Connect with us

BUMN

Kriminalisasi BUMN Geo Dipa Menghambat Program Pemerintah soal Ketahanan Energi Listrik

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pada saat ini sedang terjadi proses kriminalisasi terhadap BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero), yang menyebabkan terhambatnya sejumlah proyek Dieng Patuha yang merupakan aset negara. Masalah perijinan menjadi persoalan yang dibawa oleh PT Bumigas Energi ke ranah hukum.

“Geo Dipa sedang dikriminalisasi soal perijinan. Padahal, di dalam persidangan, terungkap fakta bahwa struktur perizinan yang dimiliki oleh Geo Dipa adalah serupa dengan perizinan yang dimiliki oleh PT Pertamina Geothermal Energi (PGE),” kata Heru Mardijarto, S.H., MBA., di Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Heru menjelaskan hal tersebut setelah persidangan ke sembilan mantan Dirut Geo Dipa Samsudin Warsa di PN Jaksel. Heru Mardijarto, S.H., MBA., bersama-sama dengan Lia Alizia, S.H., Yusfa Perdana, S.H. dan Rudy Andreas Halomoan Sitorus, S.H., dari Kantor Hukum Makarim & Taira S. adalah tim kuasa hukum Samsudin Warsa.

Menurut Heru, apabila Geo Dipa dianggap tidak memiliki izin untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng-Patuha, maka Badan Usaha Milik Negara lainnya, yaitu PGE, juga telah melakukan kegiatannya secara tidak sah.

“Hal ini dapat berujung kepada kesimpulan bahwa seluruh proyek pengelolaan panas bumi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dipidana,” katanya.

Oleh karena itu, mestinya majelis hakim dapat melihat secara jelas bahwa Surat Dakwaan yang dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, sebab tidak ada satu pun saksi yang dapat membuktikan uraian Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan.

Sejak awal pemeriksaan, tidak satu pun elemen dugaan tindak pidana penipuan terpenuhi. Perkara ini terbukti murni adalah permasalahan perdata.

Sebab peristiwa yang dianggap telah terjadi di dalam perkara ini timbul akibat hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan Perjanjian KTR.001, yaitu gagalnya Bumigas memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

Jika pengadilan salah mengambil keputusan dalam persidangan maka menjadi preseden buruk bagi pengusahaan panas bumi dan penegakkan hukum di Indonesia.

“Artinya, mereka telah menghambat program Pemerintah Republik Indonesia untuk ketahanan energi listrik 35.000 MW sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia,” katanya.

Keterangan Saksi-Saksi

Agenda persidangan pada Rabu (15/3/2017) adalah pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Penuntut Umum, yaitu Susyanto, S.H., M.Hum. (mantan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM) dan Kodar Hardjawinata, S.H. (pensiunan PT PLN) dan Pegawai On Call PT Geo Dipa. Sedangkan Ari Soemarno (mantan Dirut Pertamina) yang dijadwalkan menjadi saksi namun tidak dapat hadir di persidangan tanpa adanya penjelasan lebih lanjut.

Sebagaimana 9 (sembilan) orang saksi dari Penuntut Umum yang telah diperiksa di persidangan-persidangan sebelumnya, pada persidangan kali ini pun tidak ada satupun keterangan saksi, yang dapat membuktikan telah terjadinya tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa maupun Geo Dipa.

Berikut di bawah ini ringkasan dari keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut:

1. Saksi Susyanto, S.H., M.Hum.

Saksi merupakan mantan Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) dan pada saat ini menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian ESDM.

Pada pokoknya, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan hukum yang terjadi antara Geo Dipa dan Bumigas. Saksi baru mengetahui adanya permasalahan antara kedua belah pihak tersebut pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik perkara ini.

Selanjutnya, bertentangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Saksi menjelaskan bahwa, pada faktanya, sejak awal didirikan Geo Dipa telah diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng-Patuha sesuai dengan instruksi Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM terkait dengan pengelolaan aset eks HCL/PPL (sekarang wilayah panas bumi Dieng-Patuha).

Saksi juga menyampaikan bahwa, pada saat Geo Dipa didirikan sampai dengan beberapa saat setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (“UU Panas Bumi”), peraturan mengenai perizinan di bidang panas bumi belum terlalu jelas sehingga terdapat kesimpang-siuran mengenai perizinan di bidang panas bumi.

Terkait hal ini, Saksi menjelaskan bahwa Keputusan ESDM pada tahun 2012 dan 2014 (yang masing-masing berlaku sejak 1 Januari 2007) terkait dengan pemberian wilayah panas bumi Dieng-Patuha kepada Geo Dipa hanya merupakan penegasan bahwa Geo Dipa diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng-Patuha dimana sebenarnya kewenangan atau izin atau hak Geo Dipa untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng-Patuha sudah ada sejak Geo Dipa didirikan yaitu Surat Menteri Keuangan tahun 2001.

Karena Menteri ESDM telah mengeluarkan keputusan mengenai penegasan kewenangan pengelolaan wilayah panas bumi Dieng-Patuha kepada Geo Dipa, Saksi menyatakan bahwa Pemerintah telah mengakui tahap-tahap pendirian dan pemberian hak pengelolaan atas wilayah Dieng-Patuha kepada Geo Dipa yang dilakukan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Keuangan dan ESDM pada tahun 2001, Joint Development Agreement antara PLN dan Pertamina dan Surat dari Pertamina No. 1083/C00000/2006-S0 tertanggal 27 September 2006 perihal Hak Pengelolaan atas wilayah panas bumi Dieng-Patuha kepada Geo Dipa.

Saksi menjelaskan salah satu dasar hukum yang menjadi pertimbangan diterbitkannya Keputusan ESDM tahun 2012 dan 2014 adalah Surat Menteri Keuangan tahun 2001.

Di dalam persidangan, Saksi juga menyatakan bahwa struktur perizinan yang dimiliki oleh Geo Dipa adalah serupa dengan perizinan yang dimiliki oleh PT Pertamina Geothermal Energi (“PGE”). Namun, penegasan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dilakukan melalui keputusan yang berbeda.

Saksi juga menjelaskan bahwa istilah izin konsesi hanya dikenal pada zaman Hindia-Belanda dan tidak dikenal di dalam rezim hukum panas bumi di Indonesia karena konsep izin konsesi di bidang panas bumi bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Oleh karena itu, Wilayah Kuasa Pengusahaan Panas Bumi (WKP), yang merupakan milik Negara, tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun (termasuk kontraktor) atau dijadikan jaminan dalam bentuk apapun kecuali hal tersebut diperintahkan secara tegas oleh Negara.

Saksi juga menjelaskan apabila kontraktor mendalilkan bahwa kontraktor tidak dapat memperoleh pendanaan karena tidak adanya pengalihan WKP hal itu tidak relevan karena apabila kontraktor tidak memperoleh pendanaan hal itu merupakan resiko bisnis.

2. Saksi Kodar Hardjawinata, S.H.

Saksi pada pokoknya menjelaskan bahwa Geo Dipa secara khusus dibentuk oleh Pertamina dan PLN untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng-Patuha atas perintah Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2001.

Bertentangan dengan isi Surat Dakwaan, Saksi menyatakan bahwa Geo Dipa telah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan wilayah panas bumi Dieng-Patuha berdasarkan Joint Development Agreement antara Pertamina dan PLN, dan bahkan sejak didirikan Geo Dipa telah diberikan hak pengelolaan terhadap aset pemerintah di wilayah panas bumi Dieng-Patuha.

Selanjutnya, Saksi menjelaskan bahwa struktur perizinan yang dimiliki oleh Geo Dipa tidak tunduk kepada rezim UU Panas Bumi berdasarkan ketentuan peralihan UU Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Oleh karenanya, Surat Keputusan Menteri ESDM pada tahun 2012 dan 2014 terkait dengan pemberian wilayah panas bumi Dieng-Patuha kepada Geo Dipa hanya bersifat penegasan, sebab hak pengelolaam tersebut telah dimiliki oleh Geo Dipa sejak awal didirikan yaitu berdasarkan Surat Menteri Keuangan tahun 2001.

Saksi juga menjelaskan bahwa Geo Dipa sama sekali tidak pernah mendapatkan keuntungan atas hubungan kontraktual dengan Bumigas karena, pada faktanya, Bumigas tidak pernah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian KTR.001. (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

RUU BUMN Perlu Penguatan untuk Kesejahteraan Rakyat

Published

on

RUU BUMN perlu dilakukan dalam rangka memperkuat kinerja BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Tanah Air.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) perlu dilakukan dalam rangka memperkuat kinerja BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Tanah Air.

“Penguatan BUMN ditujukan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Gunindito dalam rilis, Rabu (25/4/2018).

Menurut Dito, karena BUMN terkait langsung dengan masyarakat, maka BUMN yang kuat dinilai juga akan bermanfaat untuk masyarakat pula.

Politisi Golkar itu mencontohkan, BUMN di bidang pangan tentu saja bersentuhan langsung dengan rakyat karena bertanggung jawab terhadap ketersediaan pangan.

“Kita harus berikan dukungan, sehingga BUMN menjadi mandiri dan kuat, besar seperti BUMN di negara-negara lain,” jelas Dito.

Ia juga mengingatkan bahwa sesuai dengan konstitusim negara bertanggung jawab menyelenggarakan perekonomian nasional untuk sebesar-besarnya dipergunakan bagi kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto mengemukakan, RUU BUMN yang baru diperlukan karena UU yang sebelumnya dinilai sudah cukup lama yaitu dari tahun 2003.

Totok menjelaskan dalam penguatan RUU BUMN akan mengatur tentang perlindungan terhadap aset negara yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat.

“BUMN ini adalah badan usaha yang mereka bersaing dengan badan usaha swasta lainnya, jadi mesti diberi keleluasaan, supaya mereka bisa bener-benar menjadi pemain bisnis yang handal,” katanya

Politisi PAN itu juga menginginkan pemerintah memiliki keberpihakan agar BUMN dapat lebih maju dibandingkan dengan perusahaan lain, terutama dengan pihak perusahaan asing. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Pemerintah Diminta Jelaskan Perubahan Struktur Pertamina

Published

on

Kantor Pertamina.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta menjelaskan soal perubahan struktur direksi PT Pertamina (Persero) yang memunculkan kesan adanya kejanggalan dalam kebijakan tersebut.

“Secara RUPS, tentu saja Kementerian BUMN yang bertanggung jawab. Panggil saja Menteri BUMN,” kata Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/2/2018). 

Fabby mengatakan banyak yang perlu dijelaskan dalam perubahan nomenklatur direksi yang diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertengahan Februari 2018 lalu. Bukan hanya soal penghapusan posisi Direktur Gas. Namun, juga adanya dua jabatan baru yaitu Direktur Pemasaran Retail serta Direktur Logistik, Supply Chain, Infrastruktur.

Keanehan pertama, menurut dia, soal waktu. Saat ini Pertamina sedang dalam proses holding BUMN Migas. Pada RUPS sebelumnya menegaskan rencana holding, namun pada RUPS berikutnya justru terjadi perombakan direksi.

“Serius tidak dengan holdingisasi tersebut? Kalau Pemerintah serius, seharusnya perubahan struktur bisa dilakukan setelah holding selesai. Itu lebih tepat. Kalau sekarang, apa urgensinya,” lanjut Fabby.

Selain persoalan waktu, Fabby juga menyoroti perombakan membuat struktur direksi menjadi lebih gemuk. Namun sayangnya penambahan dua direktur baru itu justru tidak sesuai dengan bisnis migas Pertamina. 

“Kalau bank memang ada pemisahan pelanggan retail dan korporat. Tetapi Pertamina itu kan bisnisnya dari hulu ke hilir, yang harusnya terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata dia.

Fabby tidak menutup kemungkinan struktur baru itu bisa mengacaukan sistem internal Pertamina yang selama ini sudah berjalan baik. Struktur yang baru, membuat Pertamina tidak terintegrasi dari hulu ke hilir dan biaya juga semakin besar, katanya. 

Sementara Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Berry Nahdian Furqon menilai penghapusan posisi direktur gas, bisa memunculkan gejolak pada industri serta ketidakpastian mengenai harga dan pasokan gas. 

Imbasnya, industri bisa mengalihkan penggunaan gas kepada bahan bakar lain yang mereka anggap lebih ekonomis, seperti solar atau batubara.

Dengan alasan menekan biaya produksi, seperti dikutip Antara, industri bisa saja kembali pada bahan bakar fosil tersebut. Padahal seperti diketahui, solar dan batubara menghasilkan emisi tinggi yang berdampak pada pemanasan global. Ini tentu berbeda dengan gas, yang jauh lebih bersih. (sal)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Menteri Rini Angkat Staf Khusus Tangani Investasi-Ekonomi Kerakyatan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri BUMN Rini M Soemarno mengangkat Judith Jubiliana Navarro Dipodiputro dan Parman Nataatmadja sebagai staf khusus yang bertugas memantau dan mengevaluasi kebijakan inisiatif strategis BUMN bidang investasi dan ekonomi kerakyatan.

Siaran pers Kementerian BUMN, di Jakarta, Rabu, mengatakan, Judith sebagai Staf Khusus II diangkat sejak Kamis (8/2/2018), sedangkan Parman sebagai Staf Khusus V ditetapkan mulai Jumat (9/2/2018).

“Judith bertugas memantau dan mengevaluasi kebijakan inisiatif strategis BUMN, sinkronisasinya dengan program prioritas pembangunan nasional serta pelaksanaannya. Selain memantau dan mengevaluasi kebijakan pembiayaan dan pelaksanaan belanja modal (capex) BUMN,” ujar Rini.

Sedangkan Parman bertugas secara khusus menangani pemantauan, evaluasi serta pelaksanaan kebijakan kontribusi BUMN untuk mendukung ekonomi kerakyatan.

Kedua Staf Khusus ini melengkapi Staf Khusus sebelumnya, yaitu Sahala Lumban Gaol dan Wianda Pusponegoro sebagai Staf Khusus. Wianda diangkat sebagai Staf Khusus III pada 17 November 2017.

Profil

Judith Jubiliana Navarro Dipodiputro memulai karir di bidang media dan jurnalistik pada tahun 1983-1995, dia juga pernah menjadi Pimpinan Redaksi di Daily Executive Economic Digest selama 3 tahun.

Tahun 1987, Judith bergabung dengan Standard Chartered Bank.

Selanjutnya, memulai karirnya di Total E&P Indonesie tahun 2007. Dia juga aktif dalam berbagai aktivitas sosial pemberdayaan masyarakat di berbagai yayasan pendidikan, kesehatan dan olahraga, lingkungan hidup dan kebudayaan, pemberdayaan ekonomi, dan kebutuhan khusus.

Wanita kelahiran Ceko ini memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan.

Dia pernah tergabung dalam Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Portugal (PPIP) selama 8 tahun dari tahun 1991, Staf Khusus Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tahun (1992-1994), Staf Khusus Menteri Negara Lingkungan Hidup di tahun (1993-1996).

Selanjutnya, sebagai Staf Ahli Pemkab Kutai Kartanegara (2001-2007), dan terakhir aktif sebagai Koordinator Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua (Pokja Papua) semenjak tahun 2014.

Pokja Papua merupakan organisasi yang mendorong penyelesaian masalah pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur di Papua.

Sedangkan, Parman Nataatmadja merupakan mantan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) selama dua periode dari tahun 2008-2018.

Parman menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985, selanjutnya menyelesaikan pendidikan International Executive Program di State University of New York, Buffalo, USA pada tahun 1986.

Ia dari kampus yang sama menyelesaikan gelar Master of Business Administration (MBA) pada tahun 1988.

Pria yang pernah mendapatkan anugerah tokoh BUMN di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan dari Menteri BUMN ini, memiliki pengalaman yang panjang dalam dunia keuangan, dimulai sejak Direktur PT Danareksa Finance (1993), dan Managing Director PT Niaga Leasing (1996).

Selanjutnya, menjabat President Director PT Niaga Internasional Factors (1996), dan Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (2005).

Seperti dikutip Antara, Parman Nataatmadja juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). (roy)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending