Connect with us

Digital

Temu Kerja ASN Sebagai Silaturahmi Tingkatkan Kualitas Kinerja Pegawai

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Temu Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kominfo sebagai ajang silaturahmi untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas kinerja pegawai Kominfo.

Temu Kerja ini bertujuan untuk memantapkan tekad agar terus bekerja maksimal sesuai dengan semangat Proaktif (Profesional, Akuntabel, Integritas dan Inovatif), serta memastikan seluruh program prioritas bisa dituntaskan pada akhir 2018.

Sektor komunikasi dan Informatika merupakan sektor yang bergerak cepat bahkan menimbulkan disruption. Sesuai bidang kewenangan pegelolaannnya tersebut, Kominfo dituntut dinamis dan antisipatif terhadap perkembangan ke depan agar secara kelembagaan dapat berperan sebagai driver, dan katalisator, serta pendorong perubahan.

Artinya Kominfo diharapkan menjadi ujung tombak perubahan dan bukan sebagai penghambat perubahan ke arah masyarakat yang lebih produktif.

“Apa yang harus kita lakukan agar Kementerian Kominfo mendapat penghargaan masyarakat? Ubah proses. Jangan melihat aturan sebagai satu-satunya yang harus kita ikuti. Aturan adalah rujukan, tapi tidak ada aturan yang tidak bisa diubah. Di level Peraturan Menteri pun jika harus diubah agar melayani lebih baik, ubahlah. Yang kedua, orientasinya adalah pelayanan. Jangan melayani seperti gergaji, “come to you come to me”, sudah datang ke satker yang tepat dioper ke satker lain. Kalau bisa dipercepat, percepat. Tapi tentu dalam aturan” tegas Rudiantara pada Temu Kerja ASN Kementerian Kominfo di Hotel Red Top Jakarta, Selasa (16/01/2018).

Upaya peningkatan kelembagaan Kominfo harus dilakukan secara terus menerus (continuous improvement) sejalan dengan dinamisnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Bertolak dari hal tersebut, pola pembinaan pegawai juga harus dinamis, baik pembinaan karakter, knowledge maupun skill untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat ke depan yang selalu membutuhkan pembaharuan.

“Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, untuk menunjuk jabatan-jabatan tertentu, struktural, yang diutamakan adalah unjuk kinerja, deliverables, hasil. Tentu senioritas dan masalah golongan jadi pertimbangan, tapi nomor satu adalah kinerja. Kalau golongannya tinggi justru seharusnya dapat menunjukkan kinerjanya,” jelas Menkominfo.

Selain itu visi entreprenokrat perlu dimiliki oleh ASN untuk mengerti apa yang dibutuhkan dunia industri untuk tumbuh dan berkembang tanpa merugikan kepentingan publik. Dengan visi tersebut, fungsi fasilitator dan katalisator yang dimiliki Kominfo dapat diperankan secara baik yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan industri sebagai sektor riil yang produktif bagi perekonomian nasional.

“Kita ini policy maker di bidang digital dan teknologi yang berkaitan dengan internet, telekomunikasi, dsb. Pola pikirnya sebagai enabler tatanan sosial. Kita posisikan kebijakan tersebut untuk menjadi penggerak di sektor ekonomi. Sektor komunikasi dan informatika, media, di 10 tahun terakhir ini pertumbuhannya paling tinggi dalam kontribusinya ke GDP, tumbuh di atas 10%,” ungkap Chief RA. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Praktisi PR Jangan Jadi Spin Doctor Pembuat Hoax

Published

on

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan PR Indonesia (APPRI) Suharjo Nugroho.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kabar bohong atau hoax, sangat berisiko memecah belah persatuan, dan tidak jarang bahkan hingga memicu perselisihan, terlebih lagi di tahun politik saat ini. Hoax ini mengingatkan kita dengan istilah Spin Doctors atau propaganda. Spin Doctors adalah individu yang memiliki kemampuan menguasai publik, menggerakkan massa dan menguasai media sekaligus sebagai konseptor politik yang bertujuan mempengaruhi massa.

“Tak jarang spin doctors digunakan oleh praktisi PR tidak hanya untuk sebuah brand, korporasi, bahkan sudah meluas ke entitas politik dalam upaya menaikan citra,” jelas Ketua Umum Asosiasi Perusahaan PR Indonesia (APPRI) Suharjo Nugroho.

Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran para praktisi Public Relations (PR) untuk bersama-sama memerangi hoax atau tidak melakukan spin doctors meski PR bertugas untuk membangun kredibilitas (pencitraan) dan kepercayaan publik kepada sebuah perusahaan atau orang tertentu.

“Bila PR tidak berkomitmen untuk memerangi hoax, maka sama saja membiarkan terjadinya perpecahan bangsa. Mulai tahun ini setelah pilkada berlalu, situasi bakal makin memanas jelang Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif 2019, karena semua berlomba-lomba melakukan pencitraan. Praktisi atau konsultan humas ada yang bela satu pihak, yang lain bela pihak lawan, ini perlu berpedoman pada etika PR yang membatasi, jika tidak kita akan saling perang hoax dengan segala jurus tanpa ada batasan,” tegasnya.

Menurutnya, Spin Doctors yang sering kali digunakan dalam dunia PR ini beda dengan model pencitraan tradisional yang selalu menghadirkan data dan fakta yang sebenarnya. Spin Doctors, selain menggunakan fakta juga menggunakan data yang dimanipulasi, sehingga selain digunakan untuk menaikan citra seseorang, juga digunakan melemahkan citra seseorang.

“Di era digital saat ini, Hoax atau Spin Doctors adalah sebuah keniscayaan. Seringkali dalam setiap peristiwa politik, selain pencitraan kita disuguhkan oleh isu liar dan black campaign. Demi keutuhan NKRI maka mari kita berkomitmen untuk tidak melakukan spin doctors demi kepentingan pihak-pihak tertentu demi keuntungan semata,” himbaunya.

Sebelumnya dalam forum diskusi yang digagas Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas), dengan Tema Public Relations Dalam Tahun Politik, Karo Multimedia Divhumas Polri, Brigjen Rikwanto para praktisi PR untuk memerangi hoax. Sebab, hoax bisa memecah belah masyarakat.

“Polri meminta PR tidak hanya bisa melempar informasi semata kepada masyarakat. PR juga harus terbuka, apabila dimintai keterangan oleh masyarakat atau pihak tertentu terkait informasi yang sudah dipublikasikan,” katanya.

Brigjen Rikwanto mengungkapkan, Polri mempunyai tim khusus untuk memberantas hoax. Jika dinilai bisa membahayakan, langsung dilakukan penyelidikan dan penindakan terhadap penyebar hoax.

“Apabila di situ sudah ada melanggar unsur pidana undang-undang ITE, pasal 27, 28, pasal 45 dan sebagainya nanti kita bisa telusuri terus, akhirnya dengan kemampuan penyidik kita kebanyakan bisa ditemukan,” katanya. (bvi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

ZTE dan AS Capai Kesepakatan untuk Cabut Larangan

Published

on

ZTE dilarang untuk berdagang dengan produsen komponen AS karena melanggar embargo perdagangan antara AS dan Iran.

Zonaekonomi.com, Jakarta  – Pertempuran antara produsen peralatan telekomunikasi dan pembuat smartphone asal China ZTE dan Departemen Perdagangan Amerika Serikat hampir berakhir.

Setelah melewati banyak penangguhan, denda dan larangan perdagangan, Departemen Perdagangan AS mengumumkan bahwa kesepakatan segera diselesaikan.

Kesepakatan itu akan membuat ZTE membayar 400 juta dolar AS, dan sebagai gantinya ZTE akan menerima pemberitahuan pencabutan larangan.

ZTE dilarang untuk berdagang dengan produsen komponen AS karena melanggar embargo perdagangan antara AS dan Iran. ZTE mengimpor antena frekuensi tinggi dengan chip AS di dalamnya. AS menemukan bahwa ZTE dengan sengaja mengabaikan embargo dan melanjutkan kesepakatan dengan Iran.

Awalnya, ZTE didenda 800 juta dolar AS dengan denda penangguhan 300 juta dolar AS, namun kemudian AS mengharuskan ZTE untuk merombah dewan redaksi. ZTE tidak menindaklanjuti permintaan tersebut, dan kasus ini menemui jalan buntu. ZTE akhirnya menyerah pekan lalu, dengan memenuhi permintaan tersebut.

Ketika ZTE kembali berdagang dengan pabrikan AS, diharapkan smartphone Z18 atau Axon 9 dan Axon 9 Pro yang telah mengantongi merek dagang awal tahun ini dapat segera dirilis, demikian dilansir dari GSM Arena. (ari)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Facebook Messenger akan Bisa Mengenali Akun Mencurigakan

Published

on

Facebook Messenger ini juga mampu melihat apakah peretas menggunakan nomor berbeda dengan asal negara dan menggunakan akun lama untuk menutupi jejak.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Facebook sedang menguji coba fitur di Messenger yang akan memberikan informasi mengenai pesan langsung, direct messanges, dari akun yang tidak ada di daftar kontak atau pertemanan.

“Kami mengetes cara untuk memberikan pengguna agar tahu orang-orang yang tidak pernah terhubung dengan mereka sebelumnya,” kata salah seorang tim Facebook Messenger, Dalya Browne, dikutip dari laman Motherboard.

BACA JUGA : Facebook Tes Iklan AR di Amerika

Seorang ahli multimedia bernama Erin Gallagher, memberikan gambar pada laman tersebut berupa peringatan dari Messenger, berupa informasi bahwa orang yang mengirim pesan menggunakan nomor dari Rusia, akun baru dibuat dan bahwa pengguna berbeda dengan nama teman Facebook yang memiliki nama serupa.

Fitur baru ini akan membantu pengguna Facebook untuk mengenali akun yang berinteraksi dengan mereka asli atau palsu karena mampu mendeteksi nomor yang digunakan.

Kemampuan baru Facebook Messenger ini juga mampu melihat apakah peretas menggunakan nomor berbeda dengan asal negara dan menggunakan akun lama untuk menutupi jejak mereka. (nat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending