Connect with us

NASIONAL

Kemenkop dan UKM Kucurkan 89 Bantuan Wirausaha Pemula di Maluku

Published

on

Zonaekonomi.com, Maluku – Kementerian Koperasi dan UKM kembali mengucurkan program Wirausaha Pemula (WP) guna mendukung penciptaan lapangan kerja di Provinsi Maluku. Tahun ini, total bantuan diberikan kepada 89 pelaku UKM, atau meningkat signifikan dari tahun 2014 (68), maupun 2015 (66) pelaku UKM. 

“Mudah-mudahan melalui program ini, Kemenkop dan UKM bisa mendukung program pemerintah di tiga T, yakni tertinggal, terluar dan ekonomi khusus,” kata Asdep Permodalan, Deputi Pembiayaan, Kemenkop dan UKM Luhur Pradjarto saat berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Rabu (20/9/2017).

Kunjungan Luhur bersama perwakilan tim dari Kemenkop dan UKM ke Kepulauan Aru dalam rangka menyerahkan program WP kepada 13 pelaku usaha. Penyerahan itu dilakukan di kantor Bupati, disaksikan Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga, serta Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Jacobis M Siarukin. 

Luhur mengatakan jumlah bantuan WP untuk Provinsi Maluku masih kemungkinan akan bertambah hingga akhir tahun ini. Sebab total proposal permohonan yang mereka terima berjumlah 145 proposal. 89 sudah dibuatkan surat keputusan, sisanya masih dalam proses verifikasi oleh tim. Dari penerima dari Maluku, salian Aru, ada SBB, Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kota Ambon.

“Di Maluku, Kepulauan Aru termasuk daerah terluar. Ini juga baru tahun ini Aru menerima program WP dan mudah-mudahan dari yang sisa tadi Aru ada juga yang menerima,” kata Luhur. 

Maluku menjadi prioritas pengembangan kewirausahaan oleh Kemenkop dan UKM, karena termasuk kategori daerah terluar dan tertinggal. Sebagaimana arah kebijakan Presiden Jokowi yakni membangun Indonesia dari pinggiran, maka diharapkan program ini dapat berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.

“Ini mayoritas Kabupaten di Maluku banyak yang tertinggal. Jadi pas sekali program pengembangan wirausaha pemula ini dilaksanakan di sini. Tentu kita harapkan provinsi lain seperti Maluku Utara, Papua Barat, Papua nanti bisa menyusul usulan-usulannya,” tukas dia. 

Aru Usulkan 200 WP

Untuk pertama kalinya, atau sejak tahun 2017 ini, Kabupaten Kepulauan Aru ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima bantuan program WP. Dari 29 usulan proposal yang diajukan, Kemenkop dan UKM  menyatakan hanya 13 yang memenuhi persyaratan. Namun, proses pemberkasan masih dilakukan sehingga jumlah tersebut masih kemungkinan akan bertambah. 

“Ini merupakan titik awal, masih ada bantuan lain yang nanti bisa datang. Sehingga saya harapkan bantuan ini digunakan sesuai kebutuhan,” pinta Luhur. 

Aru memiliki jumlah penduduk sebanyak 104 ribu jiwa, tersebar di 117 desa. Angka kemiskinan Aru menempati urutan ketiga di Provinsi Maluku, yakni mencapai 28 persen. Begitu juga angka pengangguran terus meningkat dari tahun ke tahun. Aru merupakan daerah pinggiran dan terluar yang berbatasan langsung dengan Australia. 

“Nah dari 117 desa itu, baru 4 yang berkembang. Harapan ke depan lain bisa berkembang. Untuk itu, kami menucapkan terima kasih kepada Kemenkop dan UKM terkait bantuan WP kepada pelaku 13 usaha mikro kami,” ungkap Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga. 

Pada tahun 2018, Aru manargetkan 1 desa, terdapat 5 usaha mikro. Tumbuhnya iklim usaha akan diupayakan melalui bantuan pemerintah, seperti kredit usaha rakyat (KUR) maupun WP. Khusus untuk WP, tahun depan pihaknya akan mengusulkan 200 WP kepada Kemenkop dan UKM. 

“Dengan demikian kita berharap melalui program pemerintah ini kita bisa menekan angka pengangguran, meningkatkan kesejaheraa masyarakat, serta mengatasi kemiskinan,” katanya. 

Di tempat sama, Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Jacobis M Siarukin mengingatkan kepada penerima bantuan WP agar dana yang diterima diperutukkan untuk kepentingan pengembangan usaha. Dia dan jajarannya akan melakukan monitong di lapangan guna memantau sejauhmana bantuan tersebut berdampak pada produktifitas usaha. 

“Di Aru kesempatan kerja masih banyak, karena masing-masing desa punya keunikan tersendiri. Misalnya ada budi daya ikan, teripang, rumput,” ucap Jacobis. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

BI-Filipina Kerja Sama Antipencucian Uang

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di bidang sistem pembayaran dan penyelesaian akhir.

Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bangko Sentral Ng Filipinas Nestor A. Espenilla Jr. di Manila, Filipina, Sabtu (4/8)/2018), kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (5/8/2018).

Agusman menjelaskan nota kesepahaman itu ditujukan untuk memperkuat kerja sama terkait penguatan kerangka hukum dan pengaturan, serta implementasi kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Kerja sama dilakukan dalam bentuk policy dialogue, pertukaran data dan informasi serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Penandatanganan nota kesepahaman ini juga selaras dengan upaya pemerintah untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta rekomendasi dan panduan yang diberikan oleh lembaga internasional Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan nota kesepahaman ini ditandatangani dalam rangka memperkuat penerapan kebijakan dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam kegiatan sistem pembayaran di kedua negara.

Indonesia dan Filipina menekankan perlunya sinergi dan kebijakan yang terintegrasi dalam rangka penerapan kebijakan tersebut, katanya. (mad)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Komisi IV Mengingatkan Import Jagung Rugikan Petani

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan bahwa rencana pemerintah mengimpor jagung dapat merugikan para petani di berbagai daerah yang telah memproduksi komoditas tersebut.

“Rencana impor jagung itu telah mencederai para petani jagung,” kata Rahmad dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (7/2/2018).

Menurut dia, sebelum keran impor jagung dibuka, sudah selayaknya Kementerian Perdagangan benar-benar mengkaji secara mendalam dampaknya kepada para petani.

Politisi PDIP itu menegaskan bahwa negara dengan berbagai kebijakannya seharusnya dapat melindungi para petani dan bukannya merugikan mereka.

Rahmad mengaku dirinya sempat kaget setelah diketahui adanya kebijakan untuk melakukan impor jagung, dan mengingatkan bahwa impor tersebut harus dilakukan berdasarkan rekomendasi kementerian teknis yaitu Kementerian Pertanian.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa jenis jagung yang akan diimpor untuk kebutuhan industri dalam negeri tidak ditemukan di Indonesia.

“Jagung impor itu untuk kebutuhan industri yang memang tidak diproduksi di Indonesia,” katanya seusai membuka sidang “Related Meetings of The Regional Comprehensive Economic Partnership” (RCEP) putaran ke-21 di Yogyakarta, Selasa (6/2/2018).

Menurut Mendag, pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan impor apabila jagung yang dibutuhkan sektor industri memang bisa ditemukan di Indonesia.

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Persetujuan Impor (PI) jagung sebanyak 171.660 ton untuk kebutuhan industri dalam negeri bagi lima perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

“Total PI yang sudah keluar tahun 2018 sebanyak 171.660 ton untuk lima perusahaan,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.

Seperti dikutip Antara, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Jagung. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa jagung dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan bahan baku industri. Impor jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan hanya bisa dilakukan oleh Perum Bulog setelah mendapatkan penugasan dari pemerintah. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Wall Street Ditutup Turun Akibat Kekhawatiran Penutupan Kegiatan Pemerintah

Published

on

Zonaekonomi.com, New York – Bursa saham Wall Street berakhir lebih rendah pada Selasa (Rabu pagi WIB), setelah menyentuh rekor tertinggi di awal sesi, karena investor mempertimbangkan kemungkinan adanya penutupan operasional pemerintah.

Indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 10,33 poin atau 0,04 persen menjadi ditutup di 25.792,86 poiin. Indeks S&P 500 berkurang 9,82 poin atau 0,35 persen menjadi berakhir di 2.776,42 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 37,38 poin atau 0,51 persen menjadi 7.223,69 poin.

Kongres harus meloloskan rancangan undang-undang pengeluaran pada Jumat (19/1/2018) untuk menghindari penutupan operasional pemerintahan, menurut CNBC.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin telah meminta Kongres untuk menaikkan pagu/plafon utang pemerintah federal pada akhir Februari, demikian sebuah laporan Bloomberg News pada Senin (8/1/2018).

Penangguhan batas utang berakhir pada 8 Desember 2017 dan batas utang dikembalikan lagi ke posisi semula sekitar 20,4 triliun dolar AS.

Mnuchin mengatakan bahwa Kementerian Keuangan dapat menggunakan langkah-langkah luar biasa untuk mendanai pemerintah federal setidaknya sampai Januari dalam batas utang 20,4 triliun dolar AS.

Pusat Kebijakan Bipartisan, sebuah kelompok pemikir non-partisan di Washington D.C., memperkirakan bahwa pemerintah federal akan kehabisan uang tunai dan menghadapi risiko gagal bayar pada Maret tahun ini.

Kongres mungkin berusaha menaikkan plafon utang pada Februari dengan melampirkan langkah-langkah pada rancangan undang-undang pengeluaran pemerintah, kata laporan Bloomberg News.

Para analis mengatakan sebuah titik pertengkaran antara Partai Republik dan Demokrat adalah sebuah rancangan undang-undang imigrasi yang ingin diloloskan Demokrat, yang memiliki upaya-upaya rumit untuk membuat pemerintahan tetap buka.

Data historis menunjukkan bahwa S&P 500 kembali ke negatif 0,3 persen satu minggu setelah penutupan pemerintah, menurut analis pasar.

Saham-saham AS reli pada Selasa pagi, dengan Dow menyentuh 26.000 untuk pertama kalinya, karena laba perusahaan-perusahaan utama yang keluar lebih baik dari perkiraan.

Musim laporan laba sejauh ini terus menguat. Menurut perusahaan riset keuangan FactSet, dari perusahaan-perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan laba mereka pada Jumat (12/1/2018), 69 persen telah melampaui perkiraan laba per saham, sementara 85 persen telah mengalahkan ekspektasi. (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending