Connect with us

Industri

Implementasi Prinsip HAM dalam Perkebunan Sawit di Sumatera Utara

Published

on

Zonaekonomi.com, Medan – Protect, respect dan remedy, adalah prinsip utama dalam pemenuhan HAM di dunia usaha. Hal ini disampaikan oleh Kasubdit Hak-Hak Ekososbud Kementerian Luar Negeri, dalam Jaringan Masyarakat Daerah (Jarmasda) dan Sosialisasi tentang Isu Bisnis dan HAM di Medan (27/7/2017).

Meskipun United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP on BHR) merupakan hal yang baru, namun Pemri selalu menjunjung dan berupaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip bisnis dan HAM di tingkat nasional, dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pemri juga terus berupaya untuk mendiseminasikan prinsip-prinsip dimaksud kepada seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

Lebih lanjut, Direktur Instrumen HAM Kementerian Hukum dan HAM menegaskan bahwa Konstitusi maupun sejumlah Peraturan Perundang-Undangan Nasional telah mengandung sejumlah prinsip-prinsip yang termuat dalam UNGP BHR.

Dalam menanggapi hal ini, perlu dicermati sejumlah hal-hal penting lain seperti implementasi prinsip-prinsip dalam UNGP on BHR ke pelaku dunia usaha kecil dan menengah, terutama bagi industri rumah tangga, maupun industri kecil dan mikro lainnya serta BUMN.

Di sisi lain, Ketua Komnas HAM, Nur Kholis, menyampaikan bahwa Komnas HAM telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM Indonesia. Peluncuran ini didorong adanya keprihatinan terkait peningkatan pelanggaran HAM di dunia usaha di Indonesia.

Kasus yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah masalah kepemilikan tanah. Disampaikan juga bahwa, RAN Bisnis dan HAM dapat dijadikan panduan oleh negara dalam implementasi UNGP on BHR di Indonesia.

Fadhil Hasan, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyampaikan bahwa industri kelapa sawit Indonesia sangat rentan oleh black campaign dari negara-negara lain, terutama negara kawasan Eropa. European Union (EU) banyak menggunakan isu HAM sebagai “senjata” untuk menyerang pengusaha kelapa sawit Indonesia, dengan mengangkat berbagai dugaan pelanggaran HAM seperti pekerja anak, overtime, penggajian, abuse the rights to health, dan diskriminasi gender.

Hal ini perlu ditanggapi secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan, di mana tujuan dari black campaign ini hanyalah persaingan bisnis minyak kelapa sawit Indonesia dengan produk minyak nabati lainnya di Eropa.

Sejalan dengan Direktur Instrumen HAM, Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN menyampaikan bahwa UU.19/2003 tentang BUMN telah memiliki prinsip yang sejalan dengan UNGP on BHR yaitu “the role of business enterprises as specialized groups performing specialized functions”.

Pemri juga telah berupaya untuk terus mendorong pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya, tidak hanya dengan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR), namun juga dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Implementasi dari PKBL antara lain dengan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat di sekitar tempat usaha, serta memberikan bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana.

Selain itu, Kementerian BUMN juga bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersinergi dalam penyelenggaraan Desa Migran Produktif (Desmigratif) dalam mengembangkan kapasitas pekerja migran purna.

Kunjungan Lapangan ke Perkebunan Sawit

Kegiatan Jarmasda kali ini juga diikuti dengan kunjungan lapangan ke PT.Perkebunan Nusantara IV Adolina di Kabupaten Serdang Bedagai. Kunjungan ini diselenggarakan untuk melihat langsung praktik baik (good practises) terkait pemenuhan HAM di sektor perkebunan kelapa sawit di kalangan BUMN.

Kunjungan ini juga dilakukan untuk memperoleh informasi langsung di lapangan guna mengcounter kampanye negatif tentang pelanggaran HAM di sejumlah kebun sawit Indonesia, antara lain dugaan kasus pekerja anak, dan diskriminasi lainnya.

Dalam kunjungan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Perkebunan PTPN IV, didapatkan sejumlah fakta antara lain bahwa PTPN IV sudah menerapkan standard RSPO dan ISPO. Lebih lanjut didapai juga sejumlah fakta antara lain :

(i) Selama ini, PTPN telah menyediakan sejumlah fasilitas dalam rangka pemenuhan hak karyawan antara lain fasilitas kesehatan seperti dokter yang selalu siaga di pabrik pengolahan kelapa sawit, poliklinik kebun (polibun), maupun fasilitas pendukung keluarga pekerja seperti tempat penitipan anak, sekolah dasar dan Madrasah;

(ii) Terkait dengan dugaan kerja paksa, didapati fakta bahwa pekerja pemetik sawit merupakan pekerja tetap yang mendapatkan hak-haknya secara penuh, antara lain, gaji pokok, bonus, THR, maupun rumah tempat tinggal yang dekat dengan kebun sawit;

(iii) terkait tuduhan pekerja anak, pihak PTPN IV Adolina menyampaikan bahwa tidak ada anak yang selama ini boleh masuk ke area kebun sawit. Semua anak pekerja dititipkan pada tempat penitipan anak yang telah disediakan di PTPN

(IV) Rangkaian kegiatan Jarmasda dan Sosialisasi terkait persiapan dialog Indonesia dengan Komite CMW dan isu Bisnis dan HAM disenggarakan di Medan atas kerjasama Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kemlu, Kementerian Negara BUMN bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Jarmasda dihadiri 100 peserta yang berasal dari perwakilan pemangku kepentingan terkait isu HAM antara lain Pemerintah Provinsi Sumut, Pemerintah Kota Medan, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan bisnis serta akademisi.

Selain untuk reaching out dan mendiseminasikan isu-isu HAM kepada pemangku kepentingan di daerah, Jarmasda kali ini juga diisi dengan kunjungan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan PT Perkebunan Nusantara IV PTPN IV. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Menperin Minta Jajarannya Hilangkan Ego Sektoral

Published

on

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Sekjen Kemenperin Haris Munandar menyerahkan penghargaan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Perindustrian agar menghilangkan ego sektoral, sehingga sama-sama memacu kemajuan industri.

“Jangan berfikir sektoral. Ke depan kita dorong untuk multi sektoral yang maju. Jadi, multi sektor juga harus dipacu, tapi keluarnya tetap nama Kementerian Perindustrian,” kata Airlangga saat memberi sambutan pada Gebyar Penghargaan Kemenperi 2018 di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Airlangga juga menyampaikan agar pembinaan untuk berbagai sektor dilakukan secara menyeluruh, sehingga dapat bergerak dan bekerja beriringan untuk merealisasikan program-program yang telah dicanangkan.

“Kita perlu bergerak dengan cepat, Kemenperin sebagai satu kesatuan. Apalagi kita sudah memprioritaskan lima sektor untuk menuju revolusi industri 4.0, jadi kita perlu menjaga momentum ini,” ungkap Airlangga.

Menurutnya, Program Indonesia Making 4.0 perlu terus digaungkan dan secara simultan diperbarui perkembangannya, agar program untuk membuat industri semakin berdaya saing tersebut dapat tercapai sesuai dengan perencanaannya.

Pada kesempatan tersebut, Menperin juga memberikan sejumlah penghargaan kepada satuan kerja yang telah berkontribusi dan meraih hasil terbaik dalam beberapa bidang di lingkungan Kemenperin.

Menperin menyampaikan apresiasinya, seraya mengharapkan agar prestasi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan bagi satker-satker yang belum mendapat penghargaan.

“Saya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh satker yang sudah mendapat penghargaan, maupun yang belum. Semoga momentum ini bisa dijaga dan ditingkatkan di masa mendatang,” ujar Menperin. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Pegawai Kemenperin Kumpulkan Sumbangan Rp525 Juta untuk Pengungsi Lombok

Published

on

Bantuan yang diangkut dengan tiga kendaraan truk itu dilepas langsung oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian menyalurkan sejumlah bantuan untuk para penggungsi akibat gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bantuan yang diangkut dengan tiga kendaraan truk itu dilepas langsung oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena bencana di Lombok. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para pegawai dan pejabat di lingkungan Kemenperin serta pelaku industri yang ikut berkontribusi baik berupa dana maupun barang,” kata Airlangga melalui keterangannya diterima di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Menurut Menperin, bantuan tersebut merupakan gelombang pertama dan akan ada pengiriman serupa selanjutnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Airlangga memimpin doa dengan membacakan surat Alfatihah untuk para korban.

Proses pelepasan bantuan ini disaksikan para pejabat eselon I Kemenperin, antara lain Sekjen Kemenperin Haris Munandar, Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono serta Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) I Gusti Putu Suryawirawan.

Menurut laporan Sekjen Kemenperin, dana yang terkumpul hingga Rp525.445.000 telah dibelanjakan untuk keperluan yang dibutuhkan para pengungsi.

“Dalam hal ini, Kemenperin sudah melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di NTB,” ujar Haris.

Bantuan tersebut berupa tenda gulung sebanyak 100 set, tenda dom 40 set, sleeping bed 30 buah, kain sarung 5.000 potong , selimut 1.132 potong, 8000 pampers, pakaian anak dan dewasa 23 karung, 20 matras, air mineral 450 dus, mi instan 301 dus, biskuit 587 dus, biskuit slai 500 dus, wafer 506 dus, obat-obatan 11 dus, sabun mandi 10 dus, susu anak 50 dus, susu cair 27 dus, serta minuman sereal 100 dus.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Senin (13/8) tercatat 436 korban meninggal akibat gempa Magnitudo 7 yang mengguncang Lombok, NTB.

Sebaran korban meninggal dunia berada di Kabupaten Lombok Utara 374 orang, Lombok Barat 37 orang, Kota Mataram 9 orang, Lombok Timur 12 orang, Lombok Tengah 2 orang dan Kota Lombok 2 orang.

Sementara itu, dari data Posko Tanggap Gempa Lombok pada Senin (13/8), pengungsi tercatat 352.793 orang. Sebaran pengungsi terdapat di Kabupaten Lombok Utara 137.182 orang, Lombok Barat 118.818 orang, Lombok Timur 78.368 orang, dan Kota Mataram 18.368 orang. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Kemenperin Upayakan TPPI Tuban Kembali Produksi Aromatik

Published

on

Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengupayakan agar PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban kembali memproduksi kembali salah satu bahan baku industri kimia, yakni senyawa aromatik.

“Ini sedang dibahas di Kementerian Keuangan. Kami kemarin di tingkat Menko membahas ini,” kata Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

TPPI Tuban yang notabenenya dimiliki oleh Pertamina dan pemerintah, memiliki kemampuan besar untuk memproduksi aromatik, sehingga bisa mendukung kebutuhan bahan baku industri kimia dan farmasi di Indonesia, yang saat ini masih 90 persen impor.

“Kita impor hampir 20 miliar dolar AS untuk industri kimia dan farmasi, 30 miliar dolar AS untuk IKTA. Jadi, 2/3 nya sendiri itu untuk farmasi dan kimia,” ujar dia.

Jika TPPI Tuban kembali memproduksi aromatik, maka impor bahan baku untuk industri petrokimia bisa ditekan hingga 10 persen.

“Inikan lumayan untuk subtitusi impor. Apalagi jika digabungkan dengan yang diproduksi Chandra Asri, ini bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ungkap Sigit.

TPPI Tuban dan Chandra Asri pernah menjadi industri petrokimia Indonesia terbesar, terbaru dan termodern. Namun, karena beberapa hal, pabrik tersebut kini memproduksi BBM dalam proses produksinya.

Diketahui, senyawa aromatik memiliki ikatan rantai rangkap dalam betuk selang-seling. Bahan aromatik bisa digunakan pada industri petrokimia di mana bahan baku benzena dapat menghasilkan sikloheksana untuk membuat nilon.

Selain itu, kumena untuk membuat fenol dan stirena untuk pembuatan karet sintetis dan adapula toluena yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan produk farmasi.

Sementara xilena dapat menghasilkan asam tereftalat untuk bahan dasar pada pembuatan serat. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending