Connect with us

BUMN

Merupakan WKP Pertamina, Geo Dipa Tidak Perlu IUP untuk Patuha dan Dieng

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta, Selatan kembali mengelar Sidan mantan Presdir PT Geo Dipa Energi, Samsudin Warsa. Majlis hakim mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak Geo Dipa, Madjedi Hasan, Fellow Charter BANI Arbiitrators Jakarta.

“Keterangan Ahli ini saya sampaikan untuk memenuhi permintaan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan Penasehat Hukum Makarim & Taira S. Adapun permasalahan yang dimohonkan pendapat kepada saya terkait dengan masalah perizinan dalam kegiatan usaha pengelolaan Panas Bumi di Indonesia, khususnya mengenai hak atau izin pengusahaan yang diberikan dalam kegiatan usaha Panas Bumi di Indonesia,” kata Madjedi di persidangan PN Jakarta Selatan, Rabu 10 Mei 2017.

Madjedi menjelaskan keterangan ahli ini dibuat berdasarkan pengetahuan dirinya dalam bidang teknis, bisnis dan hukum yang didukung oleh pengalaman kerja lebih dari 50 (lima puluh) tahun dalam kegiatan pengusahaan sumber daya alam di Indonesia dan luar negeri, khususnya minyak dan gas bumi dan Panas Bumi, sebagaimana terlihat dalam biodata terlampir. 

Menurutnya kegiatan pengusahaan panas bumi di Indonesia saat ini dilakukan berdasar tiga peraturan perundang-undangan berikut :

1) UU No 44/Prp/1960 tentang Minyak dan Keppres No 16/1974, No. 22/1981 dan 45/1991, Kepmen ESDM No. 667/2002, yang memberi tugas kepada Pertamina untuk melakukan kegiatan usaha Panas Bumi, antara lain di Dieng dan Patuha.

2) UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi dan PP No. 57/2009;

3) UU No. 21/2014 Tentang Panas Bumi yang menggantikan UU No. 27/2003. 

Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi di Patuha dan Dieng tertunda akibat adanya krisis moneter pada tahun 1997. Krisis tersebut telah memaksa Pemerintah atas saran International Monetary Fund (IMF) menunda untuk waktu yang tidak ditentukan dan membatalkan sejumlah proyek Panas Bumi, antara lain proyek panas bumi di Patuha dan Dieng. 

Penundaan dan pembatalan ini mengakibatkan Pertamina dan PLN digugat oleh dua pengembang yaitu Karaha Bodas Company dan Himpurna California Energy Company, yang terakhir bersama dengan Patuha Power Limited mengoperasikan Patuha dan Dieng, di ICC International Court of Arbitration, yang merupakan forum penyelesaian sengketa yang disepakati dalam JOC dan ESC.

Dalam putusannya, Majelis Arbitrase mengabulkan gugatan kedua pengembang (Himpurna California Energy Company dan Patuha Power Limited) dan menghukum PLN untuk membayar ganti rugi.

Dalam perkara Patuha dan Dieng, berdasarkan Putusan Majelis Arbitrase, pengembang kemudian mengajukan pembayaran klaim kepada Overseas Private Insurance Corporation (OPIC), dimana OPIC kemudian mengajukan klaim kepada Pemerintah Republik Indonesia. 

OPIC adalah institusi keuangan dari Pemerintah Amerika Serikat, yang salah satu kegiatannya menyediakan asuransi terkait dengan political risk bagi investor dari Amerika Serikat yang menanamkan modal di luar negaranya. 

Dengan pembayaran klaim tersebut, maka Pemerintah memerintahkan kepada PLN dan Pertamina untuk membentuk patungan (joint venture) Pertamina dan PLN, yaitu PT Geo Dipa Energi (Energi) untuk mengambil alih kegiatan pengusahaan Panas Bumi di WKP Pertamina di Patuha dan Dieng berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S.436/MK.02/2001 tertanggal 4 September 2001 dan Surat Menteri Energi and Sumber Daya Mineral Nomor 3900/40/M/2001 tertanggal 5 November 2001.

Sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralPLN dan Pertamina kemudian membuat dan mengikatkan dirinya masing-masing ke dalam perjanjian Joint Development Agreement (JDA) pada tanggal 23 Mei 2002. Di dalam JDA, Pertamina (sebagai pemegang Kuasa Pengusahaan di Wilayah Kerja Pengusahaan yang meliputi WKP Dieng-Patuha) dan PLN sepakat untuk mendirikan sebuah badan hukum, dan selanjutnya badan hukum tersebut akan mengelola dan mengembangkan, antara lain, lapangan panas bumi pada WKP Dieng-Patuha. 

Sebagai pelaksanaan dari JDA, Pertamina dan PLN mendirikan PT Geo Dipa Energi berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 5 Juli 2002 yang disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-16633 HT.01.01.TH.2002 tanggal 2 September 2002. 

Bertolak dari fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan kegiatan PT Geo Dipa Energi di Patuha dan Dieng sudah dimulai jauh sebelum UU No 27/2003 diundangkan, dan bahwa landasan hukum pengusahaan PT Geo Dipa Energi di Patuha dan Dieng adalah Keputusan Presiden (Keppres) No. 22/1981 dan 45/1991. 

Dalam hal ini, PT Geo Dipa Energi ditunjuk oleh Pemerintah untuk menggantikan pengembang Panas Bumi yang terdahulu (Himpurna California Energy Company dan Patuha Power Limited). 

“Dengan demikian, PT Geo Dipa Energi tidak perlu memiliki izin usaha panas bumi (sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 27/2003) untuk mengoperasikan wilayah kerja panas bumi Patuha dan Dieng, karena wilayah kerja tersebut merupakan wilayah kerja Pertamina yang diberikan oleh Pemerintah berdasar Keppres No. 16/1974,” tegasnya.

Sidang kali ini dipimpin Hakim Ketua, Djoko Indrianto dua hakim anggota  Fery Agustinus Budi Utama dan Agus Widodo. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

“BUMN Bersinergi” Bangun 1.300 Hunian Sementara di Lombok

Published

on

"BUMN Bersinergi" telah berhasil membangun sekitar 1.300 hunian sementara (huntara) di sejumlah lokasi terdampak gempa bumi di Pulau Lombok.

Zonaekonomi.com, Lombok Timur – “BUMN Bersinergi” telah berhasil membangun sekitar 1.300 hunian sementara (huntara) di sejumlah lokasi terdampak gempa bumi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“BUMN Bersinergi” melalui Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Catur Budi Harto di Lombok Timur, Selasa (23/10/2018), menjelaskan, pembangunan dengan target 1.500 huntara ini telah tersebar di tiga kabupaten yang ada di Pulau Lombok.

“Pembangunannya itu ada di wilayah Sembalun, Pemenang, dan Kekait,” kata Catur Budi Harto.

Hal itu diungkapkannya kepada wartawan saat meninjau perkembangan pembangunan huntara bersama rombongan “BUMN Bersinergi” di Dusun Bawak Nao Daya, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Untuk Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, bangunan Huntara tersebar di enam desa, yakni Desa Sembalun Bumbung, Desa Sembalun Timba Gading, Desa Sembalun, Desa Sajang, Desa Sembalun Lawang, dan Desa Bilok Petung.

Target pembangunan huntara di enam desa yang ada di Kecamatan Sembalun, mencapai 700 unit dengan wilayah penyebaran ada di 18 lokasi terdampak gempa.

Namun dari target pembangunannya, bangunan yang memiliki desain khusus rumah ramah gempa (RRG) ini baru terealisasi sebanyak 633 unit.

“Khusus untuk di lokasi ini (Dusun Bawak Enao Daya), ada 137 huntara. Tapi yang paling banyak itu ada di Sembalun Bumbung, di sana 200 huntara, sisanya tersebar di beberapa tempat lain,” ujarnya.

Pembangunan huntara di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, PT BNI Tbk dikatakan sebagai koordinator pembangunannya.

Sinergi BUMN untuk huntara di Sembalun, dibangun PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk, PT Telkom Indonesia Tbk sedangkan untuk pekerjaan konstruksinya berkolaborasi dengan PT Wijaya Karya Tbk dan PT Waskita Karya Tbk.

“Dalam pembangunannya juga kita dibantu PLN untuk mengalirkan listriknya,” ucap Catur Budi Harto.

Selain di Sembalun, “BUMN Bersinergi” membangun huntara di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Di sana telah terbangun sebanyak 271 huntara dengan sinergi yang terbangun antara PT Bank Mandiri Tbk dan PT Hutama Karya Tbk.

Untuk Kabupaten Lombok Barat, juga telah terbangun di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari. Di lokasi terdampak gempa ini telah terbangun sebanyak 300 unit huntara dengan sinergi yang terbangun antara PT BRI Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (PTPP) Tbk.

Begitu juga dengan lokasi terdampak gempa di Kabupaten Lombok Utara, di Desa Terengan, Kecamatan Pemenang. Sinergitas BUMN antara PT Pertamina Tbk dan PT Adhi Karya Tbk, telah terbangun sebanyak 207 unit huntara. (dbp)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Konflik Hukum BUMN – Bumigas, Berpotensi Merugikan Negara Rp 2,4 Triliun

Published

on

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Berlarut-larutnya kasus sengketa hukum antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi terkait dengan kontrak pengembangan PTLP Dieng dan Patuha dinilai memberikan preseden buruk bagi pengembangan panas bumi dan menghambat program penyediaan listrik nasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait kasus tersebut tidak tepat dan berpotensi merugikan negara.

Menurutnya, Bumigas tak memiliki hak untuk meminta ganti rugi atau melanjutkan kontrak dengan Geo Dipa karena telah terbukti gagal memenuhi ketentuan kontrak.

Dampak dibatalkannya Putusan BANI No.922/2017 adalah Bumigas meminta membayar ganti rugi sebesar Rp 5 triliun sebagaimana gugatannya di PN Jakarta Selatan. Bumigas pun meminta Geo Dipa menyerahkan aset PLTP Patuha Unit 1 senilai Rp2,5 triliun kepada Bumigas.

“Padahal PLTP ini sudah dibangun sendiri oleh Geo Dipa melalui pinjaman dari BNI. Tentu saja keputusan PN Jaksel di atas sangat pantas dicurigai sarat KKN, karena bukan saja absurd, tidak masuk akal, tetapi juga dengan vulgar melegalkan upaya perampokan aset negara,” katanya di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Marwan menjelaskan, Bumigas terbukti telah gagal memenuhi ketentuan kontrak, gagal menyediakan dana proyek, melakukan kriminalisasi dan berbohong memiliki rekening di HSBC Hongkong (rekening fiktif-red).

Karena didukung dan terlibat KKN dengan oknum-oknum penguasa, Bumigas leluasa menjalankan agenda bisnis dan mempengaruhi lembaga-lembaga pengadilan, sehingga putusan-putusan BANI dan MA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat pun dapat dianulir.

Adapun Putusan BANI No.922/2017 pada 30 Mei 2018 menyatakan Bumigas gagal menyediakan dana sesuai ketentuan Pasal 55 Kontrak dan menyatakan Kontrak dinyatakan berakhir terhitung 30 Mei 2018. Namun, Bumigas kemudian kembali mengajukan permohonan (ketiga) pembatalan Putusan BANI No.922/2017 kepada PN Jakarta Selatan pada 4 September 2018.

Lebih jauh, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas.

“Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak. Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan rupiah,” tegasnya.

Oleh karena itu, Marwan mendesak agar pemerintah dan DPR turun tangan menyelesaikan kasus ini.

Potensi kerugian negara jika GDE menyerahkan PLTP Patuha Unit 1 kepada Bumigas mencapai Rp 2,4 triliun. Salah satu upaya kriminalisasi Bumigasterhadap GDE adalah terkait perizinan hak pengusahaan SDA panas bumi rezim lama yang dianggap tidak sah dan illegal.

Padahal menurut aturan yang berlaku, izin pengelolaan pengusahaan panas bumi rezim lama berupa kuasa pengusahaan jelas diakui oleh hukum Indonesia, seperti yang dijalankan oleh Pertamina Geothermal Energi (PGE) dalam mengelola 14 wilayah kerja PLTP.

Jika kriminalisasi tanpa dasar dibiarkan, dan dikuatkan pula oleh putusan pengadilan (MA), maka seluruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta pemegang saham GDE dan PGE pun dapat dilaporkan pidana oleh pihak lain yang bermaksud merebut dan mengambil wilayah pengusahaan panas bumi diluar ketentuan peraturan yang berlaku.

“Yang jauh lebih penting, hal ini tentu akan menjadi preseden buruk yang akan menghambat program penyediaan listrik di Indonesia,” kata Marwan.

Di sisi lain, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas. Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak.

“Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan Rupiah,” kata Marwan Batubara. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

LSM Ajak Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Turut Jaga Aset BUMN

Published

on

Lembaga swadaya masyarakat mengajak Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi untuk berperan aktif untuk melakukan mencegahan korupsi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Lembaga swadaya masyarakat Barisan Rakyat Anti Korupsi dan Kriminalisasi (BRAKK) mengajak Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KMSAK) untuk berperan aktif untuk melakukan mencegahan korupsi di Indonesia, dan ikut berjuang menjaga aset negara, termasuk BUMN.

“Kami akan mendatangi anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi satu per satu agar mereka mau turut serta menjaga aset bangsa termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata Koordinator BRAKK Hans Suta Widhya di Jakarta, Jumat (5/10/2018)

Setidaknya ada lebih dari 10 anggota koalisi yang akan didatangi, terutama ICW, YLBHI, Banten Bersih, Perkumpulan Integritas, KRPK, PBHI, PUSAKO FH UNAND, MATA Aceh, MCW, TRUTH, SAHDAR Medan, IBC, Pondok Keadilan, PUKAT FH UGM, Gemawan, FITRA Riau, Jaringan Anti Korupsi Riau, dan Bengkel APPEK NTT.

Hans merasa perlu untuk menjelaskan kepada mereka satu per satu, karena pihaknya menduga anggota koalisi tersebut telah menerima informasi yang salah dalam hal penyelamatan aset negara.

“Puluhan anggota koalisi itu telah mempertaruhkan integritasnya. Bukan itu saja, kredibilitas lembaga anti korupsi yang dibangun oleh para pendahulunya juga bisa hancur berantakan gara-gara masalah ini,” kata Hans.

Sebelummya, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi pada Kamis (4/10/2018) mendatangi KPK guna untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai KPK atas nama Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK).

“Langkah yang dilakukan koalisi itu sesungguhnya kontra produktif. Tekanan yang dilakukan koalisi kepada KPK berbahaya bagi penyelamatan aset negara dan malah bisa mendorong untuk penghilangan aset BUMN,” kata Hans.

Seperti diketahui, BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) meminta KPK untuk melakukan penelusuran finansial terkait dengan sengketa bisnis dengan PT Bumigas Energi yang diterminasi oleh Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) karena tidak pernah merealisasikan komitmennya.

Kemudian KPK memberikan hasil investigasinya yang menyatakan bahwa Bumigas tidak memiliki rekening dan dana sesuai dengan yang diperjanjikan. Karena kontrak antara GeoDipa dengan Bumigas adalah Kontrak dengan syarat batal. Jadi klo Bumigas tidak memiliki rekening dan dana sesuai yang diperjanjikan maka kontrak sudah batal dengan sendirinya.

Padahal sederhana saja, klo Bumigas memang memiliki rekening dan dana sesuai kesepakatan kontrak Bumigas tinggal menunjukkan bukti-bukti otentik adanya rekening dan dana yg dimaksud untuk mengcounter KPK.

Menurut Hans, apa yang dilakukan oleh KPK selama ini merupakan hak dan kewajiban KPK untuk melakukan pencegahan kerugian aset BUMN. Jelas ini merupakan tupoksi KPK.

“Termasuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penyelidikan, serta memberikan informasi yang diperlukan yang diajukan oleh BUMN karena kegiatan BUMN ada dalam ranah pengawasan KPK,” katanya.

Bahkan, secara hukum surat KPK seharusnya dianggap sah dan benar (asas het vermoeden van rechmatigheid) oleh proses Pengadilan yang berwenang atau institusi manapun, kecuali Bumigas bisa membuktikan sebaliknya.

“Singkatnya, adanya Surat KPK dapat dikategorikan sebagai salah satu upaya KPK mencegah kerugian BUMN. Sepanjang itu dikeluarkan oleh institusi resmi dan dalam bentuk resmi, surat itu memiliki nilai kekuatan hukum sesuai dengan isinya, apalagi ini yang mengeluarkan KPK yang merupakan institusi negara.” kata Hans. (wes)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending