Connect with us

BUMN

Gawat, Dugaan Adanya Kriminalisasi Terhadap BUMN Geo Dipa Semakin Ketahuan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Persidangan yang menjerat mantan Dirut BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) semakin membuktikan terjadinya kriminalisasi terhadap perusahaan milik negara itu. Hingga persidangan ke delapan, tidak ada satu pun saksi yang dapat membuktikan uraian Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan.

“Bahkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum justru membuktikan hal yang sebaliknya bahwa tidak pernah terjadi tindak pidana penipuan sebagaimana didalilkan secara keliru oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan,” kata Lia Azilia SH di Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Lia Azilia, S.H., bersama-sama dengan Heru Mardijarto, S.H., MBA. dan Rudy Andreas Halomoan Sitorus, S.H., dari Kantor Hukum Makarim & Taira S. adalah tim kuasa hukum dari Samsudin Warsa dan BUMN Geo Dipa.

Lia menjelas, sejak awal pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sampai saat ini sudah jelas terbukti bahwa tidak satu pun elemen dugaan tindak pidana penipuan terpenuhi.

“Kasus ini terbukti murni adalah kasus perdata karena permasalahan yang terjadi terkait dengan hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan perjanjian, dan justeru yang dirugikan adalah Geo Dipa,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menduga ada upaya kriminalisasi dalam proses persidangan ini. Bahkan, persidangan yang berlarut-larut ini semakin membuktikan terjadinya kriminalisasi, karena hingga proses persidangan yang ke delapan pun tidak ada saksi yang bisa memberikan fakta-fakta yang memberatkan Samsudin Warsa.

Pada persidangan hari Rabu (8/3/2017) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Penuntut Umum, telah dihadirkan Soendarto Pietono (mantan Komisaris Bumigas), Baihaki Hakim (mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Ariffi Nawawi (mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Berikut di bawah ini ringkasan dari keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut:

1. Saksi Soendarto Pietono

Di dalam persidangan, terungkap fakta bahwa terdapat kesamaan yang identik antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dengan BAP Saksi Hariono Moeliawan.

Bahkan, di dalam BAP, Saksi menyatakan bahwa ia merupakan Presiden Direktur Bumigas (yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Hariono Moeliawan). Oleh karenanya, patut dipertanyakan keotentikan dari keterangan Saksi di BAP.

Namun demikian, pada saat persidangan berlangsung, Penuntut Umum menyatakan bahwa Saksi dalam kondisi sakit (stroke) sehingga tidak dapat berbicara secara jelas dan mengingat hal-hal secara rinci.

Penuntut Umum menjelaskan Saksi telah menyerahkan surat-surat dokter yang menerangkan kondisi Saksi tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim meminta kebijaksanaan Penuntut Umum agar mengusulkan kepada Saksi untuk mengundurkan diri sebagai saksi di dalam perkara ini.

Atas persetujuan semua pihak di dalam persidangan, Saksi mengudurkan diri dan tidak didengar keterangannya di dalam perkara ini.

2. Saksi Baihaki Hakim

Saksi pada pokoknya menjelaskan bahwa Geo Dipa secara khusus dibentuk oleh PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”) & PT PLN (Persero) (“PLN”) untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng-Patuha atas perintah Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2001.

Saksi juga menjelaskan bahwa Geo Dipa telah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan wilayah panas bumi Dieng-Patuha berdasarkan Joint Development Agreement antara Pertamina dan PLN.

Menurut saksi, tidak ada urgensinya investor meminta penyerahan Wilayah Kuasa Pengusahaan (“WKP”) dari Pertamina kepada Geo Dipa untuk pengembangan PLTP Dieng – Patuha karena berdasarkan ketentuan saat itu WKP semua Pengusahaan Panas Bumi di pegang oleh Pertamina dan tidak dapat diserahkan kepada pihak lain, termasuk kepada Geo Dipa. WKP diserahkan pemerintah hanya kepada Pertamina.

Pada saat itu, Geo Dipa sudah diberikan hak pengelolaan terhadap aset pemerintah di wilayah panas bumi Dieng-Patuha.

Dengan konsep investor project financing untuk pembangunan proyek Dieng Patuha, saksi menilai aneh apabila investor beralasan gagal mencari pendanaan karena Geo Dipa tidak memiliki WKP karena best practice-nya untuk pendanaan tidak memerlukan penyerahan WKP untuk model project financing ini.

Hal ini terbukti dengan proyek-proyek lain yang menggunakan skema project financing seperti ini dapat berjalan tanpa adanya penyerahan WKP dari Pertamina kepada pihak lain, hanya cukup dengan pemberian hak pengelolaan. Salah satu keberhasilan project financing PLTP Dieng dengan skema yang sama adalah pengembang PLTP Dieng sebelum diserahkan kepada Geo Dipa, yaitu Himpurna California Energy.

3. Saksi Ariffi Nawawi

Sebagaimana Saksi Baihaki Hakim, Saksi menjelaskan bahwa Geo Dipa dibentuk secara khusus untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng-Patuha.

Namun demikian, Saksi tidak memiliki pengetahuan secara rinci mengenai hak maupun kewajiban Geo Dipa dalam pengelolaan wilayah panas bumi Dieng-Patuha.

Saksi hanya mengetahui bahwa Pertamina merupakan pemegang saham Geo Dipa yang merupakan salah satu dari banyak anak perusahaan milik Pertamina. (taw)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

Pemerintah Diminta Jelaskan Perubahan Struktur Pertamina

Published

on

Kantor Pertamina.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta menjelaskan soal perubahan struktur direksi PT Pertamina (Persero) yang memunculkan kesan adanya kejanggalan dalam kebijakan tersebut.

“Secara RUPS, tentu saja Kementerian BUMN yang bertanggung jawab. Panggil saja Menteri BUMN,” kata Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/2/2018). 

Fabby mengatakan banyak yang perlu dijelaskan dalam perubahan nomenklatur direksi yang diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertengahan Februari 2018 lalu. Bukan hanya soal penghapusan posisi Direktur Gas. Namun, juga adanya dua jabatan baru yaitu Direktur Pemasaran Retail serta Direktur Logistik, Supply Chain, Infrastruktur.

Keanehan pertama, menurut dia, soal waktu. Saat ini Pertamina sedang dalam proses holding BUMN Migas. Pada RUPS sebelumnya menegaskan rencana holding, namun pada RUPS berikutnya justru terjadi perombakan direksi.

“Serius tidak dengan holdingisasi tersebut? Kalau Pemerintah serius, seharusnya perubahan struktur bisa dilakukan setelah holding selesai. Itu lebih tepat. Kalau sekarang, apa urgensinya,” lanjut Fabby.

Selain persoalan waktu, Fabby juga menyoroti perombakan membuat struktur direksi menjadi lebih gemuk. Namun sayangnya penambahan dua direktur baru itu justru tidak sesuai dengan bisnis migas Pertamina. 

“Kalau bank memang ada pemisahan pelanggan retail dan korporat. Tetapi Pertamina itu kan bisnisnya dari hulu ke hilir, yang harusnya terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata dia.

Fabby tidak menutup kemungkinan struktur baru itu bisa mengacaukan sistem internal Pertamina yang selama ini sudah berjalan baik. Struktur yang baru, membuat Pertamina tidak terintegrasi dari hulu ke hilir dan biaya juga semakin besar, katanya. 

Sementara Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Berry Nahdian Furqon menilai penghapusan posisi direktur gas, bisa memunculkan gejolak pada industri serta ketidakpastian mengenai harga dan pasokan gas. 

Imbasnya, industri bisa mengalihkan penggunaan gas kepada bahan bakar lain yang mereka anggap lebih ekonomis, seperti solar atau batubara.

Dengan alasan menekan biaya produksi, seperti dikutip Antara, industri bisa saja kembali pada bahan bakar fosil tersebut. Padahal seperti diketahui, solar dan batubara menghasilkan emisi tinggi yang berdampak pada pemanasan global. Ini tentu berbeda dengan gas, yang jauh lebih bersih. (sal)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Menteri Rini Angkat Staf Khusus Tangani Investasi-Ekonomi Kerakyatan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri BUMN Rini M Soemarno mengangkat Judith Jubiliana Navarro Dipodiputro dan Parman Nataatmadja sebagai staf khusus yang bertugas memantau dan mengevaluasi kebijakan inisiatif strategis BUMN bidang investasi dan ekonomi kerakyatan.

Siaran pers Kementerian BUMN, di Jakarta, Rabu, mengatakan, Judith sebagai Staf Khusus II diangkat sejak Kamis (8/2/2018), sedangkan Parman sebagai Staf Khusus V ditetapkan mulai Jumat (9/2/2018).

“Judith bertugas memantau dan mengevaluasi kebijakan inisiatif strategis BUMN, sinkronisasinya dengan program prioritas pembangunan nasional serta pelaksanaannya. Selain memantau dan mengevaluasi kebijakan pembiayaan dan pelaksanaan belanja modal (capex) BUMN,” ujar Rini.

Sedangkan Parman bertugas secara khusus menangani pemantauan, evaluasi serta pelaksanaan kebijakan kontribusi BUMN untuk mendukung ekonomi kerakyatan.

Kedua Staf Khusus ini melengkapi Staf Khusus sebelumnya, yaitu Sahala Lumban Gaol dan Wianda Pusponegoro sebagai Staf Khusus. Wianda diangkat sebagai Staf Khusus III pada 17 November 2017.

Profil

Judith Jubiliana Navarro Dipodiputro memulai karir di bidang media dan jurnalistik pada tahun 1983-1995, dia juga pernah menjadi Pimpinan Redaksi di Daily Executive Economic Digest selama 3 tahun.

Tahun 1987, Judith bergabung dengan Standard Chartered Bank.

Selanjutnya, memulai karirnya di Total E&P Indonesie tahun 2007. Dia juga aktif dalam berbagai aktivitas sosial pemberdayaan masyarakat di berbagai yayasan pendidikan, kesehatan dan olahraga, lingkungan hidup dan kebudayaan, pemberdayaan ekonomi, dan kebutuhan khusus.

Wanita kelahiran Ceko ini memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan.

Dia pernah tergabung dalam Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Portugal (PPIP) selama 8 tahun dari tahun 1991, Staf Khusus Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tahun (1992-1994), Staf Khusus Menteri Negara Lingkungan Hidup di tahun (1993-1996).

Selanjutnya, sebagai Staf Ahli Pemkab Kutai Kartanegara (2001-2007), dan terakhir aktif sebagai Koordinator Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua (Pokja Papua) semenjak tahun 2014.

Pokja Papua merupakan organisasi yang mendorong penyelesaian masalah pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur di Papua.

Sedangkan, Parman Nataatmadja merupakan mantan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) selama dua periode dari tahun 2008-2018.

Parman menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985, selanjutnya menyelesaikan pendidikan International Executive Program di State University of New York, Buffalo, USA pada tahun 1986.

Ia dari kampus yang sama menyelesaikan gelar Master of Business Administration (MBA) pada tahun 1988.

Pria yang pernah mendapatkan anugerah tokoh BUMN di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan dari Menteri BUMN ini, memiliki pengalaman yang panjang dalam dunia keuangan, dimulai sejak Direktur PT Danareksa Finance (1993), dan Managing Director PT Niaga Leasing (1996).

Selanjutnya, menjabat President Director PT Niaga Internasional Factors (1996), dan Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (2005).

Seperti dikutip Antara, Parman Nataatmadja juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). (roy)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

BUMN Panas Bumi Geo Dipa Salurkan Hewan Kurban di Berbagai Kota

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Sebagai wujud syukur, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha10 Dzulhijjah 1438 H, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) memberikan bantuan sejumlah hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat di berbagai tempat.

“Di Jakarta menyerahkan bantuan sebanyak 3 ekor sapi, di Unit Patuha (Bandung) 12 ekor kambing, dan di Unit Dieng (Wonosobo), dan 13 ekor kambing,” kata Corporate Secretary Geo Dipa Endang Iswandini, di Jakarta, Sabtu (2/9/2017).

Endang menjelaskan, bantuan kurban ini merupakan bentuk rasa syukur kami atas karunia Allah karena Geo Dipa dapat memulai lagi pembangunan proyek – proyek yang direncanakan.

“Selain itu, kurban juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar dalam rangka Hari Raya Idul Adha,” kata Endang.

Endand merici, di Jakarta Geo Dipa menggandeng Baznas dan Panitia Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) PT PLN (Persero) untuk menyalurkan kurban kepada masyarakat yang berhak.

Penyerahan 2 ekor sapi hewan kurban kepada Baznas disalurkan melalui Yayasan Baitul Ula, Cirendeu, Tangerang Selatan pada Jumat (1/8/2017) yang langsung diserahkan oleh Dirut Geo Dipa Riki Ibrahim.

Sedangkan melalui PHBI PT PLN diserahkan 1 ekor sapi pada Sabtu (2/9/2017) langsung di kantor PT PLN (Persero), Kebayoran Baru, oleh Direktur Keuangan M Iqbal Nur.

Sedangkan Unit Patuha menyumbang 12 ekor kambing yang diserahkan kepada masyarakat desa di sekitar Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) yaitu Desa Sugihmukti, Desa Alamendah, dan Desa Panundaan.

PLTP Unit Dieng juga memberikan 13 ekor kambing untuk diserahkan ke Desa Sikunang, Desa Dieng Wetan, Desa Dieng Kulon, Desa Karang Tengah, Desa Kepakisan, Desa Pranten, dan Bitingan yang berada pada Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo dan Batang.

Endang menambahkan, bantuan kurban ini juga sebagai bentuk apresiasi terhadap warga masayarakat di sekitar lapangan panas bumi yang selama ini telah menjalin komunikasi dan koordinasi tang baik antara Geo Dipa dan warga. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending