Connect with us

NASIONAL

PN Jaksel Putuskan Geo Dipa Tidak Melakukan Penipuan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Akhirnya Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan eks Dirut PT Geo Dipa Energi (persero) Samsudin Warsa tidak terbukti melakukan tindak pidana, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum.

Keputusan tersebut disampaikan Majelis Hakim : Djoko Indiarto (Ketua), dengan anggota Ferry Agustina Budi Utami, dan Agus Widodo pada saat persidangan di PN Jaksel, Rabu (30/8/2017).

Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang tegas dan pasti bahwa terdapat 3 (tiga) unsur Pasal 378 KUHP (dari 4 unsur) yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan apabila unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan tindakan Terdakwa.

Merespon hal ini, Tim Kuasa Hukum Terdakwa dari Kantor Hukum Makarim & Taira S. (yaitu Lia Alizia, S.H., Heru Mardijarto, S.H., MBA, Yusfa Perdana, S.H. dan Rudy Andreas Sitorus, S.H.) menyambut baik keputusan ini.

“Ini adalah keputusan yang tepat, karena putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan dari para pencari keadilan,” kata Heru Mardijarto.

Dengan adanya Putusan Akhir ini, seluruh kegiatan usaha Geo Dipa di wilayah panas bumi Dieng dan Patuha (sejak awal Geo Dipa didirikan) merupakan kegiatan yang sah menurut hukum karena Geo Dipa telah terbukti tidak pernah melakukan penipuan dan memiliki hak/kewenangan/izin untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng dan Patuha.

“Adanya Putusan Akhir ini menciptakan kepastian hukum untuk seluruh kegiatan usaha panas bumi di Indonesia yang memiliki pola perizinan sama dengan Geo Dipa, termasuk antara lain seperti PT Pertamina Geothermal Energi,” kata Heru.

Selanjutnya, dengan adanya Putusan Akhir yang demikian ini, Heru memastikan tidak akan ada kerugian atas keuangan negara karena Pemerintah RI juga tidak akan mengalami kerugian yang sangat besar karena harus membayar ganti rugi sekitar USD 500,000,000 (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau setidaknya setara dengan Rp. 6.6 Trilyun, sebagai akibat dari cidera janji (wanprestatie) terhadap Global Settlement Agreement mengingat adanya klaim HCE dan PPL di forum arbitrase internasional yang mengalahkan Pemerintah RI.

Perlu dicatat bahwa Geo Dipa merupakan pihak di dalam Global Settlement Agreement yang mempunyai kewajiban untuk membayar klaim HCE dan PPL tersebut.

“Putusan Akhir yang berisikan pertimbangan yang sangat tegas dan jelas serta memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan seharusnya Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum apapun,” kata Heru.

Hal ini karena seluruh pertimbangan hukum yang diberikan di dalam Putusan Akhir sudah sesuai dengan fakta persidangan dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum yang dapat membuat Putusan Akhir dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung.

“Kami berharap Putusan Akhir dapat berkekuatan hukum tetap dan mengikat sehingga Geo Dipa dapat segera melanjutkan pembangunan PLTP di wilayah panas bumi Dieng dan Patuha dalam waktu dekat dan berkontribusi lebih besar dalam program pemerintah Indonesia untuk ketahanan energi listrik 35.000 MW,” kata Heru.

Secara rinci, majelis hakim telah memberikan pertimbangan yang tegas dan pasti bahwa terdapat 3 (tiga) unsur Pasal 378 KUHP (dari 4 unsur) yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan apabila unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan tindakan Terdakwa.

Pertama, unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri”. Unsur ini tidak terbukti karena Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak pernah ada keuntungan yang didapatkan oleh Geo Dipa, antara lain karena: (i) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di wilayah panas bumi Dieng dan Patuha belum dibangun oleh Bumigas sehingga tidak ada pembagian keuntungan antara Bumigas dan Geo Dipa dan tidak ada keuntungan yang diterima oleh Terdakwa; dan (ii) Kalaupun memang benar pelaksanaan pembangunan jalan telah dilakukan, hal tersebut bukan merupakan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sebagai pribadi

Kedua, unsur “tipu muslihat dan rangkaian kebohongan”. Unsur ini tidak terbukti karena sengketa yang diperiksa di dalam perkara pidana merupakan sengketa yang timbul dari penandatanganan Perjanjian KTR.001. Karenanya, kalaupun memang ada kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, hal tersebut termasuk permasalahan ingkar janji (wanprestasi) yang merupakan ranah hukum perdata bukan ranah hukum pidana.

Selanjutnya, kalaupun terdapat unsur paksaan atau hal yang menyesatkan atau kecurangan pada saat penandatanganan Perjanjian KTR.001, para pihak dapat meminta pembatalan perjanjian yang merupakan ranah hukum perdata.

Ketiga, unsur “menggerakkan seseorang untuk memberikan barang sesuatu”. Unsur ini tidak terbukti karena tidak pernah ada barang apapun yang pernah diserahkan oleh Bumigas kepada Geo Dipa.

Merespon hal ini, Tim Kuasa Hukum Terdakwa dari Kantor Hukum Makarim & Taira S. (yaitu Lia Alizia, S.H., Heru Mardijarto, S.H., MBA, Yusfa Perdana, S.H. dan Rudy Andreas Sitorus, S.H.) menyambut baik keputusan ini.

“Ini adalah keputusan yang tepat, karena putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan dari para pencari keadilan,” kata Heru Mardijarto.

Dengan adanya Putusan Akhir ini, seluruh kegiatan usaha Geo Dipa di wilayah panas bumi Dieng dan Patuha (sejak awal Geo Dipa didirikan) merupakan kegiatan yang sah menurut hukum karena Geo Dipa telah terbukti tidak pernah melakukan penipuan dan memiliki hak/kewenangan/izin untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng dan Patuha.

“Adanya Putusan Akhir ini menciptakan kepastian hukum untuk seluruh kegiatan usaha panas bumi di Indonesia yang memiliki pola perizinan sama dengan Geo Dipa, termasuk antara lain seperti PT Pertamina Geothermal Energi,” kata Heru.

Selanjutnya, dengan adanya Putusan Akhir yang demikian ini, Heru memastikan tidak akan ada kerugian atas keuangan negara karena Pemerintah RI juga tidak akan mengalami kerugian yang sangat besar karena harus membayar ganti rugi sekitar USD 500,000,000 (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau setidaknya setara dengan Rp. 6.6 Trilyun, sebagai akibat dari cidera janji (wanprestatie) terhadap Global Settlement Agreement mengingat adanya klaim HCE dan PPL di forum arbitrase internasional yang mengalahkan Pemerintah RI.

Perlu dicatat bahwa Geo Dipa merupakan pihak di dalam Global Settlement Agreement yang mempunyai kewajiban untuk membayar klaim HCE dan PPL tersebut.

Putusan Akhir yang berisikan pertimbangan yang sangat tegas dan jelas serta memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan seharusnya Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum apapun. Hal ini karena seluruh pertimbangan hukum yang diberikan di dalam Putusan Akhir sudah sesuai dengan fakta persidangan dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum yang dapat membuat Putusan Akhir dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung.

Kami berharap Putusan Akhir dapat berkekuatan hukum tetap dan mengikat sehingga Geo Dipa dapat segera melanjutkan pembangunan PLTP di wilayah panas bumi Dieng dan Patuha dalam waktu dekat dan berkontribusi lebih besar dalam program pemerintah Indonesia untuk ketahanan energi listrik 35.000 MW. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

Komisi IV Mengingatkan Import Jagung Rugikan Petani

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan bahwa rencana pemerintah mengimpor jagung dapat merugikan para petani di berbagai daerah yang telah memproduksi komoditas tersebut.

“Rencana impor jagung itu telah mencederai para petani jagung,” kata Rahmad dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (7/2/2018).

Menurut dia, sebelum keran impor jagung dibuka, sudah selayaknya Kementerian Perdagangan benar-benar mengkaji secara mendalam dampaknya kepada para petani.

Politisi PDIP itu menegaskan bahwa negara dengan berbagai kebijakannya seharusnya dapat melindungi para petani dan bukannya merugikan mereka.

Rahmad mengaku dirinya sempat kaget setelah diketahui adanya kebijakan untuk melakukan impor jagung, dan mengingatkan bahwa impor tersebut harus dilakukan berdasarkan rekomendasi kementerian teknis yaitu Kementerian Pertanian.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa jenis jagung yang akan diimpor untuk kebutuhan industri dalam negeri tidak ditemukan di Indonesia.

“Jagung impor itu untuk kebutuhan industri yang memang tidak diproduksi di Indonesia,” katanya seusai membuka sidang “Related Meetings of The Regional Comprehensive Economic Partnership” (RCEP) putaran ke-21 di Yogyakarta, Selasa (6/2/2018).

Menurut Mendag, pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan impor apabila jagung yang dibutuhkan sektor industri memang bisa ditemukan di Indonesia.

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Persetujuan Impor (PI) jagung sebanyak 171.660 ton untuk kebutuhan industri dalam negeri bagi lima perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

“Total PI yang sudah keluar tahun 2018 sebanyak 171.660 ton untuk lima perusahaan,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.

Seperti dikutip Antara, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Jagung. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa jagung dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan bahan baku industri. Impor jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan hanya bisa dilakukan oleh Perum Bulog setelah mendapatkan penugasan dari pemerintah. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Wall Street Ditutup Turun Akibat Kekhawatiran Penutupan Kegiatan Pemerintah

Published

on

Zonaekonomi.com, New York – Bursa saham Wall Street berakhir lebih rendah pada Selasa (Rabu pagi WIB), setelah menyentuh rekor tertinggi di awal sesi, karena investor mempertimbangkan kemungkinan adanya penutupan operasional pemerintah.

Indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 10,33 poin atau 0,04 persen menjadi ditutup di 25.792,86 poiin. Indeks S&P 500 berkurang 9,82 poin atau 0,35 persen menjadi berakhir di 2.776,42 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 37,38 poin atau 0,51 persen menjadi 7.223,69 poin.

Kongres harus meloloskan rancangan undang-undang pengeluaran pada Jumat (19/1/2018) untuk menghindari penutupan operasional pemerintahan, menurut CNBC.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin telah meminta Kongres untuk menaikkan pagu/plafon utang pemerintah federal pada akhir Februari, demikian sebuah laporan Bloomberg News pada Senin (8/1/2018).

Penangguhan batas utang berakhir pada 8 Desember 2017 dan batas utang dikembalikan lagi ke posisi semula sekitar 20,4 triliun dolar AS.

Mnuchin mengatakan bahwa Kementerian Keuangan dapat menggunakan langkah-langkah luar biasa untuk mendanai pemerintah federal setidaknya sampai Januari dalam batas utang 20,4 triliun dolar AS.

Pusat Kebijakan Bipartisan, sebuah kelompok pemikir non-partisan di Washington D.C., memperkirakan bahwa pemerintah federal akan kehabisan uang tunai dan menghadapi risiko gagal bayar pada Maret tahun ini.

Kongres mungkin berusaha menaikkan plafon utang pada Februari dengan melampirkan langkah-langkah pada rancangan undang-undang pengeluaran pemerintah, kata laporan Bloomberg News.

Para analis mengatakan sebuah titik pertengkaran antara Partai Republik dan Demokrat adalah sebuah rancangan undang-undang imigrasi yang ingin diloloskan Demokrat, yang memiliki upaya-upaya rumit untuk membuat pemerintahan tetap buka.

Data historis menunjukkan bahwa S&P 500 kembali ke negatif 0,3 persen satu minggu setelah penutupan pemerintah, menurut analis pasar.

Saham-saham AS reli pada Selasa pagi, dengan Dow menyentuh 26.000 untuk pertama kalinya, karena laba perusahaan-perusahaan utama yang keluar lebih baik dari perkiraan.

Musim laporan laba sejauh ini terus menguat. Menurut perusahaan riset keuangan FactSet, dari perusahaan-perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan laba mereka pada Jumat (12/1/2018), 69 persen telah melampaui perkiraan laba per saham, sementara 85 persen telah mengalahkan ekspektasi. (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

AJI Jakarta Catat Empat PHK Sepanjang 2017

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mencatat setidaknya terdapat empat kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan media sepanjang 2017.

“LBH Pers juga tercatat menangani perkara ketenagakerjaan pekerja media, baik individual maupun kelompok, sebanyak sembilan kasus,” kata Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim dihubungi di Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Empat kasus PHK tersebut terjadi di anak perusahaan MNC Group, “Gatra”, “Koran Sindo”, kemudian “Tabloid Genie” dan “Mom and Kiddie” yang juga masih di bawah MNC Group.

“Gatra” tercatat mem-PHK belasan jurnalisnya, sedangkan “Koran Sindo” mem-PHK sekitar 300-an jurnalisnya akibat penutupan sejumlah biro daerah. Penutupan “Tabloid Genie” dan “Mom and Kiddie” juga berimbas pada PHK sekitar 42 pekerjanya.

Karena itu, untuk melindungi diri, memperkuat daya tawar sekaligus memperjuangkan hak-haknya, Hasim mengimbau para jurnalis untuk berserikat.

“Saat ini, jumlah serikat pekerja media masih sedikit. Dari 47.000 media, hanya ada sekitar 30 media saja yang memiliki serikat pekerja,” tuturnya.

Selain untuk melindungi diri, memperkuat daya tawar dan memperjuangkan hak-haknya dari ancaman PHK, serikat pekerja juga bisa untuk mengampanyekan dan memperjuangkan upah layak bagi jurnalis.

Hingga saat ini, masih banyak jurnalis yang diupah rendah, jauh di bawah upah layak jurnalis yang ditetapkan AJI Jakarta.

AJI Jakarta telah menetapkan upah layak jurnalis pemula di Jakarta pada 2018 sebesar Rp7.963.949. Besaran upah layak itu diperoleh dari hasil survei sejumlah kebutuhan jurnalis di Jakarta. Jurnalis memiliki kebutuhan tersendiri agar mampu bekerja secara profesional. (dsm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending