Connect with us

Infrastruktur

AP Percepat Pembebasan Lahan Bandara Baru Yogyakarta

Published

on

Zonaekonomi.com, Yogyakarta – PT Angkasa Pura (AP) I terus berupaya mempercepat pembebasan lahan proyek Bandar Udara New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo yang ditargetkan tuntas sepenuhnya pada akhir bulan Februari ini.

Juru Bicara Proyek Pembangunan NYIA PT AP I Agus Pandu Purnama mengatakan hal tersebut berusaha dicapai dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Fokus utamanya saat ini adalah penyelesaian lahan tersisa melalui konsinyasi di pengadilan. Sejalan itu, proses pembersihan lahan juga terus dilakukan,” kata Agus di Kulon Progo, Selasa (6/1/2018).

Ia mengklaim 85,8 persen lahan atau sekira 500 hektare sudah dibersihkan. Masih tersisa 87 hektare lahan yang belum dikerjakan karena belum tuntas proses pembebasannya.

“Kami menyesuaikan. Tahapan ini, yang perlu diselesaikan dulu adalah konsinyasinya. Akhir bulan ini harus selesai semua, tinggal sedikit,” kata Pandu.

Sementara itu, pencairan dana ganti rugi pembebasan lahan pembangunan bandara di Temon yang terkonsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Wates terbilang masih sangat minim.

Hingga awal Februari 2018, tercatat ada 123 perkara konsinyasi yang telah menjalani putusan penetapan. Namun, dari jumlah itu, baru dua perkara saja yang telah dilakukan pencairan dananya senilai Rp743.481.400 pada 2 Februari 2018. Dengan demikian, total nilai dana yang telah dicairkan hingga saat ini sebanyak Rp14.553.689.300 dengan saldo dana mengendap tercatat sebanyak Rp819.178.720.892.

Adapun hingga Februari 2018 ini ada 19 perkara baru konsinyasi yang masuk ke PN Wates. Perkara tersebut telah teregister dan kini dalam tahap pemberkasan untuk pengajuan penawaran kepada pemilik tanah.

“Sedangkan pada 2017 lalu tersisa 11 perkara yang belum tuntas dan saat ini proses persidangannya masih berjalan. Memang masih banyak yang belum dilakukan pencairan,” kata Humas PN Wates Nur Kholida Dwi Wati.

Menurutnya, penyebabnya belum tercairkannya dana itu bermacam. Baik karena ada sengketa atas objek pengadaan tanah, lokasi termohon di luar kota dan masih dalam proses delegasi, serta beberapa dalam proses pelengkapan berkas persyaratan pencairan.

“Adanya sengketa atas objek pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum ini menurutnya memang umum terjadi,” katanya, seperti dikuti Antara. (sut)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Infrastruktur

Tanamkan Cinta Tanah Air, IPC Fasilitasi Program Siswa Mengenal Nusantara di Bangka Belitung

Published

on

Program Siswa Mengenal Nusantara, IPC menjalankan perannya sebagai agen pemelihara semangat Kebhinekaan, serta perekat rasa kebangsaan.

Zonaekonomi.com, Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC memfasilitasi program Siswa Mengenal Nusantara (SMN) di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air sejak dini kepada pelajar setingkat SMA. Sebanyak 23 siswa-siswi SMA asal Palu, Sulawesi Tengah terpilih mendapat kesempatan belajar dan mengenal berbagai pengetahuan budaya Kepulauan Bangka Belitung.

Program SMN merupakan rangkaian kegiatan program BUMN Hadir Untuk Negeri, yang digagas Kementerian BUMN, dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, 17 Agustus. Tahun ini, IPC berkolaborasi dengan BUMN lainnya, yaitu Wika, Airnav dan BKI yang juga memfasilitasi kegiatan serupa di Palu. Di Palu, kegiatan ini diikuti puluhan pelajar SMA dari Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diseleksi dan difasilitasi keberangkatannya oleh IPC.

“Melalui Program Siswa Mengenal Nusantara, IPC menjalankan perannya sebagai agen pemelihara semangat Kebhinekaan, serta perekat rasa kebangsaan di antara generasi muda dalam menjaga persatuan dan kesatuan,” kata Direktur SDM dan Hukum IPC, Rizal Ariansyah.

Di Jakarta, launching Program SMN tahun 2018 sekaligus pelepasan siswa-siswi peserta SMN telah dilakukan di Vertical Garden, Telkom Landmark Tower Jumat (10/8/2018). Saat itu booth Kampung SMN Bangka Belitung berkesempatan dikunjungi oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno.

Di Kepulauan Bangka, para peserta mendapat kesempatan mengenal lebih dekat aktivitas dan proses bisnis IPC di Pelabuhan Cabang Pangkal Balam. Mereka juga mengikuti kegiatan bersama TNI di Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut (Mako Lanal) di Belinyu, Bangka. Para peserta mendapatkan materi Tataran Dasar Bela Negara dan Kebijakan Pertahanan Negara, yang dikemas secara menarik dan interaktif. Selain itu, peserta diajak melihat keindahan bawah laut dan diperkenalkan aktivitas di laut.

“Kalian adalah bagian dari generasi penerus bangsa. Kalian beruntung bisa ikut kegiatan ini, maka ikuti kegiatan ini sebaik-baiknya, dan amalkan poin-poin positif yang didapat dari kegiatan ini,” pesan Ahmad Mahdi Loebis, Perwira Pelaksana Pangkalan Angkatan Laut Bangka Belitung, saat menyambut peserta di Mako Lanal Bangka Belitung.

Selain itu, siswa-siswi juga diberikan pelatihan tentang jurnalistik sebagai pembekalan dalam penulisan diary Siswa Mengenal Nusantara dan berkesempatan mengunjungi Rumah Kreatif BUMN (RKB) dan AirNav KCP Pangkal Pinang.

Sedangkan di Belitung, selain diajak berkeliling kantor IPC di Pelabuhan Tanjung Pandan untuk melihat langsung kegiatan di pelabuhan, peserta Siswa Mengenal Nusantara juga diantar ke lokasi pengembangan budaya dan tradisi Belitung, seperti Museum Tanjung Pandan dan Museum Rumah Tradisional Belitung. Tak hanya itu, para peserta juga diajak melihat replika SD Muhammadiyah, tempat sekolah anak-anak Laskar Pelangi yang terkenal lewat film dan novel karya Andrea Hirata.

Selanjutnya, tanggal 17 Agustus, siswa-siswi asal Palu itu akan mengikuti upacara bendera 17 Agustus di Pelabuhan Tanjung Pandan sebagai puncak acara, serta ikut meramaikan pesta rakyat bersama warga dan sejumlah instansi pemerintahan di Belitung. (bvi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Menteri Rini Yakini Bandara Sukabumi Dorong Aktivitas Ekonomi

Published

on

Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri BUMN Rini Soemarno meyakini pembangunan bandara di Sukabumi, Jawa Barat, dapat meningkatkan aktivitas ekonomi secara menyeluruh terutama di sisi selatan Jawa Barat.

“Dalam arti usaha-usaha bisa lebih berkembang karena orang akan lebih mudah untuk melakukan konektivitas,” kata Rini ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (10/8/2018), usai kunjungan kerja ke Kabupaten Sukabumi.

Ia menilai Jawa Barat sebelah selatan memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, konektivitas perlu ditingkatkan untuk memanfaatkan potensi tersebut.

“Dengan ada bandara, orang jadi makin sering ke Sukabumi. Ada yang bisa sering juga ke Jakarta atau ke tempat yang lain, dan itu pasti meningkatkan ekonomi,” kata Rini.

Pembangunan Bandara Sukabumi, yang lokasinya sudah ditetapkan di Kecamatan Cikembar, bakal dipercepat oleh Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Cisolok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu mengatakan pembebasan lahan Bandara Sukabumi ditargetkan selesai pada 2018 dan pembangunan diharapkan mulai awal 2019.

Anggaran pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar, sementara pembangunan fisik menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kurang lebih Rp400 miliiar.

Luas lahan yang digunakan untuk bandara tersebut sekitar 150 hektare yang berlokasi di Kecamatan Cikembar dan ditargetkan sudah bisa dioperasikan pada 2022.

Selain bandara, pemerintah juga mengupayakan reaktivasi lima jalur kereta api yang berada di selatan Jawa Barat dan akan direalisasikan pada 2018.

Lima jalur kereta yang rencananya akan direaktivasi tersebut akan menghubungkan Sukabumi, Cianjur, Padalarang, Bandung, dan Garut. (rcb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Jasa Marga Nyatakan Tak Ada Toleransi “Odol”

Published

on

PT Jasa Marga Tbk menegaskan, tidak ada toleransi terkait penegakan hukum dan perberlakuan aturan untuk angkutan berat berkelebihan muatan dan dimensi Odol di jalan tol milik BUMN.

Zonaekonomi.com. Jakarta – PT Jasa Marga Tbk menegaskan, tidak ada toleransi terkait penegakan hukum dan perberlakuan aturan untuk angkutan berat berkelebihan muatan dan dimensi (overdimension overload/Odol) di jalan tol milik BUMN itu.

“Tak ada toleransi, kami tetap tegas sesuai aturan MST (muatan sumbu terberat) 10 ton. Jika berlebih, harus tambah sumbunya,” kata Dirut PT Jasa Marga Tbk Desi Arryani saat dihubungi di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan angkutan barang sembako, air, dan semen di jalan nasional mendapatkan toleransi, yaitu masih diperbolehkan kelebihan muatan 50 persen dan tidak ditilang.

Sementara itu, angkutan lain apabila kelebihan muatan lebih dari 100 persen akan ditilang dan diturunkan barangnya.

Menurut Desi, angkutan berat yang berlebih di jalan tol saat ini sekitar 70 persen dan hal itu berdampak pada tiga hal yakni, pertama, merusak lebih cepat infrastruktur jalan tol, kedua, lajunya yang lambat membuat kemacetan di jalan tol dan ketiga, sekitar 60-70 persen merupakan penyebab kecelakaan angkutan berat.

Oleh karena itu, kini, katanya, pihaknya akan meningkatkan frekuensi penegakan hukum di jalan tol terkait ODOL itu dari tiga bulan sekali menjadi sebulan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Selain itu, tegasnya, perseroan juga akan melakukan uji coba untuk melakukan pencegahan dengan dibantu teknologi “Weigh in Motion” (WIM) di dua tempat pada tahap awal yakni di lokasi Tol Jabodetabek, di sekitar tol Jakarta-Tangerang dan tol Semarang.

“Metodenya, truk yang kedapatan kelebihan muatan akan ditindak dengan tiga opsi, selain tilang juga akan diturunkan barangnya dan atau diminta keluar dari jalan tol ke jalan arteri terdekat,” kata Desi.

Hingga Juli 2018, BUMN tol ini telah memiliki 1.527 kilometer konsesi jalan tol dengan 776,7 kilometer tol sudah beroperasi atau pangsa pasar sekitar 65 persen dan 80 persen dari total transaksi jalan tol di Indonesia saat ini.

Waktu pemberlakuan

Senada dengan Desi, sebelumnya, Pengamat Transportasi Universitas Katholik Soegijapranata Djoko Setijowarno menilai angkutan barang harus diberlakukan sama terkait pemberlakuan aturan untuk angkutan kelebihan muatan dan dimensi (overdimension overload/Odol) dan tidak ada toleransi.

“Tetap harus diberlakukan sama dengan komoditas lain. Apalagi semen itu milik BUMN, harusnya memberi contoh,” kata Djoko.

Menurut dia, toleransi bisa diberlakukan, tetapi bentuknya bukan pembedaan komoditas barang, tetapi waktu pemberlakuan larangan odol itu.

“Toleransi boleh diberikan, bukan toleransi berat, tapi toleransi waktu, ada waktu penyesuaian, misalkan enam bulan ke depan baru dilakukan tilang,” katanya.

Dia menambahkan, para pelaku usaha membutuhkan waktu untuk penyesuaian, terutama armadanya yang selama ini hanya bisa mengangkut sedikit dengan menggantinya dengan angkutan berkapasitas lebih besar.

Karena itu, lanjut Djoko, setelah enam bulan, pemberlakuan larangan odol tidak pandang komoditas lagi, jadi harus keseluruhan.

“Jadi, harus ada batas waktu toleransi, bukan toleransi untuk lebih muat,” katanya. (edy)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending