Connect with us

Digital

Penanganan Konten Asusila Berformat GIF pada Aplikasi Pesan dan Media Sosial

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Sejak hari minggu pagi (5/11/2017), Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima banyak laporan dari berbagai pihak di masyarakat akan adanya konten negatif khususnya berkaitan dengan asusila dalam bentuk gambar bergerak GIF yang berada pada aplikasi media sosial dan messenger, salah satunya yang dilaporkan adalah pada aplikasi WhatsApp. Kalangan orang tua mengkhawatirkan gambar bergerak GIF tersebut membawa pengaruh negatif terhadap anak-anak mereka.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas seluruh laporan dari masyarakat dan meminta laporan tersebut untuk segera ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Rudiantara meminta untuk dilakukan komunikasi secara intensif kepada content provider terkait agar dapat memberikan kepastian dalam layanan internet dan aplikasi yang positif kepada masyarakat.

Pada hari Senin (6/11/2017) Pukul 13.30 WIB diselenggarakan Konferensi Pers berkenaan dengan hal tersebut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan (Semmy).

Semmy menyampaikan sejak diterima laporan-laporan pada hari Minggu (5/11/2017), maka Tim Aduan Konten segera bekerja dan secara khusus Semuel melakukan komunikasi via telepon ke content provider global yang terkait, yaitu Facebook sebagai perusahaan pemilik aplikasi WhatsApp.

“Hari minggu sore saya langsung hubungi pihak Facebook melalui telepon selaku induk perusahaan dari layanan aplikasi WA,” ujar Semmy.

Tim Aduan Konten telah melakukan analisa dan menemukan GIF di WhatsApp yang bermuatan asusila yang dapat ditemukan dengan keywords tertentu terkait dengan konten asusila. Konten tersebut berasal dari penyedia konten GIF yaitu Tenor.com dan Giphy.com yang merupakan aplikasi pihak ketiga (third party), bukan aplikasi yang disediakan sendiri oleh WhatsApp.

Tim Aduan Konten telah berkoordinasi dengan penyelenggara layanan Whatsapp yaitu Facebook, Inc dan sudah mengirimkan 3 (tiga) kali permohonan take down konten GIF tersebut melalui e-mail ke pihak Facebook pada 5-6 November 2017.

Mengingat ketersediaan konten GIF tersebut adalah dari pihak ketiga, maka Kementerian Kominfo pada minggu malam (5/11/2017) juga melakukan komunikasi permintaan takedown secara langsung kepada Giphy.com dan Tenor.com.

Pihak Giphy menyatakan bersedia untuk melakukan filtering dari searching konten GIF yang masuk kategori asusila dan konten negatif lainnya sehingga tidak terakses dari Indonesia. Proses penanganan dari Giphy memerlukan waktu 1 s.d. 2 hari untuk bisa efektif.

Sementara itu, tenor.com belum memberikan konfirmasi dalam waktu cepat sehingga Kementerian Kominfo melalui Tim Aduan Konten, pada 6 November 2017 pagi hari telah melakukan pemblokiran terhadap 6 DNS dari Tenor yaitu:

tenor.com, api.tenor.com, blog.tenor.com, qa.tenor.com, media.tenor.com, media1.tenor.com

Kemudian, kepada pengelola WhatsApp juga telah disampaikan permintaan agar dapat memastikan konten GIF berkategori asusila tidak muncul lagi pada aplikasi WhatsApp. “Sejak minggu malam dan juga pada pagi hari ini, tim aduan konten telah mengirimkan notice kepada WhatsApp agar konten GIF asusila tidak muncul di aplikasi Whatapp, dan agar WhatsApp memastikan pihak ketiga mereka melakukan upaya sebagaimana diminta oleh Kementerian Kominfo. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 2×24 jam maka Kementerian Kominfo akan melakukan tindakan tegas termasuk pemblokiran” tegas Semmy. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Digital

Telkomsel Perkuat Jaringan Jelang Natal-Tahun Baru

Published

on

Telkomsel menjamin kenyamanan pelanggan dalam berkomunikasi pada periode Natal dan Tahun Baru.

Zonaekonomi.com, Denpasar – Operator telekomunikasi Telkomsel memperkuat pelayanan dan jaringan di seluruh Indonesia termasuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara mengantisipasi lonjakan lalu lintas layanan menjelang Natal dan Tahun Baru.

“Kami menjamin kenyamanan pelanggan dalam berkomunikasi pada periode Natal dan Tahun Baru karena umumnya terjadi lonjakan lalu lintas layanan dibandingkan hari biasa,” kata Direktur Sales Telkomsel Sukardi Silalahi ketika menyerahkan bantuan sosial anak yatim piatu di Denpasar, Kamis (20/12/2018).

Pihaknya memperkuat jaringan yang didukung sekitar 7.000 unit “base transceiver station” (BTS) atau infrastruktur yang menghubungkan komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dengan jaringan operator di Bali dan Nusa Tenggara.

Infrastruktur tersebut merupakan BTS “broadband” atau jaringan pita lebar yang memiliki kecepatan transfer tinggi yakni 3G dan 4G.

Saat ini jumlah pelanggan di kawasan Bali- Nusa Tenggara mencapai lebih dari 8 juta pelanggan sehingga membutuhkan layanan yang optimal.

Secara nasional, saat ini operator seluler dengan warna khas merah itu telah melayani lebih dari 168 juta pelanggan dengan didukung 184.000 BTS, termasuk di antaranya lebih dari 132.000 BTS “broadband” (3G dan 4G).

Sedangkan jumlah pelanggan Telkomsel di Jawa dan Bali mencapai lebih lebih dari 40 juta pelanggan dan didukung oleh lebih dari 30.000 BTS “broadband” (3G dan 4G).

Sementara itu menyambut Natal, pihaknya mengadakan bakti sosial di empat kota di Indonesia yakni Tangerang Selatan, Lampung, Palangkaraya dan Denpasar.

Dalam bakti sosial itu pihaknya memberikan perlengkapan kebutuhan anak kepada 2.500 anak yatim/piatu atau kurang mampu melalui berbagai yayasan sosial dan paket sembako murah untuk 2.500 kaum dhuafa.

Bantuan sosial itu diserahkan kepada Panti Asuhan Pintu Elok Tangerang Selatan, Gedung Palampang Tarung Palangkaraya, Rumah Retret Laverna Lampung, dan Panti Asuhan Sidhi Astu Bali.

“Ini merupakan wujud syukur kami atas pencapaian perusahaan dan kami berharap bantuan tersebut memberikan manfaat bagi anak-anak dan yayasan yang menaunginya, serta bagi masyarakat luas,” ucapnya. (dew)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Asosiasi Fintech Klaim Telah Proaktif Lakukan Perlindungan Konsumen

Published

on

Wakil Ketua Umum AFPI, Sunu Widyatmoko.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengklaim telah banyak melakukan kegiatan proaktif dan preventif dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

AFPI juga mengapresiasi upaya bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kepada masyarakat yang mengaku telah menjadi korban pinjaman online dan berharap LBH juga dapat menjadi bagian penting dalam upaya edukasi dan perlindungan konsumen fintech lending di Tanah Air.

“Secara preventif, kami telah menetapkan kode etik operasional fintech yang banyak melindungi konsumen, seperti di antaranya, larangan mengakses kontak dan juga penetapan biaya maksimal pinjaman. Secara proaktif bersama OJK, kami juga aktif mengundang rekan-rekan dari LBH yang menerima laporan dari masyarakat untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini,” kata Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Terkait informasi yang disampaikan oleh LBH Jakarta di berbagai media, lanjut Sunu, pada beberapa waktu lalu, yakni 14 dan 23 November 2018, AFPI bersama dengan OJK, telah mengundang LBH Jakarta, beberapa LBH lainnya, termasuk Kemenkominfo, Google Indonesia, Bareskrim, Satgas Waspada Investasi, untuk membahas hal-hal penanganan isu korban pinjaman online.

“AFPI memandang perlindungan konsumen fintech lending sebagai hal yang sangat serius, sehingga perlu mendapat informasi secara langsung dari pihak-pihak terkait secara lugas dan transparan, agar kami dapat mengambil tindakan administratif secara tegas, apabila terbukti telah terjadi pelanggaran,” ujar Sunu.

Tindakan administratif atas pelanggaran perlindungan konsumen, dapat dalam bentuk peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, sampai dengan pencabutan atau pembatalan tanda terdaftar. Kedua pertemuan pada 14 dan 23 November 2018 tersebut dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memberi kontribusi pemikiran dan masukan terbaik bagi upaya edukasi dan perlindungan konsumen.

“Sangat disayangkan, dalam dua kali undangan dimaksud, hanya LBH Jakarta yang secara konsisten tidak bisa hadir, namun di sisi media secara konsisten menyampaikan opininya mengenai korban pinjaman online, fintech, dan bahkan OJK secara umum,” ujarnya.

AFPI juga mengapresiasi pihak LBH yang menampung sejumlah keluhan dari konsumen fintech dan siap membantu pihak LBH dan pihak berwajib dalam menyelesaikan kasus yang dialami para konsumen ini.

AFPI tetap membuka ruang diskusi dan tetap akan mengundang pihak-pihak terkait yang memang benar-benar secara tulus dan ikhlas berniat untuk memberi sumbangan pemikiran terbaik, secara khusus dalam rangka perlindungan konsumen di Tanah Air.

“Peran pihak-pihak terkait dalam berbagi data dan informasi akan sangat berguna bagi kami dalam upaya mewujudkan industri fintech lending yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujar Sunu.

AFPI juga menyadari bahwa untuk menerapkan kode etik operasional memang banyak tantangannya, karena dalam proses operasional penagihan misalnya, akan melibatkan unsur manusia. Menurutnya, sebagai mahluk sosial dan emosional, manusia juga memiliki keterbatasan. Untuk itulah, secara rutin para pelaku fintech terus memperbaiki proses operasional termasuk penagihannya.

AFPI kini memiliki 75 anggota perusahaan fintech yang seluruhnya telah terdaftar di OJK.

“Kami hadir untuk menjaga agar industri fintech ini dapat berperan positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil melalui inklusi keuangan yang lebih menyeluruh, dan dalam praktiknya selalu menjunjung kode etik yang melindungi hak-hak konsumen,” kata Sunu. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

BKPM Fasilitasi Perusahaan “Start Up” Manfaatkan Dana CSR

Published

on

BKPM memfasilitasi perusahaan teknologi rintisan atau "start up companies" untuk memanfaatkan pembiayaan bersumber dari dana CSR.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memfasilitasi perusahaan teknologi rintisan atau “start up companies” untuk memanfaatkan pembiayaan bersumber dari dana corporate social responsibility (CSR).

Hal itu dilakukan BKPM dengan menggelar forum yang mempertemukan langsung perusahaan start up (start up companies/SuC) dengan sejumlah perusahaan dan modal ventura.

Isu permodalan merupakan aspek krusial yang banyak disuarakan oleh para pelaku SuC dalam pengembangan kawasan sains dan teknologi (KST) di Indonesia.

Pemerintah menargetkan membangun 100 KST di seluruh Indonesia, yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

“KST memiliki peran utama sebagai katalisator pembangunan ekonomi regional, sebagai inkubator unit-unit usaha baru yang berteknologi tinggi, dan sebagai penyedia layanan teknologi di daerah,” kata Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Ikmal Lukman melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Ada pun forum ini dihadiri oleh sekitar 90 peserta dari puluhan SuC yang bergerak di sektor digital, energi, pertanian, produk herbal, serta makanan dan minuman.

Sebagai narasumber, hadir Direktur Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi BPPT Iwan Sudrajat, Direktur Keuangan dan Investasi Asuransi Jasindo Didit Mehta Priadi, Dirut PT Mandiri Capital Indonesia Mardianto E Danusaputro dan perwakilan Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia.

Ikmal menjelaskan dalam proses inkubasi yang dilakukan KST, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh start up adalah pendanaan dan skema bisnis yang membuat bisnis mereka lebih berkembang dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BKPM berupaya memfasilitasi para perusahaan start up untuk mendapatkan informasi mengenai best practices dan bantuan permodalan dari dana CSR, dana ventura, ataupun sumber dana lainnya.

Menurut Direktur BPPT Iwan Sudrajat, konsep KST atau technopark pada dasarnya adalah melakukan hilirisasi hasil pengembangan teknologi yang ada menjadi produk-produk yang komersial.

Oleh karena itu, dalam pengembangan perusahaan start-up, para pelaku perlu didukung oleh berbagai jenis pembiayaan, seperti pinjaman kemitraan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta penyertaan saham dari angel investors, modal ventura, dan equity crowdfunding.

“Di Indonesia, dana CSR belum banyak dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan perusahaan strat-up,” kata Iwan.

Ada pun Presiden Joko Widodo telah menerbitkan regulasi Peraturan Presiden (Perpres) No 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (KST).

Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Nawacita keenam untuk membangun sejumlah KST di berbagai daerah melalui pembangunan sarana dan prasarana teknologi terkini. Hal ini diselaraskan dengan RPJMN 2015-2019 yang menargetkan pengembangan 100 KST di seluruh Indonesia yang juga merupakan bagian dari proyek strategis nasional.

Hingga saat ini, 44 KST terbangun dan diharapkan menjadi inkubator pengembangan perusahaan-perusahaan pemula untuk mempercepat mereka melakukan spin-off dan komersialisasi produk. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending