Connect with us

Industri

Pemerintah Siapkan 4.400 Hektar Sebagai Pilot Project Peremajaan Kelapa Sawit

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Peremajaan perkebunan kelapa sawit dan karet segera diimplementasikan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Sebagai tahap awal (pilot project) akan dilakukan peremajaan perkebunan kelapa sawit seluas 4.471 hektar, sementara untuk perkebunan karet direncanakan 1.000 hektar.

Sejauh ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan lokasi pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit dan rakyat. Penetapan lokasi tersebut dengan memperhatikan lokasi ketersediaan bibit, kesiapan penyediaan bibit oleh PT Riset Perkebunan Nusantara dan perusahaan pembina/avalis.

Terkait bibit, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan selama ini Indonesia belum sepenuhnya berhasil mengembangkan bibit berkualitas yang bersertifikat. “Soal bibit adalah masalah serius, kita tidak begitu peduli bibit yang beredar harus certified,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Replanting Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet, Senin (7/8/2017).

Menurutnya bibit untuk perkebunan di Indonesia harus sesuai standar agar produktivitasnya menjadi optimal. Oleh karena itu setiap perkebunan harus memiliki rekam jejak yang jelas dalam mendapatkan bibit. Hal tersebut dilaksanakan dengan melalui mekanisme Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Sebagai tindak lanjut rapat ini, akan dibentuk tim yang tediri dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, PT Pertamina dan swasta (sebagai narasumber) untuk menindaklanjuti implementasi peremajaan perkebunan kelapa sawit dan karet.

Di rapat sebelumnya, pemerintah telah menyepakati program peremajaan lahan kelapa sawit akan dilakukan sebanyak 30.000 hektar. Sementara itu, sebagai tahap awal program peremajaan karet di tahun 2018, akan ditetapkan target penanaman seluas 15.000 hektar. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Industri

Komisi IV : Industri Tambang Harus Apresiasi Lingkungan

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha.

Zonaekonomi.com, Tabalong – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengingatkan kepada industri pertambangan agar tetap memberikan apresiasi pada lingkungan, kendati telah menyumbang devisa bagi negara. Kegiatan pertambangan yang sudah mengeksploitasi lingkungan, perusahaan berkewajiban memulihkan kembali alam yang sudah dieksploitasi.

“Kita melihat kegiatan pertambangan. Di samping memberikan kontribusi devisa negara, dan pemasukan negara dari sisi pertambangan, kita juga akan mengawasi sampai sejauh mana perusahaan pertambangan mengapresiasi lingkungan. Karena sepintas kita sudah menyaksikan reklamasi yang mereka lakukan,” papar Yudha saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke PT. Adaro di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (19/2/2018).

Menurutnya, industri batu bara yang digeluti oleh PT Adaro merupakan industri yang destruktif, industri yang mempunyai kontribusi pada emisi karbon yang luar biasa besar. Emisi karbon ini meningkatkan suhu global dengan menjebak energi matahari di atmosfer.

Ini mengubah pasokan air dan pola cuaca, perubahan musim tanam untuk tanaman pangan dan mengancam masyarakat pesisir dengan meningkatnya permukaan air.

Emisi karbon memiliki dampak terhadap perubahan iklim, yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi manusia dan lingkungan. Selain itu, lokasi bekas galian pertambangan juga harus dipulihkan kembali pasca ekploitasi tambang batu bara.

“Ini pekerjaan yang tidak mudah tapi harus dilakukan, karena sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, kewajiban mereklamasi tambang pasca penambangan menjadi keharusan,” tandas politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Satya mengungkapkan, Pemerintah bisa melakukan tindakan, apabila undang-undang yang dimaksud tidak dipatuhi oleh pelaku usaha pertambangan. Hal itu juga yang menjadi fokus dan perhatian DPR.

“Maka kita ingin tahu, di samping kita menyaksikan mereka mengekstrak batu bara dengan peledakan. Kita juga akan melihat apa yang mereka lakukan setelah mereka beroperasi. Jadi ini yang menjadi hal-hal pengawasan Komisi VII terhadap industri pertambangan,” ungkap politisi asal dapil Jatim itu. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Komisi IV : Serangan Hama di Perkebunan Kakao Sulteng Memprihatinkan

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI Muchtar Luthfi A.Mutt.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Muchtar Luthfi A. Mutty mengaku prihatin saat melihat langsung kondisi tanaman kakao yang terserang hama PBK di perkebunan rakyat Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin sore (19/2/2018).

Sebagai orang yang dulu cukup lama berkecimpung dalam bisnis kakao kenangnya, Luthfi sudah yakin sebelum turun bus dari pandangan mata jarak 100 meter, Program Intensifikasi perkebunan kakao Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Harapan Jaya Desa Sibowi sedang terserang hama.

“Saya lama bergelut dengan dunia perkebunan kakao. Jadi melihat dari kejauhan saja saya sudah tahu ada masalah hama PBK di sini,” ujarnya yakin. Hal tersebut terjawab ketika seorang petani mengambil contoh buah kakao lalu membelahnya, sehingga nampak kualitas kakao rusak karena hama.

Politisi Nasdem ini memompa semangat para anggota Gapoktan untuk tidak surut semangatnya dalam menanggulangi serangan hama PBK. Ia juga berpesan agar kelompok tani dimanfaatkan sebagai tempat belajar dengan materi-materi penyuluhan yang bersinggungan langsung dengan pengetahuan yang diperlukan petani.

“Para petani harus memiliki sanggar tani sebagai kelas belajar. Sementara dinas terkait harus bantu menyiapkan anggaran untuk penyuluhan bukan hanya pembangunan fisik. Ini untuk mengatasi persoalan hama yang mereka hadapi,” tandas Luthfi.

Legislator Dapil Sulawesi Selatan III ini mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sigi bertanggung jawab membantu pelatihan sekolah lapangan bagi Gapoktan untuk mengatasi serangan hama PBK yang cukup masif.

“Tenaga Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) banyak yang pensiun sehingga harus digiatkan kembali sekolah lapangan (SL),” saran mantan Bupati Luwu Utara Selama dua periode ini.

Luthfi yang juga pernah menjabat Staf Ahli Wapres era Budiono ini, mengusulkan ke depan bantuan pertanian tidak semata-mata alat pertanian, namun menambah ilmu pengetahuan melalui penyuluhan. Kelompok harus naik kelas, pemerintah harus memberikan pemahaman dan mengevaluasi pola bantuan bukan hanya fisik.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang berjanji akan menanggapi persoalan hama tersebut dengan segera mengambil tindakan perbaikan kebun kakao antara lain dengan pemangkasan, pemberian pupuk khusus, dan pelatihan yang dibutuhkan.

“Ekspor hasil perkebunan mencapai sekitar 400 triliun, lebih besar dari migas nasional. Dukungan dari Komisi IV DPR harus ditangkap sebagai peluang untuk mengembangkan perkebunan rakyat dengan semangat kerja keras dan disiplin. Kebutuhan kakao dunia yang terus meningkat merupakan peluang di masa depan,” pungkasnya. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Menteri Susi Dorong BUMN Gerakkan Sektor Perikanan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendorong BUMN Perindo dan Perinus untuk dapat menggerakkan sektor perikanan dengan langkah menyerap hasil tangkapan ikan dari para nelayan di berbagai daerah.

“Kami mendorong BUMN ternyata BUMN tidak mudah didorong,” kata Susi Pudjiastuti dalam forum bisnis di Jakarta, Senin (12/2/2018).

Menurut dia, Perindo dan Perinus harus dapat mempercepat akselerasi arahan dari pemerintah karena bila tidak, surplus stok ikan terutama di wilayah timur nusantara tidak akan bisa dimanfaatkan oleh kalangan stakeholders atau pemangku kepentingan nasional.

Sebab bila tidak, lanjut Susi, maka pihak yang akan disalahkan adalah pemerintah yang dinilai kebijakannya selama ini di sektor kelautan dan perikanan dianggap tidak berhasil.

Menteri Susi menyatakan, jika hal itu yang terjadi maka berpotensi bisa kembali ke rezim lama di mana yang berkuasa adalah mereka yang menginginkan agar kapal-kapal eks-asing kembali melaut seperti zaman dahulu.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia Risyanto Suanda mengatakan, kebijakan moratorium kapal asing yang ditelurkan KKP selama ini menguntungkan BUMN sektor perikanan nasional.

“Sekarang setelah kapal asing tidak ada, kami masuk ke sana (kawasan perairan) untuk menangkap dan mengumpulkan ikan,” kata Risyanto Suanda di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Menurut Risyanto, dengan adanya kebijakan KKP untuk menghentikan kapal asing pencuri ikan, maka Perum Perindo dapat mengukuhkan kehadirannya di perairan yang dulu dikuasai kapal-kapal asing seperti di Tual (Maluku), Sorong (Papua Barat), dan laut Arafuru.

Ia memaparkan, Perum Perindo mulai tahun 2013 ditugaskan untuk masuk ke perikanan tangkap, budi daya, dan perdagangan hasil laut. Selain Perum Perindo, BUMN Perikanan lainnya yang bergerak di sektor perikanan adalah Perum Perikanan Nusantara.

Meski awalnya hanya beroperasi sebagai pengelola pelabuhan perikanan Nizam Zaman Muara Baru, Jakarta Utara, kini kinerja Perum Perindo melejit dan saat ini mengelola beberapa pelabuhan perikanan lainnya di Pekalongan, Belawan, Parigi, dan Brondong.

Sedangkan, seperti dikutip Antara, mulai tahun 2018 Perum Perindo dinyatakan akan memiliki 77 unit kapal penangkap dan penampung ikan serta sejumlah lahan tambak udang yang terletak di Karawang, Jawa Barat. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending