Connect with us

Finansial

Pemerintah akan Turunkan Tarif PPH Final UKM

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha kecil dan menengah sebagai upaya mendorong daya saing dengan produk-produk impor pada era digital saat ini.

“Kami tetap akan lakukan satu paket insentif seperti penurunan PPh Final untuk UKM karena banyak sekali yang masuk dalam e-commerce digital ini dan juga bisa meningkatkan ‘competitiveness’ mereka terhadap utamanya barang-barang impor,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat koordinasi soal e-commerce di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Dengan diturunkannya tarif PPh Final tersebut, lanjutnya, usaha pelaku kecil diharapkan semakin meningkat dan semakin banyak yang masuk ke platform digital atau online sehingga dapat mengimbangi barang-barang impor yang masuk ke Tanah Air.

Kendati demikian, Menkeu tidak menyebutkan besaran persentase tarif yang akan diturunkan. Tarif PPh Final UKM yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1 persen.

PPh Final untuk pajak UKM dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun “Seperti penurunan PPh Final UKM ini nanti kita revisi dari PP. Nanti kita lihat, pokoknya cukup bagus,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Pemerintah pun berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada gap antara pelaku usaha konvensional maupun digital.

“Kami akan segera finalkan formulasi ‘treatment’ pajak sehingga ada kesamaan seluruh sektor pelaku. Kita mempermudah sedapat mungkin tanpa menimbulkan ‘disruption’,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah sebelumnya juga telah menegaskan, pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik akan lebih berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru.

Pemungutan pajak diberlakukan kepada pelaku e-commerce yang memiliki aplikasi, dan bukan merupakan objek pajak baru karena hanya cara transaksinya saja yang berubah dari konvensional ke elektronik.

Untuk metode pengenaan pajaknya sendiri, hingga kini masih dalam proses kajian dan penyusunan, karena Wajib Pajak (WP) yang terlibat dalam transaksi elektronik tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pengaturan pajak yang dikenakan juga disebut tidak akan jauh berbeda dengan transaksi yang berlaku pada jual beli secara konvensional.

Seperti dikutip Antara, melalui pengenaan pajak terhadap transaksi tersebut, diharapkan seluruh kegiatan ekonomi melalui daring dapat terekam dan bisa meningkatkan ketaatan WP kepada pembayaran pajak. (cam)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

Peraturan Rekening Khusus Devisa Terbit Sebelum Desember

Published

on

Kebijakan Ekonomi XVI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjanjikan peraturan yang melandasi mekanisme penempatan devisa hasil ekspor (DHE) ke rekening simpanan khusus DHE akan terbit sebelum Desember 2018

“Mekanisme untuk rekening simpanan itu dalam waktu dekat, semoga kami upayakan sebelum Desember,” kata Perry di Kantornya, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Rekening khusus DHE tersebut untuk mempermudah pengawasan dan pencatatan DHE yang masuk dan disimpan di sistem keuangan domestik.

Pemerintah dan BI pada Jumat ini baru saja merilis paket kebijakan ke-16, yang di antara kebijakan itu adalah penegasan kewajiban penempatan DHE. Namun DHE yang wajib ditempatkan di sistem keuangan domestik adalah DHE dari komoditi usaha pengelolaan Sumber Daya Alam. Itupun dikhususkan bagi komoditi SDA yang nilai ekspornya lebih besar dibanding impor.

Perry menyebutkan urgensi dibuatnya Rekening Khusus DHE hasil SDA ini untuk menyeleraskan data ekspor dan DHE bagi para eksportir, Ditjen Bea Cukai, Bank Indonesia dan Ditjen Pajak sehingga pengawasan dapat lebih efektif.

“Kalau bank sudah jelas, eksportir jelas, kantor pajak jelas, dan misalnya itu berhak sesuai ketentuan dapat insentif pajak yang lebih murah, harapannya pengusaha khususnya eksportir menyambut baik kebijakan ini,” ujar dia.

Rekening khusus ini nantinya bisa berupa akun virtual atau rekening tersendiri untuk DHE Komoditi SDA.

Setelah DHE hasil SDA ditempatkan di sistem keuangan domestik, pemerintah menawarkan insentif pajak dari bunga deposito atas DHE jika dikonversikan ke rupiah. Namun, konversi ke rupiah ini tidak bersifat wajib. Jika ditempatkan dalam valas, pemerintah juga memberikan insentif pajak bunga deposito, namun tidak sebesar insentif pajak bunga deposito untuk DHE rupiah.

Rincian insentif pajak bunga deposito itu adalah jika dikonversi ke rupiah, pajak bunga deposito satu bulan hanya 7,5 persen, pajak bunga deposito tiga bulan lima persen, pajak bunga deposito lebih dari enam bulan gratis alias nol persen.

Jika ditempatkan dalam valas, pajak bunga deposito satu bulan 10 persen, deposito tiga bulan 7,5 persen, deposito enam bulan 2,5 persen dan deposito lebih dari enam bulan gratis alias nol persen.

Menurut data BI, jumlah DHE yang masuk ke perbankan dalam negeri mencapai 93 persen dari total ekspor. Dari 93 persen itu, hanya 15 persen yang ditukarkan ke rupiah.

Sebelum ada paket kebijakan ke-16 ini, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa, pemerintah hanya mewajibkan DHE untuk dilaporkan dan dimasukkan tanpa ada kewajiban ditempatkan di dalam sistem keuangan domestik. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

OJK : Investor Makin Percaya Terhadap Pasar Keuangan Indonesia

Published

on

Wakil Ketua Komisioner OJK Nurhaida (paling kiri) saat pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan ada indikasi bahwa kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia pada semester II 2018 meningkat dibanding semester I 2018.

“OJK memonitor bagaimana perkembangan confidence investor terhadap market kita, saat ini sudah mulai meningkat,” kata Wakil Ketua Komisioner OJK Nurhaida di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Ia menyebutkan pada semester I 2018, kondisi pasar saham terlihat investasi atau pembelian asing itu masih net sell. Sementara pada semester II sudah mulai terjadi net buy.

“Ini menjadi satu indikasi kepada kita bahwa confidence dari asing atau investor investor itu sudah meningkat,” katanya.

Nurhaida mengharapkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang meliputi perluasan fasilitas tax holiday, relaksasi daftar negatif investasi dan pengendalian devisa, akan lebih meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan masuknya investor ke Indonesia.

Ia menyebutkan masuknya investasi asing ke Indonesia bisa berupa foreign direct investment (investasi asing langsung) atau investasi portofolio.

“Kalau portofolio investment, ini kita bicara mengenai sektor jasa keuangan,” katanya.

Ia menyebutkan beberapa industri yang menerima fasiltas tax holiday maupun DNI merupakan perusahaan yang ada dalam pasar modal Indonesia. Baca juga: Industri pengolahan dan ekonomi digital kini peroleh “tax holiday”

“Seperti industri kimia dasar, kemudian juga ada baja dan steel, ini adalah perusahaan perusahaan yang sebetulnya terbuka jadinya banyak dimasuki pemodal dari luar,” katanya.

Ia menyebutkan OJK akan melihat terus hal hal yang bisa dilakukan untuk semakin menambah kepercayaan investor terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. (gus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

BI Siapkan Rekening Khusus Permudah Pengelolaan Devisa Ekspor

Published

on

Bank Indonesia menyiapkan rekening simpanan khusus untuk memudahkan pengelolaan devisa hasil ekspor.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia menyiapkan rekening simpanan khusus untuk memudahkan pengelolaan devisa hasil ekspor menyusul kebijakan memperkuat pengendalian devisa dengan insentif perpajakan.

“Untuk memudahkannya kita akan terbitkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI terkait dengan rekening simpanan khusus,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat memberikan penjelasan tentang Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Menurut dia, rekening simpanan khusus akan menampung devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (SDA).

Rekening simpanan khusus itu secara teknis bisa dalam bentuk rekening sendiri atau virtual account sehingga para eksportir maupun Bea Cukai, BI dan juga Ditjen Pakak akan mudah menyelaraskan devisa hasil ekspor SDA yang harus masuk dalam sisten keuangan Indonesia.

Ia menyebutkan selama ini BI sudah menerbitkan dan melaksanakan peraturan tentang devisa hasil ekspor.

“Dijelaskan oleh Pak Menko Perekonomian bahwa devisa hasil ekspor yang masuk ke perbankan dalam negeri kurang lebih sekitar 90 persen, tapi hanya 15 persen yang ditukarkan ke rupiah,” katanya.

BI berharap dengan paket kebijakan ekonomi XVI akan meningkatkan devisa yang masuk ke Indonesia termasuk yaanh dikonversi ke dalam rupiah.

“Rekening simpanan khusus maupun dengan insentif pajak akan memberikan kemudahan, kejelasan dan juga pemberian insentif ini sejalan dengan UU Nomor 24 Tahum 1999 tentang Lalu Lintas Devisa,” katanya.

Perry menyebutkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI merupakan langkah kongkrit yang terkoordinasi antara pemerintah BI, OJK dan otoritas terkait untuk terus meningkatkan ketahanan ekonomi kita, menjaga stabilitas ekonomi makro, sistem keuangan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah koordinasi kebijakan sudah dilakukan selama ini termasuk langkah langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun juga beberapa Program B20 maupun yang lain.

“Dengan kebijakan kebijakan ini kita yakini bahwa kita akan semakin memperkuat ketahanan ekonomi kita, termasuk di dalam neraca pembayaran,” katanya.

Ia menyebutkan paket kebijakan ekonomi itu tidak saja akan meningkatkan PMA ke dalam negeri tapi juga meningkatkan produksi dalam negeri dan menurunkan impor.

“Dari neraca pembayaran ini tidak hanya mengurangi defisit transaksi berjalan tapi juga meningkatkan surplus dari neraca modal,” katanya.

Ia menyebutkan langkah langkah terkoordinasi yang telah dilakukan bisa meningkatkan confidence internasional dan sudah ada arus modal masuk khususnya investasi portofolio yang sampai pertengahan November 2018 mencapai Rp42,6 triliun dalam bentuk surat berharga maupun yang lain.

“Dengan kebijakan ini tidak hanya arus modal dalam bentuk investasi portofolio tapi justru lebih banyak di dalam penanamam modal asing dan akan meningkatkan surplus neraca modal dan pada saat yang sama akan mengurangi impor dan meningkatkan produksi dalam negeri dan karenanya bisa akan menurunkan current account deficit,” katanya.

Pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif pajak. Pengendalian itu berupa kewajiban memasukkan devisa hasil ekspor dari ekspor barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan).

Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final PPh atas deposito. Kewajiban memasukkan devisa hasil ekspor itu tidak menghalangi keperluan perusahaan yang berdangkutan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban valasnya. (gus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending