Connect with us

BUMN

Terganjal Sengketa, Potensi PLTP Dieng dan Patuha Terancam Tak Tergarap

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Potensi panas bumi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng dan Patuha yang diperkirakan mencapai 300 Megawatt (MW) terancam tak akan tergarap maksimal. Ancaman ini sekaligus menghambat program pemerintah yang menggenjot pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW.

Hal ini disebankan akibat adanya sengketa antara PT Geo Dipa Energi, pengelola kedua PLTP ini dengan PT Bumi Gas.

Kuasa Hukum PT Geo Dipa Energi (Persero) Heru MardijartoAhli mengatakan sengketa yang terjadi antara keduanya merupakan permasalahan perdata yang timbul akibat hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan Perjanjian KTR.001. 

“Sengketa ini telah menghambat berjalannya proyek pengembangan PLTP Dieng dan PLTP Patuha yang merupakan bagian dari program percepatan pembangkit listrik 10 ribu MW tahap II dan bagian dari Program Infrastruktur Kelistrikan 35 ribu MW, yang merupakan proyek pemerintah yang merupakan juga aset negara dan obyek vital nasional,” ujar Heru di Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Menurutnya, sengketa ini bisa menjadi preseden buruk dalam pengembangan sektor usaha panas bumi di Indonesia. Selain itu, sengketa ini berpotensi merugikan keuangan negara.

Ahli Hukum Pidana dan Kriminologi Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa mengatakan permasalahan yang berawal dari hubungan keperdataan harus diselesaikan dan diputus terlebih dahulu dari sisi hukum perdata. Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 tentang Sengketa Prayudisial. Mengingat permasalahan antara Geo Dipa dan Bumigas berawal dari permasalahan perdata, sudah seharusnya permasalahan perdata antara Geo Dipa dan Bumigas yang timbul dari sengketa atas Perjanjian KTR.001 harus diselesaikan di lingkup perdata.

“Kalaupun memang terdapat hal yang tidak benar atau kebohongan di dalam perjanjian, hal tersebut semata-mata hanya akan mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum,” pungkas Eva.

Sebelumnya, Pakar Hukum Pidana dan Penalaran Hukum Universitas Parahyangan Budi Prastowo juga beranggapan bahwa sengketa yang terjadi antara keduanya merupakan permasalahan perdata yang timbul akibat hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan Perjanjian KTR.001. 

Heru menambahkan, berdasarkan keterangan-keterangan seluruh saksi/ahli yang disampaikan di muka persidangan (termasuk keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum), semakin terlihat dengan jelas dan terang bahwa tidak ada satu pun unsur tindak pidana penipuan yang terpenuhi.

“Sebaliknya, justru terlihat jelas bahwa permasalahan antara Geo Dipa dan Bumigas murni merupakan suatu permasalahan perdata sehingga tidak patut diselesaikan melalui jalur hukum pidana,” kata Heru. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

LSM Ajak Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Turut Jaga Aset BUMN

Published

on

Lembaga swadaya masyarakat mengajak Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi untuk berperan aktif untuk melakukan mencegahan korupsi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Lembaga swadaya masyarakat Barisan Rakyat Anti Korupsi dan Kriminalisasi (BRAKK) mengajak Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KMSAK) untuk berperan aktif untuk melakukan mencegahan korupsi di Indonesia, dan ikut berjuang menjaga aset negara, termasuk BUMN.

“Kami akan mendatangi anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi satu per satu agar mereka mau turut serta menjaga aset bangsa termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata Koordinator BRAKK Hans Suta Widhya di Jakarta, Jumat (5/10/2018)

Setidaknya ada lebih dari 10 anggota koalisi yang akan didatangi, terutama ICW, YLBHI, Banten Bersih, Perkumpulan Integritas, KRPK, PBHI, PUSAKO FH UNAND, MATA Aceh, MCW, TRUTH, SAHDAR Medan, IBC, Pondok Keadilan, PUKAT FH UGM, Gemawan, FITRA Riau, Jaringan Anti Korupsi Riau, dan Bengkel APPEK NTT.

Hans merasa perlu untuk menjelaskan kepada mereka satu per satu, karena pihaknya menduga anggota koalisi tersebut telah menerima informasi yang salah dalam hal penyelamatan aset negara.

“Puluhan anggota koalisi itu telah mempertaruhkan integritasnya. Bukan itu saja, kredibilitas lembaga anti korupsi yang dibangun oleh para pendahulunya juga bisa hancur berantakan gara-gara masalah ini,” kata Hans.

Sebelummya, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi pada Kamis (4/10/2018) mendatangi KPK guna untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai KPK atas nama Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK).

“Langkah yang dilakukan koalisi itu sesungguhnya kontra produktif. Tekanan yang dilakukan koalisi kepada KPK berbahaya bagi penyelamatan aset negara dan malah bisa mendorong untuk penghilangan aset BUMN,” kata Hans.

Seperti diketahui, BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) meminta KPK untuk melakukan penelusuran finansial terkait dengan sengketa bisnis dengan PT Bumigas Energi yang diterminasi oleh Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) karena tidak pernah merealisasikan komitmennya.

Kemudian KPK memberikan hasil investigasinya yang menyatakan bahwa Bumigas tidak memiliki rekening dan dana sesuai dengan yang diperjanjikan. Karena kontrak antara GeoDipa dengan Bumigas adalah Kontrak dengan syarat batal. Jadi klo Bumigas tidak memiliki rekening dan dana sesuai yang diperjanjikan maka kontrak sudah batal dengan sendirinya.

Padahal sederhana saja, klo Bumigas memang memiliki rekening dan dana sesuai kesepakatan kontrak Bumigas tinggal menunjukkan bukti-bukti otentik adanya rekening dan dana yg dimaksud untuk mengcounter KPK.

Menurut Hans, apa yang dilakukan oleh KPK selama ini merupakan hak dan kewajiban KPK untuk melakukan pencegahan kerugian aset BUMN. Jelas ini merupakan tupoksi KPK.

“Termasuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penyelidikan, serta memberikan informasi yang diperlukan yang diajukan oleh BUMN karena kegiatan BUMN ada dalam ranah pengawasan KPK,” katanya.

Bahkan, secara hukum surat KPK seharusnya dianggap sah dan benar (asas het vermoeden van rechmatigheid) oleh proses Pengadilan yang berwenang atau institusi manapun, kecuali Bumigas bisa membuktikan sebaliknya.

“Singkatnya, adanya Surat KPK dapat dikategorikan sebagai salah satu upaya KPK mencegah kerugian BUMN. Sepanjang itu dikeluarkan oleh institusi resmi dan dalam bentuk resmi, surat itu memiliki nilai kekuatan hukum sesuai dengan isinya, apalagi ini yang mengeluarkan KPK yang merupakan institusi negara.” kata Hans. (wes)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

IPC Group Salurkan Bantuan Logistik ke Sulawesi Tengah

Published

on

IPC Group mengirimkan bantuan logistik untuk korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC Group mengirimkan bantuan logistik untuk korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Bantuan dikirim dengan Kapal KM Camara Nusantara 3, dari Dermaga 106, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

“Dengan semangat kemanusiaan untuk membantu meringankan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Palu, Donggala dan beberapa wilayah lain di Sulawesi Tengah, kami mengirimkan bantuan logistik yang dapat dimanfaatkan warga di lokasi bencana,” kata Direktur Utama IPC, Elvyn G Masassya.

Bantuan yang dikirim antara lain barang siap pakai seperti makanan, pakaian, popok, kebutuhan lainnya maupun dana, dengan nilai total satu milyar rupiah. Bantuan ini merupakan gabungan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan kepedulian karyawan IPC Group.

Adapun penyaluran bantuan gempa dan tsunami ini terkumpul melalui kontribusi Kantor Pusat IPC, Mejelis Amil Zakat Infaq Sodaqoh (MAZISKA) IPC, IPC Cabang Panjang, PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT Energi Pelabuhan Indonesia, PT Electronic Data Interchange Indonesia, PT IPC Terminal Petikemas, PT Jasa Armada Indonesia Tbk., TPK Koja, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia Investama, PT Jakarta International Container Terminal, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk., dan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia.

“Kami berharap bantuan ini akan meringankan beban masyarakat Palu dan Donggala yang terkena dampak bencana alam.” jelas Elvyn. (bvi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

BUMN Logistik Ini Gandeng UI Kembangkan Kapasitas SDM

Published

on

Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), M. Kuncoro Wibowo (kanan), dan Kepala Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), badan usaha milik negara penyedia jasa logistik dan Lembaga Managemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LMFEB UI) menandatangani nota kesepahaman pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

“Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada pengembangan sumber daya manusia perseroan sehingga akan berdampak positif dalam bisnis perseroan kedepannya,” kata Direktur Utama Bhanda Ghara Reksa (BGR) M. Kuncoro Wibowo, di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Direktur Utama BGR M. Kuncoro Wibowo dengan Kepala LMFEB UI Toto Pranoto, dan disaksikan Direktur Operasional dan Pemasaran BGR M. Taufik Hidayat, Direktur Keuangan SDM dan Umum BGR Mohammad Affan, dan Direktur Pengembangan Usaha dan Sistem Informasi BGR Novian Andry Waskito.

Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut diantaranya adalah asesmen terhadap organisasi terkait kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015, asesmen terhadap Sumber Daya Manusia yang ada dalam rangka profiling dan penempatan yang tepat berdasarkan kompetensi yang ada.

Kerja sama juga meliputi pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Juga pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta melakukan survey terhadap pelanggan.

BGR merupakan BUMN penyedia jasa logistik yang memiliki layanan logistik terintegrasi, mulai dari distribusi, pergudangan, freight forwarding, layanan manajemen kolateral, jasa pengiriman kurir, hingga jasa logistik limbah. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending