Connect with us

UKM & Koperasi

Hukum Perdata, Jalan Tengah Amankan Dana Bergulir

Published

on

Zonaekonomi.com, Makassar – Dalam rangka meminimalisir potensi kerugian negara, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kemas Danial lebih mengedepankan penyelesaian pinjaman macet oleh pelaku koperasi dan UKM menggunakan hukum perdata.

Hal itu diungkapkan Kemas dalam acara Focus Group Discussion (FGD) sekaligus sosialisasi program penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM dengan tema “Perspektif Hukum Dalam Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM dan Upaya Pengamanan Keuangan Negara” di Makassar, Sulsel, Selasa (8/8/2017).

Acara ini menghadirkan sejumlah pembicara, diantaranya Kajati Sulsel Jan Samuel Maringka, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Farida Patittingi, mantan Hakim Agung HP Panggabean, Ahli Hukum Pidana dari UII Suhardi Somomoeljono, Kadis KUMKM Sulsel Syamsu Alam Ibrahim, dan Kakanwil DJKN Sulseltrabar Anugrah Komara.

“Setiap kasus diarahkan ke perdata karena ini merupakan program pemerintah sesuai cita-cita pak Jokowi untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Karena itu, kita berharap tidak ada kasus hukum apabila terjadi wanprestasi kecuali pelaku koperasi dan UKM menyalahgunakan uang ini,” tandas Kemas.

Dengan hukum perdata kata Kemas besar harapan dana bergulir yang dipinjamkan dapat kembali melalui penjualan aset yang menjadi jaminan kreditur. Sedangkan penerapan hukum pidana sebagai jalan terakhir untuk menjerat kreditur yang tidak beritikad baik.

“Tidak ada resiko apapun (kalau pidana), kami ini kan uang APBN jangan salahgunakan. Kami berharap pelaku koperasi dan UKM yang wasprestasi kembalikan pinjamannya, kalau ada aset akan kita jual,” ujar Kemas.

Mantan Hakim Agung HP Panggabean menambahkan upaya pemulihan aset KUMKM dapat dilakukan melalui proses pembinaan internal Badan Layanan Umum (BLU)-LPDB, maupun gugatan perdata. Meski dana bergulir merupakan keuangan negara, namun menurutnya penyelesaian melalui hukum pidana dinilai tidak efektif.

“Oleh karena dana begulir merupakan keuangan negara maka penanganan hukum dapat dilakukan melalui UU Tipikor, akan tetapi penerapannya tidak selalu efektif meminimalisir potensi kerugian negara,” kata Panggabean.

Ia menjelaskan upaya penanganan masalah pinjaman macet dana bergulir dapat dilakukan di luar proses Tipikor, jika pihak LPDB secara bertahap telah mampu melakukan pembinaan dan pengawasan. Sedangkan gugatan perdata dilakukan bilamana ada bukti kecurangan dari kreditur.

“Upaya LPDB untuk menerapkan gugatan perdata dengan bantuan Kejaksaan setempat dibenarkan dengan catatan BLU telah memiliki SOP pelayanan untuk menangani kasus kemacetan pelaksanaan perjanjian BLU dengan KUMKM itu,” tandasnya.

LPDB merupakan lembaga yang diberikan kewenangan secara khusus oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Pendelegasian kewenangan ini sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap perekonomian nasional khususnya pelaku usaha di Indonesia.

Dengan demikian, menurut Ahli Hukum Pidana dari UII Suhardi Somomoeljono, hak tagih negara sebagai akibat dari kebijakan penyaluran dana bergulir yang dijalankan oleh LPDB dapat diserahkan kepada jaksa dalam kapasitasnya selaku pengacara negara.

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah,” kata Suhardi.

Meski begitu, LPDB secara khusus memiliki aturan main sebagai pedoman pokok yang wajib untuk ditaati bersama dalam menjalankan kewenangan menyalurkan dana bergulir kepada pelaku koperasi dan UKM dalam format hukum Permenkeu juncto peraturan direksi LPDB tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman.

LPDB pun didorong segera melakukan rapat koordinasi nasional dengan para penegak hukum terkait dalam rangka penyamaan persepsi atas penyelesaian kasus hukum. Sehingga diharapkan tidak terganggunya kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi khususnya terhadap koperasi dan UKM.

“Di sisi lainnya dana bergulir di masyarakat harus benar-benar dikawal dari hulu sampai hilir dalam perspektif hukum dengan mendasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas,” lanjut Suhardi.

FGD sekaligus sosialisasi program penyaluran dana bergulir ini diadakan dalam rangka membentuk kesepakatan terkait mekanisme penyelesaian pinjaman bermasalah LPDB-KUMKM yang dilakuka dengan mengedepankan proses keperdataannya terlebih dahulu sebelum proses pidananya.

Selain itu, bertujuan untuk merumuskan sudut pandang antara LPDB-KUMKM, Kejaksaan, Kepolisian dalam melihat dana bergulir sebagai program pemerintah dalam memberikan perkuatan modal bagi para pelaku koperasi dan UKM yang membutuhkan.

Disamping itu juga, mengetahui mekanisme penghapusan piutang LPDB-KUMKM bagi pinjaman macet yang diproses secara pidana dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau vonis pengadilan. (mas)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Krisis Turki, Tidak Pengaruhi Target Pertumbuhan IKM

Published

on

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menyampaikan bahwa krisis yang melanda Turki tidak akan berpengaruh terhadap IKM di dalam negeri.

“Turki itu berbeda dengan kita. Fundamental kita sudah cukup bagus. Jadi, ya tidak akan terpengaruh IKM kita,” kata Gati dihubungi di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Dengan demikian, Ditjen IKM Kemenperin tetap pada target yang dicanangkan, yakni pertumbuhan kinerja IKM di atas 10 persen hingga akhir 2018, atau meningkat dibanding capaian kinerja tahun lalu yang berada di kisaran sembilan persen.

Ia mengemukakan, Kemenperin akan berupaya mendorong pertumbuhan kinerja IKM itu melalui penggunaan sistem berbasis data yang mengintegrasikan sentra dan produk IKM dengan marketplace lokal.

Adapun IKM unggulan yang dijagokan selain perhiasan adalah alas kaki, serta makanan dan minuman, kata Gati Wibawaningsih. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Menkeu : Paling Lambat Minggu Depan Aturan PPh UMKM Terbit

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan peraturan menteri keuangan (PMK) tentang tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebesar 0,5 persen akan segera diterbitkan.

“PMK-nya nanti kami keluarkan paling lambat minggu depan,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Aturan penurunan tarif PPh final bagi pelaku UMKM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur mengenai tarif PPh final bagi UMKM sebesar 0,5 persen dan berlaku efektif mulai 1 Juli 2018.

Pelaku usaha UMKM adalah mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan menegaskan PMK mengenai tarif PPh final memang masih dalam tahap penyelesaian dan belum ditandatangani.

Namun, ia menegaskan bahwa penurunan tarif dari satu persen menjadi 0,5 persen juga akan tetap berlaku tanpa harus menunggu PMK terbit.

“Yang mungkin agak terganggu pelayanannya adalah surat keterangan pengusaha UMKM, dalam hal dia berhubungan misalnya pemasok ke pemerintah, perlu surat keterangan. Kami berikan surat keterangan sementara,” ujar dia.

Ditjen Pajak optimistis tren pembayaran pajak pelaku UMKM akan meningkat, setelah tarif PPh final diturunkan dari satu persen menjadi 0,5 persen.

Melalui kebijakan tarif PPh final 0,5 persen, UMKM yang jumlahnya ditaksir mencapai lebih dari 62 juta pelaku usaha diharapkan mampu naik kelas salah satunya melalui pembelajaran pembukuan. (rcb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM & Koperasi

Modalku Salurkan Pinjaman Kepada 7.000 UMKM

Published

on

Perusahaan teknologi finansial, Modalku menyalurkan pinjaman modal usaha sekitar Rp2 triliun kepada lebih dari 7.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Perusahaan teknologi finansial, Modalku menyalurkan pinjaman modal usaha sekitar Rp2 triliun kepada lebih dari 7.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Kepala Bisnis Mikro Modalku Sigit Aryo Tejo dalam rilis di Jakarta, Selasa (14/8/2018), mengatakan pinjaman Rp2 triliun itu dicapai pada Juli 2018 atau hanya enam bulan setelah perolehan Rp1 triliun dari UMKM di Asia Tenggara.

Dari total pencairan di Asia Tenggara itu, Modalku telah menyalurkan lebih dari Rp1,1 triliun bagi UMKM di Indonesia.

Untuk merangkul lebih banyak UMKM yang berpotensi, Modalku menyediakan berbagai solusi arus kas melalui produk Trade Finance untuk mengatasi tantangan keuangan utama yang dihadapi usaha kecil dan menengah di Indonesia, yaitu siklus kas.

Sigit mengatakan, di Indonesia, UMKM memiliki peran yang penting dalam mendukung perekonomian.

“Kami sangat bangga dapat mendukung perkembangan sektor ini. Rangkaian solusi arus kas kami diharapkan akan semakin memperluas jangkauan modal usaha bagi UMKM yang selama ini kurang terlayani oleh fasilitas pinjaman dari ekosistem keuangan yang sudah ada,” ujarnya.

Studi Deloitte dan Visa terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) di ASEAN menunjukkan bahwa pasar UKM di Indonesia didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 27 persen dari total UKM di Tanah Air.

Studi yang sama menemukan bahwa arus kas macet adalah permasalahan finansial nomor satu bagi UKM Indonesia.

Tantangan terberat selanjutnya adalah terkait penagihan ke pelanggan, yakni 22-26 persen dari tagihan akan dilunasi secara terlambat. Permasalahan arus kas inilah yang dapat diatasi dengan produk Trade Finance Modalku.

Rangkaian produk ini merupakan pembiayaan modal tambahan bagi UMKM dalam menjalankan rantai bisnisnya, baik dalam proses invoice di antara UMKM dengan klien atau pelanggannya atau terkait pembiayaan di antara UMKM dan supplier atau penyedia barangnya.

Suatu bisnis, terutama usaha kecil, selalu membutuhkan arus kas yang lancar agar operasional usaha maksimal. Apabila pendapatan UMKM sering terlambat dilunasi oleh pelanggannya, maka perputaran kas usaha akan terkena dampak negatif.

Bagi bisnis di sektor perdagangan (trade sector) konsisten membutuhkan persediaan barang dari pemasok, tagihan pemasok yang harus segera dibayar bisa memacetkan arus kas apabila UMKM memerlukan kas yang ada untuk menjalankan proyek bisnis.

Modalku merupakan perusahaan teknologi finansial, yang menyediakan layanan peer to peer (P2P) lending modal usaha tanpa agunan ke UMKM hingga Rp2 miliar yang didanai oleh pemberi pinjaman platform (individu atau institusi yang mencari alternatif investasi) melalui pasar digital. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending