Connect with us

NASIONAL

KNTI Soroti Perlambatan Ekspor Produksi Perikanan Nasional

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyoroti perlambatan kinerja sektor perikanan khususnya ekspor komoditas dan produksi perikanan nasional.

“Realisasi produksi perikanan tahun 2015 mencapai 10,87 juta ton, sementara targetnya adalah 13,6 juta ton. Juga pada 2017, realisasi produksi adalah 9,91 juta ton sedangkan targetnya pada angka 16,04 juta ton,” kata Ketua Departemen Kajian Strategis KNTI Niko Amrullah di Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Sementara untuk realisasi ekspor perikanan nasional, lanjut Niko, pada tahun 2016, realisasi hanya mencapai sekitar 3,78 miliar dolar AS dari target 6,82 miliar dolar, sedangkan untuk tahun 2017, realisasi ekspor hanya mencapai 3,17 miliar dolar dari target 7,62 miliar dolar.

Sebagai pembanding, lanjutnya, ekspor perikanan Vietnam mencapai dua kali lipat dari Indonesia, padahal Indonesia memiliki panjang garis pantai 30 kali lipat lebih panjang dan juga mempunyai Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang luasnya tiga kali lebih luas dari Vietnam.

Dia juga mengingatkan angka kredit macet UMKM Sektor Perikanan mengalami kenaikan dari 4,30 persen di 2016 menjadi 5,04 persen di 2017, yang menunjukkan kelesuan aktivitas usaha ekonomi skala kecil menengah di sektor perikanan.

Sebagaimana diwartakan, lembaga Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengingatkan angka impor perikanan ternyata tumbuh melebihi ekspor sehingga hal tersebut harus diperhatikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“KKP harus memperhatikan dan menjaga pertumbuhan ekspor agar tumbuh secara signifikan dan mencapai target yang telah ditetapkan,” kata Peneliti DFW Indonesia Nilmawati.

Menurut dia, pertumbuhan ekspor perikanan pada 2017 mencapa 8,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi pertumbuhan impor pada periode yang sama ternyata mencapai 14,4 persen.

Nilmawati berpendapat ekspor dan impor perikanan tidak saja ditentukan oleh intervensi KKP, tetapi dipengaruhi dinamika situasi perdagangan, seperti yang dicontohkan melonjaknya impor ikan makarel yang diimpor karena memenuhi kebutuhan bahan baku pemindangan dan industri pengalengan ikan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan kondisi ekspor komoditas perikanan Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara lain di tengah situasi perekonomian global saat ini yang sedang menurun.

“Ekspor, walaupun turun, tetapi dibandingkan negara lain jauh lebih baik,” kata Menteri Susi dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Susi Pudjiastuti juga mengingatkan bahwa pada saat ini di kawasan perairan Indonesia, jumlah stok ikan naik sehingga tangkapan juga meningkat dan nilai tukar nelayan dan pembudidaya juga mengalami kenaikan yang berarti bahwa jumlah pendapatan yang mereka terima saat ini juga meningkat dibanding sebelumnya, seperti dikutip Antara. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

Forum Perdamaian Dunia Berkomitmen Mengarusutamakan Jalan Tengah

Published

on

Forum Perdamaian Dunia (World Peace Forum/WPF) ke-7 menghasilkan enam komitmen yang tercantum dalam draf Pesan Jakarta.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Forum Perdamaian Dunia (World Peace Forum/WPF) ke-7 menghasilkan enam komitmen yang tercantum dalam draf Pesan Jakarta, salah satunya untuk bekerja sama mengarusutamakan Jalan Tengah sebagai kerangka penuntun bagi peradaban dunia yang lebih baik.

“Kami berkomitmen untuk bekerja sama untuk mengarusutamakan Middle Path (Jalan Tengah) sebagi konsep yang membimbing peradaban dunia yang harus diimplementasikan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya,” kata Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja sama antar Agama Din Syamsudin saat membacakan draf Pesan Jakarta dalam konferensi pers WPF ke-7 di Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Saat ini, draf Pesan Jakarta tentang Jalan Tengah untuk Peradaban Dunia akan disempurnakan meskipun pada dasarnya tidak ada perubahan signifikan, hanya ada penambahan poin sesuai masukan dari para peserta antara lain terkait pendidikan, inklusifivitas dan keterlibatan pemuda.

WPF juga berkomitmen untuk mendorong negara dan bangsa untuk mengambil tanggung jawab untuk menyiapkan aturan dan mekanisme untuk pelaksanaan Jalan Tengah di negara masing-masing.

Sebanyak 250 tokoh dari 43 negara menyepakati komitmen untuk mendorong para pemuka agama untuk memberikan contoh, mempromosikan, dan memimpin pelaksanaan Jalan Tengah di komunitas masing-masing.

Kemudian, WPF berkomitmen untuk mendorong akademisi dan cendekiawan untuk melakukan penelitian menyeluruh dan ekstensif dan mendidik di Jalan Tengah.

Para peserta WPF juga berkomitmen untuk mendorong orang untuk terus melaksanakan prinsip-prinsip Jalan Tengah dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Komitmen lain yang disepakati adalah mendorong para pemangku kepentingan untuk mengambil inisiatif untuk meluncurkan gerakan global pada implementasi Jalan Tengah di komunitas mereka masing-masing.

Pesan Jakarta menyoroti bahwa peradaban dunia terus menghadapi krisis, seperti masalah kekurangan energi pangan, bencana lingkungan, degenerasi moral yang mengarah kepada ketiadaan perdamaian; ketidakadilan meluas; kemiskinan ekstrem; buta huruf yang belum terpecahkan; teologi egosentris; dan diskriminasi sosio-ekonomi, rasial, dan agama; yang semuanya dengan serius mengancam peradaban;

Krisis-krisis tersebut juga mengarah pada egosentrisme, primordialisme dan populisme politik berdasarkan agama atau suku dan etnis, yang mengakibatkan melemahnya demokrasi di banyak negara di mana berbagai bentuk intoleransi, ekstremisme, kekerasan dan terorisme terbukti membawa pelanggaran dan penghancuran kekuasaan hukum dan hak asasi manusia, ketidakadilan politik dan ketimpangan ekonomi.

Jalan Tengah diyakini sebagai pendekatan atau konsep yang mengandung nilai-nilai positif seperti toleransi, inklusivitas, keseimbangan dan keadilan yang menjadi solusi bagi krisis peradaban dunia. Dengan konsep Jalan Tengah, semua bangsa berusaha menciptakan peradaban dunia yang lebih adil, damai, dan harmonis. (mar)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

BI-Filipina Kerja Sama Antipencucian Uang

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di bidang sistem pembayaran dan penyelesaian akhir.

Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bangko Sentral Ng Filipinas Nestor A. Espenilla Jr. di Manila, Filipina, Sabtu (4/8)/2018), kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (5/8/2018).

Agusman menjelaskan nota kesepahaman itu ditujukan untuk memperkuat kerja sama terkait penguatan kerangka hukum dan pengaturan, serta implementasi kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Kerja sama dilakukan dalam bentuk policy dialogue, pertukaran data dan informasi serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Penandatanganan nota kesepahaman ini juga selaras dengan upaya pemerintah untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta rekomendasi dan panduan yang diberikan oleh lembaga internasional Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan nota kesepahaman ini ditandatangani dalam rangka memperkuat penerapan kebijakan dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam kegiatan sistem pembayaran di kedua negara.

Indonesia dan Filipina menekankan perlunya sinergi dan kebijakan yang terintegrasi dalam rangka penerapan kebijakan tersebut, katanya. (mad)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Komisi IV Mengingatkan Import Jagung Rugikan Petani

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan bahwa rencana pemerintah mengimpor jagung dapat merugikan para petani di berbagai daerah yang telah memproduksi komoditas tersebut.

“Rencana impor jagung itu telah mencederai para petani jagung,” kata Rahmad dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (7/2/2018).

Menurut dia, sebelum keran impor jagung dibuka, sudah selayaknya Kementerian Perdagangan benar-benar mengkaji secara mendalam dampaknya kepada para petani.

Politisi PDIP itu menegaskan bahwa negara dengan berbagai kebijakannya seharusnya dapat melindungi para petani dan bukannya merugikan mereka.

Rahmad mengaku dirinya sempat kaget setelah diketahui adanya kebijakan untuk melakukan impor jagung, dan mengingatkan bahwa impor tersebut harus dilakukan berdasarkan rekomendasi kementerian teknis yaitu Kementerian Pertanian.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa jenis jagung yang akan diimpor untuk kebutuhan industri dalam negeri tidak ditemukan di Indonesia.

“Jagung impor itu untuk kebutuhan industri yang memang tidak diproduksi di Indonesia,” katanya seusai membuka sidang “Related Meetings of The Regional Comprehensive Economic Partnership” (RCEP) putaran ke-21 di Yogyakarta, Selasa (6/2/2018).

Menurut Mendag, pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan impor apabila jagung yang dibutuhkan sektor industri memang bisa ditemukan di Indonesia.

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Persetujuan Impor (PI) jagung sebanyak 171.660 ton untuk kebutuhan industri dalam negeri bagi lima perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

“Total PI yang sudah keluar tahun 2018 sebanyak 171.660 ton untuk lima perusahaan,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.

Seperti dikutip Antara, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Jagung. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa jagung dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan bahan baku industri. Impor jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan hanya bisa dilakukan oleh Perum Bulog setelah mendapatkan penugasan dari pemerintah. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending