Connect with us

Industri

Implementasi Prinsip HAM dalam Perkebunan Sawit di Sumatera Utara

Published

on

Zonaekonomi.com, Medan – Protect, respect dan remedy, adalah prinsip utama dalam pemenuhan HAM di dunia usaha. Hal ini disampaikan oleh Kasubdit Hak-Hak Ekososbud Kementerian Luar Negeri, dalam Jaringan Masyarakat Daerah (Jarmasda) dan Sosialisasi tentang Isu Bisnis dan HAM di Medan (27/7/2017).

Meskipun United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP on BHR) merupakan hal yang baru, namun Pemri selalu menjunjung dan berupaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip bisnis dan HAM di tingkat nasional, dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pemri juga terus berupaya untuk mendiseminasikan prinsip-prinsip dimaksud kepada seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

Lebih lanjut, Direktur Instrumen HAM Kementerian Hukum dan HAM menegaskan bahwa Konstitusi maupun sejumlah Peraturan Perundang-Undangan Nasional telah mengandung sejumlah prinsip-prinsip yang termuat dalam UNGP BHR.

Dalam menanggapi hal ini, perlu dicermati sejumlah hal-hal penting lain seperti implementasi prinsip-prinsip dalam UNGP on BHR ke pelaku dunia usaha kecil dan menengah, terutama bagi industri rumah tangga, maupun industri kecil dan mikro lainnya serta BUMN.

Di sisi lain, Ketua Komnas HAM, Nur Kholis, menyampaikan bahwa Komnas HAM telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM Indonesia. Peluncuran ini didorong adanya keprihatinan terkait peningkatan pelanggaran HAM di dunia usaha di Indonesia.

Kasus yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah masalah kepemilikan tanah. Disampaikan juga bahwa, RAN Bisnis dan HAM dapat dijadikan panduan oleh negara dalam implementasi UNGP on BHR di Indonesia.

Fadhil Hasan, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyampaikan bahwa industri kelapa sawit Indonesia sangat rentan oleh black campaign dari negara-negara lain, terutama negara kawasan Eropa. European Union (EU) banyak menggunakan isu HAM sebagai “senjata” untuk menyerang pengusaha kelapa sawit Indonesia, dengan mengangkat berbagai dugaan pelanggaran HAM seperti pekerja anak, overtime, penggajian, abuse the rights to health, dan diskriminasi gender.

Hal ini perlu ditanggapi secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan, di mana tujuan dari black campaign ini hanyalah persaingan bisnis minyak kelapa sawit Indonesia dengan produk minyak nabati lainnya di Eropa.

Sejalan dengan Direktur Instrumen HAM, Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN menyampaikan bahwa UU.19/2003 tentang BUMN telah memiliki prinsip yang sejalan dengan UNGP on BHR yaitu “the role of business enterprises as specialized groups performing specialized functions”.

Pemri juga telah berupaya untuk terus mendorong pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya, tidak hanya dengan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR), namun juga dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Implementasi dari PKBL antara lain dengan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat di sekitar tempat usaha, serta memberikan bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana.

Selain itu, Kementerian BUMN juga bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersinergi dalam penyelenggaraan Desa Migran Produktif (Desmigratif) dalam mengembangkan kapasitas pekerja migran purna.

Kunjungan Lapangan ke Perkebunan Sawit

Kegiatan Jarmasda kali ini juga diikuti dengan kunjungan lapangan ke PT.Perkebunan Nusantara IV Adolina di Kabupaten Serdang Bedagai. Kunjungan ini diselenggarakan untuk melihat langsung praktik baik (good practises) terkait pemenuhan HAM di sektor perkebunan kelapa sawit di kalangan BUMN.

Kunjungan ini juga dilakukan untuk memperoleh informasi langsung di lapangan guna mengcounter kampanye negatif tentang pelanggaran HAM di sejumlah kebun sawit Indonesia, antara lain dugaan kasus pekerja anak, dan diskriminasi lainnya.

Dalam kunjungan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Perkebunan PTPN IV, didapatkan sejumlah fakta antara lain bahwa PTPN IV sudah menerapkan standard RSPO dan ISPO. Lebih lanjut didapai juga sejumlah fakta antara lain :

(i) Selama ini, PTPN telah menyediakan sejumlah fasilitas dalam rangka pemenuhan hak karyawan antara lain fasilitas kesehatan seperti dokter yang selalu siaga di pabrik pengolahan kelapa sawit, poliklinik kebun (polibun), maupun fasilitas pendukung keluarga pekerja seperti tempat penitipan anak, sekolah dasar dan Madrasah;

(ii) Terkait dengan dugaan kerja paksa, didapati fakta bahwa pekerja pemetik sawit merupakan pekerja tetap yang mendapatkan hak-haknya secara penuh, antara lain, gaji pokok, bonus, THR, maupun rumah tempat tinggal yang dekat dengan kebun sawit;

(iii) terkait tuduhan pekerja anak, pihak PTPN IV Adolina menyampaikan bahwa tidak ada anak yang selama ini boleh masuk ke area kebun sawit. Semua anak pekerja dititipkan pada tempat penitipan anak yang telah disediakan di PTPN

(IV) Rangkaian kegiatan Jarmasda dan Sosialisasi terkait persiapan dialog Indonesia dengan Komite CMW dan isu Bisnis dan HAM disenggarakan di Medan atas kerjasama Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kemlu, Kementerian Negara BUMN bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Jarmasda dihadiri 100 peserta yang berasal dari perwakilan pemangku kepentingan terkait isu HAM antara lain Pemerintah Provinsi Sumut, Pemerintah Kota Medan, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan bisnis serta akademisi.

Selain untuk reaching out dan mendiseminasikan isu-isu HAM kepada pemangku kepentingan di daerah, Jarmasda kali ini juga diisi dengan kunjungan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan PT Perkebunan Nusantara IV PTPN IV. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Pasar Lokal Industri Logistik Dinilai Cukup Besar

Published

on

Ahmad Ramli menilai pasar lokal industri logistik di Indonesia sangat besar dilihat dari aspek demografis dan geografis.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad Ramli menilai pasar lokal industri logistik di Indonesia sangat besar dilihat dari aspek demografis dan geografis.

Di Jakarta, Senin, Ahmad Ramli menuturkan Indoneaia memiliki 17.500 pulau yang tersebar dan mennyebar serta penduduk sebesar 262 juta jiwa dengan pengguna aktif internet 143 juta jiwa yang menjadi bagian penting dari pasar-pasar transaksi daring dan industri logistik.

“Hanya bermain dalam pasar lokal saja juga bukanlah suatu masalah, seandainya ada perusahaan yang pasarnya hanya domestik, itu perusahaan sudah menguasai 40 persen marketshare ASEAN,” tutur Ahmad Ramli.

Ia menilai adanya teknologi bisa menghasilkan dampak kemudahan berbisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), meski berada di darah yang sulit terjangkau.

Adanya perkembangan teknologi dan toko daring membuat masalah demografis tidak menjadi soal, perusahaan menjadi lebih efisien tanpa harus membangun toko dan hanya menyedian gudang saja.

Meski begitu, menurut Ahmad Ramli, Indonesia harus siap dengan pelayanannya agar tidak menjadi konsumen semata dalam persaingan e-commerce.

“Solusi bagi industri logistik e-commerce dari aspek regulasi, kualitas layanan, dan perlindungan konsumen sehingga tercipta optimalisasi industri logistik e-commerce pun harus dicari,” kata dia.

Terkait peluang industri logistik yang besar di Indonesia, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan menilai kolaborasi merupakan hal penting daripada persaingan.

Apalagi melihat pertumbuhan angka ekspor yang lebih kecil daripada impor, menurut Yukki, bisa menyebabkan negara besar lain masuk mencari pasar di Indonesia.

“Kita harus bersama-sama berkolaborasi, karena ditakutkan ada negara besar yang menawarkan platform dan berhasil,” ucap dia. (dya)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Komisi IV : Industri Tambang Harus Apresiasi Lingkungan

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha.

Zonaekonomi.com, Tabalong – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengingatkan kepada industri pertambangan agar tetap memberikan apresiasi pada lingkungan, kendati telah menyumbang devisa bagi negara. Kegiatan pertambangan yang sudah mengeksploitasi lingkungan, perusahaan berkewajiban memulihkan kembali alam yang sudah dieksploitasi.

“Kita melihat kegiatan pertambangan. Di samping memberikan kontribusi devisa negara, dan pemasukan negara dari sisi pertambangan, kita juga akan mengawasi sampai sejauh mana perusahaan pertambangan mengapresiasi lingkungan. Karena sepintas kita sudah menyaksikan reklamasi yang mereka lakukan,” papar Yudha saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke PT. Adaro di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (19/2/2018).

Menurutnya, industri batu bara yang digeluti oleh PT Adaro merupakan industri yang destruktif, industri yang mempunyai kontribusi pada emisi karbon yang luar biasa besar. Emisi karbon ini meningkatkan suhu global dengan menjebak energi matahari di atmosfer.

Ini mengubah pasokan air dan pola cuaca, perubahan musim tanam untuk tanaman pangan dan mengancam masyarakat pesisir dengan meningkatnya permukaan air.

Emisi karbon memiliki dampak terhadap perubahan iklim, yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi manusia dan lingkungan. Selain itu, lokasi bekas galian pertambangan juga harus dipulihkan kembali pasca ekploitasi tambang batu bara.

“Ini pekerjaan yang tidak mudah tapi harus dilakukan, karena sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, kewajiban mereklamasi tambang pasca penambangan menjadi keharusan,” tandas politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Satya mengungkapkan, Pemerintah bisa melakukan tindakan, apabila undang-undang yang dimaksud tidak dipatuhi oleh pelaku usaha pertambangan. Hal itu juga yang menjadi fokus dan perhatian DPR.

“Maka kita ingin tahu, di samping kita menyaksikan mereka mengekstrak batu bara dengan peledakan. Kita juga akan melihat apa yang mereka lakukan setelah mereka beroperasi. Jadi ini yang menjadi hal-hal pengawasan Komisi VII terhadap industri pertambangan,” ungkap politisi asal dapil Jatim itu. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Komisi IV : Serangan Hama di Perkebunan Kakao Sulteng Memprihatinkan

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI Muchtar Luthfi A.Mutt.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Muchtar Luthfi A. Mutty mengaku prihatin saat melihat langsung kondisi tanaman kakao yang terserang hama PBK di perkebunan rakyat Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin sore (19/2/2018).

Sebagai orang yang dulu cukup lama berkecimpung dalam bisnis kakao kenangnya, Luthfi sudah yakin sebelum turun bus dari pandangan mata jarak 100 meter, Program Intensifikasi perkebunan kakao Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Harapan Jaya Desa Sibowi sedang terserang hama.

“Saya lama bergelut dengan dunia perkebunan kakao. Jadi melihat dari kejauhan saja saya sudah tahu ada masalah hama PBK di sini,” ujarnya yakin. Hal tersebut terjawab ketika seorang petani mengambil contoh buah kakao lalu membelahnya, sehingga nampak kualitas kakao rusak karena hama.

Politisi Nasdem ini memompa semangat para anggota Gapoktan untuk tidak surut semangatnya dalam menanggulangi serangan hama PBK. Ia juga berpesan agar kelompok tani dimanfaatkan sebagai tempat belajar dengan materi-materi penyuluhan yang bersinggungan langsung dengan pengetahuan yang diperlukan petani.

“Para petani harus memiliki sanggar tani sebagai kelas belajar. Sementara dinas terkait harus bantu menyiapkan anggaran untuk penyuluhan bukan hanya pembangunan fisik. Ini untuk mengatasi persoalan hama yang mereka hadapi,” tandas Luthfi.

Legislator Dapil Sulawesi Selatan III ini mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sigi bertanggung jawab membantu pelatihan sekolah lapangan bagi Gapoktan untuk mengatasi serangan hama PBK yang cukup masif.

“Tenaga Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) banyak yang pensiun sehingga harus digiatkan kembali sekolah lapangan (SL),” saran mantan Bupati Luwu Utara Selama dua periode ini.

Luthfi yang juga pernah menjabat Staf Ahli Wapres era Budiono ini, mengusulkan ke depan bantuan pertanian tidak semata-mata alat pertanian, namun menambah ilmu pengetahuan melalui penyuluhan. Kelompok harus naik kelas, pemerintah harus memberikan pemahaman dan mengevaluasi pola bantuan bukan hanya fisik.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang berjanji akan menanggapi persoalan hama tersebut dengan segera mengambil tindakan perbaikan kebun kakao antara lain dengan pemangkasan, pemberian pupuk khusus, dan pelatihan yang dibutuhkan.

“Ekspor hasil perkebunan mencapai sekitar 400 triliun, lebih besar dari migas nasional. Dukungan dari Komisi IV DPR harus ditangkap sebagai peluang untuk mengembangkan perkebunan rakyat dengan semangat kerja keras dan disiplin. Kebutuhan kakao dunia yang terus meningkat merupakan peluang di masa depan,” pungkasnya. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending