Connect with us

NASIONAL

Kemenkop dan UKM-Kemendagri-OJK Dorong Pembentukan Jamkrida

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan koordinasi strategis guna pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) atau Jamkrida di 16 provinsi yang belum memiliki Jamkrida.

“Kami akan melakukan penguatan akses kelembagaan secara sistemik, termasuk membangkitkan komitmen para kepala daerah khususnya Gubernur, untuk segera mendirikan Jamkrida”, kata Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati pada acara Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan PT Jamkrida, di Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Ke-16 provinsi yang belum memiliki Jamkrida adalah Aceh, Sumut, Kepri, Lampung, Bengkulu, Jambi, DI Yogyakarta, Kaltara, Sulut, Sulbar, Sultra, Sulteng, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. “Padahal, pembentukan Jamkrida merupakan social engineering yang nyata bagi UMKM agar memiliki akses ke lembaga perbankan terkait perkuatan permodalan”, papar Yuana.

Sampai saat ini, telah terbentuk 21 perusahaan Penjaminan Kredit, dimana 18 diantaranya dimiliki Pemda seperti Jatim, Bali, Riau, NTB, Jabar, Sumbar, Kalsel, Sumsel, Kalteng, Babel, Banten, NTT, Kaltim, Papua, Jateng, DKI Jakarta, Kalbar, dan Sulsel.

Secara nasional, total aset seluruh Jamkrida sebesar Rp16 triliun, dimana Rp14 triliun merupakan aset Perum Jamkrindo. Selebihnya, sebesar Rp2 triliun adalah aset 18 PT Jamkrida. Yang paling besar adalah PT Jamkrida DKI Jakarta sebesar Rp316 miliar.

Hanya saja, kata Yuana, dengan jumlah aset itu, kinerja yang diukur dari jumlah kredit yang dijamin belumlah optimal. “Untuk itu, lembaga keuangan khususnya perbankan diharapkan memanfaatkan potensi yang dimiliki PT Jamkrida untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Dengan demikian, target pemerintah terkait kredit berjaminan pada 2019 sejumlah 25% dapat tercapai”, tukas Yuana.

Menurut Yuana, penjaminan kredit di daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses kredit yang berfungsi sebagai penambah keyakinan kreditur terhadap potensi risiko kredit. “Dampak yang ditimbulkan adanya penjaminan kredit adalah peningkatan jumlah kredit yang disalurkan kreditur terhadap debitur khususnya KUMKM, yang diukur dari besaran Gearing Ratio”, kata Yuana.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto menegaskan bahwa ditargetkan tahun ini semua provinsi sudah memiliki Jamkrida. “Karena ini merupakan amanah Presiden RI yang tertuang dalam Nawacita, dimana negara harus hadir dalam pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia”, tandas Widodo.

Dengan adanya Jamkrida, lanjut Widodo, memiliki manfaat besar bagi UMKM. Diantaranya, usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kredit tidak harus dengan jaminan atau agunan. Sehingga, mereka tidak lagi terjerat rentenir yang mencekik.

“Dengan hadirnya Jamkrida, dengan pinjaman kredit usaha sebesar maksimal Rp20 juta tidak lagi harus menyertakan agunan. Bayangkan saja, dengan modal pendirian Jamkrida sebesar Rp50 miliar, itu sama saja dengan alokasi kredit sebesar Rp250 miliar, lalu dibagi rata-rata kredit Rp5 juta saja, sudah berapa banyak UKM yang terbantu dan terjamin kreditnya,” jelas Widodo lagi.

Sedangkan Plt Kepala Departemen Pengawas IKNB 2B OJK Bambang W Budiman mengungkapkan, modal minimum untuk mendirikan Jamkrida untuk lingkup wilayah usaha nasional sebesar Rp100 miliar, provinsi Rp25 miliar, dan kabupaten/kota Rp10 miliar.

“Prosedurnya, setelah terbentuknya Perda Pendirian Jamkrida dan Perda Penyertaan Modal, maka direksi Jamkrida dapat mengajukan permohonan ijin usaha ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah dokumen perijinan dinilai memenuhi, dan Direksi-Komisaris telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, maka OJK akan menerbitkan izin usaha kepada Jamkrida,” papar Bambang.

Namun, aku Bambang, masih ada beberapa kendala bagi daerah untuk mendirikan Jamkrida. Yaitu, kurangnya awareness stakeholder terkait di daerah (Pemda dan DPRD), optimalisasi APBD belum optimal untuk memenuhi modal disetor, dan keterbatasan SDM yang akan mengelola penjaminan. “Selain itu, kepala daerah belum memiliki kesepahaman mengenai ketentuan tahapan pembentukan Jamkrida”, pungkas Bambang. (taw)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

BI-Filipina Kerja Sama Antipencucian Uang

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di bidang sistem pembayaran dan penyelesaian akhir.

Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bangko Sentral Ng Filipinas Nestor A. Espenilla Jr. di Manila, Filipina, Sabtu (4/8)/2018), kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (5/8/2018).

Agusman menjelaskan nota kesepahaman itu ditujukan untuk memperkuat kerja sama terkait penguatan kerangka hukum dan pengaturan, serta implementasi kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Kerja sama dilakukan dalam bentuk policy dialogue, pertukaran data dan informasi serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Penandatanganan nota kesepahaman ini juga selaras dengan upaya pemerintah untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta rekomendasi dan panduan yang diberikan oleh lembaga internasional Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan nota kesepahaman ini ditandatangani dalam rangka memperkuat penerapan kebijakan dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam kegiatan sistem pembayaran di kedua negara.

Indonesia dan Filipina menekankan perlunya sinergi dan kebijakan yang terintegrasi dalam rangka penerapan kebijakan tersebut, katanya. (mad)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Komisi IV Mengingatkan Import Jagung Rugikan Petani

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan bahwa rencana pemerintah mengimpor jagung dapat merugikan para petani di berbagai daerah yang telah memproduksi komoditas tersebut.

“Rencana impor jagung itu telah mencederai para petani jagung,” kata Rahmad dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (7/2/2018).

Menurut dia, sebelum keran impor jagung dibuka, sudah selayaknya Kementerian Perdagangan benar-benar mengkaji secara mendalam dampaknya kepada para petani.

Politisi PDIP itu menegaskan bahwa negara dengan berbagai kebijakannya seharusnya dapat melindungi para petani dan bukannya merugikan mereka.

Rahmad mengaku dirinya sempat kaget setelah diketahui adanya kebijakan untuk melakukan impor jagung, dan mengingatkan bahwa impor tersebut harus dilakukan berdasarkan rekomendasi kementerian teknis yaitu Kementerian Pertanian.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa jenis jagung yang akan diimpor untuk kebutuhan industri dalam negeri tidak ditemukan di Indonesia.

“Jagung impor itu untuk kebutuhan industri yang memang tidak diproduksi di Indonesia,” katanya seusai membuka sidang “Related Meetings of The Regional Comprehensive Economic Partnership” (RCEP) putaran ke-21 di Yogyakarta, Selasa (6/2/2018).

Menurut Mendag, pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan impor apabila jagung yang dibutuhkan sektor industri memang bisa ditemukan di Indonesia.

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Persetujuan Impor (PI) jagung sebanyak 171.660 ton untuk kebutuhan industri dalam negeri bagi lima perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

“Total PI yang sudah keluar tahun 2018 sebanyak 171.660 ton untuk lima perusahaan,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.

Seperti dikutip Antara, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Jagung. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa jagung dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan bahan baku industri. Impor jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan hanya bisa dilakukan oleh Perum Bulog setelah mendapatkan penugasan dari pemerintah. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Wall Street Ditutup Turun Akibat Kekhawatiran Penutupan Kegiatan Pemerintah

Published

on

Zonaekonomi.com, New York – Bursa saham Wall Street berakhir lebih rendah pada Selasa (Rabu pagi WIB), setelah menyentuh rekor tertinggi di awal sesi, karena investor mempertimbangkan kemungkinan adanya penutupan operasional pemerintah.

Indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 10,33 poin atau 0,04 persen menjadi ditutup di 25.792,86 poiin. Indeks S&P 500 berkurang 9,82 poin atau 0,35 persen menjadi berakhir di 2.776,42 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 37,38 poin atau 0,51 persen menjadi 7.223,69 poin.

Kongres harus meloloskan rancangan undang-undang pengeluaran pada Jumat (19/1/2018) untuk menghindari penutupan operasional pemerintahan, menurut CNBC.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin telah meminta Kongres untuk menaikkan pagu/plafon utang pemerintah federal pada akhir Februari, demikian sebuah laporan Bloomberg News pada Senin (8/1/2018).

Penangguhan batas utang berakhir pada 8 Desember 2017 dan batas utang dikembalikan lagi ke posisi semula sekitar 20,4 triliun dolar AS.

Mnuchin mengatakan bahwa Kementerian Keuangan dapat menggunakan langkah-langkah luar biasa untuk mendanai pemerintah federal setidaknya sampai Januari dalam batas utang 20,4 triliun dolar AS.

Pusat Kebijakan Bipartisan, sebuah kelompok pemikir non-partisan di Washington D.C., memperkirakan bahwa pemerintah federal akan kehabisan uang tunai dan menghadapi risiko gagal bayar pada Maret tahun ini.

Kongres mungkin berusaha menaikkan plafon utang pada Februari dengan melampirkan langkah-langkah pada rancangan undang-undang pengeluaran pemerintah, kata laporan Bloomberg News.

Para analis mengatakan sebuah titik pertengkaran antara Partai Republik dan Demokrat adalah sebuah rancangan undang-undang imigrasi yang ingin diloloskan Demokrat, yang memiliki upaya-upaya rumit untuk membuat pemerintahan tetap buka.

Data historis menunjukkan bahwa S&P 500 kembali ke negatif 0,3 persen satu minggu setelah penutupan pemerintah, menurut analis pasar.

Saham-saham AS reli pada Selasa pagi, dengan Dow menyentuh 26.000 untuk pertama kalinya, karena laba perusahaan-perusahaan utama yang keluar lebih baik dari perkiraan.

Musim laporan laba sejauh ini terus menguat. Menurut perusahaan riset keuangan FactSet, dari perusahaan-perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan laba mereka pada Jumat (12/1/2018), 69 persen telah melampaui perkiraan laba per saham, sementara 85 persen telah mengalahkan ekspektasi. (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending