Connect with us

BUMN

Izin Konsesi Tidak Dikenal dalam Hukum Panas Bumi di Indonesia

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Ketua Pembentukan PT Geo Dipa Energi (Persero) yang juga wakil dari Pertamina yang dibentuk Kementerian ESDM waktu itu, yaitu Surya Darma menegaskan Izin Konsesi tidak pernah dikenal di dalam hukum panas bumi di Indonesia.

“Sebab, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Izin konsesi sendiri merupakan konsep yang dikenal di jaman penjajahan Belanda,” kata Surya Darma saat menjadi saksi persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2017).

Surya Darma yang juga Ketua Tim penyusunan UU No. 27 tahun 2003 itu menjelaskan, PT Geo Dipa Energi dibentuk pemerintah memang untuk menggarap lapangan panas bumi di Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat. Keputusan pembentukkan dan pendirian Geo Dipa diambil setelah proses musyawarah dan kajian mendalam dari pemerintah.

Awalnya, Dieng dan Patuha merupakan wilayah kerja panas bumi yang dikelola HCE dan PPL dengan Pertamina. Namun, dengan adanya krisis 1998, pemerintah menangguhkan proyek tersebut dari para kontraktor.

Akibatnya, pemerintah digugat HCE dan PPL ke arbitrase. Dengan begitu, pemerintah harus membayar USD 500 juta ke dua kontraktor tersebut.

“Kewenangan, hak dan izin Geo Dipa untuk mengelola wilayah panas bumi di Dieng dan Patuha telah ada sejak awal Geo Dipa dibentuk dan didirikan,” ujar Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) itu.

Menurutnya, apabila kegiatan yang dilakukan oleh Geo Dipa dianggap sebagai kegiatan yang ilegal, maka Pemerintah Indonesia (Kementerian ESDM) merupakan pihak pertama yang akan menghentikan kegiatan Geo Dipa tersebut.

Pemerintah Indonesia akan mengalami kerugian yang sangat besar karena harus membayar ganti rugi sekitar USD 500 juta sebagai akibat dari ingkar janji yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap perjanjian pembentukan Geo Dipa, Global Settlement Agreement.

“Ketentuan di dalam UU Panas Bumi tidak dapat diterapkan kepada Geo Dipa, selain karena hak/kewenangan/izin Geo Dipa didapatkan melalui rezim lama yang dikecualikan di dalam ketentuan peralihan UU Panas Bumi, pemberian izin berdasarkan UU Panas Bumi harus melalui proses lelang yang dilakukan secara umum,” katanya.

Surya yang mantan Direktur Operasi Pertamina Geothermal Energi ini menjelaskan, apabila Geo Dipa tidak menjadi pemenang tender, tentu saja Pemerintah Indonesia akan dianggap melakukan tindakan ingkar janji di dalam Global Settlement Agreement.

Sementara itu, Kuasa Hukum Geo Dipa Heru Mardijarto mengatakan tidak ada tindak pidana penipuan yang dilakukan Geo Dipa dalam perkara dengan Bumigas.

Menurutnya, permasalahan antara Geo Dipa dan Bumigas terbukti murni merupakan permasalahan perdata. Hal ini karena peristiwa yang dianggap telah terjadi di dalam perkara ini timbul akibat hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan Perjanjian KTR.001.

Selain itu, lanjutnya, diduga terjadi kriminalisasi terhadap Geo Dipa yang mana telah menghambat berjalannya proyek pengembangan wilayah panas bumi di Dieng dan Patuha yang merupakan aset negara dan berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami kembali menegaskan hal ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia pengusahaan panas bumi dan penegakkan hukum di Indonesia karena perkara ini telah menghambat pelaksanaan proyek pengembangan wilayah panas bumi di Dieng dan Patuha.

“Wilayah panas bumi itu merupakan aset negara dan obyek vital nasional dan tentu saja akan menghambat program Pemerintah Republik Indonesia untuk ketahanan energi listrik 35.000 MW sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Jokowi,” pungkasnya. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

Dua BUMN Salurkan Donasi kepada 500 Anak Yatim

Published

on

Dua BUMN yakni PT Jasa Marga dan PT Pupuk Indonesia menyalurkan donasi kepada 500 anak yatim dalam rangka menyambut perayaan Natal 2018.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Dua BUMN yakni PT Jasa Marga dan PT Pupuk Indonesia menyalurkan donasi kepada 500 anak yatim dalam rangka menyambut perayaan Natal 2018.

“Melalui Natal Bersama BUMN ini, diharapkan dapat membangun semangat kebersamaan dan kekompakan untuk menjaga persatuan bangsa,” kata Direktur Produksi PT Pupuk Kalimantan Timur Bagya Sugihartana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (16/12/2018).

Kegiatan penyaluran donasi yang merupakan rangkaian acara BUMN Hadir untuk Negeri (BHUN) 2018 itu diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan melibatkan 500 anak yatim dari Panti Asuhan Tamariska, Bina Kasih, Marturia, Yamusa, Abdiel, JP Ministry, Kasih Bapa.

Direktur Keuangan PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda Netty Renova mengatakan bahwa Program BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2018 di Kalimantan Timur telah dilaksanakan sejak bulan Agustus 2018.

“Kami sebagai BUMN merupakan bagian dari agen pembangunan yang berkiprah untuk meningkatkan kualitas bangsa melalui bidang industri kami masing-masing,” ujar Netty.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Keuangan PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda Netty Renova, Direktur Produksi PT Pupuk Kalimantan Timur Bagya Suhartana, dan Pgs Kepala Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan yang mewakili Walikota Balikpapan MD Yusri melakukan pembagian sepeda kepada anak-anak panti asuhan.

Jasa Marga sebagai koordinator utama dan Pupuk Indonesia sebagai wakil koordinator dalam penyelenggaraan BHUN 2018 di Provinsi Kalimantan Timur juga berkoodinasi dengan Dinas Sosial setempat dalam melakukan survei calon penerima donasi.

Terlaksana sejak tahun 2015, Program BHUN merupakan upaya mewujudkan peran nyata BUMN sehingga manfaat BUMN bagi masyarakat benar-benar dapat hadir di tengah masyarakat. (aji)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

PT Geo Dipa Energi (Persero) Kerjasama dengan Kejaksaan RI, untuk Hadapi Permasalahan Hukum

Published

on

PT Geo Dipa Energi menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum yang potensial dihadapi di masa depan maupun yang sedang berjalan.

Zonaekonomi.com, Jakarta – BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum yang potensial dihadapi di masa depan maupun yang sedang berjalan, pada saat ini.

Kerjasama antar instansi tersebut dilakukan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktur Utama Geo Dipa Riki Ibrahim, dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kejaksaan RI Loeke Larasati A, di Yogyakarta, Senin (10/12/2018).

Dengan kerjasama tersebut, maka Bidang Datun akan memberikan pertimbangan hukum kepada Geo Dipa berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit).

Jamdatun Kejaksaan RI Loeke Larasati dalam sambutannya menjelaskan bahwa Bidang Datun Kejaksaan RI dapat memberikan kajian aspek hukum kepada pemerintah, negara, BUMN dan anak perusahaannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

“Bidang Datun memiliki peranan yang besar mengingat tupoksi dan kewenangan yang dimiliki oleh bidang ini merupakan bagian dari tindakan preventif untuk mencegah terjadi penyimpangan hukum,” katanya.

Sementara itu Dirut Geo Dipa Riki Ibrahim menjelaskan bahwa BUMN yang dipimpinnya sering kali mengalami masalah dan hambatan hukum, sehingga bisa menghambat program penyediaan listrik nasional, dan kedaulatan ketahanan energi nasional.

“Sinergi antara Geo Dipa dengan Jamdatun Kejakgung RI sebagai kuasa hukum Geo Dipa diharapkan mampu memberikan pendampingan hukum untuk penyelesaian hukum bidang perdata dan tata usaha negara demi menyelamatkan kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah.” kata Riki.

Riki juga menjelaskan, sebagai BUMN instansinya harus berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya.

“Kehadiran Bidang Datun Kejaksaan RI yang dapat memberikan kontribusi nyata dari sisi hukum sehingga pelaksanaan kegiatan usaha Geo Dipa tetap on the right track untuk memenuhi prinsip-prinsip GCG,” tambah Riki.

Pada saat ini, Geo Dipa memiliki proyek pengembangan PLTP Small Scale 10 MW, Binary 10 MW, dan Pengembangan Area Candradimuka 40 MW

Selain itu Pengembangan lapangan Arjuno Welirang yang memiliki potensi 180 MW, serta lapangan Candi Umbul Telomoyo dengan potensi 90 MW. Juga penugasan dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan energi terbarukan panas bumi. (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Prabowo-Sandi Ingin BUMN untuk Rakyat

Published

on

Diskusi Rabu Biru bertajuk "Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional" di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2014-2016, Sudirman Said prihatin dengan kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini yang sebagian dililit hutang, sementara hasil dari BUMN itu sendiri tidak dinikmati rakyat Indonesia.

Melihat kondisi BUMN yang kian memprihatinkan, Sudirman menegaskan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Sandiaga memiliki tekad ingin membangun perusahaan milik negara tersebut dengan baik dan membenahinya dari semua aspek.

BACA JUGA : Cawapres Sandiaga : BUMN Harus Dikelola dengan Baik

“Prabowo-Sandi ingin BUMN untuk seluruh rakyat Indonesia: Prabowo-Sandi ingin semua BUMN boleh menjadi penggerak (engine), tetapi kalau implementasi harus untuk semua,” kata Sudirman dalam diskusi Rabu Biru bertajuk “Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional” di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Menurut dia, tata kelola BUMN yang buruk juga tidak lepas dari peran pemerintah yang ikut andil di dalamnya.

“Sekarang ini utang sudah 67 persen dari aset. Sebetulnya kalau BUMN diurus dengan baik, sumber talenta terbaik, ya, dari BUMN,” kata Sudirman.

Sementara itu, di tempat yang sama Sekretaris Meneg BUMN periode 2004-2012, Said Didu mengatakan, apabila pemerintah mengintervensi pengelolaan BUMN maka dampaknya BUMN seperti dimiliki penguasa.

“Posisi BUMN badan usaha milik negara, bukan milik penguasa. Jadi, itu harus di-clear-kan,” kata Said Didu. Jadi, jangan ada penguasa yang menggunakan BUMN karena bukan milik dia, tapi milik negara ini, katanya. (sus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending