Connect with us

BUMN

Merupakan WKP Pertamina, Geo Dipa Tidak Perlu IUP untuk Patuha dan Dieng

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta, Selatan kembali mengelar Sidan mantan Presdir PT Geo Dipa Energi, Samsudin Warsa. Majlis hakim mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak Geo Dipa, Madjedi Hasan, Fellow Charter BANI Arbiitrators Jakarta.

“Keterangan Ahli ini saya sampaikan untuk memenuhi permintaan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan Penasehat Hukum Makarim & Taira S. Adapun permasalahan yang dimohonkan pendapat kepada saya terkait dengan masalah perizinan dalam kegiatan usaha pengelolaan Panas Bumi di Indonesia, khususnya mengenai hak atau izin pengusahaan yang diberikan dalam kegiatan usaha Panas Bumi di Indonesia,” kata Madjedi di persidangan PN Jakarta Selatan, Rabu 10 Mei 2017.

Madjedi menjelaskan keterangan ahli ini dibuat berdasarkan pengetahuan dirinya dalam bidang teknis, bisnis dan hukum yang didukung oleh pengalaman kerja lebih dari 50 (lima puluh) tahun dalam kegiatan pengusahaan sumber daya alam di Indonesia dan luar negeri, khususnya minyak dan gas bumi dan Panas Bumi, sebagaimana terlihat dalam biodata terlampir. 

Menurutnya kegiatan pengusahaan panas bumi di Indonesia saat ini dilakukan berdasar tiga peraturan perundang-undangan berikut :

1) UU No 44/Prp/1960 tentang Minyak dan Keppres No 16/1974, No. 22/1981 dan 45/1991, Kepmen ESDM No. 667/2002, yang memberi tugas kepada Pertamina untuk melakukan kegiatan usaha Panas Bumi, antara lain di Dieng dan Patuha.

2) UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi dan PP No. 57/2009;

3) UU No. 21/2014 Tentang Panas Bumi yang menggantikan UU No. 27/2003. 

Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi di Patuha dan Dieng tertunda akibat adanya krisis moneter pada tahun 1997. Krisis tersebut telah memaksa Pemerintah atas saran International Monetary Fund (IMF) menunda untuk waktu yang tidak ditentukan dan membatalkan sejumlah proyek Panas Bumi, antara lain proyek panas bumi di Patuha dan Dieng. 

Penundaan dan pembatalan ini mengakibatkan Pertamina dan PLN digugat oleh dua pengembang yaitu Karaha Bodas Company dan Himpurna California Energy Company, yang terakhir bersama dengan Patuha Power Limited mengoperasikan Patuha dan Dieng, di ICC International Court of Arbitration, yang merupakan forum penyelesaian sengketa yang disepakati dalam JOC dan ESC.

Dalam putusannya, Majelis Arbitrase mengabulkan gugatan kedua pengembang (Himpurna California Energy Company dan Patuha Power Limited) dan menghukum PLN untuk membayar ganti rugi.

Dalam perkara Patuha dan Dieng, berdasarkan Putusan Majelis Arbitrase, pengembang kemudian mengajukan pembayaran klaim kepada Overseas Private Insurance Corporation (OPIC), dimana OPIC kemudian mengajukan klaim kepada Pemerintah Republik Indonesia. 

OPIC adalah institusi keuangan dari Pemerintah Amerika Serikat, yang salah satu kegiatannya menyediakan asuransi terkait dengan political risk bagi investor dari Amerika Serikat yang menanamkan modal di luar negaranya. 

Dengan pembayaran klaim tersebut, maka Pemerintah memerintahkan kepada PLN dan Pertamina untuk membentuk patungan (joint venture) Pertamina dan PLN, yaitu PT Geo Dipa Energi (Energi) untuk mengambil alih kegiatan pengusahaan Panas Bumi di WKP Pertamina di Patuha dan Dieng berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S.436/MK.02/2001 tertanggal 4 September 2001 dan Surat Menteri Energi and Sumber Daya Mineral Nomor 3900/40/M/2001 tertanggal 5 November 2001.

Sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralPLN dan Pertamina kemudian membuat dan mengikatkan dirinya masing-masing ke dalam perjanjian Joint Development Agreement (JDA) pada tanggal 23 Mei 2002. Di dalam JDA, Pertamina (sebagai pemegang Kuasa Pengusahaan di Wilayah Kerja Pengusahaan yang meliputi WKP Dieng-Patuha) dan PLN sepakat untuk mendirikan sebuah badan hukum, dan selanjutnya badan hukum tersebut akan mengelola dan mengembangkan, antara lain, lapangan panas bumi pada WKP Dieng-Patuha. 

Sebagai pelaksanaan dari JDA, Pertamina dan PLN mendirikan PT Geo Dipa Energi berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 5 Juli 2002 yang disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-16633 HT.01.01.TH.2002 tanggal 2 September 2002. 

Bertolak dari fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan kegiatan PT Geo Dipa Energi di Patuha dan Dieng sudah dimulai jauh sebelum UU No 27/2003 diundangkan, dan bahwa landasan hukum pengusahaan PT Geo Dipa Energi di Patuha dan Dieng adalah Keputusan Presiden (Keppres) No. 22/1981 dan 45/1991. 

Dalam hal ini, PT Geo Dipa Energi ditunjuk oleh Pemerintah untuk menggantikan pengembang Panas Bumi yang terdahulu (Himpurna California Energy Company dan Patuha Power Limited). 

“Dengan demikian, PT Geo Dipa Energi tidak perlu memiliki izin usaha panas bumi (sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 27/2003) untuk mengoperasikan wilayah kerja panas bumi Patuha dan Dieng, karena wilayah kerja tersebut merupakan wilayah kerja Pertamina yang diberikan oleh Pemerintah berdasar Keppres No. 16/1974,” tegasnya.

Sidang kali ini dipimpin Hakim Ketua, Djoko Indrianto dua hakim anggota  Fery Agustinus Budi Utama dan Agus Widodo. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

Menteri BUMN : Pajak Membedakan Avtur Indonesia dengan Singapura

Published

on

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan yang membedakan harga avtur Indonesia dengan Singapura adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penggunaan bahan bakar untuk pesawat terbang itu.

“Kita enggak terlalu berbeda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya pajak, di kita kena PPN, di mereka enggak kena,” kata Rini saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Ia menyebutkan, pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar melakukan kajian terhadap pengenaan PPN atas penggunaan avtur.

“Kami sudah lihat ‘cost structure’, saya sudah mendetailkan lagi, karena sekarang juga sudah ada surat dari Kementerian ESDM mengenai formula BBM,” katanya.

Ia menyebutkan formula base cost dari avtur saat ini sudah disamakan dengan Singapura dan negara-negara lain.

“Nah ini saya sekarang lihat di semua titik kita, base structure udah seperti yang mengikuti formula ESDM atau bagaimana sehingga kalau itu kita bisa turun, akan turun sampai berapa persen,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Rini juga menjelaskan bahwa investasi infrastruktur terkait BBM di Angkasa Pura I dan Angkasa Puta II, semua dilakukan oleh PT Pertamina.

“Infrastruktur di dalam, infrastruktur penyimpanan, itu semua investasinya oleh Pertamina,” tegasnya.

Ketika ditanya lagi langkah apa yang perlu dilakukan sehingga tarif penerbangan di Indonesia bisa bersaing dan sehat, Rini mengatakan harus dilihat hitungan struktur biayanya seperti apa.

“Kita enggak terlalu beda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya di pajak. Di kita kena PPN, di mereka enggak kena,” kata Menteri BUMN. (gus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Pemerintah Kebut Pembentukan BUMN Tekfin Kode QR

Published

on

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara berharap BUMN finansial berbasis teknologi (tekfin/fintech) yang menggunakan sistem pemindaian kode respon cepat atau “QR Code” dapat segera beroperasi untuk mendorong efisiensi dan efektivitas jasa sistem pembayaran.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (21/1/2019), mengemukakan pembentukan entitas baru itu masih dalam pembahasan.

Dia berharap pada Februari 2019, sudah terdapat kemajuan yang signifikan dari proses pendirian BUMN tekfin tersebut. “Sekarang belum final, masih semi final,” ujar Gatot.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng di tempat yang sama, mengaku belum menerima pengajuan izin dari perusahaan BUMN untuk pembentukkan perusahaan tekfin Kode QR.

Sugeng mendukung rencana pendirian BUMN tekfin Kode QR tersebut asalkan bisa menyesuaikan dengan peraturan standarisasi sistem pembayaran “QR Code” yang akan diluncurkan Bank Sentral dalam waktu dekat.

“Itu tidak masalah, asal nanti standarnya harus disesuaikan dengan standar kita,” kata dia.

Bank Sentral, kata Sugeng, masih berusaha menyelesaikan peraturan standardisasi QR Code tersebut.

Wacana pembentukan BUMN tekfin Kode QR ini pertama kali dilontarkan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Kartika Wirjoatmodjo.

Tiko, sapaan akrab Kartika, menyebut enam perusahaan pelat merah akan berkonsolidasi membentuk BUMN QR Code. Keenam perusahaan itu, yakni bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Tabungan negara Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk serta PT Telkom Indonesia Persero Tbk dan PT Pertamina Persero.

Tiko mengatakan BUMN Kode QR sistem pembayaran itu sudah disepakati. Rencananya BUMN QR Code tersebut akan diluncurkan pada kuartal I-2019. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Menteri BUMN Dorong Yodya Karya Tingkatkan Kinerja Perusahaan

Published

on

Peresmian gedung Yodya Tower milik PT Yodya Karya di Jakarta.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M. Soemarno mendorong PT Yodya Karya (Persero) untuk terus meningkatkan kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan.

“Saya mendorong agar Yodya Karya terus mengoptimalkan perannya di bidang pengawasan proyek-proyek dan desain untuk bisa mendorong pertumbuhan kinerja keuangan perseroan,” ujar Menteri Rini dalam keterangan tertulis saat meresmikan Gedung PT Yodya Karya di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Menteri BUMN mengatakan bahwa saat ini kinerja keuangan perseroan terus tumbuh, yang tentunya ini sebuah pencapaian yang terus didorong.

“Apresiasi saya kepada manajemen perseroan, semoga terus tumbuh,” katanya.

Menurut Menteri Rini, pertumbuhan kinerja perusahaan juga tidak terlepas dari sinergi antar BUMN. Sinergi terutama mendorong peran BUMN besar dalam membantu BUMN kecil.

Gedung ini merupakan sebuah karya yang membanggakan dan juga hasil sinergi antar BUMN. Terima kasih kepada BUMN-BUMN yang usah bersinergi, yaitu Bank Tabungan Negara yang mendukung pendanaan dan PT Wijaya Karya sebagai kontraktor pembangunan,” tuturnya saat menghadiri acara peresmian gedung milik PT Yodya Karya bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Yodya Karya (Persero), Thomas Pangaribuan mengatakan bahwa saat ini total aset perseroan tercatat sebesar Rp 565 miliar atau mengalami peningkatan lima kali dalam kurun waktu lima tahun. Sementara laba perseroan tercatat sebesar Rp 50 miliar atau meningkat dari sebelumnya Rp 37 miliar di 2017.

“Terima kasih kepada Menteri BUMN yang terus mendorong kami untuk mengoptimalkan aset-aset yang tidak produktif sehingga kami bisa membangun Gedung PT Yodya Karya. Terima kasih juga kepada BTN yang sudah mendukung pendanaan bagi kami serta Waskita Karya sebagai kontraktor yang membangun gedung ini,” ungkap Thomas.

Menurutnya, dengan berdirinya gedung Yodya Tower ini merupakan catatan atas karya nyata Yodya Karya dalam perjalanan panjang berkiprah di dunia konstruksi, terdapat pembelajaran yang sangat berguna bagi generasi penerus PT Yodya Karya (Persero) khususnya untuk para milenial di dunia jasa konsultan nasional. (aji)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending