Connect with us

BUMN

Wapres Jusuf Kalla Ingin Proyek Panas Bumi Tidak Terbengkalai

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan harapannya agar masalah hukum yang menimpa BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan cepat terselesaikan, sehingga dapat membantu ketahanan energi nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Wapres JK saat menggelar pertemuan dengan dengan manajemen PT Geo Dipa Energi, dalam rangka mengetahui perkembangan terakhir perusahaan BUMN tersebut, di Istana Wapres, Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017).

Jusuf Kalla mengharapkan agar proyek panas bumi ini tidak terbengkalai. JK juga pernah datang langsung ke lapangan panas bumi Patuha (Jawa Barat) yang dikelola oleh Geo Dipa.

“Wapres RI benar-benar concern dengan permasalahan yang dihadapi oleh Geo Dipa, karenanya beliau ingin masalah hukum yang ada itu cepat terselesaikan,” kata Direktur Utama Geo Dipa Riki Ibrahim.

Harapan Wapres JK itu disambut dengan sangat baik oleh seluruh Direktur dan Komisaris Utama Geo Dipa yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Pada dasarnya, kami (GeoDipa) ingin berkontribusi untuk penambahan listrik dari panas bumi ini, terutama untuk menjaga ketahanan energi nasional dari energi baru terbarukan,” kata Riki.

Riki menambahkan, bahwa pihaknya juga menyampaikan beberapa hal saat dipanggil Wapres ke kantornya, bahwa untuk kapasitas produksi yang sudah dicapai saat ini adalah kurang lebih 100 MW per bulan dari kedua lapangan, Dieng dan Patuha.

“Kami juga menyampaikan bahwa Geo Dipa siap untuk melakukan Ground breaking pembangunan Patuha 2, 3, 4 dan Dieng 2, 3, 4 segera setelah masalah hukum ini segera teratasi di tahun ini juga,” katanya. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BUMN

Ke Pulau Rote, Menteri Rini  Resmikan BTS Tenaga Surya Pulau Terdepan

Published

on

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M. Soemarno meresmikan Base Transceiver Station (BTS) Tenaga Surya untuk sistem telekomunikasi pulau terdepan yang terletak di Desa Oebela, Pulau Rote.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M. Soemarno meresmikan Base Transceiver Station (BTS) Tenaga Surya untuk sistem telekomunikasi pulau terdepan yang terletak di Desa Oebela, Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Povinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (13/08/2018). 

Pengoperasian BTS itu untuk meningkatkan prasarana telekomunikasi di wilayah-wilayah terdepan. BTS yang dibangun tersebut menggunakan pembangkit listrik tenaga surya milik  PT Surya Energi Indotama, anak usaha PT Len Industri (Persero).  

Menteri Rini mengatakan, keberadaan BTS ini diharapkan dapat mempermudah warga Pulau Rote dan sekitarnya untuk memperoleh informasi terbaru sehingga roda ekonomi pun bisa bisa berputar.

Tak hanya itu, kehadiran BTS ini juga mampu mempercepat aliran informasi jika terjadi kondisi musibah atau bencana. Dengan kondisi pulau Rote yang berada di wilayah paling selatan Indonesia, keberadaan BTS ini akan sangat membantu masyarakat sekitar.

“Saya ucapkan selamat atas peresmian BTS di Pulau Rote ini. Sebuah kebanggaan bagi kita semua, PT Len sebagai BUMN telah mengambil bagian dalam mendukung peningkatan prasarana telekomunikasi di daerah terdepan. Tentunya saya berharap keberadaan BTS ini mampu membantu masyarakat sekitar dam menjangkau informasi dan mendorong perekonomian,” ungkap Menteri Rini.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Len Industri Zakky Gamal Yasin mengatakan, perseroan telah melakukan investasi peralatan pada PLTS dan tower yang kemudian disewakan kepada operator telekomunikasi. PLTS sebagai sumber listrik utama perangkat Telekomunikasi BTS di Desa Oebela memiliki kapasitas 4.680 Watt peak yang terdiri dari 18 unit panel surya 260 Watt peak, serta dilengkapi pula dengan 24 unit baterai di area lahan seluas 324 meter persegi.

PT Surya Energi Indotama telah membangun perangkat serupa di 320 lokasi sepanjang 2016-2018, di mana tujuh diantaranya dibangun di tahun 2018.  Di tahun ini, perseroan telah melakukan investasi di 59 lokasi lainnya.

“Di tengah persaingan bisnis energi yang begitu ketat di Indonesia, khususnya tenaga surya, investasi PLTS bagi Len merupakan terobosan baru melalui dukungan regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam memajukan daerah-daerah 3T.” ungkapnya.

PT Len Industri sebagai badan usaha di bidang renewable energy memiliki peran sebagai investor power dan tower, manufaktur modul surya, EPC sistem (engineering, procurement and construction) sekaligus menyediakan servis operation dan maintenance.

Sembilan BUMN Salurkan Bantuan Sosial*

Di lokasi yang sama, sembilan BUMN yaitu PT LEN Industri, BRI, Mandiri, BNI, PT PLN, PT Pegadaian, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia dan PT ASDP Indonesia Ferry bersinergi memberikan bantuan bagi masyarakat di Desa Oebela  sebagai bentuk kepedulian bagi perbaikan taraf hidup masyarakat sekitar.

Bantuan-bantuan yang diberikan berupa pembangnan lampu penerngan jalan umum yang memanfaatkan tenaga surya, pemberian pompa air, pemberian lampu sehen di rumah warga, layanan perbankan hingga sarana dan prasarana ibadah. Tak lupa, bantuan juga diberikan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah perbatasan sperti mesin genset, motor gerobak dan kompressor.

Menteri Rini memberikan apresiasinya kepada seluruh BUMN yang terlibat dan terus mendorong agar BUMN tidak hanya mencetak keuntungan namun juga ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Terima kasih bagi semua BUMN yang sudah memberikan kepeduliannya. Saya yakin bantuan yang diberikan sangat bermanfaat bagimasyarakat dan saya terus mendorong agara BUMN-BUMN terus meningkatkan kepeduliannya bagi masyarakat terutama yang berada di wilayah teluar Indonesia,“ tegas Rini. (ban)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

Sesuai UU Arbitrase, Pengadilan Negeri Tidak Berhak Memeriksa Sengketa

Published

on

Hal- hal yang dilakukan oleh Bumigas selama ini sangat kontraproduktif terhadap program pemerintah.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Geo Dipa Energi (Persero) merupakan BUMN yang 93% saham dimiliki Pemerintah Indonesia yang mendapat penugasan pemerintah untuk mengembangkan geothermal di Indonesia guna kepentingan nasional penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 35.000 MW.

Saat ini BUMN tersebut tersandera oleh sengketa hukum yang dilakukan oleh PT Bumigas yang membawanya ke pengadilan, meskipun pada tanggal 30 Mei 2018 putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menyatakan bahwa Bumigas melakukan wanprestasi dan perjanjian dinyatakan berakhir.

“Hal- hal yang dilakukan oleh Bumigas selama ini sangat kontraproduktif terhadap program pemerintah tersebut. Oleh karena itulah pada akhirnya kami mengajukan permohonan arbitrase ke BANI karena Bumigas nyata-nyata telah melakukan wanprestasi,” kata Asep Ridwan, SH dari Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners, selaku Kuasa Hukum PT Geo Dipa Energi (Persero), di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Sebelumnya pada Kamis (9/8/2018), perusahaan panas bumi milik BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) juga telah menyampaikan jawaban tertulis selaku Termohon 1 terkait dengan permohonan keputusan BANI oleh PT Bumigas, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Asep menegaskan, bahwa Putusan BANI tanggal 30 Mei 2018 lalu bersifat final dan terakhir serta mengikat para pihak. BANI telah mengabulkan permohonan Geo Dipa dan menyatakan Bumigas telah wanprestasi sehingga perjanjian dinyatakan berakhir.

“Putusan yang telah dikeluarkan oleh BANI juga haruslah ditaati oleh Pengadilan sesuai ketentuan UU Arbitrase,” kata Asep.

Dia menambahkan, para Pihak telah sepakat bahwa apabila terjadi sengketa terkait Perjanjian akan diselesaikan di BANI dan keputusan nya bersifat final dan terakhir mengikat GeoDipa dan Bumigas.

Pengadilan Negeri tidak berhak memeriksa sengketa Perjanjian

“Sesuai ketentuan UU Arbitrase No. 30 tahun 1999, dengan adanya klausul BANI dalam Perjanjian, maka seluruh sengketa terkait Perjanjian harus diselesaikan di BANI. Pengadilan Negeri tidak berhak memeriksa sengketa Perjanjian. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini,” kata Asep.

Dia juga menjelaskan, karena sedari awal kesepakatan para pihak adalah hanya 1, hanya arbitrase. Artinya dan sekali lagi, hal itu pada hakikatnya adalah berdasarkan kesepakatan para pihak.

“Klausula arbitrase adalah kesepakatan yang harus dianggap sebagai Undang Undang bagi para pihak yang membuatnya,” tambahnya.

Selain itu, UU Arbitrase juga mengatur bahwa adanya klausula arbitrase meniadakan hak bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri.
 
UU Arbitrase sudah mengatur bahwa apabila telah ada klausula arbitrase dalam suatu perjanjian, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa pokok permasalahan maupun membuka kembali perkara yang telah diputus oleh suatu putusan arbitrase.

UU Arbitrase hanya memberikan kewenangan pengadilan untuk memeriksa pembatalan putusan arbitrase yang sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

Bumigas memaksa Pengadilan Negeri untuk melanggar UU Arbitrase

Sedangkan yang dimohonkan Bumigas dalam perkara ini, meskipun dikemas dalam bentuk permohonan pembatalan putusan arbitrase, sejatinya hanyalah upaya Bumigas untuk meminta pengadilan negeri memeriksa kembali pokok sengketa antara para pihak yang sudah diperiksa dan diputus oleh Bani. Bumigas memaksa Pengadilan Negeri untuk melanggar UU Arbitrase.

Asep menjelaskan, hal-hal yang disampaikan oleh Bumigas selaku Pemohon pada persidangan tidak jauh berbeda dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bumigas pada persidangan di BANI.

BANI juga telah memeriksa dan mempertimbangkan, yang pada akhirnya mengabulkan sebagian permohonan dari Geo Dipa karena faktanya Bumigas telah melakukan wanprestasi atas perjanjian pengembangan proyek Dieng dan Patuha.

Terhadap tuduhan adanya tipu muslihat terkait surat KPK juga sangat tidak berdasar. Surat dari KPK hanya salah satu bukti dari sekian bukti lainnya yang diajukan Geodipa berkaitan dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Bumigas.

KPK sebagai lembaga kredibel tentunya telah mempunyai dasar/pertimbangan sebelum mengeluarkan surat tersebut. Kewenangan Pengadilan Negeri terbatas / limitatif hanya terbatas pada Pasal 70 UU Arbitrase.

Bumigas ditunjuk melalui proses lelang yang sudah mengetahui ketentuan Panas Bumi dan kondisi GeoDipa. Geo Dipa memiliki hak pengelolaan PLTP Dieng Patuha berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-436 tahun 2001.

Faktanya Bumigas Telah Melakukan Wanprestasi

Tidak ada satu pun ketentuan dalam Perjanjian yang mengharuskan GeoDipa menunjuk kan atau menyerahkan Concession Right atau WKP Dieng Patuha kepada Bumigas.

Dalam Minutes of Meeting bulan Agustus yang ditandatangani kedua belah pihak Bumigas Mengakui apabila tidak ada kewajiban Geo Dipa untuk menunjukkan Concession Right atau WKP Dieng Patuha kepada Bumigas.

Apabila Bumigas tetap menginginkan hal ini maka akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian. Sampai dengan saat ini Addendum Perjanjian ini tidak pernah ditandatangani kedua belah pihak.

Perlu ditegaskan kembali bahwa klaim Bumigas yang menyatakan first drawdown HKD 40 juta sudah diserahkan Bumigas kepada Geo Dipa adalah tidak benar. Geo Dipa tidak pernah menerima first drawdown HKD 40 juta dari Bumigas.

Adapun Surat Geo Dipa No. 058 berisi mengenai penerimaan Surat Bumigas No. 089 tahun 2005 telah diterima Geo Dipa.

Menurut Asep, statement David Randing yang menyatakan telah menunjukkan first drawdown dan mengenai pemberian dana HKD 40 juta kaitan nya dengan melanggar GCG dan KKN tidak clear.

Namun dapat disampaikan bahwa Bumigas tidak dapat menunjukan first drawdown sebesar HKD 40 juta yang dulu pernah disampaikan Bumigas pernah ada, apakah saat masih ada ataukah tidak sampai dengan saat ini.

Agenda Persidangan Bumigas-Geo Dipa

Seperti diketahui, persidangan sengketa antara PT Bumigas Energi dengan perusahaan panas bumi yaitu PT Geo Dipa Energi (Persero) terus berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Pada sidang pertama, PT Bumigas Energi yang menyampaikan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (6/8/2018).

Kemudian pada Kamis (9/8/2018), Geo Dipa merespon hal tersebut secara tertulis di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Kamis (9/8/2018).

Pada Jumat (10/8/2018) ini, PN Jaksel menerima bukti-bukti tertulis dari Termohon II Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan pemohon berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolute yang diajukan oleh BANI.

Selanjutnya pada Senin (13/8/2018) yang akan datang, sidang dilanjutkan dengan agenda putusan sela atas eksepsi kompetensi absolute yg diajukan oleh BANI. (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BUMN

IPC Bantu Pemasangan Listrik Gratis untuk 2.000 Keluarga Tidak Mampu di Bogor

Published

on

IPC akan fokus pada pemenuhan kebutuhan listrik bagi 2.000 keluarga miskin di wilayah Kota Bogor.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC mendukung program pemasangan listrik gratis bagi keluarga tidak mampu, yang masih banyak tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

Sebagai bentuk nyata dari dukungan ini, IPC ambil bagian dalam penandatangan kerjasama Program Penyambungan Listrik melalui Sinergi BUMN untuk Masyarakat Tidak Mampu tahun 2018, yang diinisiasi Kementerian BUMN.

Melalui dana sponsorship, IPC akan fokus pada pemenuhan kebutuhan listrik bagi 2.000 keluarga miskin di wilayah Kota Bogor. Rumah-rumah mereka akan disambungkan aliran listrik dengan tarif dan daya tersambung R1T/450 VA (empat ratus lima puluh Volt Ampere).

“Ini adalah bentuk komitmen IPC berkontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Kami berharap kerja sama dengan PLN dan beberapa BUMN lain untuk penyambungan listrik bagi 2.000 keluarga tidak mampu di Kota Bogor bisa terealisasi pada akhir tahun ini,” kata Direktur SDM dan Hukum IPC, Rizal Ariansyah, di Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, terdapat sekitar 392.000 rumah di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta yang belum dialiri listrik. Mereka tidak mampu untuk membayar instalasi listrik yang rata-rata tarifnya di atas Rp1 juta.

Sebanyak 35 perusahaan BUMN bersinergi membiayai penyambungan listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di sekitar Jawa Barat bagian selatan dan Banten.

Rizal menambahkan, program ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S114/S.MBU/07/2018, tanggal 13 Juli 2018, perihal Program Elektrifikasi Jawa Barat Bagian Selatan dan Banten.

Kementerian BUMN sendiri menargetkan mampu menyelesaikan pemasangan instalasi listrik bagi 103 ribu rumah tangga pada 28 Oktober 2018, dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 56,9 miliar.

Jumlah masyarakat kurang mampu yang dipilih untuk mendapatkan listrik tersebut ditetapkan berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (bvi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending