Connect with us

Politik

Suasana Menjelang Kemenangan Anies-Sandi Mirip Waktu Jokowi-Ahok Menang

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anies-Sandi menang dalam hitung cepat terhadap rivalnya Ahok-Djarot di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Kemenangan Anies-Sandi ini sudah dirasakan dan diprediksikan di hari-hari terakhir menjelang pencoblosan.

“Nuansa dan suasananya persis ketika Jokowi-Ahok akan menang pada tahun 2012,” kata anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Anies-Sandi Budi Purnomo Karjodihardjo di Jakarta, Rabu (19/4/2017).

Budi yang sempat menjadi Koordinator Media Center Jokowi-Ahok itu mengatakan, di hari-hari terakhir terlihat bahwa dukungan terhadap Anies-Sandi mengalir deras. Bahkan, mayoritas lembaga survei juga sudah memprediksikan kemenangan ini.

“Dukungan Partai Gerindra dan PKS yang sangat solid sejak awal kampanye, juga menyumbang faktor kemenangan yang signifikan, hal mana partisipasinya sudah terlihat pada putaran pertama,” kata Koordinator Sandi Uno Media Center itu.

Dukungan terus bertambah pada putaran kedua di mana ada dukungan dengan masuknya PAN dan kader partai non pendukung tetapi tetap menyumbangkan suaranya buat Anies-Sandi.

“Tentu saja yang sangat luar biasa adalah dukungan langsung pak Prabowo Subianto yang gencar menyemangati Anies-Sandi, relawan, serta tim pemenangan Anies-Sandi,” kata Budi yang juga mantan Koordinator Prabowo Media Center itu.

Meski menang dalam hitung cepat, Budi meminta semua relawan dan tim pemenangan tidak terlalu berlebihan menyikapi ini. Hal tersebut seperti amanat Ketua Umum partai Gerindra.

“Kita tidak boleh jumawa. Kita optimis bisa menciptakan suasana aman, damai. Kita bisa bersatu lagi dan itu yang kita harapkan,” ujar Budi menirukan pernyataan Prabowo. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Politik

DPRD : Pemilik Sawah Bisa Mengajukan Keringanan Pajak

Published

on

Anggota Komisi B DPRD Bantul, Setiya.

Zonaekonomi.com, Bantul – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan wajib pajak yang memiliki objek pajak berupa lahan pertanian atau sawah bisa mengajukan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan ke pemerintah setempat.

“Bagi wajib pajak yang memiliki objek pajak berupa lahan pertanian (sawah) dan merasakan keberatan terhadap besaran nilai pajak, maka dapat mengajukan permohonan keringanan pajak melalui petugas pajak yang ada di tiap kecamatan,” kata Anggota Komisi B DPRD Bantul Setiya di Bantul, Kamis (16/8/2018).

Menurut dia, dorongan agar pemilik sawah mengajukan keringanan pajak itu agar pajak tidak membebani, dan hal itu sudah disampaikan saat kegiatan Monitoring PBB Perkotaan dan Perdesaan di Aula Kecamatan Pleret Bantul beberapa waktu lalu.

“Kasihan para petani yang sudah mengabdikan diri untuk ketahanan pangan. Tidak tergiur menjual lahan sawahnya kepada pengembang, namun masih harus terkena kewajiban pajak yang tinggi karena lahan sawahnya di pinggir jalan misalnya, padahal hasil pertanian kurang ekonomis,” katanya.

Setiya yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bantul ini mengatakan, para petani berhak atas keringanan pajak yang bisa diberikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul sesuai peraturan yang ada.

“Nanti kalau ada permohonan yang belum dilayani dengan baik, bisa disampaikan kepada Komisi B DPRD atau kepada saya, kalau untuk membantu para petani, kami siap mengadvokasi,” katanya.

Ia mengatakan, di sisi lain pihaknya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada warga masyarakat dan wajib pajak yang telah melunasi pajaknya, sehingga perlu ada timbal balik yang diberikan kepada wajib pajak.

Ia mengatakan, target PBB P2 Bantul pada 2018 sebesar Rp48 miliar, yang mana dana tersebut akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan selanjutnya digunakan untuk belanja pembangunan daerah.

“Kalau pendapatan kita meningkat, maka kapasitas keuangan dalam APBD juga meningkat. Harapannya usulan program pembangunan melalui musrenbang bisa lebih banyak yang diakomodasi. Selama ini kan alasannya tidak ada uang,” katanya.

Menurut dia, kalau pemda mempunyai anggaran, pastilah akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk belanja pembangunan, baik infrastruktur seperti jalan, jembatan, penerangan umum, irigasi dan seterusnya.

“Kami yang di DPRD siap mengawasi, bahwa pajak yang dibayarkan itu akan kembali kepada masyarakat, bukan untuk memperkaya para pejabat. Untuk itu saya mengajak warga masyarakat dan semua pihak untuk ikut aktif mengawasi,” katanya.

Ia menambahkan, jangan sampai ada keluhan, kalau warga masyarakat terlambat membayar pajak, langsung kena denda. Akan tetapi kalau ada jalan berlubang, kok lama pembetulannya. (her)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Politik

Di Jatim, Ada Upaya Adu Domba antara Pemuda Pancasila dengan Partai Gerindra

Published

on

Zonaekonomi.com, Surabaya – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur (Jatim) Supriyatno menuding, ada upaya mengadu domba dan membenturkan Pemuda Pancasila dengan Partai Gerindra. Hal ini terkait dengan isu yang di-viral-kan oleh media sosial.

“Beredar isu bahwa MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur akan melakukan aksi di DPD Partai Gerindra Jatim yang ditujukan kepada Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum dan Soepriyatno sebagai Ketua DPD Jatim,” kata Soepriyatno, seperti dilansir di Indonesiaraya.co.id Jakarta (16/1/2018).

Partai Gerindra tidak ingin diadu domba dan dibenturkan dengan ormas Pemuda Pancasila

Karena itu, Soepriyatno menganggap hal tersebut sebagai upaya mengadu domba dan membenturkan Pemuda Pancasila dengan Partai Gerindra.

“Kami meyakini bahwa tidak mungkin Pemuda Pancasila bergerak tanpa komando Yapto Soerjosoemarno,” katanya.

Berikut ini adalah penjelasan resmi DPD Partai Gerindra Jatim yang ditandatangani oleh Ketua DPD Jatim Soepriyatno, dan Sekretaris DPD Jatim Anwar Sadad, sebagai berikut :

Pertama, Gerindra sebagai partai politik (parpol) mempunyai hubungan baik dengan Pemuda Pancasila sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), khususnya dengan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Bapak Yapto Soerjosoemarno.

Kedua, Partai Gerindra tidak ingin diadu domba dan dibenturkan dengan ormas Pemuda Pancasila, karena hakikatnya Partai Gerindra dan ormas Pemuda Pancasila memiliki tujuan yang sama untuk menjadi Benteng NKRI, meskipun berjuang pada “ranah” yang berbeda.

Ketiga, Berkaitan dengan isu yang di-viral-kan oleh media sosial bahwa MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur akan melakukan aksi di DPD Partai Gerindra Jatim yang ditujukan kepada Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum dan Bapak Soepriyatno sebagai Ketua DPD Jatim.

Kami menganggap hal itu sebagai upaya mengadu domba dan membenturkan Pemuda Pancasila dengan Partai Gerindra. Kami meyakini bahwa tidak mungkin Pemuda Pancasila bergerak tanpa komando Bapak Yapto Soerjosoemarno.

Keempat, Berkumpulnya Laskar Garda Merah Putih (GMP) pada hari ini, 16 Januari 2018 di Kantor DPD Partai Gerindra Jatim adalah dalam rangka rapat koordinasi pemenangan Pilkada serentak di 18 Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan Pilgub Jawa timur serta rapat persiapan pelaksanaan APEL AKBAR 20.000 Personil GMP Partai Gerindra yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Kab. Pasuruan, Jawa Timur. (bud)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Politik

Infrastruktur Manusia Jauh Lebih Penting Untuk Diperhatikan

Published

on

Zonaekonomi.com, Pontianak – Persoalan infrastruktur memang penting untuk mensupport kemajuan, tetapi urusan infrastruktur manusia jauh lebih penting dan harus diperhatikan. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti terkait kurangnya perhatian persoalan anak yang berada dalam panti.

“Apalah artinya kemajuan jika manusianya tidak berdaya, semua harus bersinergi karena hampir di seluruh Indonesia infrastruktur manusia kurang mendapatkan perhatian serius karena anggaran,” ungkap Endang usai berdialog dengan Kepala Dinas Sosial berserta jajarannya di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (14/7/2017).

Endang menilai Kalimantan Barat belum menjadi kota layak anak, kota ramah anak itu belum terlihat programnya sudah ada atau belum. Ini yang harus diurai terlebih dahulu. “Panti-panti harus mendapat perhatian jangan sampai anak-anak yang berada dalam panti ini untuk makan saja mengalami keterbataan,” ujarnya.

Politisi Fraksi Golkar menambahkan, saat ini yang dianggarkan dari pemerintah pusat untuk satu orang anak panti hanya Rp 3.000,- “Tiga ribu jaman sekarang hanya dapat nasi putih saja. Jadi secara tidak langsung kita berharap bahwa pemerintah dalam hal ini presiden menugaskan bawahannya tapi harus ada good will dari presiden dahulu.” Tegasnya.

Endang mengatakan, negara memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak-hak penghuni panti, bukti dari kehadiran negara memberikan anggaran untuk pemenuhan fasilitas panti asuhan. “Ini menjadi kewajiban negara, negara harus hadir di sana ketika anggaran tidak ada, bagaimana mau hadir saya kira tidak hanya Kalimantan Barat, secara keseluruhan indonesia dalam penanganan memberikan tambahan anggaran,” paparnya.

“Bagaimana bangsa kita punya ketahanan negara yang baik kalau ketahanan pangan untuk manusia kurang mendapatkan perhatian,” tambahnya mengakhiri. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending