Connect with us

Finansial

Pemerintah akan Turunkan Tarif PPH Final UKM

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha kecil dan menengah sebagai upaya mendorong daya saing dengan produk-produk impor pada era digital saat ini.

“Kami tetap akan lakukan satu paket insentif seperti penurunan PPh Final untuk UKM karena banyak sekali yang masuk dalam e-commerce digital ini dan juga bisa meningkatkan ‘competitiveness’ mereka terhadap utamanya barang-barang impor,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat koordinasi soal e-commerce di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Dengan diturunkannya tarif PPh Final tersebut, lanjutnya, usaha pelaku kecil diharapkan semakin meningkat dan semakin banyak yang masuk ke platform digital atau online sehingga dapat mengimbangi barang-barang impor yang masuk ke Tanah Air.

Kendati demikian, Menkeu tidak menyebutkan besaran persentase tarif yang akan diturunkan. Tarif PPh Final UKM yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1 persen.

PPh Final untuk pajak UKM dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun “Seperti penurunan PPh Final UKM ini nanti kita revisi dari PP. Nanti kita lihat, pokoknya cukup bagus,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Pemerintah pun berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada gap antara pelaku usaha konvensional maupun digital.

“Kami akan segera finalkan formulasi ‘treatment’ pajak sehingga ada kesamaan seluruh sektor pelaku. Kita mempermudah sedapat mungkin tanpa menimbulkan ‘disruption’,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah sebelumnya juga telah menegaskan, pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik akan lebih berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru.

Pemungutan pajak diberlakukan kepada pelaku e-commerce yang memiliki aplikasi, dan bukan merupakan objek pajak baru karena hanya cara transaksinya saja yang berubah dari konvensional ke elektronik.

Untuk metode pengenaan pajaknya sendiri, hingga kini masih dalam proses kajian dan penyusunan, karena Wajib Pajak (WP) yang terlibat dalam transaksi elektronik tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pengaturan pajak yang dikenakan juga disebut tidak akan jauh berbeda dengan transaksi yang berlaku pada jual beli secara konvensional.

Seperti dikutip Antara, melalui pengenaan pajak terhadap transaksi tersebut, diharapkan seluruh kegiatan ekonomi melalui daring dapat terekam dan bisa meningkatkan ketaatan WP kepada pembayaran pajak. (cam)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

Menkeu Inginkan Peningkatan Pelayanan dalam Fasilitas Kawasan Berikat

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan adanya peningkatan pelayanan dalam fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk mendorong kegiatan ekspor nasional.

“Kita terus berusaha untuk menyeimbangkan kegiatan ekonomi untuk memperbaiki kinerja ekspor dan investasi,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (18/2/2019).

Pernyataan tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam menanggapi hasil survei manfaat ekonomi dari KB dan KITE yang merupakan hasil kerja sama antara institusi bea dan cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).

Survei ini merupakan survei kedua yang dilakukan Bea Cukai untuk memastikan dampak ekonomi dari penyediaan fasilitas kepabeanan tetap positif bagi pelaku usaha dan bertujuan juga untuk perumusan dari formulasi kebijakan selanjutnya.

Dalam survei ini, sebagian besar pelaku usaha puas terhadap pemberian fasilitas KB dan KITE karena dapat mengurangi biaya pengeluaran dan menciptakan efisiensi produksi, mengurangi pajak atau bea masuk dan mempermudah prosedur ekspor maupun impor.

Meski demikian, sebanyak 27,59 persen responden menginginkan adanya percepatan dan perbaikan birokrasi, 21,88 persen menginginkan adanya perbaikan sistem aplikasi kepabeanan CEISA, PEB dan PDE serta 3,23 persen mengharapkan adanya pengurangan pajak dan bea masuk.

Sri Mulyani mengatakan area percepatan dan perbaikan birokrasi serta pembenahan sistem aplikasi CEISA, PEB dan PDE merupakan hal yang dapat diperbaiki oleh institusi bea dan cukai sehingga seharusnya dalam survei selanjutnya tidak ada keluhan lagi terkait dua sektor pelayanan tersebut.

“Sebagian besar ingin memperbaiki aplikasi CEISA, PEB dan PDE serta mempercepat birokrasi, ini merupakan area yang bisa diperbaiki dan dikendalikan oleh kita. Tidak ada alasan bea cukai tidak bisa memperbaiki dua hal ini,” katanya.

Terkait pengurangan pajak atau bea masuk, Sri Mulyani akan melihat kembali pembenahan yang telah diberikan, apalagi insentif yang telah diberikan untuk fasilitas KB dan KITE telah memadai untuk meningkatkan kegiatan ekspor.

“Kita sudah mengurangi beban pajak secara maksimal, tapi masih ada sebanyak tiga persen, yang belum puas. Masalah lainnya seperti restitusi juga sudah diupayakan untuk mengurangi beban. Jadi seharusnya kedepan bisa nol persen,” ujarnya.

Ia memastikan upaya pembenahan maupun perbaikan regulasi terus diupayakan agar pengusaha benar-benar mendapatkan manfaat dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan mampu meningkatkan daya saing di tingkat global.

Dalam survei terlihat bahwa total fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor yang diberikan pemerintah sepanjang 2017 mencapai Rp57,28 triliun dengan kontribusi ekspor mencapai Rp780,83 triliun atau setara 34,37 persen nilai ekspor nasional.

Dengan penghitungan itu, maka nilai tambah pemberian fasilitas terhadap perekonomian mencapai Rp402,5 triliun serta penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang, yang sebanyak 97 persen diantaranya merupakan pekerja lokal.

Fasilitas ini juga memberikan nilai penerimaan dari pajak pusat mencapai Rp85,49 triliun dan pajak daerah Rp5,11 triliun dengan nilai investasi yang dihasilkan mencapai Rp178,17 triliun dari total perusahaan yang memanfaatkan mencapai 1.606.

Sebanyak 90,35 persen perusahaan yang menggunakan fasilitas kemudahan ekspor ini berada di pulau Jawa dengan sebanyak 705 perusahaan atau sekitar 43,9 persen berada di kawasan Jawa Barat.

Sedangkan, aktivitas ekonomi tidak langsung yang dihasilkan antara lain tumbuhnya 95.251 jaringan usaha langsung dan 268.509 usaha tidak langsung yang meliputi usaha akomodasi, perdagangan, makanan dan transportasi.

Rasio ekspor terhadap impor yang menggunakan instrumen ini tercatat mencapai 2,4, yang berarti setiap nilai satu dolar AS bahan baku yang diimpor dengan kedua fasilitas tersebut telah menghasilkan nilai 2,4 dolar AS produk yang telah diekspor. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

BI Dorong Perluasan Investasi Melalui Penguatan Kantor di Luar Negeri

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mendorong perluasan investasi melalui penguatan peran Kantor Perwakilan BI (KPw BI) di luar negeri.

“Untuk itu, Kepala KPw BI di luar negeri diharapkan dapat menjalin relasi yang baik dengan investor di wilayah kerja setempat, dan diharapkan dapat semakin mendukung keberadaan dan peran KPw BI luar negeri,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo seperti dikutip keterangan tertulis BI di Jakarta, Rabu (13/2/2019)

Perry mengatakan hal tersebut dalam serah terima jabatan (sertijab) kepada Kepala Perwakilan BI New York yang baru, Dwityapoetra Soeyasa Besar, menggantikan M. Noor Nugroho pada 12 Februari 2019 di New York.

Dalam kesempatan sertijab tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan tentang penguatan peran KPw BI luar negeri, yakni pertama, reformasi organisasi dan sumber daya manusia.

BI, katanya, melalui KPw BI luar negeri akan melakukan analisis secara lebih mendalam terhadap kondisi perekonomian global melalui asesmen isu-isu internasional, khususnya kondisi perekonomian di wilayah kerja setempat.

Kedua, peran KPw BI luar negeri dalam mendorong investasi perdagangan dan pariwisata Indonesia, serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan kedutaan, konsulat, investor, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan.

Ketiga, menjangkau kebutuhan pemangku kepentingan dengan menata hubungan diplomasi dan kerja sama internasional dengan pemangku kepentingan. KPw BI di luar negeri senantiasa memberikan informasi mengenai peran dan tugas BI kepada mereka.

Keempat, peran dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan devisa. Peran ini merupakan bentuk reformasi yang diperkenalkan sebagai peran baru dari KPw BI luar negeri dalam mendukung perluasan investasi.

Perry juga mengatakan, pergantian kepemimpinan di BI merupakan hal yang lazim sebagai bagian dalam memperkuat efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas bank sentral Indonesia. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

BI Catat Penjualan Eceran pada Desember 2018 Meningkat

Published

on

Penjualan eceran meningkat pada Desember 2018 yang terindikasi dari indeks penjualan riil (IPR) yang tumbuh 7,7 persen.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia mencatat penjualan eceran meningkat pada Desember 2018 yang terindikasi dari indeks penjualan riil (IPR) yang tumbuh 7,7 persen atau lebih tinggi dari 3,4 persen pada November 2018.

Laporan Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) soal hasil Survei Penjualan Eceran BI pada Desember 2018 yang dikutip di Jakarta, Senin (11/2/2019), menyebutkan penjualan eceran diprakirakan tetap tumbuh positif pada Januari 2019.

Dijelaskan, kenaikan penjualan eceran pada Desember 2018 ditopang oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, barang budaya dan rekreasi, perlengkapan rumah tangga Lainnya, dan suku cadang aksesoris.

Secara keseluruhan 2018, penjualan eceran menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan 2017.

Ini tercermin dari rata-rata pertumbuhan IPR sepanjang 2018 sebesar 3,7 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pada 2017 yang sebesar 2,9 persen (yoy).

Menurut BI, penjualan eceran diperkirakan tetap tumbuh positif pada Januari 2019 yang terindikasi dari IPR Januari 2019 yang tumbuh 4,8 persen (yoy), karena ditopang oleh penjualan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, barang budaya dan rekreasi, dan subkelompok sandang.

Namun, pertumbuhan tersebut tertahan dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya, sesuai dengan pola historis pada awal tahun.

Hasil survei juga mengindikasikan penurunan tekanan harga di tingkat pedagang eceran dalam tiga bulan mendatang pada Maret 2019.

Indikasi tersebut tercermin dari indeks ekspektasi harga umum (IEH) tiga bulan yang akan datang sebesar 156,9 atau lebih rendah dibandingkan dengan 160,1 pada bulan sebelumnya. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending