Connect with us

BUMN

Gawat, Dugaan Adanya Kriminalisasi Terhadap BUMN Geo Dipa Semakin Ketahuan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Persidangan yang menjerat mantan Dirut BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) semakin membuktikan terjadinya kriminalisasi terhadap perusahaan milik negara itu. Hingga persidangan ke delapan, tidak ada satu pun saksi yang dapat membuktikan uraian Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan.

“Bahkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum justru membuktikan hal yang sebaliknya bahwa tidak pernah terjadi tindak pidana penipuan sebagaimana didalilkan secara keliru oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan,” kata Lia Azilia SH di Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Lia Azilia, S.H., bersama-sama dengan Heru Mardijarto, S.H., MBA. dan Rudy Andreas Halomoan Sitorus, S.H., dari Kantor Hukum Makarim & Taira S. adalah tim kuasa hukum dari Samsudin Warsa dan BUMN Geo Dipa.

Lia menjelas, sejak awal pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sampai saat ini sudah jelas terbukti bahwa tidak satu pun elemen dugaan tindak pidana penipuan terpenuhi.

“Kasus ini terbukti murni adalah kasus perdata karena permasalahan yang terjadi terkait dengan hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan perjanjian, dan justeru yang dirugikan adalah Geo Dipa,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menduga ada upaya kriminalisasi dalam proses persidangan ini. Bahkan, persidangan yang berlarut-larut ini semakin membuktikan terjadinya kriminalisasi, karena hingga proses persidangan yang ke delapan pun tidak ada saksi yang bisa memberikan fakta-fakta yang memberatkan Samsudin Warsa.

Pada persidangan hari Rabu (8/3/2017) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Penuntut Umum, telah dihadirkan Soendarto Pietono (mantan Komisaris Bumigas), Baihaki Hakim (mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Ariffi Nawawi (mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Berikut di bawah ini ringkasan dari keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut:

1. Saksi Soendarto Pietono

Di dalam persidangan, terungkap fakta bahwa terdapat kesamaan yang identik antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dengan BAP Saksi Hariono Moeliawan.

Bahkan, di dalam BAP, Saksi menyatakan bahwa ia merupakan Presiden Direktur Bumigas (yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Hariono Moeliawan). Oleh karenanya, patut dipertanyakan keotentikan dari keterangan Saksi di BAP.

Namun demikian, pada saat persidangan berlangsung, Penuntut Umum menyatakan bahwa Saksi dalam kondisi sakit (stroke) sehingga tidak dapat berbicara secara jelas dan mengingat hal-hal secara rinci.

Penuntut Umum menjelaskan Saksi telah menyerahkan surat-surat dokter yang menerangkan kondisi Saksi tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim meminta kebijaksanaan Penuntut Umum agar mengusulkan kepada Saksi untuk mengundurkan diri sebagai saksi di dalam perkara ini.

Atas persetujuan semua pihak di dalam persidangan, Saksi mengudurkan diri dan tidak didengar keterangannya di dalam perkara ini.

2. Saksi Baihaki Hakim

Saksi pada pokoknya menjelaskan bahwa Geo Dipa secara khusus dibentuk oleh PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”) & PT PLN (Persero) (“PLN”) untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng-Patuha atas perintah Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2001.

Saksi juga menjelaskan bahwa Geo Dipa telah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan wilayah panas bumi Dieng-Patuha berdasarkan Joint Development Agreement antara Pertamina dan PLN.

Menurut saksi, tidak ada urgensinya investor meminta penyerahan Wilayah Kuasa Pengusahaan (“WKP”) dari Pertamina kepada Geo Dipa untuk pengembangan PLTP Dieng – Patuha karena berdasarkan ketentuan saat itu WKP semua Pengusahaan Panas Bumi di pegang oleh Pertamina dan tidak dapat diserahkan kepada pihak lain, termasuk kepada Geo Dipa. WKP diserahkan pemerintah hanya kepada Pertamina.

Pada saat itu, Geo Dipa sudah diberikan hak pengelolaan terhadap aset pemerintah di wilayah panas bumi Dieng-Patuha.

Dengan konsep investor project financing untuk pembangunan proyek Dieng Patuha, saksi menilai aneh apabila investor beralasan gagal mencari pendanaan karena Geo Dipa tidak memiliki WKP karena best practice-nya untuk pendanaan tidak memerlukan penyerahan WKP untuk model project financing ini.

Hal ini terbukti dengan proyek-proyek lain yang menggunakan skema project financing seperti ini dapat berjalan tanpa adanya penyerahan WKP dari Pertamina kepada pihak lain, hanya cukup dengan pemberian hak pengelolaan. Salah satu keberhasilan project financing PLTP Dieng dengan skema yang sama adalah pengembang PLTP Dieng sebelum diserahkan kepada Geo Dipa, yaitu Himpurna California Energy.

3. Saksi Ariffi Nawawi

Sebagaimana Saksi Baihaki Hakim, Saksi menjelaskan bahwa Geo Dipa dibentuk secara khusus untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng-Patuha.

Namun demikian, Saksi tidak memiliki pengetahuan secara rinci mengenai hak maupun kewajiban Geo Dipa dalam pengelolaan wilayah panas bumi Dieng-Patuha.

Saksi hanya mengetahui bahwa Pertamina merupakan pemegang saham Geo Dipa yang merupakan salah satu dari banyak anak perusahaan milik Pertamina. (taw)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

“BUMN Bersinergi” Bangun 1.300 Hunian Sementara di Lombok

Published

on

"BUMN Bersinergi" telah berhasil membangun sekitar 1.300 hunian sementara (huntara) di sejumlah lokasi terdampak gempa bumi di Pulau Lombok.

Zonaekonomi.com, Lombok Timur – “BUMN Bersinergi” telah berhasil membangun sekitar 1.300 hunian sementara (huntara) di sejumlah lokasi terdampak gempa bumi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“BUMN Bersinergi” melalui Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Catur Budi Harto di Lombok Timur, Selasa (23/10/2018), menjelaskan, pembangunan dengan target 1.500 huntara ini telah tersebar di tiga kabupaten yang ada di Pulau Lombok.

“Pembangunannya itu ada di wilayah Sembalun, Pemenang, dan Kekait,” kata Catur Budi Harto.

Hal itu diungkapkannya kepada wartawan saat meninjau perkembangan pembangunan huntara bersama rombongan “BUMN Bersinergi” di Dusun Bawak Nao Daya, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Untuk Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, bangunan Huntara tersebar di enam desa, yakni Desa Sembalun Bumbung, Desa Sembalun Timba Gading, Desa Sembalun, Desa Sajang, Desa Sembalun Lawang, dan Desa Bilok Petung.

Target pembangunan huntara di enam desa yang ada di Kecamatan Sembalun, mencapai 700 unit dengan wilayah penyebaran ada di 18 lokasi terdampak gempa.

Namun dari target pembangunannya, bangunan yang memiliki desain khusus rumah ramah gempa (RRG) ini baru terealisasi sebanyak 633 unit.

“Khusus untuk di lokasi ini (Dusun Bawak Enao Daya), ada 137 huntara. Tapi yang paling banyak itu ada di Sembalun Bumbung, di sana 200 huntara, sisanya tersebar di beberapa tempat lain,” ujarnya.

Pembangunan huntara di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, PT BNI Tbk dikatakan sebagai koordinator pembangunannya.

Sinergi BUMN untuk huntara di Sembalun, dibangun PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk, PT Telkom Indonesia Tbk sedangkan untuk pekerjaan konstruksinya berkolaborasi dengan PT Wijaya Karya Tbk dan PT Waskita Karya Tbk.

“Dalam pembangunannya juga kita dibantu PLN untuk mengalirkan listriknya,” ucap Catur Budi Harto.

Selain di Sembalun, “BUMN Bersinergi” membangun huntara di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Di sana telah terbangun sebanyak 271 huntara dengan sinergi yang terbangun antara PT Bank Mandiri Tbk dan PT Hutama Karya Tbk.

Untuk Kabupaten Lombok Barat, juga telah terbangun di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari. Di lokasi terdampak gempa ini telah terbangun sebanyak 300 unit huntara dengan sinergi yang terbangun antara PT BRI Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (PTPP) Tbk.

Begitu juga dengan lokasi terdampak gempa di Kabupaten Lombok Utara, di Desa Terengan, Kecamatan Pemenang. Sinergitas BUMN antara PT Pertamina Tbk dan PT Adhi Karya Tbk, telah terbangun sebanyak 207 unit huntara. (dbp)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Konflik Hukum BUMN – Bumigas, Berpotensi Merugikan Negara Rp 2,4 Triliun

Published

on

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Berlarut-larutnya kasus sengketa hukum antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi terkait dengan kontrak pengembangan PTLP Dieng dan Patuha dinilai memberikan preseden buruk bagi pengembangan panas bumi dan menghambat program penyediaan listrik nasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait kasus tersebut tidak tepat dan berpotensi merugikan negara.

Menurutnya, Bumigas tak memiliki hak untuk meminta ganti rugi atau melanjutkan kontrak dengan Geo Dipa karena telah terbukti gagal memenuhi ketentuan kontrak.

Dampak dibatalkannya Putusan BANI No.922/2017 adalah Bumigas meminta membayar ganti rugi sebesar Rp 5 triliun sebagaimana gugatannya di PN Jakarta Selatan. Bumigas pun meminta Geo Dipa menyerahkan aset PLTP Patuha Unit 1 senilai Rp2,5 triliun kepada Bumigas.

“Padahal PLTP ini sudah dibangun sendiri oleh Geo Dipa melalui pinjaman dari BNI. Tentu saja keputusan PN Jaksel di atas sangat pantas dicurigai sarat KKN, karena bukan saja absurd, tidak masuk akal, tetapi juga dengan vulgar melegalkan upaya perampokan aset negara,” katanya di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Marwan menjelaskan, Bumigas terbukti telah gagal memenuhi ketentuan kontrak, gagal menyediakan dana proyek, melakukan kriminalisasi dan berbohong memiliki rekening di HSBC Hongkong (rekening fiktif-red).

Karena didukung dan terlibat KKN dengan oknum-oknum penguasa, Bumigas leluasa menjalankan agenda bisnis dan mempengaruhi lembaga-lembaga pengadilan, sehingga putusan-putusan BANI dan MA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat pun dapat dianulir.

Adapun Putusan BANI No.922/2017 pada 30 Mei 2018 menyatakan Bumigas gagal menyediakan dana sesuai ketentuan Pasal 55 Kontrak dan menyatakan Kontrak dinyatakan berakhir terhitung 30 Mei 2018. Namun, Bumigas kemudian kembali mengajukan permohonan (ketiga) pembatalan Putusan BANI No.922/2017 kepada PN Jakarta Selatan pada 4 September 2018.

Lebih jauh, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas.

“Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak. Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan rupiah,” tegasnya.

Oleh karena itu, Marwan mendesak agar pemerintah dan DPR turun tangan menyelesaikan kasus ini.

Potensi kerugian negara jika GDE menyerahkan PLTP Patuha Unit 1 kepada Bumigas mencapai Rp 2,4 triliun. Salah satu upaya kriminalisasi Bumigasterhadap GDE adalah terkait perizinan hak pengusahaan SDA panas bumi rezim lama yang dianggap tidak sah dan illegal.

Padahal menurut aturan yang berlaku, izin pengelolaan pengusahaan panas bumi rezim lama berupa kuasa pengusahaan jelas diakui oleh hukum Indonesia, seperti yang dijalankan oleh Pertamina Geothermal Energi (PGE) dalam mengelola 14 wilayah kerja PLTP.

Jika kriminalisasi tanpa dasar dibiarkan, dan dikuatkan pula oleh putusan pengadilan (MA), maka seluruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta pemegang saham GDE dan PGE pun dapat dilaporkan pidana oleh pihak lain yang bermaksud merebut dan mengambil wilayah pengusahaan panas bumi diluar ketentuan peraturan yang berlaku.

“Yang jauh lebih penting, hal ini tentu akan menjadi preseden buruk yang akan menghambat program penyediaan listrik di Indonesia,” kata Marwan.

Di sisi lain, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas. Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak.

“Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan Rupiah,” kata Marwan Batubara. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

LSM Ajak Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Turut Jaga Aset BUMN

Published

on

Lembaga swadaya masyarakat mengajak Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi untuk berperan aktif untuk melakukan mencegahan korupsi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Lembaga swadaya masyarakat Barisan Rakyat Anti Korupsi dan Kriminalisasi (BRAKK) mengajak Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KMSAK) untuk berperan aktif untuk melakukan mencegahan korupsi di Indonesia, dan ikut berjuang menjaga aset negara, termasuk BUMN.

“Kami akan mendatangi anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi satu per satu agar mereka mau turut serta menjaga aset bangsa termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata Koordinator BRAKK Hans Suta Widhya di Jakarta, Jumat (5/10/2018)

Setidaknya ada lebih dari 10 anggota koalisi yang akan didatangi, terutama ICW, YLBHI, Banten Bersih, Perkumpulan Integritas, KRPK, PBHI, PUSAKO FH UNAND, MATA Aceh, MCW, TRUTH, SAHDAR Medan, IBC, Pondok Keadilan, PUKAT FH UGM, Gemawan, FITRA Riau, Jaringan Anti Korupsi Riau, dan Bengkel APPEK NTT.

Hans merasa perlu untuk menjelaskan kepada mereka satu per satu, karena pihaknya menduga anggota koalisi tersebut telah menerima informasi yang salah dalam hal penyelamatan aset negara.

“Puluhan anggota koalisi itu telah mempertaruhkan integritasnya. Bukan itu saja, kredibilitas lembaga anti korupsi yang dibangun oleh para pendahulunya juga bisa hancur berantakan gara-gara masalah ini,” kata Hans.

Sebelummya, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi pada Kamis (4/10/2018) mendatangi KPK guna untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai KPK atas nama Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK).

“Langkah yang dilakukan koalisi itu sesungguhnya kontra produktif. Tekanan yang dilakukan koalisi kepada KPK berbahaya bagi penyelamatan aset negara dan malah bisa mendorong untuk penghilangan aset BUMN,” kata Hans.

Seperti diketahui, BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) meminta KPK untuk melakukan penelusuran finansial terkait dengan sengketa bisnis dengan PT Bumigas Energi yang diterminasi oleh Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) karena tidak pernah merealisasikan komitmennya.

Kemudian KPK memberikan hasil investigasinya yang menyatakan bahwa Bumigas tidak memiliki rekening dan dana sesuai dengan yang diperjanjikan. Karena kontrak antara GeoDipa dengan Bumigas adalah Kontrak dengan syarat batal. Jadi klo Bumigas tidak memiliki rekening dan dana sesuai yang diperjanjikan maka kontrak sudah batal dengan sendirinya.

Padahal sederhana saja, klo Bumigas memang memiliki rekening dan dana sesuai kesepakatan kontrak Bumigas tinggal menunjukkan bukti-bukti otentik adanya rekening dan dana yg dimaksud untuk mengcounter KPK.

Menurut Hans, apa yang dilakukan oleh KPK selama ini merupakan hak dan kewajiban KPK untuk melakukan pencegahan kerugian aset BUMN. Jelas ini merupakan tupoksi KPK.

“Termasuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penyelidikan, serta memberikan informasi yang diperlukan yang diajukan oleh BUMN karena kegiatan BUMN ada dalam ranah pengawasan KPK,” katanya.

Bahkan, secara hukum surat KPK seharusnya dianggap sah dan benar (asas het vermoeden van rechmatigheid) oleh proses Pengadilan yang berwenang atau institusi manapun, kecuali Bumigas bisa membuktikan sebaliknya.

“Singkatnya, adanya Surat KPK dapat dikategorikan sebagai salah satu upaya KPK mencegah kerugian BUMN. Sepanjang itu dikeluarkan oleh institusi resmi dan dalam bentuk resmi, surat itu memiliki nilai kekuatan hukum sesuai dengan isinya, apalagi ini yang mengeluarkan KPK yang merupakan institusi negara.” kata Hans. (wes)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending