Connect with us

NASIONAL

Menkop dan UKM : 2019, Semua Koperasi Harus Sehat

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan bahwa pada 2019 mendatang seluruh koperasi di Indonesia harus masuk dalam kategori sehat. Saat ini, dari 152 ribu koperasi yang terdata, setengahnya dalam kondisi kurang sehat, setengahnya lagi dalam kondisi sehat. Selain itu, sebanyak 40 ribu lebih koperasi sudah dibubarkan karena tidak aktif, hanya papan nama, dan abal-abal.

“Yang kurang akan kita bina untuk disehatkan. Kalau tidak sehat juga, ya akan kita bubarkan. Karena, sesuai dengan arah Reformasi Total Koperasi, kita tidak berorientasi pada jumlah koperasi, melainkan pada kualitas koperasi,” kata Puspayoga pada acara Raker Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Menteri Koperasi dan UKM membahas pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian, di Jakarta, Senin (18/9/2017).

Di raker yang dipimpin Ketua Sidang Ajiep Padindang dari DPD Sulawesi Selatan, Puspayoga menjelaskan bahwa saat pertama dilantik sebagai menteri pada Oktober 2014, dirinya diberi tiga target oleh Presiden Jokowi. Yaitu, Reformasi Total Koperasi, meningkatkan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional, dan meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia.

“Pada 2016, PDB koperasi sudah mencapai 3,99% dari sebelumnya 1,71%. Begitu juga rasio kewirausahaan sudah meningkat signifikan dari 1,55% menjadi 3,01% pada 2016. Kami mentargetkan pada 2019 PDB koperasi bisa melebihi angka 5%”, papar Menkop dan UKM.

Terkait pembiayaan, lanjut Puspayoga, pihaknya terus mengembangkan skema-skema pembiayaan bagi koperasi dan UMKM. Diantaranya, kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro Indonesia (KUMI). “Dalam tahap awal pelaksanaan KUMI, kami sudah menandatangani MoU dengan PBNU dan Muhammadiyah. Kami juga telah melakukan sosialisasi terkait KUMI kepada koperasi-koperasi yang akan dicalonkan sebagai penyalur kredit UMI sebanyak 60 koperasi dari berbagai daerah”, kata Puspayoga.

Sedangkan mengenai Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Menkop dan UKM mengakui, sebagian besar dana bergulir masih terkonsentrasi penyalurannya dialokasikan kepada koperasi dan UMKM di Pulau Jawa.

Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya SDM di LPDB dan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku bahwa LPDB KUMKM tidak bisa membuka unit-unit pelayanan di daerah. Sehingga, mengakibatkan pelayanan dan pinjaman dana bergulir serta pengawasannya sangat terbatas.

Meski begitu, Menkop dan UKM menjabarkan bahwa pada periode 2014 sampai 2017 berbagai upaya peningkatan pelayanan dan kemudahan akses pada LPDB KUMKM terus dikembangkan. Antara lain, menurunkan tingkat suku bunga sektor riil dari 6 persen menjadi 4 persen pertahun dan tingkat suku bunga untuk KSP dari 9 persen menjadi 7 persen.

“Mengenai NPL, periode pencairan 2015 hingga 31 Agustus 2017 sebesar 0,91%, masih jauh dari ambang batas toleransi yang ditetapkan Menteri Keuangan yaitu maksimal 5%”, imbuh Puspayoga lagi.

Di samping itu, kata Menkop dan UKM, pihaknya juga melakukan program re-Branding Koperasi, khususnya untuk kalangan generasi milenials usia 17-35 tahun. “Karena, berdasarkan hasil sebuah survei, koperasi kurang populer di kalangan generasi milenials. Kami berharap, agar mereka paham dan mengetahui tentang kaidah – kaidah koperasi. Setelah itu, kami akan mendorong mereka untuk berkoperasi”, tukas Puspayoga.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah anggota DPD mengajukan pertanyaan dan mengemukakan sejumlah fakta di lapangan. Diantaranya, anggota DPD Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja mengungkapkan bahwa masih banyak usaha mikro dan kecil di wilayahnya yang kesulitan mengakses KUR.

“Saya berharap penyaluran KUR di luar Pulau Jawa agar lebih diperhatikan. Begitu juga dengan dana bergulir, dimana saya melihat LPDB masih kesulitan menyalurkannya di Kepri. Saya pikir, langkah kredit UMI sangat tepat untuk kondisi sekarang, hanya saja harus diperhatikan agar usaha kecil efektif bisa mendapatkannya,” kata Haripinto.

Anggota DPD dari Maluku Prof Dr John Pieris berharap agar penyaluran KUR dan dana bergulir bisa merata di seluruh Indonesia. Bahkan, dirinya menekankan agar penyaluran KUR lebih diutamakan di wilayah yang pertumbuhan ekonominya lemah, agar bisa meningkat. “Selain itu, saya juga meminta agar KUR lebih didorong dan memperhatikan sektor perikanan di daerah”, jelas John.

Sementara itu, anggota DPD dari Papua Barat Chaidir Djafar menyorot alokasi APBN ke Kemenkop dan UKM yang jumlahnya hanya segitu-gitu saja. “Dengan nilai anggaran sekecil itu, saya pun mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam membangun koperasi dan UKM Di Indonesia. Selain itu, saya meminta BUMDes agar dikelola oleh koperasi, bukan PT swasta. Kalau BUMDes dikelola swasta, maka akan kental aroma liberalisme masuk ke desa-desa”, pungkas Chaidir. (bny)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

Komisi IV Mengingatkan Import Jagung Rugikan Petani

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan bahwa rencana pemerintah mengimpor jagung dapat merugikan para petani di berbagai daerah yang telah memproduksi komoditas tersebut.

“Rencana impor jagung itu telah mencederai para petani jagung,” kata Rahmad dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (7/2/2018).

Menurut dia, sebelum keran impor jagung dibuka, sudah selayaknya Kementerian Perdagangan benar-benar mengkaji secara mendalam dampaknya kepada para petani.

Politisi PDIP itu menegaskan bahwa negara dengan berbagai kebijakannya seharusnya dapat melindungi para petani dan bukannya merugikan mereka.

Rahmad mengaku dirinya sempat kaget setelah diketahui adanya kebijakan untuk melakukan impor jagung, dan mengingatkan bahwa impor tersebut harus dilakukan berdasarkan rekomendasi kementerian teknis yaitu Kementerian Pertanian.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa jenis jagung yang akan diimpor untuk kebutuhan industri dalam negeri tidak ditemukan di Indonesia.

“Jagung impor itu untuk kebutuhan industri yang memang tidak diproduksi di Indonesia,” katanya seusai membuka sidang “Related Meetings of The Regional Comprehensive Economic Partnership” (RCEP) putaran ke-21 di Yogyakarta, Selasa (6/2/2018).

Menurut Mendag, pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan impor apabila jagung yang dibutuhkan sektor industri memang bisa ditemukan di Indonesia.

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Persetujuan Impor (PI) jagung sebanyak 171.660 ton untuk kebutuhan industri dalam negeri bagi lima perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

“Total PI yang sudah keluar tahun 2018 sebanyak 171.660 ton untuk lima perusahaan,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.

Seperti dikutip Antara, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Jagung. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa jagung dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan bahan baku industri. Impor jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan hanya bisa dilakukan oleh Perum Bulog setelah mendapatkan penugasan dari pemerintah. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Wall Street Ditutup Turun Akibat Kekhawatiran Penutupan Kegiatan Pemerintah

Published

on

Zonaekonomi.com, New York – Bursa saham Wall Street berakhir lebih rendah pada Selasa (Rabu pagi WIB), setelah menyentuh rekor tertinggi di awal sesi, karena investor mempertimbangkan kemungkinan adanya penutupan operasional pemerintah.

Indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 10,33 poin atau 0,04 persen menjadi ditutup di 25.792,86 poiin. Indeks S&P 500 berkurang 9,82 poin atau 0,35 persen menjadi berakhir di 2.776,42 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 37,38 poin atau 0,51 persen menjadi 7.223,69 poin.

Kongres harus meloloskan rancangan undang-undang pengeluaran pada Jumat (19/1/2018) untuk menghindari penutupan operasional pemerintahan, menurut CNBC.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin telah meminta Kongres untuk menaikkan pagu/plafon utang pemerintah federal pada akhir Februari, demikian sebuah laporan Bloomberg News pada Senin (8/1/2018).

Penangguhan batas utang berakhir pada 8 Desember 2017 dan batas utang dikembalikan lagi ke posisi semula sekitar 20,4 triliun dolar AS.

Mnuchin mengatakan bahwa Kementerian Keuangan dapat menggunakan langkah-langkah luar biasa untuk mendanai pemerintah federal setidaknya sampai Januari dalam batas utang 20,4 triliun dolar AS.

Pusat Kebijakan Bipartisan, sebuah kelompok pemikir non-partisan di Washington D.C., memperkirakan bahwa pemerintah federal akan kehabisan uang tunai dan menghadapi risiko gagal bayar pada Maret tahun ini.

Kongres mungkin berusaha menaikkan plafon utang pada Februari dengan melampirkan langkah-langkah pada rancangan undang-undang pengeluaran pemerintah, kata laporan Bloomberg News.

Para analis mengatakan sebuah titik pertengkaran antara Partai Republik dan Demokrat adalah sebuah rancangan undang-undang imigrasi yang ingin diloloskan Demokrat, yang memiliki upaya-upaya rumit untuk membuat pemerintahan tetap buka.

Data historis menunjukkan bahwa S&P 500 kembali ke negatif 0,3 persen satu minggu setelah penutupan pemerintah, menurut analis pasar.

Saham-saham AS reli pada Selasa pagi, dengan Dow menyentuh 26.000 untuk pertama kalinya, karena laba perusahaan-perusahaan utama yang keluar lebih baik dari perkiraan.

Musim laporan laba sejauh ini terus menguat. Menurut perusahaan riset keuangan FactSet, dari perusahaan-perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan laba mereka pada Jumat (12/1/2018), 69 persen telah melampaui perkiraan laba per saham, sementara 85 persen telah mengalahkan ekspektasi. (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

AJI Jakarta Catat Empat PHK Sepanjang 2017

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mencatat setidaknya terdapat empat kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan media sepanjang 2017.

“LBH Pers juga tercatat menangani perkara ketenagakerjaan pekerja media, baik individual maupun kelompok, sebanyak sembilan kasus,” kata Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim dihubungi di Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Empat kasus PHK tersebut terjadi di anak perusahaan MNC Group, “Gatra”, “Koran Sindo”, kemudian “Tabloid Genie” dan “Mom and Kiddie” yang juga masih di bawah MNC Group.

“Gatra” tercatat mem-PHK belasan jurnalisnya, sedangkan “Koran Sindo” mem-PHK sekitar 300-an jurnalisnya akibat penutupan sejumlah biro daerah. Penutupan “Tabloid Genie” dan “Mom and Kiddie” juga berimbas pada PHK sekitar 42 pekerjanya.

Karena itu, untuk melindungi diri, memperkuat daya tawar sekaligus memperjuangkan hak-haknya, Hasim mengimbau para jurnalis untuk berserikat.

“Saat ini, jumlah serikat pekerja media masih sedikit. Dari 47.000 media, hanya ada sekitar 30 media saja yang memiliki serikat pekerja,” tuturnya.

Selain untuk melindungi diri, memperkuat daya tawar dan memperjuangkan hak-haknya dari ancaman PHK, serikat pekerja juga bisa untuk mengampanyekan dan memperjuangkan upah layak bagi jurnalis.

Hingga saat ini, masih banyak jurnalis yang diupah rendah, jauh di bawah upah layak jurnalis yang ditetapkan AJI Jakarta.

AJI Jakarta telah menetapkan upah layak jurnalis pemula di Jakarta pada 2018 sebesar Rp7.963.949. Besaran upah layak itu diperoleh dari hasil survei sejumlah kebutuhan jurnalis di Jakarta. Jurnalis memiliki kebutuhan tersendiri agar mampu bekerja secara profesional. (dsm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending