Connect with us

NASIONAL

Soal Mahar Politik, Wapres Jusuf Kalla Bela Prabowo Subianto

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengalamannya tidak dimintai mahar saat mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Pengalaman saya waktu mengusulkan Anies Baswedan ke Pak Prabowo langsung saja diterima, tanpa syarat-sayarat. Tidak ada (mahar politik),” kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Isu mahar politik bergulir setelah La Nyalla melakukan kampanye negatif terhadap Prabowo.

Terkait isu permintaan mahar politik dari partai politik kepada bakal calon kepala daerah, Wapres mengatakan hal itu berimbas pada tingginya biaya ekonomi di daerah tersebut.

BACA JUGA : Kirim Utusan ke Bawaslu, tapi La Nyalla Tidak Nitipin Bukti

“Itu memang lanjutannya ialah untuk ongkos mejadi bupati, wali kota, gubernur itu punya mahar, sehingga menyebabkan proses ekonomi, izin di daerah menjadi dibebankan di situ, sehingga terjadilah politik berbiaya tinggi,” jelas Wapres.

Isu mahar politik, yang diminta oleh pimpinan partai politik kepada bakal calon kepala daerah, mencuat setelah Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti mengaku “diperas” oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. (nin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

Forum Perdamaian Dunia Berkomitmen Mengarusutamakan Jalan Tengah

Published

on

Forum Perdamaian Dunia (World Peace Forum/WPF) ke-7 menghasilkan enam komitmen yang tercantum dalam draf Pesan Jakarta.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Forum Perdamaian Dunia (World Peace Forum/WPF) ke-7 menghasilkan enam komitmen yang tercantum dalam draf Pesan Jakarta, salah satunya untuk bekerja sama mengarusutamakan Jalan Tengah sebagai kerangka penuntun bagi peradaban dunia yang lebih baik.

“Kami berkomitmen untuk bekerja sama untuk mengarusutamakan Middle Path (Jalan Tengah) sebagi konsep yang membimbing peradaban dunia yang harus diimplementasikan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya,” kata Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja sama antar Agama Din Syamsudin saat membacakan draf Pesan Jakarta dalam konferensi pers WPF ke-7 di Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Saat ini, draf Pesan Jakarta tentang Jalan Tengah untuk Peradaban Dunia akan disempurnakan meskipun pada dasarnya tidak ada perubahan signifikan, hanya ada penambahan poin sesuai masukan dari para peserta antara lain terkait pendidikan, inklusifivitas dan keterlibatan pemuda.

WPF juga berkomitmen untuk mendorong negara dan bangsa untuk mengambil tanggung jawab untuk menyiapkan aturan dan mekanisme untuk pelaksanaan Jalan Tengah di negara masing-masing.

Sebanyak 250 tokoh dari 43 negara menyepakati komitmen untuk mendorong para pemuka agama untuk memberikan contoh, mempromosikan, dan memimpin pelaksanaan Jalan Tengah di komunitas masing-masing.

Kemudian, WPF berkomitmen untuk mendorong akademisi dan cendekiawan untuk melakukan penelitian menyeluruh dan ekstensif dan mendidik di Jalan Tengah.

Para peserta WPF juga berkomitmen untuk mendorong orang untuk terus melaksanakan prinsip-prinsip Jalan Tengah dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Komitmen lain yang disepakati adalah mendorong para pemangku kepentingan untuk mengambil inisiatif untuk meluncurkan gerakan global pada implementasi Jalan Tengah di komunitas mereka masing-masing.

Pesan Jakarta menyoroti bahwa peradaban dunia terus menghadapi krisis, seperti masalah kekurangan energi pangan, bencana lingkungan, degenerasi moral yang mengarah kepada ketiadaan perdamaian; ketidakadilan meluas; kemiskinan ekstrem; buta huruf yang belum terpecahkan; teologi egosentris; dan diskriminasi sosio-ekonomi, rasial, dan agama; yang semuanya dengan serius mengancam peradaban;

Krisis-krisis tersebut juga mengarah pada egosentrisme, primordialisme dan populisme politik berdasarkan agama atau suku dan etnis, yang mengakibatkan melemahnya demokrasi di banyak negara di mana berbagai bentuk intoleransi, ekstremisme, kekerasan dan terorisme terbukti membawa pelanggaran dan penghancuran kekuasaan hukum dan hak asasi manusia, ketidakadilan politik dan ketimpangan ekonomi.

Jalan Tengah diyakini sebagai pendekatan atau konsep yang mengandung nilai-nilai positif seperti toleransi, inklusivitas, keseimbangan dan keadilan yang menjadi solusi bagi krisis peradaban dunia. Dengan konsep Jalan Tengah, semua bangsa berusaha menciptakan peradaban dunia yang lebih adil, damai, dan harmonis. (mar)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

BI-Filipina Kerja Sama Antipencucian Uang

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di bidang sistem pembayaran dan penyelesaian akhir.

Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bangko Sentral Ng Filipinas Nestor A. Espenilla Jr. di Manila, Filipina, Sabtu (4/8)/2018), kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (5/8/2018).

Agusman menjelaskan nota kesepahaman itu ditujukan untuk memperkuat kerja sama terkait penguatan kerangka hukum dan pengaturan, serta implementasi kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Kerja sama dilakukan dalam bentuk policy dialogue, pertukaran data dan informasi serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Penandatanganan nota kesepahaman ini juga selaras dengan upaya pemerintah untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta rekomendasi dan panduan yang diberikan oleh lembaga internasional Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan nota kesepahaman ini ditandatangani dalam rangka memperkuat penerapan kebijakan dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam kegiatan sistem pembayaran di kedua negara.

Indonesia dan Filipina menekankan perlunya sinergi dan kebijakan yang terintegrasi dalam rangka penerapan kebijakan tersebut, katanya. (mad)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Komisi IV Mengingatkan Import Jagung Rugikan Petani

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan bahwa rencana pemerintah mengimpor jagung dapat merugikan para petani di berbagai daerah yang telah memproduksi komoditas tersebut.

“Rencana impor jagung itu telah mencederai para petani jagung,” kata Rahmad dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (7/2/2018).

Menurut dia, sebelum keran impor jagung dibuka, sudah selayaknya Kementerian Perdagangan benar-benar mengkaji secara mendalam dampaknya kepada para petani.

Politisi PDIP itu menegaskan bahwa negara dengan berbagai kebijakannya seharusnya dapat melindungi para petani dan bukannya merugikan mereka.

Rahmad mengaku dirinya sempat kaget setelah diketahui adanya kebijakan untuk melakukan impor jagung, dan mengingatkan bahwa impor tersebut harus dilakukan berdasarkan rekomendasi kementerian teknis yaitu Kementerian Pertanian.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa jenis jagung yang akan diimpor untuk kebutuhan industri dalam negeri tidak ditemukan di Indonesia.

“Jagung impor itu untuk kebutuhan industri yang memang tidak diproduksi di Indonesia,” katanya seusai membuka sidang “Related Meetings of The Regional Comprehensive Economic Partnership” (RCEP) putaran ke-21 di Yogyakarta, Selasa (6/2/2018).

Menurut Mendag, pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan impor apabila jagung yang dibutuhkan sektor industri memang bisa ditemukan di Indonesia.

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Persetujuan Impor (PI) jagung sebanyak 171.660 ton untuk kebutuhan industri dalam negeri bagi lima perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

“Total PI yang sudah keluar tahun 2018 sebanyak 171.660 ton untuk lima perusahaan,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.

Seperti dikutip Antara, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Jagung. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa jagung dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan bahan baku industri. Impor jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan hanya bisa dilakukan oleh Perum Bulog setelah mendapatkan penugasan dari pemerintah. (mrr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending