Connect with us

Finansial

Pemerintah akan Turunkan Tarif PPH Final UKM

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha kecil dan menengah sebagai upaya mendorong daya saing dengan produk-produk impor pada era digital saat ini.

“Kami tetap akan lakukan satu paket insentif seperti penurunan PPh Final untuk UKM karena banyak sekali yang masuk dalam e-commerce digital ini dan juga bisa meningkatkan ‘competitiveness’ mereka terhadap utamanya barang-barang impor,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat koordinasi soal e-commerce di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Dengan diturunkannya tarif PPh Final tersebut, lanjutnya, usaha pelaku kecil diharapkan semakin meningkat dan semakin banyak yang masuk ke platform digital atau online sehingga dapat mengimbangi barang-barang impor yang masuk ke Tanah Air.

Kendati demikian, Menkeu tidak menyebutkan besaran persentase tarif yang akan diturunkan. Tarif PPh Final UKM yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1 persen.

PPh Final untuk pajak UKM dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun “Seperti penurunan PPh Final UKM ini nanti kita revisi dari PP. Nanti kita lihat, pokoknya cukup bagus,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Pemerintah pun berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada gap antara pelaku usaha konvensional maupun digital.

“Kami akan segera finalkan formulasi ‘treatment’ pajak sehingga ada kesamaan seluruh sektor pelaku. Kita mempermudah sedapat mungkin tanpa menimbulkan ‘disruption’,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah sebelumnya juga telah menegaskan, pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik akan lebih berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru.

Pemungutan pajak diberlakukan kepada pelaku e-commerce yang memiliki aplikasi, dan bukan merupakan objek pajak baru karena hanya cara transaksinya saja yang berubah dari konvensional ke elektronik.

Untuk metode pengenaan pajaknya sendiri, hingga kini masih dalam proses kajian dan penyusunan, karena Wajib Pajak (WP) yang terlibat dalam transaksi elektronik tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pengaturan pajak yang dikenakan juga disebut tidak akan jauh berbeda dengan transaksi yang berlaku pada jual beli secara konvensional.

Seperti dikutip Antara, melalui pengenaan pajak terhadap transaksi tersebut, diharapkan seluruh kegiatan ekonomi melalui daring dapat terekam dan bisa meningkatkan ketaatan WP kepada pembayaran pajak. (cam)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Finansial

BTN Gandeng RNI Genjot Kredit Komersial

Published

on

Direktur Utama BTN, Maryono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, menyepakati kerja sama bisnis dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk mengerek penyaluran kredit komersial perseroan yang telah tumbuh 16 persen (yoy).

Direktur Utama BTN Maryono di Jakarta, Rabu (19/9/2018), mengatakan penyaluran kredit komersial mencapai Rp38,14 triliun per akhir Agustus 2018 atau naik 16,89 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp32,63 triliun pada Agustus 2017.

“Kemitraan dengan RNI, BTN akan memfasilitasi produk dan juga layanan perbankan ke RNI,” kata melalui pernyataan tertulis terkait penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara BTN dan RNI.

Maryono mengatakan kerja sama yang segera direalisasikan antara lain fasilitas kredit dari BTN untuk membiayai proyek pembangunan properti di lahan milik RNI. Selanjutnya, BTN juga akan memberikan layanan kredit komersial kepada RNI dan layanan jaminan atau garansi bank.

“Kami juga akan memberikan produk KPR/KPA [kredit pemilikan rumah/apartemen] dan kredit konsumer lainnya dengan skema menarik bagi karyawan RNI,” kata Maryono.

BTN, kata dia, akan terus meningkatkan kemitraan dengan berbagai institusi untuk meningkatkan penyaluran kredit komersial dan kinerja bisnis BTN yang ditargetkan tumbuh 20 persen (yoy).

“Kami meyakini dengan beragam aksi inovasi, transformasi, dan sinergi yang kami lakukan, akan mampu mencapai target pertumbuhan tersebut.” ujarnya.

Untuk mendongkrak penyaluran kredit, BTN juga sebelumnya telah bermitra dengan PT Angkasa Pura II Persero dengan fasilitas kredit investasi senilai Rp1 triliun. Kemudian, BTN menggandeng perusahaan patungan (joint venture) antara AP II dan PT Kereta Api Indonesia yakni PT Railink Indonesia. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Dampak Eksternal kepada Rupiah Diperkirakan Hingga 2020

Published

on

Direktur Eksekutif Departemen Internasional BI, Doddy Zulverdi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Dampak gejolak pasar keuangan global yang menekan nilai tukar rupiah diperkirakan akan terjadi hingga 2020.

Dampak eksternal akan berakhir ketika Bank Sentral AS The Federal Reserve yang memproduksi dolar AS, menyelesaikan normalisasi kebijakan moneternya.

Direktur Eksekutif Departemen Internasional BI Doddy Zulverdi di Gedung DPR/MPR/DPD Jakarta, Rabu (19/9/2018), mengatakan meskipun gejolak terhadap rupiah masih akan membayangi hingga dua tahun mendatang, tekanannya tidak akan sebesar tahun 2018 ini.

“The Fed masih punya rencana menaikkan suku bunga hingga 2020, tapi kan laju kenaikannya sudah berkurang, dan The Fed juga janji normalisasi neraca akan terukur,” kata Doddy.

Tekanan terhadap rupiah pada dua tahun mendatang akan mereda karena menurunnya dosis kenaikan suku bunga acuan The Fed, dan ekses likuiditas di pasar global karena bertahapnya pengurangan neraca (Balance Sheet) The Fed.

Pembicaraan dalam rapat The Fed beberapa waktu sebelumnya menyimpulkan bahwa kenaikan suku bunga acuan masih akan terjadi hingga 2020. Konsensus pasar meyakini The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 2-3 kali tahun depan, dari empat kali tahun ini.

“Hal itu ditambah dengan komunikasi yang transaparan dan terprediksi, sesuai janji The Fed, jadi membuat pasar sudah ‘price in’ (menyesuaikan). Dengan demikian, gejolak di pasar keuangan global tidak seberat seperti ini,” ujar Doddy dalam sebuah diskusi.

Maka itu, ujar Doddy, perbaikan neraca transaksi berjalan memang harus segera dilakukan. Salah satu caranya dengan menurunkan laju impor yang telah memboroskan devisa.

Bank Sentral meyakini kebijakan penurunan impor oleh pemerintah, seperti dengan kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Impor terhadap lebih dari 1000 komoditas, dan juga penerapan kewajiban bahan bakar solar bercampur minyak kepala sawit (B20) akan mengurangi defisit transaksi berjalan pada 2019 dan 2020.

Dengan perbaikan defisit transaksi berjalan, tekanan terhadap rupiah akibat gejolak eskternal dapat berkurang.

Bank Sentral menargetkan defisit transaksi berjalan di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir 2018. Hingga Juli 2018, defisit transaksi berjalan sebesar 3,04 persen PDB.

Sementara untuk pergerakkan nilai tukar rupiah, hasil sementara perundingan antara Badan Anggaran DPR dan pemerintah, asumsi pergerakkan nilai tukar secara rata-rata pada 2019 sebesar Rp14.500 per dolar AS. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Finansial

Indef : Tidak Ada Jaminan Indonesia Lolos dari “Middle Income Trap”

Published

on

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan seandainya dalam beberapa tahun mendatang Indonesia masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas (upper middle income countries), tak menjamin Indonesia bisa lolos dari jebakan pendapatan menengah atau “middle income trap”.

“Meski sudah menjadi negara upper-middle income, belum menjadi jaminan Indonesia bisa terlepas dari jebakan kelas menengah (middle income trap),” ujar Rusli saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Untuk lepas dari “middle income trap”, lanjut Rusli, diperlukan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita minimal 12.475 dolar AS per tahun alias Indonesia harus bisa masuk menjadi negara berpenghasilan tinggi.

Berdasarkan pengalaman empiris internasional, sebuah negara masuk jebakan kelas menengah apabila negara tersebut jika berkutat dalam kelas pendapatan menengah selama 42 tahun.

“Indonesia telah masuk menjadi negara berpenghasilan menengah sejak 1990, jadi masih ada waktu sekitar 15 tahun atau hingga 2033 bagi Indonesia untuk berusaha keluar dari jebakan kelas menengah,” kata Rusli.

Saat ini, PDB per kapita Indonesia mencapai 3.876,8 dolar AS per tahun dan masuk kategori negara berpendapatan menengah bawah.

Berdasarkan kategori yang dibuat oleh Bank Dunia, negara berpendapatan rendah (low income) yaitu negara yang pendapatan per kapitanya kurang dari 1.026 dolar AS per tahun. Sedangkan negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income) yaitu pendapatan per kapitanya 1.026 dolar AS per taahun hingga 4.035 per dolar AS per tahun.

Sementara itu, negara berpendapatan menengah atas yaitu pendapatan per kapitanya 4.036 dolar AS per tahun sampai 12.475 dolar AS per tahun. Sedangkan negara berpendapatan tinggi yaitu pendapatan per kapitanya lebih dari 12.475 dolar AS per tahun.

“Indonesia kurang 160 dolar AS lagi untuk menjadi negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle economies),” kata Rusli.

Menurut Rusli, usaha mencapai PDB per kapita 4.035 dolar AS tahun dibisa dicapai dalam dua hingga tiga tahun mendatang, asalkan pertumbuhan ekonomi konsisten minimal lima persen per tahun.

“Sementara itu, perlu pertumbuhan di atas 7 persen secara konsisten selama 15 tahun mendatang, agar Indonesia bisa masuk kategori negara berpenghasilan tinggi,” ujar Rusli.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia bisa naik kelas dari negara berpenghasilan menengah bawah menjadi negara berpenghasilan menengah atas pada 2020 mendatang apabila pertumbuhan ekonomi terus bisa dijaga dengan baik di level saat ini. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending