Connect with us

Industri

Implementasi Prinsip HAM dalam Perkebunan Sawit di Sumatera Utara

Published

on

Zonaekonomi.com, Medan – Protect, respect dan remedy, adalah prinsip utama dalam pemenuhan HAM di dunia usaha. Hal ini disampaikan oleh Kasubdit Hak-Hak Ekososbud Kementerian Luar Negeri, dalam Jaringan Masyarakat Daerah (Jarmasda) dan Sosialisasi tentang Isu Bisnis dan HAM di Medan (27/7/2017).

Meskipun United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP on BHR) merupakan hal yang baru, namun Pemri selalu menjunjung dan berupaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip bisnis dan HAM di tingkat nasional, dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pemri juga terus berupaya untuk mendiseminasikan prinsip-prinsip dimaksud kepada seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

Lebih lanjut, Direktur Instrumen HAM Kementerian Hukum dan HAM menegaskan bahwa Konstitusi maupun sejumlah Peraturan Perundang-Undangan Nasional telah mengandung sejumlah prinsip-prinsip yang termuat dalam UNGP BHR.

Dalam menanggapi hal ini, perlu dicermati sejumlah hal-hal penting lain seperti implementasi prinsip-prinsip dalam UNGP on BHR ke pelaku dunia usaha kecil dan menengah, terutama bagi industri rumah tangga, maupun industri kecil dan mikro lainnya serta BUMN.

Di sisi lain, Ketua Komnas HAM, Nur Kholis, menyampaikan bahwa Komnas HAM telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM Indonesia. Peluncuran ini didorong adanya keprihatinan terkait peningkatan pelanggaran HAM di dunia usaha di Indonesia.

Kasus yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah masalah kepemilikan tanah. Disampaikan juga bahwa, RAN Bisnis dan HAM dapat dijadikan panduan oleh negara dalam implementasi UNGP on BHR di Indonesia.

Fadhil Hasan, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyampaikan bahwa industri kelapa sawit Indonesia sangat rentan oleh black campaign dari negara-negara lain, terutama negara kawasan Eropa. European Union (EU) banyak menggunakan isu HAM sebagai “senjata” untuk menyerang pengusaha kelapa sawit Indonesia, dengan mengangkat berbagai dugaan pelanggaran HAM seperti pekerja anak, overtime, penggajian, abuse the rights to health, dan diskriminasi gender.

Hal ini perlu ditanggapi secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan, di mana tujuan dari black campaign ini hanyalah persaingan bisnis minyak kelapa sawit Indonesia dengan produk minyak nabati lainnya di Eropa.

Sejalan dengan Direktur Instrumen HAM, Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN menyampaikan bahwa UU.19/2003 tentang BUMN telah memiliki prinsip yang sejalan dengan UNGP on BHR yaitu “the role of business enterprises as specialized groups performing specialized functions”.

Pemri juga telah berupaya untuk terus mendorong pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya, tidak hanya dengan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR), namun juga dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Implementasi dari PKBL antara lain dengan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat di sekitar tempat usaha, serta memberikan bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana.

Selain itu, Kementerian BUMN juga bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersinergi dalam penyelenggaraan Desa Migran Produktif (Desmigratif) dalam mengembangkan kapasitas pekerja migran purna.

Kunjungan Lapangan ke Perkebunan Sawit

Kegiatan Jarmasda kali ini juga diikuti dengan kunjungan lapangan ke PT.Perkebunan Nusantara IV Adolina di Kabupaten Serdang Bedagai. Kunjungan ini diselenggarakan untuk melihat langsung praktik baik (good practises) terkait pemenuhan HAM di sektor perkebunan kelapa sawit di kalangan BUMN.

Kunjungan ini juga dilakukan untuk memperoleh informasi langsung di lapangan guna mengcounter kampanye negatif tentang pelanggaran HAM di sejumlah kebun sawit Indonesia, antara lain dugaan kasus pekerja anak, dan diskriminasi lainnya.

Dalam kunjungan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Perkebunan PTPN IV, didapatkan sejumlah fakta antara lain bahwa PTPN IV sudah menerapkan standard RSPO dan ISPO. Lebih lanjut didapai juga sejumlah fakta antara lain :

(i) Selama ini, PTPN telah menyediakan sejumlah fasilitas dalam rangka pemenuhan hak karyawan antara lain fasilitas kesehatan seperti dokter yang selalu siaga di pabrik pengolahan kelapa sawit, poliklinik kebun (polibun), maupun fasilitas pendukung keluarga pekerja seperti tempat penitipan anak, sekolah dasar dan Madrasah;

(ii) Terkait dengan dugaan kerja paksa, didapati fakta bahwa pekerja pemetik sawit merupakan pekerja tetap yang mendapatkan hak-haknya secara penuh, antara lain, gaji pokok, bonus, THR, maupun rumah tempat tinggal yang dekat dengan kebun sawit;

(iii) terkait tuduhan pekerja anak, pihak PTPN IV Adolina menyampaikan bahwa tidak ada anak yang selama ini boleh masuk ke area kebun sawit. Semua anak pekerja dititipkan pada tempat penitipan anak yang telah disediakan di PTPN

(IV) Rangkaian kegiatan Jarmasda dan Sosialisasi terkait persiapan dialog Indonesia dengan Komite CMW dan isu Bisnis dan HAM disenggarakan di Medan atas kerjasama Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kemlu, Kementerian Negara BUMN bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Jarmasda dihadiri 100 peserta yang berasal dari perwakilan pemangku kepentingan terkait isu HAM antara lain Pemerintah Provinsi Sumut, Pemerintah Kota Medan, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan bisnis serta akademisi.

Selain untuk reaching out dan mendiseminasikan isu-isu HAM kepada pemangku kepentingan di daerah, Jarmasda kali ini juga diisi dengan kunjungan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan PT Perkebunan Nusantara IV PTPN IV. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Menperin Optimistis Industri 4.0 Dorong Revitalisasi Manufaktur

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto optimistis bahwa pelaksanaan Making Indonesia 4.0 mampu mendorong perbaikan dan revitalisasi sektor manufaktur nasional.

“Industri 4.0 membuka kesempatan untuk merevitalisasi sektor manufaktur lewat percepatan inovasi, penciptaan nilai tambah, serta peningkatan produksi, kualitas dan efisiensi,” ujar Airlangga melalui keterangannya diterima di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Untuk penerapan awalnya, peta jalan tersebut berfokus pada lima sektor manufaktur, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronika.

“Kelima sektor industri itu telah berkontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut,” imbuhnya.

Menurut Menperin, efisiensi operasional di sektor industri akan membuka potensi pada pertumbuhan produktivitas.

“Untuk memanfaatkan peluang ini, perlu didukung dengan penggunaan teknologi terkini dalam proses produksi,” tuturnya.

Adapun lima teknologi utama yang menopang implementasi industri 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human–Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing. Penguasaan teknologi tersebut menjadi penentu daya saing industri.

Di era digital, aktivitas sektor manufaktur tidak lagi sekadar melibatkan mesin dalam proses produksinya. Saat ini, beberapa pabrikan sudah melompat lebih jauh, yakni memadukan dengan internet of things (IoT) atau kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang menjadi ciri dari industri 4.0.

“Oleh karena itu, untuk mendukungnya, diperlukan jaringan internet dengan kecepatan tinggi, teknologi cloud, data center, security management dan infrastruktur broadband,” sebut Airlangga.

Saat ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah setelah meluncurkan Making Indonesia 4.0, antara lain memacu investasi untuk meningkatkan kapabilitas manufaktur dan pembangunan infrastruktur digital, mengikutsertaan industri kecil dan menengah (IKM) serta mendorong pembangunan pusat teknologi dan inovasi.

Pemerintah juga mengambil langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sesuai kebutuhan industri dan membangun teknologi digital melalui program pendidikan vokasi.

“Kami sudah luncurkan mulai dari tingkat SMK hingga politeknik lewat program link and match dengan industri,” jelasnya.

Melalui Making Indonesia 4.0, Airlangga memapakan, Indonesia juga berupaya mereformasi kurikulum pendidikan, melibatkan industri melalui program silver expert, dan memberikan fasilitas insentif fiskal. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Menperin : Industri 4.0 Jadikan Indonesia 10 Terbesar Dunia

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dengan industri 4.0, Indonesia ditargetkan menjadi bagian dari 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada 2030.

“Guna mencapai target tersebut, Indonesia telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai strategi menerapkan revolusi industri generasi keempat,” kata Airlangga melalui keterangannya diterima di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Selain itu, lanjutnya, revolusi industri 4.0 juga memberikan arah jelas bagi pengembangan industri nasional yang berdaya saing global di masa depan.

Airlangga menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada diskusi panel Industrial Transformation Asia-Pacific (ITAP) 2018 di Singapura.

Dia memaparkan, hal tersebut ditopang melalui peningkatan kembali nett ekspor 10 persen kepada PDB, peningkatan output sekaligus mengatur pengeluaran biaya hingga dua kali dari rasio produktivitas biaya saat ini, dan pengembangkan kapabilitas inovasi industri melalui alokasi anggaran 2 persen untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Menurut Menperin, selama ini industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi signifikan bagi PDB Indonesia. “Industri manufaktur berperan penting menjadi tulang punggung perekonomian nasional, karena memberi efek yang luas bagi peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, penambahan pajak dan cukai, serta penerimaan devisa dari ekspor,” katanya.

Pada triwulan II tahun 2018, industri pengolahan nonmigas masih menunjukkan kinerja yang positif, dengan tumbuh hingga 4,41 persen atau lebih tinggi dibandingkan capaian di periode yang sama tahun lalu sebesar 3,93 persen.

Bahkan, sektor manufaktur menjadi kontributor terbesar bagi PDB nasional yang tercatat di angka 19,83 persen.

Riset terbaru yang dirilis oleh Microsoft dan IDC Asia/Pacific mengungkapkan, transformasi digital dapat melipatgandakan pendapatan di sektor manufaktur.

Ada tambahan sebesar 387 miliar dolar AS dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021) pada produk domestik bruto (PDB) di kawasan Asia Pasifik, sehingga akan menjadi 8.399 triliun dolar AS pada 2021. Sementara merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB Indonesia pada 2017 tercatat mencapai Rp13.588,8 triliun. Perolehan itu di atas Belanda, Turki, dan Swiss, sehingga mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Ekspor Industri Pengolahan September 2018 Capai 10,88 Miliar Dolar

Published

on

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Yunita Rusanti.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Ekspor industri pengolahan mencapai 10,88 miliar dolar AS pada September 2018, turun 7,66 persen jika dibandingkan ekspor peride Agustus 2018. Namun dibandingkan September 2018 ekspor industri pengolahan meningkat 2,48 persen.

“Industri pengolahan berkontribusi paling besar dalam keseluruhan ekspor yakni 73,37 persen pada September 2018,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Yunita Rusanti di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Yunita menyampaikan, nilai total ekspor industri pengolahan September 2018 paling besar jika dibandingkan nilai ekspor migas sebesar 1,21 miliar dolar AS, pertanian 0,32 miliar dolar AS, serta pertambangan dan lainnya sebesar 2,42 miliar dolar AS.

Menurut data BPS, ekspor industri pengolahan September 2018 didominasi oleh industri makanan dengan nilai 2,63 miliar dolar AS, yang menurun tipis dibandingkan Agustus 2018 sebesar 2,65 miliar dolar AS.

Adapun dari sektor industri makanan, produk minyak kelapa sawit menempati ekspor terbesar, yakni 1,6 miliar dolar AS atau menurun sedikit 0,93 persen jika dibandingkan Agustus 2018 sebesar 1,61 miliar dolar AS.

Adapun negara tujuan ekspor terbesar untuk produk nonmigas September 2018 adalah Tiongkok, disusul Amerika Serikat dan Jepang.

Ketiganya memiliki pangsa ekspor nonmigas sebesar 36,18 persen. Sementara negara ASEAN memiliki pangsa 21,51 persen dan Uni Eropa 10,58 persen. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending