Connect with us

BUMN

Wapres Jusuf Kalla Ingin Proyek Panas Bumi Tidak Terbengkalai

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan harapannya agar masalah hukum yang menimpa BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan cepat terselesaikan, sehingga dapat membantu ketahanan energi nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Wapres JK saat menggelar pertemuan dengan dengan manajemen PT Geo Dipa Energi, dalam rangka mengetahui perkembangan terakhir perusahaan BUMN tersebut, di Istana Wapres, Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017).

Jusuf Kalla mengharapkan agar proyek panas bumi ini tidak terbengkalai. JK juga pernah datang langsung ke lapangan panas bumi Patuha (Jawa Barat) yang dikelola oleh Geo Dipa.

“Wapres RI benar-benar concern dengan permasalahan yang dihadapi oleh Geo Dipa, karenanya beliau ingin masalah hukum yang ada itu cepat terselesaikan,” kata Direktur Utama Geo Dipa Riki Ibrahim.

Harapan Wapres JK itu disambut dengan sangat baik oleh seluruh Direktur dan Komisaris Utama Geo Dipa yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Pada dasarnya, kami (GeoDipa) ingin berkontribusi untuk penambahan listrik dari panas bumi ini, terutama untuk menjaga ketahanan energi nasional dari energi baru terbarukan,” kata Riki.

Riki menambahkan, bahwa pihaknya juga menyampaikan beberapa hal saat dipanggil Wapres ke kantornya, bahwa untuk kapasitas produksi yang sudah dicapai saat ini adalah kurang lebih 100 MW per bulan dari kedua lapangan, Dieng dan Patuha.

“Kami juga menyampaikan bahwa Geo Dipa siap untuk melakukan Ground breaking pembangunan Patuha 2, 3, 4 dan Dieng 2, 3, 4 segera setelah masalah hukum ini segera teratasi di tahun ini juga,” katanya. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

RUU BUMN Perlu Penguatan untuk Kesejahteraan Rakyat

Published

on

RUU BUMN perlu dilakukan dalam rangka memperkuat kinerja BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Tanah Air.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) perlu dilakukan dalam rangka memperkuat kinerja BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Tanah Air.

“Penguatan BUMN ditujukan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Gunindito dalam rilis, Rabu (25/4/2018).

Menurut Dito, karena BUMN terkait langsung dengan masyarakat, maka BUMN yang kuat dinilai juga akan bermanfaat untuk masyarakat pula.

Politisi Golkar itu mencontohkan, BUMN di bidang pangan tentu saja bersentuhan langsung dengan rakyat karena bertanggung jawab terhadap ketersediaan pangan.

“Kita harus berikan dukungan, sehingga BUMN menjadi mandiri dan kuat, besar seperti BUMN di negara-negara lain,” jelas Dito.

Ia juga mengingatkan bahwa sesuai dengan konstitusim negara bertanggung jawab menyelenggarakan perekonomian nasional untuk sebesar-besarnya dipergunakan bagi kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto mengemukakan, RUU BUMN yang baru diperlukan karena UU yang sebelumnya dinilai sudah cukup lama yaitu dari tahun 2003.

Totok menjelaskan dalam penguatan RUU BUMN akan mengatur tentang perlindungan terhadap aset negara yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat.

“BUMN ini adalah badan usaha yang mereka bersaing dengan badan usaha swasta lainnya, jadi mesti diberi keleluasaan, supaya mereka bisa bener-benar menjadi pemain bisnis yang handal,” katanya

Politisi PAN itu juga menginginkan pemerintah memiliki keberpihakan agar BUMN dapat lebih maju dibandingkan dengan perusahaan lain, terutama dengan pihak perusahaan asing. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Pemerintah Diminta Jelaskan Perubahan Struktur Pertamina

Published

on

Kantor Pertamina.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta menjelaskan soal perubahan struktur direksi PT Pertamina (Persero) yang memunculkan kesan adanya kejanggalan dalam kebijakan tersebut.

“Secara RUPS, tentu saja Kementerian BUMN yang bertanggung jawab. Panggil saja Menteri BUMN,” kata Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/2/2018). 

Fabby mengatakan banyak yang perlu dijelaskan dalam perubahan nomenklatur direksi yang diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertengahan Februari 2018 lalu. Bukan hanya soal penghapusan posisi Direktur Gas. Namun, juga adanya dua jabatan baru yaitu Direktur Pemasaran Retail serta Direktur Logistik, Supply Chain, Infrastruktur.

Keanehan pertama, menurut dia, soal waktu. Saat ini Pertamina sedang dalam proses holding BUMN Migas. Pada RUPS sebelumnya menegaskan rencana holding, namun pada RUPS berikutnya justru terjadi perombakan direksi.

“Serius tidak dengan holdingisasi tersebut? Kalau Pemerintah serius, seharusnya perubahan struktur bisa dilakukan setelah holding selesai. Itu lebih tepat. Kalau sekarang, apa urgensinya,” lanjut Fabby.

Selain persoalan waktu, Fabby juga menyoroti perombakan membuat struktur direksi menjadi lebih gemuk. Namun sayangnya penambahan dua direktur baru itu justru tidak sesuai dengan bisnis migas Pertamina. 

“Kalau bank memang ada pemisahan pelanggan retail dan korporat. Tetapi Pertamina itu kan bisnisnya dari hulu ke hilir, yang harusnya terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata dia.

Fabby tidak menutup kemungkinan struktur baru itu bisa mengacaukan sistem internal Pertamina yang selama ini sudah berjalan baik. Struktur yang baru, membuat Pertamina tidak terintegrasi dari hulu ke hilir dan biaya juga semakin besar, katanya. 

Sementara Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Berry Nahdian Furqon menilai penghapusan posisi direktur gas, bisa memunculkan gejolak pada industri serta ketidakpastian mengenai harga dan pasokan gas. 

Imbasnya, industri bisa mengalihkan penggunaan gas kepada bahan bakar lain yang mereka anggap lebih ekonomis, seperti solar atau batubara.

Dengan alasan menekan biaya produksi, seperti dikutip Antara, industri bisa saja kembali pada bahan bakar fosil tersebut. Padahal seperti diketahui, solar dan batubara menghasilkan emisi tinggi yang berdampak pada pemanasan global. Ini tentu berbeda dengan gas, yang jauh lebih bersih. (sal)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Menteri Rini Angkat Staf Khusus Tangani Investasi-Ekonomi Kerakyatan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri BUMN Rini M Soemarno mengangkat Judith Jubiliana Navarro Dipodiputro dan Parman Nataatmadja sebagai staf khusus yang bertugas memantau dan mengevaluasi kebijakan inisiatif strategis BUMN bidang investasi dan ekonomi kerakyatan.

Siaran pers Kementerian BUMN, di Jakarta, Rabu, mengatakan, Judith sebagai Staf Khusus II diangkat sejak Kamis (8/2/2018), sedangkan Parman sebagai Staf Khusus V ditetapkan mulai Jumat (9/2/2018).

“Judith bertugas memantau dan mengevaluasi kebijakan inisiatif strategis BUMN, sinkronisasinya dengan program prioritas pembangunan nasional serta pelaksanaannya. Selain memantau dan mengevaluasi kebijakan pembiayaan dan pelaksanaan belanja modal (capex) BUMN,” ujar Rini.

Sedangkan Parman bertugas secara khusus menangani pemantauan, evaluasi serta pelaksanaan kebijakan kontribusi BUMN untuk mendukung ekonomi kerakyatan.

Kedua Staf Khusus ini melengkapi Staf Khusus sebelumnya, yaitu Sahala Lumban Gaol dan Wianda Pusponegoro sebagai Staf Khusus. Wianda diangkat sebagai Staf Khusus III pada 17 November 2017.

Profil

Judith Jubiliana Navarro Dipodiputro memulai karir di bidang media dan jurnalistik pada tahun 1983-1995, dia juga pernah menjadi Pimpinan Redaksi di Daily Executive Economic Digest selama 3 tahun.

Tahun 1987, Judith bergabung dengan Standard Chartered Bank.

Selanjutnya, memulai karirnya di Total E&P Indonesie tahun 2007. Dia juga aktif dalam berbagai aktivitas sosial pemberdayaan masyarakat di berbagai yayasan pendidikan, kesehatan dan olahraga, lingkungan hidup dan kebudayaan, pemberdayaan ekonomi, dan kebutuhan khusus.

Wanita kelahiran Ceko ini memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan.

Dia pernah tergabung dalam Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Portugal (PPIP) selama 8 tahun dari tahun 1991, Staf Khusus Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tahun (1992-1994), Staf Khusus Menteri Negara Lingkungan Hidup di tahun (1993-1996).

Selanjutnya, sebagai Staf Ahli Pemkab Kutai Kartanegara (2001-2007), dan terakhir aktif sebagai Koordinator Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua (Pokja Papua) semenjak tahun 2014.

Pokja Papua merupakan organisasi yang mendorong penyelesaian masalah pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur di Papua.

Sedangkan, Parman Nataatmadja merupakan mantan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) selama dua periode dari tahun 2008-2018.

Parman menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985, selanjutnya menyelesaikan pendidikan International Executive Program di State University of New York, Buffalo, USA pada tahun 1986.

Ia dari kampus yang sama menyelesaikan gelar Master of Business Administration (MBA) pada tahun 1988.

Pria yang pernah mendapatkan anugerah tokoh BUMN di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan dari Menteri BUMN ini, memiliki pengalaman yang panjang dalam dunia keuangan, dimulai sejak Direktur PT Danareksa Finance (1993), dan Managing Director PT Niaga Leasing (1996).

Selanjutnya, menjabat President Director PT Niaga Internasional Factors (1996), dan Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (2005).

Seperti dikutip Antara, Parman Nataatmadja juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). (roy)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending