Connect with us

BUMN

Izin Konsesi Tidak Dikenal dalam Hukum Panas Bumi di Indonesia

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Ketua Pembentukan PT Geo Dipa Energi (Persero) yang juga wakil dari Pertamina yang dibentuk Kementerian ESDM waktu itu, yaitu Surya Darma menegaskan Izin Konsesi tidak pernah dikenal di dalam hukum panas bumi di Indonesia.

“Sebab, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Izin konsesi sendiri merupakan konsep yang dikenal di jaman penjajahan Belanda,” kata Surya Darma saat menjadi saksi persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2017).

Surya Darma yang juga Ketua Tim penyusunan UU No. 27 tahun 2003 itu menjelaskan, PT Geo Dipa Energi dibentuk pemerintah memang untuk menggarap lapangan panas bumi di Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat. Keputusan pembentukkan dan pendirian Geo Dipa diambil setelah proses musyawarah dan kajian mendalam dari pemerintah.

Awalnya, Dieng dan Patuha merupakan wilayah kerja panas bumi yang dikelola HCE dan PPL dengan Pertamina. Namun, dengan adanya krisis 1998, pemerintah menangguhkan proyek tersebut dari para kontraktor.

Akibatnya, pemerintah digugat HCE dan PPL ke arbitrase. Dengan begitu, pemerintah harus membayar USD 500 juta ke dua kontraktor tersebut.

“Kewenangan, hak dan izin Geo Dipa untuk mengelola wilayah panas bumi di Dieng dan Patuha telah ada sejak awal Geo Dipa dibentuk dan didirikan,” ujar Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) itu.

Menurutnya, apabila kegiatan yang dilakukan oleh Geo Dipa dianggap sebagai kegiatan yang ilegal, maka Pemerintah Indonesia (Kementerian ESDM) merupakan pihak pertama yang akan menghentikan kegiatan Geo Dipa tersebut.

Pemerintah Indonesia akan mengalami kerugian yang sangat besar karena harus membayar ganti rugi sekitar USD 500 juta sebagai akibat dari ingkar janji yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap perjanjian pembentukan Geo Dipa, Global Settlement Agreement.

“Ketentuan di dalam UU Panas Bumi tidak dapat diterapkan kepada Geo Dipa, selain karena hak/kewenangan/izin Geo Dipa didapatkan melalui rezim lama yang dikecualikan di dalam ketentuan peralihan UU Panas Bumi, pemberian izin berdasarkan UU Panas Bumi harus melalui proses lelang yang dilakukan secara umum,” katanya.

Surya yang mantan Direktur Operasi Pertamina Geothermal Energi ini menjelaskan, apabila Geo Dipa tidak menjadi pemenang tender, tentu saja Pemerintah Indonesia akan dianggap melakukan tindakan ingkar janji di dalam Global Settlement Agreement.

Sementara itu, Kuasa Hukum Geo Dipa Heru Mardijarto mengatakan tidak ada tindak pidana penipuan yang dilakukan Geo Dipa dalam perkara dengan Bumigas.

Menurutnya, permasalahan antara Geo Dipa dan Bumigas terbukti murni merupakan permasalahan perdata. Hal ini karena peristiwa yang dianggap telah terjadi di dalam perkara ini timbul akibat hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan Perjanjian KTR.001.

Selain itu, lanjutnya, diduga terjadi kriminalisasi terhadap Geo Dipa yang mana telah menghambat berjalannya proyek pengembangan wilayah panas bumi di Dieng dan Patuha yang merupakan aset negara dan berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami kembali menegaskan hal ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia pengusahaan panas bumi dan penegakkan hukum di Indonesia karena perkara ini telah menghambat pelaksanaan proyek pengembangan wilayah panas bumi di Dieng dan Patuha.

“Wilayah panas bumi itu merupakan aset negara dan obyek vital nasional dan tentu saja akan menghambat program Pemerintah Republik Indonesia untuk ketahanan energi listrik 35.000 MW sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Jokowi,” pungkasnya. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

Rini : PTPN Bakal Transformasi Jadi BUMN Agrikultur Modern

Published

on

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup bakal bertransformasi menjadi “Indonesia Modern Agriculture Company” yang mempekerjakan talenta-talenta terbaik negeri dengan produk-produk yang berkualitas.

Untuk mewujudkan hal itu, proses transformasi di PTPN pun senantiasa diikuti dengan upaya peningkatan kompetensi SDM di semua lini.

“Tak hanya itu, Kementerian BUMN bersama manajemen PTPN juga terus berupaya menguatkan kondisi keuangan perusahaan, didukung dengan penerapan teknologi yang modern dan efisien, meningkatkan riset dan pengembangan, serta mendorong terciptanya inovasi-inovasi bisnis lainnya,” kata Rini lewat keterangannya di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Termasuk juga, tambah Rini, melakukan kerja sama strategis baik dengan BUMN dan swasta.

Rini menyampaikan hal itu di sela acara Lokakarya Nasional dan Deklarasi Transformasi Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara di Jakarta.

PTPN Grup merupakan Holding Perkebunan yang telah berdiri sejak 2014 dengan luas area perkebunan sekitar 800 ribu hektare (data 2017) yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Jumlah karyawan PTPN tercatat mencapai 115 ribu orang.

Menteri Rini menerangkan, transformasi dilakukan dengan beberapa langkah utama yang berfokus kepada komoditas perkebunan strategis nasional seperti kelapa sawit, karet, gula, teh, kopi dan kakoa.

PTPN juga sedang mengembangkan industri hilir yang berbasis komoditas utama dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan nasional seperti minyak goreng dan biofuel/green diesel.

Langkah lainnya yakni, PTPN juga terus meningkatkan produktivitas melalui penerapan Industri 4.0 di operasional perusahaan, menjalankan praktik-praktik operasional perkebunan yang berkelanjutan, hingga meningkatkan eskpor produk perkebunan yang berkualitas kepada pangsa pasar regional dan global.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara Dolly P Pulungan menambahkan, melalui proses transformasi tersebut, ke depan PTPN pun ditargetkan mampu memberikan nilai tambah kepada perekonomian nasional.

Di antaranya, berkontribusi sebesar Rp 37 triliun kepada GDP Indonesia setiap tahunnya, berkontribusi sebesar Rp 3 triliun kepada devisa dari ekspor setiap tahunnya.

Menurut dia, PTPN Grup juga akan berperan aktif dalam ketahanan energi melalui program green diesel (B20 – B100) dengan memaksimalkan sinergi dengan BUMN bidang energi.

“Kami pun senantiasa meningkatan kompetensi petani dan produktivitas perkebunan rakyat dengan memberi pelatihan-pelatihan dan pendampingan. Serta menyediakan lapangan kerja dari sektor hulu sampai hilir perkebunan,” ujar Dolly. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Menteri BUMN : Pajak Membedakan Avtur Indonesia dengan Singapura

Published

on

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan yang membedakan harga avtur Indonesia dengan Singapura adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penggunaan bahan bakar untuk pesawat terbang itu.

“Kita enggak terlalu berbeda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya pajak, di kita kena PPN, di mereka enggak kena,” kata Rini saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Ia menyebutkan, pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar melakukan kajian terhadap pengenaan PPN atas penggunaan avtur.

“Kami sudah lihat ‘cost structure’, saya sudah mendetailkan lagi, karena sekarang juga sudah ada surat dari Kementerian ESDM mengenai formula BBM,” katanya.

Ia menyebutkan formula base cost dari avtur saat ini sudah disamakan dengan Singapura dan negara-negara lain.

“Nah ini saya sekarang lihat di semua titik kita, base structure udah seperti yang mengikuti formula ESDM atau bagaimana sehingga kalau itu kita bisa turun, akan turun sampai berapa persen,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Rini juga menjelaskan bahwa investasi infrastruktur terkait BBM di Angkasa Pura I dan Angkasa Puta II, semua dilakukan oleh PT Pertamina.

“Infrastruktur di dalam, infrastruktur penyimpanan, itu semua investasinya oleh Pertamina,” tegasnya.

Ketika ditanya lagi langkah apa yang perlu dilakukan sehingga tarif penerbangan di Indonesia bisa bersaing dan sehat, Rini mengatakan harus dilihat hitungan struktur biayanya seperti apa.

“Kita enggak terlalu beda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya di pajak. Di kita kena PPN, di mereka enggak kena,” kata Menteri BUMN. (gus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Pemerintah Kebut Pembentukan BUMN Tekfin Kode QR

Published

on

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara berharap BUMN finansial berbasis teknologi (tekfin/fintech) yang menggunakan sistem pemindaian kode respon cepat atau “QR Code” dapat segera beroperasi untuk mendorong efisiensi dan efektivitas jasa sistem pembayaran.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (21/1/2019), mengemukakan pembentukan entitas baru itu masih dalam pembahasan.

Dia berharap pada Februari 2019, sudah terdapat kemajuan yang signifikan dari proses pendirian BUMN tekfin tersebut. “Sekarang belum final, masih semi final,” ujar Gatot.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng di tempat yang sama, mengaku belum menerima pengajuan izin dari perusahaan BUMN untuk pembentukkan perusahaan tekfin Kode QR.

Sugeng mendukung rencana pendirian BUMN tekfin Kode QR tersebut asalkan bisa menyesuaikan dengan peraturan standarisasi sistem pembayaran “QR Code” yang akan diluncurkan Bank Sentral dalam waktu dekat.

“Itu tidak masalah, asal nanti standarnya harus disesuaikan dengan standar kita,” kata dia.

Bank Sentral, kata Sugeng, masih berusaha menyelesaikan peraturan standardisasi QR Code tersebut.

Wacana pembentukan BUMN tekfin Kode QR ini pertama kali dilontarkan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Kartika Wirjoatmodjo.

Tiko, sapaan akrab Kartika, menyebut enam perusahaan pelat merah akan berkonsolidasi membentuk BUMN QR Code. Keenam perusahaan itu, yakni bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Tabungan negara Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk serta PT Telkom Indonesia Persero Tbk dan PT Pertamina Persero.

Tiko mengatakan BUMN Kode QR sistem pembayaran itu sudah disepakati. Rencananya BUMN QR Code tersebut akan diluncurkan pada kuartal I-2019. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending