Connect with us

BUMN

Izin Konsesi Tidak Dikenal dalam Hukum Panas Bumi di Indonesia

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Ketua Pembentukan PT Geo Dipa Energi (Persero) yang juga wakil dari Pertamina yang dibentuk Kementerian ESDM waktu itu, yaitu Surya Darma menegaskan Izin Konsesi tidak pernah dikenal di dalam hukum panas bumi di Indonesia.

“Sebab, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Izin konsesi sendiri merupakan konsep yang dikenal di jaman penjajahan Belanda,” kata Surya Darma saat menjadi saksi persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2017).

Surya Darma yang juga Ketua Tim penyusunan UU No. 27 tahun 2003 itu menjelaskan, PT Geo Dipa Energi dibentuk pemerintah memang untuk menggarap lapangan panas bumi di Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat. Keputusan pembentukkan dan pendirian Geo Dipa diambil setelah proses musyawarah dan kajian mendalam dari pemerintah.

Awalnya, Dieng dan Patuha merupakan wilayah kerja panas bumi yang dikelola HCE dan PPL dengan Pertamina. Namun, dengan adanya krisis 1998, pemerintah menangguhkan proyek tersebut dari para kontraktor.

Akibatnya, pemerintah digugat HCE dan PPL ke arbitrase. Dengan begitu, pemerintah harus membayar USD 500 juta ke dua kontraktor tersebut.

“Kewenangan, hak dan izin Geo Dipa untuk mengelola wilayah panas bumi di Dieng dan Patuha telah ada sejak awal Geo Dipa dibentuk dan didirikan,” ujar Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) itu.

Menurutnya, apabila kegiatan yang dilakukan oleh Geo Dipa dianggap sebagai kegiatan yang ilegal, maka Pemerintah Indonesia (Kementerian ESDM) merupakan pihak pertama yang akan menghentikan kegiatan Geo Dipa tersebut.

Pemerintah Indonesia akan mengalami kerugian yang sangat besar karena harus membayar ganti rugi sekitar USD 500 juta sebagai akibat dari ingkar janji yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap perjanjian pembentukan Geo Dipa, Global Settlement Agreement.

“Ketentuan di dalam UU Panas Bumi tidak dapat diterapkan kepada Geo Dipa, selain karena hak/kewenangan/izin Geo Dipa didapatkan melalui rezim lama yang dikecualikan di dalam ketentuan peralihan UU Panas Bumi, pemberian izin berdasarkan UU Panas Bumi harus melalui proses lelang yang dilakukan secara umum,” katanya.

Surya yang mantan Direktur Operasi Pertamina Geothermal Energi ini menjelaskan, apabila Geo Dipa tidak menjadi pemenang tender, tentu saja Pemerintah Indonesia akan dianggap melakukan tindakan ingkar janji di dalam Global Settlement Agreement.

Sementara itu, Kuasa Hukum Geo Dipa Heru Mardijarto mengatakan tidak ada tindak pidana penipuan yang dilakukan Geo Dipa dalam perkara dengan Bumigas.

Menurutnya, permasalahan antara Geo Dipa dan Bumigas terbukti murni merupakan permasalahan perdata. Hal ini karena peristiwa yang dianggap telah terjadi di dalam perkara ini timbul akibat hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan Perjanjian KTR.001.

Selain itu, lanjutnya, diduga terjadi kriminalisasi terhadap Geo Dipa yang mana telah menghambat berjalannya proyek pengembangan wilayah panas bumi di Dieng dan Patuha yang merupakan aset negara dan berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami kembali menegaskan hal ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia pengusahaan panas bumi dan penegakkan hukum di Indonesia karena perkara ini telah menghambat pelaksanaan proyek pengembangan wilayah panas bumi di Dieng dan Patuha.

“Wilayah panas bumi itu merupakan aset negara dan obyek vital nasional dan tentu saja akan menghambat program Pemerintah Republik Indonesia untuk ketahanan energi listrik 35.000 MW sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Jokowi,” pungkasnya. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

Menteri Rini Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani Tebu PG Gempolkrep

Published

on

Rini M. Soemarno, mengunjungi Pabrik Gula Gempolkrep milik PTPN X.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri BUMN Rini M. Soemarno, mengunjungi Pabrik Gula (PG) Gempolkrep milik PTPN X (Persero) di Desa Gempolkrep, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Siaran pers Kementerian BUMN, di Jakarta, Senin, menyebutkan kunjungan tersebut secara resmi menandai dimulainya musim giling tebu miliki petani di wilayah itu.

Pada kesempatan itu, Rini langsung menyapa para petani tebu di wilayah tersebut sekaligus mengoperasikan alat giling tebu di PG Gempolkrep.

PG Gempolkrep dibangun PTPN X sejak tahun 1912 di atas luas areal lahan 28,75 hektare dengan jumlah petani tebu tercatat sebanyak 4.275 orang.

“Keberadaan PG Gempolkrep ini tentunya dapat mendorong produktivitas panen yang pada akhirnya juga mendorong perbaikan kesejahteraan petani. Dengan keberadaan pabrik ini petani diharapkan mendapat kemudahan dan manfaat,” ujar Rini.

Untuk musim giling tahun 2018, PG Gempolkrep menargetkan produksi 87.503 ton gula kristal putih dengan tebu digiling sebanyak 1.082.200 ton, meningkat dibanding produksi sebelumnya sebesar 71.149 ton gula kristal putih dan 870.509 ton tebu di giling pada tahun 2017.

Berbagai upaya dan pengembangan terus dilakukan oleh PTPN X dalam mendorong produktivitas dan peningkatan kapasitas giling PG Gempolkrep. Hasilnya, kapasitas giling PG Gempolkrep saat ini tercatat meningkat menjadi 7.200 ton cane per day (TCD) dari sebelumnya 6.500 TCD.

Selain meninjau kesiapan giling, Rini juga melihat langsung mekanisasi tebangan dan normalisasi saluran yang sudah dilakukan di PG Gempolkrep sebagai upaya mendorong produktivitas tebu.

Mekanisasi tebangan telah dilakukan oleh PTPN X sejak tahun 2011 dan terus dikembangkan hingga mekanisasi menjadi penuh dapat diterapkan di sisi pengelolaan “on farm”. Saat ini, alat mekanisasi yang ada di PG Gempolkrep adalah “chopped harvester” dengan kapasitas 100 ton per hari dan grab loader yang memiliki kapasitas 80 ton per hari. Kedua alat ini membuat proses tebang, muat, dan angkut tebu menjadi lebih efektif dan efisien.

Dwi Satriyo Annurogo, Direktur Utama PTPN X menambahkan, perseroan tidak hanya berfokus pada pengelolaan “on farm” saja, namun juga senantiasa meningkatkan pelayanan kepada petani di semua pabrik gulanya, termasuk PG Gempolkrep.

PTPN juga berperan sebagai penjamin kredit kepada petani, memberikan bantuan bibit dan pupuk organik, bantuan kawalan budidaya, hingga bantuan perbaikan saluran irigasi.

Tahun 2018, PG Gempolkrep akan menggelontorkan dana sinergi BUMN sebesar Rp179 miliar untuk bantuan kredit kepada petani. “Mekanisme penyalurannya melalui KUR Bank Himbara. Sebagai perwujudan dari BUMN Hadir Untuk Negeri, kami terus berupaya mendorong produktivitas tebu dan kesehjateraan petani,” ujar Dwi. (roy)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Menteri BUMN Targetkan Rendemen PG Gempolkrep Naik

Published

on

Rini Soemarno menargetkan rendemen tebu giling di Pabrik Gula Gempolkrep meningkat dari 8,15 persen menjadi 9 persen.

Zonaekonomi.com, Mojokerto – Menteri BUMN Republik Indonesia Rini Soemarno menargetkan rendemen tebu giling di Pabrik Gula Gempolkrep, Mojokerto, Jawa Timur meningkat dari 8,15 persen menjadi 9 persen pada periode musim giling tahun 2018.

“Dari sebelumnya rendemen 8,15 persen menjadi 9 persen supaya kalau rendemen tinggi maka penghasilannya juga akan meningkat,” katanya disela buka giling produksi Pabrik Gula (PG) Gempolkrep PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X tahun 2018 di Mojokerto, Senin.

Dalam kesempatan itu, Menteri BUMN juga melihat secara langsung mekanisasi tebangan dan normalisasi saluran yang sudah dilakukan di PG Gempolkrep.

Sementara itu mekanisasi PTPN X terus dikembangkan penggunaannya guna meningkatkan produktivitas tebu.

Secara tidak langsung, mekanisasi juga memberikan dampak bagi kesejahteraan petani tebu, kata Dwi Satriyo Annurogo, Direktur Utama PTPN X.

Mekanisasi telah dilakukan oleh PTPN X sejak tahun 2011 dan terus dikembangkan hingga mekanisasi penuh dapat diterapkan di sisi pengelolaan on farm.

Saat ini, alat mekanisasi yang ada di PG Gempolkrep adalah “chopped harvester: dengan kapasitas 100 ton per hari dan grab loader dengan kapasitas 80 ton per hari. Kedua alat ini membuat proses tebang, muat, dan angkut tebu menjadi lebih efektif dan efisien.

Ia mengatakan, sebagai perwujudan dari BUMN Hadir Untuk Negeri, PTPN X tak hanya berfokus pada pengelolaan on farm saja, namun juga senantiasa meningkatkan pelayanan kepada petani di semua pabrik gulanya, termasuk PG Gempolkrep.

Pelayanan kepada petani yang telah dilakukan yaitu PTPN X sebagai avalis kredit kepada petani, pemberian bantuan bibit dan pupuk organik, bantuan kawalan budidaya, hingga bantuan perbaikan saluran irigasi. Tahun 2018 ini, PG Gempolkrep akan menggelontorkan dana sinergi BUMN sebesar Rp179 miliar untuk bantuan kredit kepada petani.

“Tahun 2018, PG Gempolkrep akan memberikan dana sinergi BUMN sebesar Rp179 miliar yang akan disalurkan untuk petani tebu di wilayah pabrik,” katanya.

Pada musim giling 2018 ini, PG Gempolkrep menargetkan memproduksi 87.503 ton Gula Kristal Putih dengan tebu digiling sebanyak 1.082.200 ton atau meningkat sebesar 23 persen dibanding realisasi 2017.

Di tahun ini pula, pabrik gula pertama yang terintegrasi dengan industri bioetanol (PT Energi Agro Nusantara) ini akan meningkatkan kapasitas gilingnya yang semula 6.500 Ton Cane per Day (TCD) menjadi 7.200 TCD. (ind)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Menteri BUMN : Produksi Pupuk NPK ditingkatkan

Published

on

Rini Soemarno terus mendorong peningkatan produksi NPK untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi termasuk buah.

Zonaekonomi.com, Palembang – Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan produksi NPK karena pupuk jenis itu bisa meningkatkan produktivitas tanaman padi termasuk buah.

“Kita mulai meningkatkan pembangunan pabrik pupuk NPK yang makin dibutuhkan industri pangan untuk meningkatkan produktivitas. Terbukti NPK jika digunakan pada padi bisa menambah bulir, kalau buah maka makin banyak buahnya,” kata Menteri Rini kepada pers di Palembang, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Rini yang bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meresmikan Peluncuran dan Peresmian Pabrik Pusri 2B, Proyek NPK 2,4 Juta Ton serta peletakan batu pertama Pabrik NPK Fusion II Pusri.

Baca juga: Sinergi tiga BUMN berpotensi kurangi impor pupuk

Rini mengatakan, penggunaan pupuk NPK akan didorong penggunaannya mengingat potensi pasar NPK di Indonesia yang terbilang masih sangat besar.

Saat ini kebutuhan NPK domestik diperkirakan sekitar 9,2 juta ton, sedangkan kapasitas produksi Pupuk Indonesia baru sekitar 3,3 juta ton dan swasta lainnya baru sekitar 3 juta ton.

“Masih terbuka peluang pasar bagi Pupuk Indonesia baik untuk sektor pertanian maupun perkebunan,” kata Rini.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat mengatakan PT Pupuk Indonesia berencana membangun pabrik-pabrik NPK mulai dari tahun 2018 hingga 2025 dengan total kapasitas sebesar 2,4 juta ton di PT Pupuk Iskandar Muda (Lhoksemauwe) 2×500.000 ton, PT Pusri Palembang, 2×100.000 ton, PT Pupuk Kujang, 2×100.000 ton, dan PT Pupuk Kaltim, 2×500.000 ton.

Menurut Aas, harga gas di Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan negara produsen pupuk lainnya membuat komoditi urea dan amoniak Indonesia berkurang daya saingnya di pasar internasional.

“Untuk itu, dibutuhkan upaya diversifikasi produk yang bisa lebih bersaing, berkualitas baik dan tingkat ketergantungannya terhadap gas tidak terlalu tinggi,” katanya.

Potensi pasar NPK di Indonesia masih sangat besar. Saat ini kebutuhan NPK domestic diperkirakan sekitar 9,2 juta ton, sedangkan kapasitas produksi Pupuk Indonesia baru sekitar 3,3 juta ton, dan swasta lainnya baru sekitar tiga juta ton.

Masih terbuka peluang pasar bagi Pupuk Indonesia baik untuk sektor pertanian maupun perkebunan.

Meningkatnya jumlah penduduk, berkurangnya jumlah lahan dan bertambahnya kebutuhan pangan dan komoditi perkebunan, mengharuskan diterapkannya intensifikasi pertanian guna meningkatkan produktivitas lahan.

“Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem pemupukan berimbang dengan pupuk majemuk atau NPK,” katanya.

Pupuk NPK, singkatan dari Nitrogen Phospor dan Kalium, adalah jenis pupuk majemuk yang mengandung unsur hara yang lengkap dan dibutuhkan tanaman. Berbeda dengan pupuk tunggal seperti urea, pupuk NPK mampu memenuhi semua kebutuhan unsur hara tanaman sehingga dapat menghasilkan panen yang lebih tinggi (untuk tanaman padi, sekitar 30-50 petsen), baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Penggunaan pupuk NPK yang menyeluruh, akan dapat meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan nasional sehingga dapat menjaga ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani karena para petani dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik dari hasil panen yang lebih banyak. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending