Connect with us

BUMN

Merupakan WKP Pertamina, Geo Dipa Tidak Perlu IUP untuk Patuha dan Dieng

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta, Selatan kembali mengelar Sidan mantan Presdir PT Geo Dipa Energi, Samsudin Warsa. Majlis hakim mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak Geo Dipa, Madjedi Hasan, Fellow Charter BANI Arbiitrators Jakarta.

“Keterangan Ahli ini saya sampaikan untuk memenuhi permintaan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan Penasehat Hukum Makarim & Taira S. Adapun permasalahan yang dimohonkan pendapat kepada saya terkait dengan masalah perizinan dalam kegiatan usaha pengelolaan Panas Bumi di Indonesia, khususnya mengenai hak atau izin pengusahaan yang diberikan dalam kegiatan usaha Panas Bumi di Indonesia,” kata Madjedi di persidangan PN Jakarta Selatan, Rabu 10 Mei 2017.

Madjedi menjelaskan keterangan ahli ini dibuat berdasarkan pengetahuan dirinya dalam bidang teknis, bisnis dan hukum yang didukung oleh pengalaman kerja lebih dari 50 (lima puluh) tahun dalam kegiatan pengusahaan sumber daya alam di Indonesia dan luar negeri, khususnya minyak dan gas bumi dan Panas Bumi, sebagaimana terlihat dalam biodata terlampir. 

Menurutnya kegiatan pengusahaan panas bumi di Indonesia saat ini dilakukan berdasar tiga peraturan perundang-undangan berikut :

1) UU No 44/Prp/1960 tentang Minyak dan Keppres No 16/1974, No. 22/1981 dan 45/1991, Kepmen ESDM No. 667/2002, yang memberi tugas kepada Pertamina untuk melakukan kegiatan usaha Panas Bumi, antara lain di Dieng dan Patuha.

2) UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi dan PP No. 57/2009;

3) UU No. 21/2014 Tentang Panas Bumi yang menggantikan UU No. 27/2003. 

Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi di Patuha dan Dieng tertunda akibat adanya krisis moneter pada tahun 1997. Krisis tersebut telah memaksa Pemerintah atas saran International Monetary Fund (IMF) menunda untuk waktu yang tidak ditentukan dan membatalkan sejumlah proyek Panas Bumi, antara lain proyek panas bumi di Patuha dan Dieng. 

Penundaan dan pembatalan ini mengakibatkan Pertamina dan PLN digugat oleh dua pengembang yaitu Karaha Bodas Company dan Himpurna California Energy Company, yang terakhir bersama dengan Patuha Power Limited mengoperasikan Patuha dan Dieng, di ICC International Court of Arbitration, yang merupakan forum penyelesaian sengketa yang disepakati dalam JOC dan ESC.

Dalam putusannya, Majelis Arbitrase mengabulkan gugatan kedua pengembang (Himpurna California Energy Company dan Patuha Power Limited) dan menghukum PLN untuk membayar ganti rugi.

Dalam perkara Patuha dan Dieng, berdasarkan Putusan Majelis Arbitrase, pengembang kemudian mengajukan pembayaran klaim kepada Overseas Private Insurance Corporation (OPIC), dimana OPIC kemudian mengajukan klaim kepada Pemerintah Republik Indonesia. 

OPIC adalah institusi keuangan dari Pemerintah Amerika Serikat, yang salah satu kegiatannya menyediakan asuransi terkait dengan political risk bagi investor dari Amerika Serikat yang menanamkan modal di luar negaranya. 

Dengan pembayaran klaim tersebut, maka Pemerintah memerintahkan kepada PLN dan Pertamina untuk membentuk patungan (joint venture) Pertamina dan PLN, yaitu PT Geo Dipa Energi (Energi) untuk mengambil alih kegiatan pengusahaan Panas Bumi di WKP Pertamina di Patuha dan Dieng berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S.436/MK.02/2001 tertanggal 4 September 2001 dan Surat Menteri Energi and Sumber Daya Mineral Nomor 3900/40/M/2001 tertanggal 5 November 2001.

Sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralPLN dan Pertamina kemudian membuat dan mengikatkan dirinya masing-masing ke dalam perjanjian Joint Development Agreement (JDA) pada tanggal 23 Mei 2002. Di dalam JDA, Pertamina (sebagai pemegang Kuasa Pengusahaan di Wilayah Kerja Pengusahaan yang meliputi WKP Dieng-Patuha) dan PLN sepakat untuk mendirikan sebuah badan hukum, dan selanjutnya badan hukum tersebut akan mengelola dan mengembangkan, antara lain, lapangan panas bumi pada WKP Dieng-Patuha. 

Sebagai pelaksanaan dari JDA, Pertamina dan PLN mendirikan PT Geo Dipa Energi berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 5 Juli 2002 yang disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-16633 HT.01.01.TH.2002 tanggal 2 September 2002. 

Bertolak dari fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan kegiatan PT Geo Dipa Energi di Patuha dan Dieng sudah dimulai jauh sebelum UU No 27/2003 diundangkan, dan bahwa landasan hukum pengusahaan PT Geo Dipa Energi di Patuha dan Dieng adalah Keputusan Presiden (Keppres) No. 22/1981 dan 45/1991. 

Dalam hal ini, PT Geo Dipa Energi ditunjuk oleh Pemerintah untuk menggantikan pengembang Panas Bumi yang terdahulu (Himpurna California Energy Company dan Patuha Power Limited). 

“Dengan demikian, PT Geo Dipa Energi tidak perlu memiliki izin usaha panas bumi (sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 27/2003) untuk mengoperasikan wilayah kerja panas bumi Patuha dan Dieng, karena wilayah kerja tersebut merupakan wilayah kerja Pertamina yang diberikan oleh Pemerintah berdasar Keppres No. 16/1974,” tegasnya.

Sidang kali ini dipimpin Hakim Ketua, Djoko Indrianto dua hakim anggota  Fery Agustinus Budi Utama dan Agus Widodo. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Agribisnis

Pertamina-Perindo Fasilitasi Program Kemitraan untuk 514 Petambak Udang

Published

on

Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT Pertamina (Persero) bersinergi memberikan program kemitraan senilai total Rp40miliar untuk 512 petambak udang di Kabupaten Tulangbawang, Lampung.

Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro menyambut positif program kemitraan tersebut. Menurutnya, BUMN turut aktif mengambil peran dalam membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah melalui beragam program kemitraan.

“Pola kemitraan yang diterapkan Perum Perindo dan Pertamina ini sangat baik dalam rangka memberdayakan masyarakat menengah ke bawah untuk berwirausaha. Pola bisnis ini pun memberikan kepastian bantuan modal, pendampingan, hingga jaminan penyerapan hasil panen para petambak,” kata Wahyu Kuncoro melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Ada pun realisasi program kemitraan tersebut dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama disalurkan pada Mei 2018 lalu sebesar Rp8,5 Miliar untuk 110 petambak. Lalu tahap kedua disalurkan untuk 404 petambak dengan nilai total Rp31,34 Miliar, dan diserahkan langsung oleh Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suanda serta Region Manager Communication & CSR Pertamina Sumbagsel Rifky Rachman Yusuf di lokasi tambak Bratasena, Tulangbawang.

Bersamaaan dengan penyerahan program kemitraan tahap II tersebut, dilakukan juga kegiatan panen hasil tambak dari para penerima program Tahap I. Hasil panen berupa udang vanamei pun langsung dibeli oleh Perum Perindo.

“Sesuai kesepakatan dengan Pertamina, Perindo yang jadi off taker. Sehingga, petambak langsung bisa menjual hasil panennya saat itu juga,” kata Dirut Perindo Risyanto Suanda.

Risyanto menjelaskan Pertamina dan Perum Perindo sudah bersepakat berbagi peran. Pertamina sebagai penyedia dana program kemitraan, sedangkan Perum Perindo sebagai off taker atau pembeli hasil panennya, sekaligus pendampingan teknis.

“Kami menempatkan SDM khusus untuk mengelola program ini yang sewaktu-waktu dibutuhkan siap membantu para petambak jika ada masalah,” katanya.

Program kemitraan ini diharapkan efektif karena dana kemitraan yang merupakan pinjaman dengan biaya administrasi hanya 3 persen per tahun itu tidak sekadar diserahkan begitu saja. Namun, para petambak penerimanya juga diberi pendampingan dan dijamin pasarnya.

Risyanto menambahkan, program kemitraan ini diharapkan mampu merevitalisasi kegiatan budidaya di Tulang Bawang yang dulu pernah menjadi penghasil udang vanamei hingga 200 ton per hari.

Dia juga optimistis sinergi dua BUMN ini akan membantu peningkatan penghasilan 514 petambak yang berada di kawasan Tulang Bawang.

“Program ini akan terus ditingkatkan agar produksi udang terus bertambah karena hasilnya sebagian besar untuk memenuhi pasar ekspor yang mampu mendatangkan devisa cukup besar,” ujarnya. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Kementerian BUMN Sebut Aset Perusahaan Negara Naik

Published

on

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Aloysius Kiik Ro.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara Aloysius Kiik Ro menunjukkan total aset 143 perusahaan plat merah naik dari Rp7.210 triliun pada 2017 menjadi Rp7.718 triliun pada kuartal III 2018.

Nilai aset yang meningkat sejalan dengan angka liabilitas yang turut tergerek dari Rp4.830 triliun pada 2017 menjadi Rp5.271 triliun pada kuartal III 2018. Sementara itu, nilai ekuitas juga naik dari Rp2.387 triliun pada 2017 menjadi Rp2.414 triliiun jelang akhir tahun ini.

Walau demikian, katanya di Jakarta, Selasa (4/12/2018), laba bersih pada kuartal III 2018 turun dari Rp176 triliun pada 2017 menjadi Rp79 triliun.

Terkait dengan kondisi utang atau liabilitas, Aloysius mengatakan, kondisi pinjaman BUMN cenderung aman dibanding dengan rata-rata industri.

“Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan rasio utang terhadap ekuitas (DER) BUMN masih lebih rendah dibanding rata-rata industri. Misalnya sektor transportasi, BUMN memiliki DER senilai 1,59 kali, sementara rata-rata industri 1,96 kali,” tutur Aloysius.

Bahkan angka liabilitas sebanyak Rp5.271 triliun, Aloysius berpendapat, tidak mencerminkan total utang riil BUMN karena nilai liabilitas masih mengikutsertakan dana pihak ketiga (DPK), cadangan premi, dan dana-dana talangan.

Utang riil BUMN hingga kuartal III 2018, menurut Aloysius, hanya sebesar Rp2.448 triliun.

Alhasil secara umum, menurut Aloysius, performa BUMN cenderung baik, mengingat Kementerian BUMN terus melakukan pengawasan ketat terhadap neraca keuangan 143 perusahaan negara, khususnya terkait upaya menghimpun pendanaan.

“Bentuk nyata monitoring diantaranya dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tiap perusahaan,” kata Aloysius.

Pengawasan secara eksternal, menurut Aloysius juga dilakukan oleh lembaga pemeringkat domestik dan internasional yang menilai kemampuan perusahaan mendapatkan pinjaman dari luar negeri.

“Tiap kali melakukan pinjaman komersial luar negeri (PKLN), BUMN juga harus berkoordinasi dan meminta persetujuan dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Koordinator Perekonomian,” demikian Aloysius. (gtm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Kunjungi BUMN Geo Dipa, DPR Dukung Pengembangan Energi Panas Bumi

Published

on

Komisi VII DPR RI meninjau operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik PT Geo Dipa Energi (Persero) di Dieng.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Komisi VII DPR RI meninjau operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik PT Geo Dipa Energi (Persero) di Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat (30/11/2018) kemarin.

Peninjauan ini dalam rangka kunjungan kerja spesifik yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam selaku Ketua Tim.

Dalam sambutannya pada acara tersebut, Ridwan menyampaikan bahwa DPR – dalam hal ini Komisi VII, sangat memberikan perhatian terkait pengembangan energi baru dan terbarukan di tanah air.

Hal ini mengingat sumber energi panas bumi sebagai energi terbarukan, dapat menggantikan peran energi fosil yang cadangannya terus menurun dari waktu ke waktu. Sementara pada saat yang sama, wilayah Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia.

“Jika kita bisa mengoptimalkan potensi panas bumi ini sebagai sumber energi listrik, maka hal ini sejalan dengan tujuan kita untuk mencapai kemandirian energi nasional,” tegas Ridwan.

Dalam kunjungan tersebut hadir para anggota DPR RI Komisi VII, Dirjen EBTKE dan Dirjen Gatrik KESDM, Direktur PLN Regional Bisnis Jawa Bagian Barat serta Dirut PT Geo Dipa Energi beserta jajarannya, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Wakil Bupati Wonosobo.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Geo Dipa, Riki Ibrahim melaporkan informasi penting terkait perkembangan BUMN ini, terutama mengenai proyek small scale, pembangunan binary power plant, serta pengembangan lapangan panas bumi Candradimuka yang berlokasi di Dataran Tinggi Dieng.

Riki juga memberikan informasi terakhir mengenai hambatan pengembangan Geo Dipa, terutama yang berkaitan dengan isu hukum, dan isu harga listrik energi baru terbarukan (EBT) ke PLN.

Terkait hal tersebut, Ridwan Hisjam menyampaikan bahwa DPR-RI mendukung penuh rencana pengembangan Geo Dipa sebagai BUMN yang diamanatkan untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Seperti diketahui, pencapaian target porsi EBT pada bauran energi nasional sebesar 23% persen pada 2025.

Adapun bentuk dukungan DPR adalah dengan membentuk Panitia Kerja Rancangan Undang – Undangan Energi Terbarukan dan merancang peraturan UU. Saat ini penyusunan UU sudah dalam tahap konsepsi naskah akademik dan akan segera diselesaikan.

Selain mengoperasikan PLTP Unit Dieng, BUMN ini juga menjadi operator dan pemilik PLTP Patuha di Jawa Barat. PT Geo Dipa Energi adalah BUMN di bawah Kementerian Keuangan dengan prosentasi saham 93,33 % milik Pemerintah cq Kementerian Keuangan dan 6,67 % saham PT PLN (Persero). (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending