Connect with us

UKM & Koperasi

Hukum Perdata, Jalan Tengah Amankan Dana Bergulir

Published

on

Zonaekonomi.com, Makassar – Dalam rangka meminimalisir potensi kerugian negara, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kemas Danial lebih mengedepankan penyelesaian pinjaman macet oleh pelaku koperasi dan UKM menggunakan hukum perdata.

Hal itu diungkapkan Kemas dalam acara Focus Group Discussion (FGD) sekaligus sosialisasi program penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM dengan tema “Perspektif Hukum Dalam Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM dan Upaya Pengamanan Keuangan Negara” di Makassar, Sulsel, Selasa (8/8/2017).

Acara ini menghadirkan sejumlah pembicara, diantaranya Kajati Sulsel Jan Samuel Maringka, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Farida Patittingi, mantan Hakim Agung HP Panggabean, Ahli Hukum Pidana dari UII Suhardi Somomoeljono, Kadis KUMKM Sulsel Syamsu Alam Ibrahim, dan Kakanwil DJKN Sulseltrabar Anugrah Komara.

“Setiap kasus diarahkan ke perdata karena ini merupakan program pemerintah sesuai cita-cita pak Jokowi untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Karena itu, kita berharap tidak ada kasus hukum apabila terjadi wanprestasi kecuali pelaku koperasi dan UKM menyalahgunakan uang ini,” tandas Kemas.

Dengan hukum perdata kata Kemas besar harapan dana bergulir yang dipinjamkan dapat kembali melalui penjualan aset yang menjadi jaminan kreditur. Sedangkan penerapan hukum pidana sebagai jalan terakhir untuk menjerat kreditur yang tidak beritikad baik.

“Tidak ada resiko apapun (kalau pidana), kami ini kan uang APBN jangan salahgunakan. Kami berharap pelaku koperasi dan UKM yang wasprestasi kembalikan pinjamannya, kalau ada aset akan kita jual,” ujar Kemas.

Mantan Hakim Agung HP Panggabean menambahkan upaya pemulihan aset KUMKM dapat dilakukan melalui proses pembinaan internal Badan Layanan Umum (BLU)-LPDB, maupun gugatan perdata. Meski dana bergulir merupakan keuangan negara, namun menurutnya penyelesaian melalui hukum pidana dinilai tidak efektif.

“Oleh karena dana begulir merupakan keuangan negara maka penanganan hukum dapat dilakukan melalui UU Tipikor, akan tetapi penerapannya tidak selalu efektif meminimalisir potensi kerugian negara,” kata Panggabean.

Ia menjelaskan upaya penanganan masalah pinjaman macet dana bergulir dapat dilakukan di luar proses Tipikor, jika pihak LPDB secara bertahap telah mampu melakukan pembinaan dan pengawasan. Sedangkan gugatan perdata dilakukan bilamana ada bukti kecurangan dari kreditur.

“Upaya LPDB untuk menerapkan gugatan perdata dengan bantuan Kejaksaan setempat dibenarkan dengan catatan BLU telah memiliki SOP pelayanan untuk menangani kasus kemacetan pelaksanaan perjanjian BLU dengan KUMKM itu,” tandasnya.

LPDB merupakan lembaga yang diberikan kewenangan secara khusus oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Pendelegasian kewenangan ini sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap perekonomian nasional khususnya pelaku usaha di Indonesia.

Dengan demikian, menurut Ahli Hukum Pidana dari UII Suhardi Somomoeljono, hak tagih negara sebagai akibat dari kebijakan penyaluran dana bergulir yang dijalankan oleh LPDB dapat diserahkan kepada jaksa dalam kapasitasnya selaku pengacara negara.

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah,” kata Suhardi.

Meski begitu, LPDB secara khusus memiliki aturan main sebagai pedoman pokok yang wajib untuk ditaati bersama dalam menjalankan kewenangan menyalurkan dana bergulir kepada pelaku koperasi dan UKM dalam format hukum Permenkeu juncto peraturan direksi LPDB tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman.

LPDB pun didorong segera melakukan rapat koordinasi nasional dengan para penegak hukum terkait dalam rangka penyamaan persepsi atas penyelesaian kasus hukum. Sehingga diharapkan tidak terganggunya kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi khususnya terhadap koperasi dan UKM.

“Di sisi lainnya dana bergulir di masyarakat harus benar-benar dikawal dari hulu sampai hilir dalam perspektif hukum dengan mendasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas,” lanjut Suhardi.

FGD sekaligus sosialisasi program penyaluran dana bergulir ini diadakan dalam rangka membentuk kesepakatan terkait mekanisme penyelesaian pinjaman bermasalah LPDB-KUMKM yang dilakuka dengan mengedepankan proses keperdataannya terlebih dahulu sebelum proses pidananya.

Selain itu, bertujuan untuk merumuskan sudut pandang antara LPDB-KUMKM, Kejaksaan, Kepolisian dalam melihat dana bergulir sebagai program pemerintah dalam memberikan perkuatan modal bagi para pelaku koperasi dan UKM yang membutuhkan.

Disamping itu juga, mengetahui mekanisme penghapusan piutang LPDB-KUMKM bagi pinjaman macet yang diproses secara pidana dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau vonis pengadilan. (mas)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Sandiaga : UKM akan Tingkatkan Perekonomian

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat mengunjungi Pasar Raya Inpres Padang, Jumat (19/10/2019).

Zonaekonomi.com, Jakarta  – Calon Wakil Presiden RI nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno menjanjikan perubahan dan mengembalikan kekuatan ekonomi di Tanah Air.
 
“Intinya UMKM seperti ini yang bisa mengembalikan kekuatan ekonomi nasional,” kata Sandiaga dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

BACA JUGA : Koalisi Prabowo-Sandi Prioritaskan Kampanye di Pulau Jawa

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan dan menyerap aspirasi masyarakat dengan sarapan serta berdialog  dengan warga di Bopet  Rajawali Juanda. Salah satu tempat sarapan favorit di Jalan Juanda, Padang.

Cawapres pasangan Prabowo Subianto ini menikmati soto daging campur Padang dan dua butir telor setengah matang yang direndam dengan kuah sup. 
 
“Enaknya maknyus, kuliner seperti ini menyerap lapangan kerja dan bisa mensejahterakan masyarakat sekitarnya,” kata Sandiaga.

Selain itu, katanya, kuliner bisa mengembangkan potensi pariwisata di daerah Padang. Wisata kuliner sekarang menjadi primadona, katanya.

Usai makan, di luar rumah makan Rajawali, ratusan emak-emak sudah menunggu calon wakil presiden yangn diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat itu.

Sandiaga dalam pidato singkatnya menyatakan sudah saatnya ada perubahan. Perubahan ekonomi yang lebih bagus, ekonomi yang menyerap lapangan kerja dan menjaga  harga -harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau. (sus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

LPDB Sebut Moratorium Pencairan Dana Bergulir Tak Rugikan UMKM

Published

on

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyebutkan moratorium pencairan dana bergulir tidak merugikan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo di Jakarta, Jumat (19/10/2018), mengatakan moratorium yang dilakukan pihaknya selama beberapa waktu sepanjang tahun ini sama sekali tidak merugikan para pelaku UMKM.

“Moratorium tidak kami lakukan selama setahun ini, kami sudah mencairkan dana bergulir Rp38,5 miliar sampai sejauh ini. Hanya sekitar 4-5 bulan saja moratorium diterapkan,” katanya.

Ia mengatakan sebelum moratorium diberlakukan, ada berbagai persoalan misalnya terkait ketatnya persyaratan untuk bisa mengakses dana bergulir.

Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk melakukan moratorium sekaligus membenahi sistem secara internal lembaga tersebut.

“Kami sengaja melakukan moratorium penyaluran dana untuk memverifikasi data yang ada dan juga sekalian melakukan perbaikan dan penyempurnaan seluruh regulasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran sekaligus mempermudah akses pendanaan bagi para pelaku koperasi dan UMKM,” katanya.

Selain itu, moratorium penyaluran dana juga untuk membenahi peraturan dan kebijakan sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2018 guna mempermudah akses modal ke LPDB KUMKM.

Meski demikian, LPDB-KUMKM tetap optimistis dapat menyalurkan dana begulir sesuai target yakni sebesar Rp1,2 triliun.

Braman menambahkan, berdasarkan proses yang berjalan untuk potensi penyaluran melalui skim konvensional sebanyak 26 proposal dengan jumlah plafon pengajuan Rp845,7 juta dan melalui skim syariah sebanyak 15 proposal dengan plafon pengajuan Rp342,5 juta sehingga total berjumlah Rp1,188 miliar.

Tercatat, LPDB-KUMKM sejak 2008 hingga saat ini telah menyalurkan dana bergulir mencapai lebih dari Rp8,5 triliun kepada lebih dari satu juta pelaku usaha mikro dan kecil di berbagai pelosok Tanah Air. (han)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Kemenperin Sempurnakan Peta Jalan Pengembangan IKM Busana Muslim

Published

on

Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian menyempurnakan peta jalan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) busana muslim sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai kiblat busana muslim dunia pada 2020.

“Kami kumpulkan seluruh pelaku usaha, asosiasi, perancang busana dan pihak terkait untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan ini,” kata Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih usai membuka acara diskusi “Penyusunan Roadmap Pengembangan IKM Fesyen Muslim” di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Diskusi tersebut, lanjut Gati, bertujuan untuk menyempurnakan peta jalan (roadmap) pengembangan industri fesyen muslim dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian KUKM, dan Badan Ekonomi Kreatif, akademisi, desainer, asosiasi dan para pelaku usaha industri fesyen muslim.

“Kolaborasi ABGC (Academicy, Business, Government dan Community) sangat penting dalam mengembangkan industry fesyen muslim yang beberapa tahun terakhir ini sedang berkembang pesat,” ujar Gati.

Gati menyampaikan penyempurnaan peta jalan ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan pelaku industri demi kemajuan industri fesyen dalam negeri.

Peta jalan tersebut, tambahnya, nantinya akan memprioritaskan program-program yang akan dilakukan, termasuk soal bagaimana ketersediaan bahan baku industri ini dapat terjaga keberlanjutannya. Pasalnya, ketersediaan bahan baku produk fesyen saat ini masih perlu diimpor dari beberapa negara. Misalnya, bahan baku kapas dan wool yang masih diimpor dari Amerika, Mesir, Turki dan Australia.

“Ada juga bahan baku rayon impor dari Thailand,” tambah Gati.

Selama ini, pemerintah gencar mendorong industri fesyen di dalam negeri untuk terus meningkatkan pangsa pasar Indonesia di pasar internasional.

Oleh karena itu, agar mampu bersaing di kancah global, pemerintah juga terus berupaya memacu pertumbuhan industri fesyen dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Gati berharap peta jalan tersebut nantinya dapat menjadi acuan untuk para pelaku usaha maupun pemerintah untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis busana muslimnya sehingga mampu menembus pasar dunia.

“Meningkatkan ekspor pasti. Pemerintah akan dukung industri fesyen muslim nanti maunya kemana,” ujar Gati. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending