Connect with us

Digital

Temu Kerja ASN Sebagai Silaturahmi Tingkatkan Kualitas Kinerja Pegawai

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Temu Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kominfo sebagai ajang silaturahmi untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas kinerja pegawai Kominfo.

Temu Kerja ini bertujuan untuk memantapkan tekad agar terus bekerja maksimal sesuai dengan semangat Proaktif (Profesional, Akuntabel, Integritas dan Inovatif), serta memastikan seluruh program prioritas bisa dituntaskan pada akhir 2018.

Sektor komunikasi dan Informatika merupakan sektor yang bergerak cepat bahkan menimbulkan disruption. Sesuai bidang kewenangan pegelolaannnya tersebut, Kominfo dituntut dinamis dan antisipatif terhadap perkembangan ke depan agar secara kelembagaan dapat berperan sebagai driver, dan katalisator, serta pendorong perubahan.

Artinya Kominfo diharapkan menjadi ujung tombak perubahan dan bukan sebagai penghambat perubahan ke arah masyarakat yang lebih produktif.

“Apa yang harus kita lakukan agar Kementerian Kominfo mendapat penghargaan masyarakat? Ubah proses. Jangan melihat aturan sebagai satu-satunya yang harus kita ikuti. Aturan adalah rujukan, tapi tidak ada aturan yang tidak bisa diubah. Di level Peraturan Menteri pun jika harus diubah agar melayani lebih baik, ubahlah. Yang kedua, orientasinya adalah pelayanan. Jangan melayani seperti gergaji, “come to you come to me”, sudah datang ke satker yang tepat dioper ke satker lain. Kalau bisa dipercepat, percepat. Tapi tentu dalam aturan” tegas Rudiantara pada Temu Kerja ASN Kementerian Kominfo di Hotel Red Top Jakarta, Selasa (16/01/2018).

Upaya peningkatan kelembagaan Kominfo harus dilakukan secara terus menerus (continuous improvement) sejalan dengan dinamisnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Bertolak dari hal tersebut, pola pembinaan pegawai juga harus dinamis, baik pembinaan karakter, knowledge maupun skill untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat ke depan yang selalu membutuhkan pembaharuan.

“Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, untuk menunjuk jabatan-jabatan tertentu, struktural, yang diutamakan adalah unjuk kinerja, deliverables, hasil. Tentu senioritas dan masalah golongan jadi pertimbangan, tapi nomor satu adalah kinerja. Kalau golongannya tinggi justru seharusnya dapat menunjukkan kinerjanya,” jelas Menkominfo.

Selain itu visi entreprenokrat perlu dimiliki oleh ASN untuk mengerti apa yang dibutuhkan dunia industri untuk tumbuh dan berkembang tanpa merugikan kepentingan publik. Dengan visi tersebut, fungsi fasilitator dan katalisator yang dimiliki Kominfo dapat diperankan secara baik yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan industri sebagai sektor riil yang produktif bagi perekonomian nasional.

“Kita ini policy maker di bidang digital dan teknologi yang berkaitan dengan internet, telekomunikasi, dsb. Pola pikirnya sebagai enabler tatanan sosial. Kita posisikan kebijakan tersebut untuk menjadi penggerak di sektor ekonomi. Sektor komunikasi dan informatika, media, di 10 tahun terakhir ini pertumbuhannya paling tinggi dalam kontribusinya ke GDP, tumbuh di atas 10%,” ungkap Chief RA. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Bekraf Habibie Festival Ingin Akrabkan Masyarakat dengan Teknologi

Published

on

Bekraf Habibie Festival 2018 yang diadakan di JIExpo Kemayoran 20-23 September.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bekraf Habibie Festival ingin generasi muda Indonesia tidak asing dengan teknologi dan menganggap teknologi sebagai bagian dalam hidup mereka.

“Teknologi masuk ke rumah supaya orang tidak takut, lebih diterima manfaatnya,” kata salah seorang pendiri Bekraf Habibie Festival, Sachin V Gopalan, saat ditemui di acara pembukaan festival di JIExpo Kemayoran, Kamis (20/9/2018).

Festival teknologi ini, selain perayaan atas peran Bacharuddin Jusuf Habibie dalam dunia teknologi, juga ingin mengenalkan dunia teknologi yang penuh dengan kreasi dan inovasi kepada anak-anak muda.

Habibie memang identik dengan pesawat, namun,festival yang dirancang untuk anak-anak sekolah itu tidak melulu berisi pesawat.

Berbagai inovasi dihadirkan dalam festival agar anak-anak dapat memahami teknologi yang diaplikasikan ke berbagai bentuk. Sachin mencontohkan dalam bidang olahraga, diperlukan sepatu atau inovasi di alat olahraga agar menunjang performa saat beraktivitas.

“Ini bukan pameran produk, tapi inovasi yang akan tren dalam lima tahun, untuk aspirasi,” kata Sachin.

Deputi Infrastuktur Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Hari Sungkari saat ditemui pada acara itu berpendapat, festival teknologi dan inovasi seperti ini bertujuan menularkan “virus positif”, kepada generasi muda.

“Ekonomi kreatif selalu memerlukan teknologi terutama jika pelakunya ingin usahanya berkembang,” katanya.

Bekraf Habibie Festival diadakan di JIExpo Kemayoran mulai hari ini hingga Minggu (23/9/2018). (nat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Khawatir Perlindungan Konsumen, YLKI Kritisi Putusan MA soal Taksi Daring

Published

on

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang taksi daring merupakan sebuah langkah mundur.

“Putusan MA tersebut mereduksi hak-hak konsumen karena 10 pasal yang dibatalkan berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pengemudi,” kata Tulus saat dihubungi di Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Tulus mencontohkan aturan tentang stiker sebagai identitas taksi daring. Menurut Tulus, sebagai angkutan umum, taksi daring tetap harus memiliki identitas sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen.

Beberapa kasus yang menjadikan konsumen sebagai korban seharusnya menjadi alasan untuk membuat aturan yang lebih melindungi konsumen.

“Beberapa kasus yang terjadi membuktikan bahwa taksi daring terbukti tidak seaman yang dikatakan orang. Perlu ada aturan, salah satunya dengan pemberian identitas bagi taksi daring,” katanya.

Tulus kemudian membandingkan dengan taksi daring yang ada di beberapa negara lain. Di negara-negara lain, taksi daring bersedia diatur, termasuk pemasangan identitas melalui stiker.

MA membatalkan beberapa pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Salah satu aturan yang dibatalkan adalah tentang pemasangan stiker sebagai identitas. Kementerian Perhubungan menyatakan akan mengganti stiker dengan bentuk identitas lain di belakang nomor pelat untuk memudahkan polisi mengenali taksi daring. (dew)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Agar Tidak Dibatalkan MA Lagi, Peraturan Taksi Daring Diusulkan Bentuk Perpres

Published

on

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Peraturan taksi daring diusulkan dalam bentuk peraturan presiden (Perpres) dan bukan lagi peraturan menteri karena melibatkan sejumlah kementerian dan sudah tiga kali dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

“Jadi ini usulan dari aliansi itu jangan peraturan menteri, apakah di Perpres bisa, karena sekarang tidak lagi dikenal lagi Surat Keputusan Bersama,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi dalam usai konferensi pers, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Budi mengatakan pihaknya sudah membahas ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Apakah secara legal bisa, kalau peraturan menteri, artinya kementerian lain buat. Kemenkominfo juga ada regulasinya, tenaga kerja juga terkait hubungan tenaga kerja, kepolisian juga ada di situ, atau menjadi satu, pasnya apa peraturannya,” katanya.

Budi juga menyampaikan bahwa Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sudah berpesan agar membuat peraturan yang tidak bisa digugat lagi.

“Penekanan Pak Menteri berpesan ke saya gimana caranya untuk peraturan nanti, kalau bisa tidak digugat lagi. Capai nanti kita enggak kerja-kerja. Kami hati-hati menyusun ini, proses awal melibatkan berbagai pihak,” katanya.

Ia menambahkan tidak akan ada pengulangan poin-poin yang sama dengan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Tidak akan memuat sama lagi, yang dulu pernah dibatalkan Peraturan Menteri 26 tidak ada lagi,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, alinasi pengemudi taksi daring sudah membentuk Tim 7 yang akan mewakili aspirasi-aspirasi dari para pengemudi.

“Mereka menjalin juga ke semua pihak, ke Korlantas dan Kemenkominfo,” katanya.

Sebelumnya, MA telah membatalkan sebanyak tiga peraturan taksi daring, yaitu PM 108/2017, PM 26/2017 dan PM 32/2016. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending