Connect with us

BUMN

METI sebut Geo Dipa Dibentuk Pemerintah untuk Kelola Dieng dan Patuha

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma menjelaskan PT Geo Dipa Energi dibentuk pemerintah memang untuk menggarap lapangan panas bumi di Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat. Keputusan pembentukkan dan pendirian Geo Dipa diambil setelah proses musyawarah dan kajian mendalam dari pemerintah.

Awalnya, Dieng dan Patuha merupakan wilayah kerja panas bumi yang dikelola HCE dan PPL dengan Pertamina. Namun, dengan adanya krisis 1998, pemerintah menangguhkan proyek tersebut dari para kontraktor. Akibatnya, pemerintah digugat HCE dan PPL ke arbitrase. Dengan begitu, pemerintah harus membayar USD 500 juta ke dua kontraktor tersebut.

Menurutnya, kewenangan, hak dan izin Geo Dipa untuk mengelola wilayah panas bumi di Dieng dan Patuha telah ada sejak awal Geo Dipa dibentuk dan didirikan. Apabila kegiatan yang dilakukan oleh Geo Dipa dianggap sebagai kegiatan yang ilegal, Pemerintah Indonesia (Kementerian ESDM) merupakan pihak pertama yang akan menghentikan kegiatan Geo Dipa tersebut. Pemerintah Indonesia akan mengalami kerugian yang sangat besar karena harus membayar ganti rugi sekitar USD 500 juta sebagai akibat dari ingkar janji yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap perjanjian pembentukan Geo Dipa, Global Settlement Agreement.

“Ketentuan di dalam UU Panas Bumi tidak dapat diterapkan kepada Geo Dipa, selain karena hak/kewenangan/izin Geo Dipa didapatkan melalui rezim lama yang dikecualikan di dalam ketentuan peralihan UU Panas Bumi, pemberian izin berdasarkan UU Panas Bumi harus melalui proses lelang yang dilakukan secara umum. Apabila Geo Dipa tidak menjadi pemenang tender, tentu saja Pemerintah Indonesia akan dianggap melakukan tindakan ingkar janji di dalam Global Settlement Agreement,” ujarnya di Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Mantan Direktur Operasi Pertamina Geothermal Energi ini menegaskan Izin Konsesi tidak pernah dikenal di dalam hukum panas bumi di Indonesia. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Izin konsesi sendiri merupakan konsep yang dikenal di jaman penjajahan Belanda.

Sementara itu, Kuasa Hukum Geo Dipa Heru Mardijarto mengatakan tidak ada tindak pidana penipuan yang dilakukan Geo Dipa dalam perkara dengan Bumigas. Menurutnya, permasalahan antara Geo Dipa dan Bumigas terbukti murni merupakan permasalahan perdata. Hal ini karena peristiwa yang dianggap telah terjadi di dalam perkara ini timbul akibat hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan Perjanjian KTR.001.

Selain itu, lanjutnya, diduga terjadi kriminalisasi terhadap Geo Dipa yang mana telah menghambat berjalannya proyek pengembangan wilayah panas bumi di Dieng dan Patuha yang merupakan aset negara dan berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami kembali menegaskan hal ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia pengusahaan panas bumi dan penegakkan hukum di Indonesia karena perkara ini telah menghambat pelaksanaan proyek pengembangan wilayah panas bumi di Dieng dan Patuha yang merupakan aset negara dan obyek vital nasional dan tentu saja akan menghambat program Pemerintah Republik Indonesia untuk ketahanan energi listrik 35.000 MW sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Jokowi,” pungkasnya. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Agribisnis

Pertamina-Perindo Fasilitasi Program Kemitraan untuk 514 Petambak Udang

Published

on

Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT Pertamina (Persero) bersinergi memberikan program kemitraan senilai total Rp40miliar untuk 512 petambak udang di Kabupaten Tulangbawang, Lampung.

Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro menyambut positif program kemitraan tersebut. Menurutnya, BUMN turut aktif mengambil peran dalam membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah melalui beragam program kemitraan.

“Pola kemitraan yang diterapkan Perum Perindo dan Pertamina ini sangat baik dalam rangka memberdayakan masyarakat menengah ke bawah untuk berwirausaha. Pola bisnis ini pun memberikan kepastian bantuan modal, pendampingan, hingga jaminan penyerapan hasil panen para petambak,” kata Wahyu Kuncoro melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Ada pun realisasi program kemitraan tersebut dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama disalurkan pada Mei 2018 lalu sebesar Rp8,5 Miliar untuk 110 petambak. Lalu tahap kedua disalurkan untuk 404 petambak dengan nilai total Rp31,34 Miliar, dan diserahkan langsung oleh Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suanda serta Region Manager Communication & CSR Pertamina Sumbagsel Rifky Rachman Yusuf di lokasi tambak Bratasena, Tulangbawang.

Bersamaaan dengan penyerahan program kemitraan tahap II tersebut, dilakukan juga kegiatan panen hasil tambak dari para penerima program Tahap I. Hasil panen berupa udang vanamei pun langsung dibeli oleh Perum Perindo.

“Sesuai kesepakatan dengan Pertamina, Perindo yang jadi off taker. Sehingga, petambak langsung bisa menjual hasil panennya saat itu juga,” kata Dirut Perindo Risyanto Suanda.

Risyanto menjelaskan Pertamina dan Perum Perindo sudah bersepakat berbagi peran. Pertamina sebagai penyedia dana program kemitraan, sedangkan Perum Perindo sebagai off taker atau pembeli hasil panennya, sekaligus pendampingan teknis.

“Kami menempatkan SDM khusus untuk mengelola program ini yang sewaktu-waktu dibutuhkan siap membantu para petambak jika ada masalah,” katanya.

Program kemitraan ini diharapkan efektif karena dana kemitraan yang merupakan pinjaman dengan biaya administrasi hanya 3 persen per tahun itu tidak sekadar diserahkan begitu saja. Namun, para petambak penerimanya juga diberi pendampingan dan dijamin pasarnya.

Risyanto menambahkan, program kemitraan ini diharapkan mampu merevitalisasi kegiatan budidaya di Tulang Bawang yang dulu pernah menjadi penghasil udang vanamei hingga 200 ton per hari.

Dia juga optimistis sinergi dua BUMN ini akan membantu peningkatan penghasilan 514 petambak yang berada di kawasan Tulang Bawang.

“Program ini akan terus ditingkatkan agar produksi udang terus bertambah karena hasilnya sebagian besar untuk memenuhi pasar ekspor yang mampu mendatangkan devisa cukup besar,” ujarnya. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Kementerian BUMN Sebut Aset Perusahaan Negara Naik

Published

on

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Aloysius Kiik Ro.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara Aloysius Kiik Ro menunjukkan total aset 143 perusahaan plat merah naik dari Rp7.210 triliun pada 2017 menjadi Rp7.718 triliun pada kuartal III 2018.

Nilai aset yang meningkat sejalan dengan angka liabilitas yang turut tergerek dari Rp4.830 triliun pada 2017 menjadi Rp5.271 triliun pada kuartal III 2018. Sementara itu, nilai ekuitas juga naik dari Rp2.387 triliun pada 2017 menjadi Rp2.414 triliiun jelang akhir tahun ini.

Walau demikian, katanya di Jakarta, Selasa (4/12/2018), laba bersih pada kuartal III 2018 turun dari Rp176 triliun pada 2017 menjadi Rp79 triliun.

Terkait dengan kondisi utang atau liabilitas, Aloysius mengatakan, kondisi pinjaman BUMN cenderung aman dibanding dengan rata-rata industri.

“Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan rasio utang terhadap ekuitas (DER) BUMN masih lebih rendah dibanding rata-rata industri. Misalnya sektor transportasi, BUMN memiliki DER senilai 1,59 kali, sementara rata-rata industri 1,96 kali,” tutur Aloysius.

Bahkan angka liabilitas sebanyak Rp5.271 triliun, Aloysius berpendapat, tidak mencerminkan total utang riil BUMN karena nilai liabilitas masih mengikutsertakan dana pihak ketiga (DPK), cadangan premi, dan dana-dana talangan.

Utang riil BUMN hingga kuartal III 2018, menurut Aloysius, hanya sebesar Rp2.448 triliun.

Alhasil secara umum, menurut Aloysius, performa BUMN cenderung baik, mengingat Kementerian BUMN terus melakukan pengawasan ketat terhadap neraca keuangan 143 perusahaan negara, khususnya terkait upaya menghimpun pendanaan.

“Bentuk nyata monitoring diantaranya dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tiap perusahaan,” kata Aloysius.

Pengawasan secara eksternal, menurut Aloysius juga dilakukan oleh lembaga pemeringkat domestik dan internasional yang menilai kemampuan perusahaan mendapatkan pinjaman dari luar negeri.

“Tiap kali melakukan pinjaman komersial luar negeri (PKLN), BUMN juga harus berkoordinasi dan meminta persetujuan dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Koordinator Perekonomian,” demikian Aloysius. (gtm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Kunjungi BUMN Geo Dipa, DPR Dukung Pengembangan Energi Panas Bumi

Published

on

Komisi VII DPR RI meninjau operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik PT Geo Dipa Energi (Persero) di Dieng.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Komisi VII DPR RI meninjau operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik PT Geo Dipa Energi (Persero) di Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat (30/11/2018) kemarin.

Peninjauan ini dalam rangka kunjungan kerja spesifik yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam selaku Ketua Tim.

Dalam sambutannya pada acara tersebut, Ridwan menyampaikan bahwa DPR – dalam hal ini Komisi VII, sangat memberikan perhatian terkait pengembangan energi baru dan terbarukan di tanah air.

Hal ini mengingat sumber energi panas bumi sebagai energi terbarukan, dapat menggantikan peran energi fosil yang cadangannya terus menurun dari waktu ke waktu. Sementara pada saat yang sama, wilayah Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia.

“Jika kita bisa mengoptimalkan potensi panas bumi ini sebagai sumber energi listrik, maka hal ini sejalan dengan tujuan kita untuk mencapai kemandirian energi nasional,” tegas Ridwan.

Dalam kunjungan tersebut hadir para anggota DPR RI Komisi VII, Dirjen EBTKE dan Dirjen Gatrik KESDM, Direktur PLN Regional Bisnis Jawa Bagian Barat serta Dirut PT Geo Dipa Energi beserta jajarannya, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Wakil Bupati Wonosobo.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Geo Dipa, Riki Ibrahim melaporkan informasi penting terkait perkembangan BUMN ini, terutama mengenai proyek small scale, pembangunan binary power plant, serta pengembangan lapangan panas bumi Candradimuka yang berlokasi di Dataran Tinggi Dieng.

Riki juga memberikan informasi terakhir mengenai hambatan pengembangan Geo Dipa, terutama yang berkaitan dengan isu hukum, dan isu harga listrik energi baru terbarukan (EBT) ke PLN.

Terkait hal tersebut, Ridwan Hisjam menyampaikan bahwa DPR-RI mendukung penuh rencana pengembangan Geo Dipa sebagai BUMN yang diamanatkan untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Seperti diketahui, pencapaian target porsi EBT pada bauran energi nasional sebesar 23% persen pada 2025.

Adapun bentuk dukungan DPR adalah dengan membentuk Panitia Kerja Rancangan Undang – Undangan Energi Terbarukan dan merancang peraturan UU. Saat ini penyusunan UU sudah dalam tahap konsepsi naskah akademik dan akan segera diselesaikan.

Selain mengoperasikan PLTP Unit Dieng, BUMN ini juga menjadi operator dan pemilik PLTP Patuha di Jawa Barat. PT Geo Dipa Energi adalah BUMN di bawah Kementerian Keuangan dengan prosentasi saham 93,33 % milik Pemerintah cq Kementerian Keuangan dan 6,67 % saham PT PLN (Persero). (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending