Connect with us

Industri

Pemerintah Siapkan 4.400 Hektar Sebagai Pilot Project Peremajaan Kelapa Sawit

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Peremajaan perkebunan kelapa sawit dan karet segera diimplementasikan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Sebagai tahap awal (pilot project) akan dilakukan peremajaan perkebunan kelapa sawit seluas 4.471 hektar, sementara untuk perkebunan karet direncanakan 1.000 hektar.

Sejauh ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan lokasi pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit dan rakyat. Penetapan lokasi tersebut dengan memperhatikan lokasi ketersediaan bibit, kesiapan penyediaan bibit oleh PT Riset Perkebunan Nusantara dan perusahaan pembina/avalis.

Terkait bibit, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan selama ini Indonesia belum sepenuhnya berhasil mengembangkan bibit berkualitas yang bersertifikat. “Soal bibit adalah masalah serius, kita tidak begitu peduli bibit yang beredar harus certified,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Replanting Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet, Senin (7/8/2017).

Menurutnya bibit untuk perkebunan di Indonesia harus sesuai standar agar produktivitasnya menjadi optimal. Oleh karena itu setiap perkebunan harus memiliki rekam jejak yang jelas dalam mendapatkan bibit. Hal tersebut dilaksanakan dengan melalui mekanisme Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Sebagai tindak lanjut rapat ini, akan dibentuk tim yang tediri dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, PT Pertamina dan swasta (sebagai narasumber) untuk menindaklanjuti implementasi peremajaan perkebunan kelapa sawit dan karet.

Di rapat sebelumnya, pemerintah telah menyepakati program peremajaan lahan kelapa sawit akan dilakukan sebanyak 30.000 hektar. Sementara itu, sebagai tahap awal program peremajaan karet di tahun 2018, akan ditetapkan target penanaman seluas 15.000 hektar. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Industri

Menperin : Impor Bahan Baku Tidak akan Dipersulit

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih memfinalisasi peraturan pembatasan impor, hingga saat ini pengetatan lebih akan dilakukan terhadap barang konsumsi, tidak termasuk bahan baku dan barang modal.

“Akan dikaji lagi, dan kebanyakan barang konsumi. Bahan baku tentu tidak dipersulit ya, dan juga barang modal,” kata Airlangga saat ditemui di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Pemerintah Indonesia sedang merumuskan kebijakan pembatasan impor terhadap 500 jenis barang, menyusul membengkaknya defisit neraca transaksi berjalan menjadi delapan miliar dolar AS atau tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal II 2018.

Pada Juli 2018, defisit neraca perdagangan internasional malah semakin melebar mejadi 2,03 miliar dolar AS yang diperkirakan akan meningkatkan defisit transaksi berjalan di kuartal III 2018.

Kebijakan pembatasan impor, menurut Airlangga, juga diterapkan untuk mendorong pertumbuhan penjualan produk dalam negeri. Kemenperin juga, ujarnya, akan mendorong produsen dalam negeri untuk berpaling menggunakan produk dalam negeri yang sudah menjadi substitusi impor. Contoh produk itu seperti bahan baku plastik yang sudah diproduksi oleh dua pabrik, dan juga bahan kimia.

“Subtitusi impor kan harus ada barang yang udah ada di dalam negeri, nah itu kita dorong untuk beli di dalam negeri. Tapi kalo barang yang masih diperlukan untuk bahan baku industri, tentu tidak dipersulit [impornya],” kata dia.

Disinggung lebih lanjut, Airlangga belum dapat mengungkapkan banyak jenis barang konsumsi yang impornya akan dibatasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menekankan pemerintah akan mengambil langkah tegas dan signifikan untuk mengurangi impor agar dapat menurunkan defisit neraca transaksi berjalan.

“Di Indonesia, salah satu yang dianggap harus dikendalikan adalah neraca pembayaran kita yaitu defisit transaksi berjalan,” kata Sri Mulyani dalan konferensi pers usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (14/8).

Neraca transaksi berjalan menggambarkan arus dana atau pembayaran dari dalam ke luar negeri, maupun sebaliknya. Sebagai gambaran, jika neraca transaksi berjalan defisit, maka devisa dari dalam negeri lebih banyak yang mengalir ke luar.

Hal itu menimbulkan persepsi kepada investor bahwa aset-aset rupiah kurang begitu aman, karena devisa yang keluar lebih banyak dibanding yang masuk. Keluarnya modal-modal investor dari aset rupiah seperti Surat Berharga Negara (SBN) yang membuat dolar AS menguat dan akhirnya melemahkan nilai tukar rupiah. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Menperin : Perpres Percepatan Revolusi Industri 4.0 Dipersiapkan

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mempersiapkan regulasi berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk percepatan menghadapi Revolusi Industri 4.0 sesuai dengan prioritasnya.

“Presiden sudah mempersiapkan Perpres untuk reorganisasi di Kementerian Perindustrian. Jadi Kementerian Perindustrian ke depan akan lebih dipersiapkan untuk menyongsong Industri 4.0 sesuai dengan prioritasnya dan untuk pengembangan wilayah pembangunan,” kata Airlangga saat ditemui di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (16/8/2018)

Dalam Perpres tersebut, Menteri Airlangga menyebutkan bahwa Kementerian Perindustrian akan mengalami reorganisasi.

Pemerintah pun akan membentuk Tim khusus untuk implementasi revolusi industri 4.0 yang akan dipimpin Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan dilaksanakan oleh Ketua Tim Harian Menteri Perindustrian.

Selain pembentukan tim khusus, Airlangga memaparkan saat ini pemerintah tengah membangun klaster-klaster industri berbasis pengembangan sentra di sejumlah wilayah, seperti Sei Mangkei, Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah dan Bintuni, Papua.

Proyek pembangunan klaster industri ini diperkirakan segera dimulai puncaknya pada 2022 hingga 2023.

“Seluruh infrastruktur, regulasi kementerian dan prioritasnya termasuk di dalamnya menekan impor yang tinggi, dan TKDN akan didorong,” ungkap Menperin.

Ia menambahkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akan diutamakan dalam sektor migas dan kelistrikan. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Industri

Kawasan Industri Karawang dan Kudus Jadi Percontohan 5G

Published

on

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara didampingi Direktur Utama Telkomsel Ririek Ardiansyah (kiri) dan Direktur Utama Telkom Alex Sinaga (kanan) meluncurkan Telkomsel 5G Experience Centre.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian akan mendorong kawasan industri di Karawang, Jawa Barat, dan Kudus, Jawa Tengah, untuk menjadi percontohan yang memanfaatkan infrastruktur digital seperti jaringan internet 5G.

Di kawasan tersebut sudah ada beberapa sektor industri yang menerapkan teknologi sesuai perkembangan era revolusi industri 4.0.

“Di sana kami sudah melihat lighthouse industrinya, di mana machine to machine communication. Dari proses data ini, tentunya akan lebih aman apabila menggunakan 5G,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangannya diterima di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Jadi, lanjut Airlangga, keamanan data industri seperti itu adalah kunci dalam proses produksi.

Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, telah ditetapkan lima sektor manufaktur yang menjadi pionir dalam implementasi industri 4.0 di Tanah Air, yaitu industri makanan dan minuman, elektronika, otomotif, kimia, serta tekstil dan pakaian.
Menurut Menperin, selain menyiapkan ketersediaan infrastruktur digital, pemerintah akan berupaya memberikan insentif agar industrinya siap bermigrasi supaya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini.

Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah berkoordinasi memetakan kebutuhan untuk penyebaran dan akselerasinya.

“Diharapkan nantinya kawasan industri dengan jaringan 5G bisa terjadi, dan bisnis modelnya terbentuk pada biaya yang terjangkau,” tuturnya.

Di samping itu, yang diperlukan lainnya adalah mengantisipasi adanya serangan siber sehingga tidak menghambat jaringan internet yang menopang terhadap proses produksi di sektor manufaktur.

“Ini menjadi salah satu milestone penting bagi Indonesia dalam pembangunan infrastruktur digital ekonomi,” ujar Arlangga.

Koneksi nirkabel 5G ini memiliki latensi di bawah 1 ms dan Telkomsel telah mendemonstrasikannya melalui berbagai use case di booth 5G Experience di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan sepanjang Asian Games 2018.

Airlangga berharap, agar Telkomsel 5G Experience ini dapat menyebar ke seluruh Indonesia mulai dari kawasan industri sampai sentra industri kecil dan menengah (IKM).

“Teknologi digital yang diperlukan saat ini, antara lain Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, Artificial Intellegence, Mobility, Virtual dan Augmented Reality, Virtual Branding, serta sistem sensor dan otomasi,” sebutnya. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending