Connect with us

Industri

Menteri Pertanian Kolombia akan Tingkatkan Kerjasama Bilateral

Published

on

Zonaekonomi.com, Kolombia – Duta Besar RI Bogota, Priyo Iswanto berrtemu dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Republik Kolombia, Aurelio Iragorri Valencia, yang melakukan kunjungan kerja membahas kemajuan kerja sama serta peluang lainnya di bidang pertanian antara kedua negara di kantor KBRI Bogota, Selasa (25/7/2017).

Salah satu topik pembicaraan antara lain terkait kerja sama di bidang minyak kelapa sawit. Menteri Aurelio Iragorri menanggapi secara positif undangan Indonesia kepada Kolombia untuk menjadi anggota Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

“Kebijakan Uni Eropa untuk membatasi produk minyak kelapa sawit merupakan politik dagang yang berasal dari perusahaan-perusahaan minyak nabati selain minyak kelapa sawit untuk melindungi kepentingan bisnisnya,” demikian disampaikan oleh Menteri Aurelio Iragorri ketika Duta Besar Priyo Iswanto menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kolombia yang bersama dengan Indonesia menentang kebijakan diskriminatif Uni Eropa mengenai produk minyak kelapa sawit.

“Indonesia adalah produsen terbesar kelapa sawit di dunia dan telah berhasil membangun perekonomian kawasan pedesaan dengan kelapa sawit,” diakui oleh Menteri Aurelio Iragorri. Pengakuan tersebut dilatarbelakangi oleh kebijakan Pemerintah Kolombia yang ingin memajukan industri kelapa sawitnya untuk membangun kawasan pedesaan terutama daerah paska-konflik di Kolombia setelah Perjanjian Perdamaian bulan November 2016.

“Indonesia dan Kolombia memiliki peluang kerja sama yang belum mencerminkan potensi yang ada,” demikian tutur Priyo Iswanto ketika membahas peluang kerja sama antara kedua negara di bidang pertanian.

“Salah satu kerja sama yang ingin kita dorong adalah pertukaran spesies buah-buahan tropis, mengingat beberapa buah-buahan Kolombia tidak ada di Indonesia dan sebaliknya,” demikian Priyo. Beberapa buah-buahan tersebut seperti alpukat Hass asal Kolombia yang merupakan alpukat kualitas terbaik dan rambutan Indonesia yang belum ada di Kolombia dapat menjadi salah satu contoh kerja sama.

Terkait kerja sama bilateral kedua negara, Priyo Iswanto ingin mendorong landasan kerja sama bilateral yang telah ada dapat ditingkatkan lagi melalui konsultasi bilateral pada tingkat yang lebih tinggi dan memungkinkan Menteri Pertanian kedua negara untuk saling berkunjung. Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman, telah mengunjungi Kolombia pada saat menghadiri Forum Produsen Kopi Dunia di kota Medellin, 10-12 Juli 2017.

“Kami akan dorong sekiranya Menteri Aurelio Iragorri dapat mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk meningkatkan lagi kerja sama bilateral di bidang pertanian,” demikian ucapnya.

Selain itu, Menteri Aurelio Iragorri juga menyatakan bahwa Kolombia saat ini tengah melakukan upaya pengawasan yang lebih ketat terhadap ternak sapi Kolombia agar tidak terjadi lagi penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kolombia.

“Peternakan sapi Kolombia yang fokus pada ekspor daging sapi hingga saat ini masih aman dari virus PMK, dikarenakan daerah yang terjangkiti virus PMK merupakan daerah peternakan yang memang tidak memiliki ijin untuk mengekspor ternak maupun daging sapi,” demikian disampaikan oleh Menteri Pertanian Kolombia. Pihaknya mengharapkan dalam jangka waktu 5 minggu, Kolombia dapat kembali meraih status bebas virus PMK.

Dalam konteks kerja sama bilateral RI-Kolombia di bidang pertanian, kedua negara telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama di bidang Pertanian di Bogota, 17 Februari 2015. MoU tersebut telah ditindaklanjuti dengan Pertemuan Para Ahli di Bidang Pertanian (Expert Group Meeting on Agriculture) yang telah dilakukan sebanyak dua kali: Pertemuan pertama di Bogor, 1 Juni 2015, dan Pertemuan kedua di Bogota, 27-29 Juli 2016. Pertemuan ketiga direncanakan akan dilakukan pada tahun ini di Indonesia.

Beberapa tema kerja sama pada Pertemuan Para Ahli tersebut antara lain: pertukaran genetika, pengetahuan, teknologi, peneliti, dan peraturan sanitasi kedua negara. Selain itu kerja sama tersebut juga fokus pada penelitian bersama, bantuan teknis, dan promosi bersama terkait kelapa sawit ISPO dan RSPO sebagai kampanye melawan black campaign minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh beberapa negara maju. Potensi kerja sama kedua negara di produk pertanian antara lain: kelapa sawit, coklat, kopi, karet, gula tebu, dan ternak sapi.

Menteri Aurelio Iragorri Valencia merupakan salah satu politisi kuat dari koalisi pendukung Presiden Juan Manuel Santos. Karir di pemerintahan Kolombia dimulai ketika menjadi anggota delegasi Kolombia pada Perwakilan Tetap Kolombia di Perserikatan Bangsa-bangsa, New York pada tahun 1994-1996. Sementara karir politiknya dimulai ketika beliau ditunjuk menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Presiden Juan Manuel Santos pada tahun 2010.

Menteri Aurelio pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (2010-2011), Plt. Gubernur Magdalena (2010-2011), Plt. Gubernur Casanare (2011), Wakil Menteri Hubungan Politik (2012-2013), Penasihat Presiden Bidang Politik (2012-2013), Plt. Gubernur Valle del Cauca (2012), Sekretaris Jenderal Kantor Kepresidenan Kolombia (2013), Menteri Dalam Negeri (2013-2014), dan kini menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Kolombia sejak 19 Agustus 2014.(nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Industri

Sebagai Pemasok Dunia, KKP Upayakan Tingkatkan Produksi Mutiara

Published

on

Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong agar pusat pemuliaan induk di berbagai daerah terus memproduksi induk dan benih unggul tiram mutiara untuk menghentikan berkurangnya ketersediaan induk tiram mutiara di alam.

“Ke depan tidak boleh ada lagi hatchery (tempat penetasan) kerang mutiara yang menggantungkan keperluan induknya dari alam, tapi harus didapatkan dari pusat induk kekerangan,” kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto, Jumat (21/9/2018).

Menurut dia, hal tersebut penting sebagai bagian dari upaya mengendalikan eksploitasi induk tiram mutiara yang selama ini masih tergantung dari tangkapan di alam dan berdampak terhadap penurunan stok induk tiram mutiara di berbagai lokasi.

Ia memaparkan, untuk memperkuat keberlanjutan produksi induk tiram mutiara, telah dibentuk jejaring induk tiram mutiara diantaranya beranggotakan Balai Produksi Induk Udang Unggul Dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem Bali, Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok, dan Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol Bali.

Melalui jejaring ini, lanjutnya, dilakukan pembagian tugas diantaranya tugas pemuliaan dan perbanyakan induk maupun calon induk.

Saat ini, BPIU2K Karangasem diwartakan telah berhasil mengembangkan breeding program tiram mutiara. Dengan luasan mencapai 2 hektar mampu menghasilkan produksi sepat mutiara yang siap turun ke laut dengan ukuran 1 mm – 1,5 mm hingga mencapai 2,5 juta ekor per tahun.

Hasil breeding program ini juga telah terdistribusi untuk memenuhi kebutuhan di Sulawesi Tenggara (Kendari, Buton), Sulawesi Tengah (Pulau Togean), NTB (Bima, Lombok), Jawa Timur (Trenggalek), Lampung, dan NTT (Manggarai, Labuan Bajo).

Di samping itu, BPIU2K Karangasem juga terus mendorong upaya pengembangan budidaya mutiara di masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui segmentasi usaha.

“Dengan begitu, selain untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya juga untuk meluruskan anggapan bahwa budidaya tidak bisa dilakukan oleh masyarakat,” ucapnya.

Slamet juga menghimbau, bahwa sepat kerang mutiara ke depan sebaiknya tidak lagi diekspor ke luar negeri, antara lain untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri sebagai upaya menggenjot peningkatan produksi mutiara nasional.

Selain itu, ujar dia, pemda harus segera menetapkan perda Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai upaya untuk menghindari konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang yang ada.

“Lebih penting lagi, sebagai instrument untuk memberikan kepastian berusaha dan jaminan keamanan investasi pada usaha budidaya mutiara,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Budidaya Mutiara (ASBUMI), Mulyanto, dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa estimasi potensi perairan Indonesia untuk budidaya mutiara diperkirakan mencapai lebih kurang 18 ton per tahun.

Saat ini, pasar mutiara dunia di dominasi empat jenis mutiara, yaitu, mutiara laut selatan (south sea pearls), mutiara air tawar (fresh water pearls), mutiara akoya (Akoya Pearls) dan mutiara hitam (black pearls).

Sedangkan sejak 2005 Indonesia telah menjadi negara produsen mutiara laut selatan terbesar di dunia dengan memasok 43 persen kebutuhan dunia. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Menko Perekonomian Bilang Industri Penerima “Tax Holiday” Diperluas

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan cakupan sektor industri yang menerima fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau “tax holiday” akan diperluas.

“Sektor yang menerima diperluas karena ternyata itu sektor yang penting tetapi yang mau `invest` tidak terlalu banyak, karena itu merupakan andalan dari masing-masing negara,” ujar Darmin yang ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu malam (19/9/2018).

Mantan gubernur Bank Indonesia itu mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang dan menambah cakupan sektor karena belum banyak pihak yang menanamkan modalnya dengan memanfaatkan fasilitas “tax holiday”.

Darmin menilai ada beberapa sektor industri yang potensial untuk diberikan fasilitas “tax holiday”, namun ia masih belum bersedia mengungkapkan sektor industri yang dimaksud.

Pemerintah sendiri sebelumnya telah menetapkan 17 industri pionir yang mendapatkan fasilitas “tax holiday” sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

“Intinya ada beberapa yang belum masuk waktu itu karena terburu-buru jadi fokus pada besi baja dan turunannya kemudian petrokimia dan farmasi. Di luar itu sepertinya ada beberapa yang potensial untuk dimasukkan,” ujar Darmin.

Darmin mengatakan penajaman dan peninjauan kembali fasilitas “tax holiday” tersebut masih belum selesai dibahas oleh pemangku kepentingan terkait.

Ia menilai skema fasilitas pemberian pengurangan PPh Badan masih perlu dicocokkan dengan beberapa data lain.

“Memang kami meninjau kembali. Idenya adalah perlu kami cocokkan dengan beberapa data yang lain,” kata Darmin. (cal)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Kemenperin-BSN Sepakat Tingkatkan Kompetensi SDM Hadapi Era Industri 4.0

Published

on

Sekjen Kemenperin, Haris Munandar.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional sepakat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang terampil sesuai kebutuhan dan perkembangan era revolusi industri 4.0.

“Di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, yang telah diluncurkan Bapak Presiden Joko Widodo pada April lalu, salah satu program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah peningkatan kualitas SDM,” kata Sekjen Kemenperin Haris Munandar melalui keterangannya diterima di Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Kedua pihak membuat nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani ditandatangani Sekjen Kemenperin Haris Munandar dengan Kepala BSN Bambang Prasetya.

MoU ini ditujukan untuk Pengembangan SDM Industri melalui Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK).

Adapun ruang lingkup kerja sama yang bakal dilakukan Kemenperin dan BSN, antara lain menyiapkan infrastruktur dalam memacu kompetensi SDM di bidang SPK yang meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), asesor, dan sertifikasi kompetensi.

“Kami juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, paling sedikit satu kali dalam setahun sesuai peraturan perundang-undangan,” papar Haris.

MoU ini berlaku selama lima tahun dan dimulai sejak tanggal ditandatangani, serta dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak secara tertulis.

Haris meyakini, apabila nota kesepahaman ini dijalankan secara baik dan tepat, diyakini mampu mendukung tercapainya target di dalam Making Indonesia 4.0.

Misalnya, sasaran untuk lima sektor manufaktur nasional yang akan menjadi pionir memasuki era digital, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektronika.

“Berdasarkan roadmap tersebut, pada tahun 2030 nanti, industri makanan dan minuman kita termasuk lima eksportir global. Kemudian, industri tekstil menjadi top 5 dunia khusus di functional clothing, dan industri otomotif kita akan mulai ekspor mobil listrik ke negara berkembang,” ujarnya.

Sedangkan, dalam 12 tahun ke depan, industri kimia di Indonesia bisa menjadi produsen biofuel dan bioplastik yang berada di jajaran top 5 dunia.

Sementara itu, industri elektronika nasional akan dapat mengurangi ketergantungan komponen impor yang signifikan dan mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri sehingga menjadi produsen berdaya saing tinggi di jajaran tiga besar Asean.

“Selama ini, kelima sektor industri manufaktur itu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, di mana secara keseluruhan memberikan kontribusi mencapai 60 persen terhadap PDB. Selain itu, 65 persen ekspor dan 60 persen tenaga kerja manufaktur dari lima industri tersebut,” ungkap Haris.

Pada kesempatan yang sama, Bambang menyampaikan, pihaknya menyambut baik langkah sinergi yang dilakukan Kemenperin dan BSN untuk meningkatkan keterampilan SDM industri di Indonesia.

Pasalnya, sangat penting program ini karena industri merupakan penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.

Bambang menambahkan, untuk membangun industri nasional yang berdaya saing, investasi yang juga dibutuhkan adalah pendidikan.

“Peranan pengetahuan mengenai standardisasi di sektor riil perlu untuk mendukung value chain,” imbuhnya.

SDM industri bidang SPK ini, antara lain akan berpartisipasi dalam pengembangan Standar Nasional Indonesi (SNI) melalui hilirisasi riset. (S038). (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending