuk "Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional" di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2014-2016, Sudirman Said prihatin dengan kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini yang sebagian dililit hutang, sementara hasil dari BUMN itu sendiri tidak dinikmati rakyat Indonesia.

Melihat kondisi BUMN yang kian memprihatinkan, Sudirman menegaskan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Sandiaga memiliki tekad ingin membangun perusahaan milik negara tersebut dengan baik dan membenahinya dari semua aspek.

BACA JUGA : Cawapres Sandiaga : BUMN Harus Dikelola dengan Baik

“Prabowo-Sandi ingin BUMN untuk seluruh rakyat Indonesia: Prabowo-Sandi ingin semua BUMN boleh menjadi penggerak (engine), tetapi kalau implementasi harus untuk semua,” kata Sudirman dalam diskusi Rabu Biru bertajuk “Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional” di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Menurut dia, tata kelola BUMN yang buruk juga tidak lepas dari peran pemerintah yang ikut andil di dalamnya.

“Sekarang ini utang sudah 67 persen dari aset. Sebetulnya kalau BUMN diurus dengan baik, sumber talenta terbaik, ya, dari BUMN,” kata Sudirman.

Sementara itu, di tempat yang sama Sekretaris Meneg BUMN periode 2004-2012, Said Didu mengatakan, apabila pemerintah mengintervensi pengelolaan BUMN maka dampaknya BUMN seperti dimiliki penguasa.

“Posisi BUMN badan usaha milik negara, bukan milik penguasa. Jadi, itu harus di-clear-kan,” kata Said Didu. Jadi, jangan ada penguasa yang menggunakan BUMN karena bukan milik dia, tapi milik negara ini, katanya. (sus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending