Connect with us

Digital

Darmin : “Soft Infrastructure” Ekonomi Digital Jangan Dilupakan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pembangunan infrastruktur fisik ekonomi digital harus dibarengi dengan “soft infrastructure” berupa pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia dan dukungan regulasi apabila Indonesia ingin mencapai target menjadi negara raksasa digital di 2020, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

“Jangan melulu fokus dalam pembangunan infrastruktur fisik,” kata Darmin di Seminar “Mendorong Terciptanya Inklusi Keuangan Melalui Pemanfaatan Sistem Digital” di Jakarta, Rabu (14/2/2018). 

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, dan Practice Manager for East Asia and Pacific for The Finance, Competitiveness and Innovation Global Practice The World Bank Ganesh Rasagam.

Inisiasi pengembangan “soft infrastructure”, kata Darmin, telah dimulai dengan dua program besar.

Pertama, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Peraturan ini dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. 

“Di dalam Perpres SNKI, ada beberapa pilar yang perlu dijalankan. Mulai dari edukasi dalam bidang ini hingga sertifikasi tanah rakyat,” ujar Darmin. 

Kedua, program bantuan sosial sekarang ini telah dilakukan secara nontunai. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS) bahkan Beras Sejahtera (Rastra). 

“Program sosial yang tadinya sangat offline, kita mengubahnya secara bertahap jadi online, by name by address,” kata Darmin. 

Ke depannya, pemerintah akan menyusun regulasi yang tidak mengekang industri ekonomi digital, namun tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

“Kita juga perlu paham bagaimana regulasinya. Regulasi terlalu ketat akan mengekang inovasi, terlalu longgar bisa dimanfaatkan pihak-pihak melakukan wan prestasi,” katanya.

Seperti dikutip Antara, Indonesia menargetkan akan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan target transaksi daring senilai 130 miliar dolar AS pada 2020. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Digital

Bekraf Habibie Festival Ingin Akrabkan Masyarakat dengan Teknologi

Published

on

Bekraf Habibie Festival 2018 yang diadakan di JIExpo Kemayoran 20-23 September.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Bekraf Habibie Festival ingin generasi muda Indonesia tidak asing dengan teknologi dan menganggap teknologi sebagai bagian dalam hidup mereka.

“Teknologi masuk ke rumah supaya orang tidak takut, lebih diterima manfaatnya,” kata salah seorang pendiri Bekraf Habibie Festival, Sachin V Gopalan, saat ditemui di acara pembukaan festival di JIExpo Kemayoran, Kamis (20/9/2018).

Festival teknologi ini, selain perayaan atas peran Bacharuddin Jusuf Habibie dalam dunia teknologi, juga ingin mengenalkan dunia teknologi yang penuh dengan kreasi dan inovasi kepada anak-anak muda.

Habibie memang identik dengan pesawat, namun,festival yang dirancang untuk anak-anak sekolah itu tidak melulu berisi pesawat.

Berbagai inovasi dihadirkan dalam festival agar anak-anak dapat memahami teknologi yang diaplikasikan ke berbagai bentuk. Sachin mencontohkan dalam bidang olahraga, diperlukan sepatu atau inovasi di alat olahraga agar menunjang performa saat beraktivitas.

“Ini bukan pameran produk, tapi inovasi yang akan tren dalam lima tahun, untuk aspirasi,” kata Sachin.

Deputi Infrastuktur Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Hari Sungkari saat ditemui pada acara itu berpendapat, festival teknologi dan inovasi seperti ini bertujuan menularkan “virus positif”, kepada generasi muda.

“Ekonomi kreatif selalu memerlukan teknologi terutama jika pelakunya ingin usahanya berkembang,” katanya.

Bekraf Habibie Festival diadakan di JIExpo Kemayoran mulai hari ini hingga Minggu (23/9/2018). (nat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Khawatir Perlindungan Konsumen, YLKI Kritisi Putusan MA soal Taksi Daring

Published

on

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang taksi daring merupakan sebuah langkah mundur.

“Putusan MA tersebut mereduksi hak-hak konsumen karena 10 pasal yang dibatalkan berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pengemudi,” kata Tulus saat dihubungi di Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Tulus mencontohkan aturan tentang stiker sebagai identitas taksi daring. Menurut Tulus, sebagai angkutan umum, taksi daring tetap harus memiliki identitas sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen.

Beberapa kasus yang menjadikan konsumen sebagai korban seharusnya menjadi alasan untuk membuat aturan yang lebih melindungi konsumen.

“Beberapa kasus yang terjadi membuktikan bahwa taksi daring terbukti tidak seaman yang dikatakan orang. Perlu ada aturan, salah satunya dengan pemberian identitas bagi taksi daring,” katanya.

Tulus kemudian membandingkan dengan taksi daring yang ada di beberapa negara lain. Di negara-negara lain, taksi daring bersedia diatur, termasuk pemasangan identitas melalui stiker.

MA membatalkan beberapa pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Salah satu aturan yang dibatalkan adalah tentang pemasangan stiker sebagai identitas. Kementerian Perhubungan menyatakan akan mengganti stiker dengan bentuk identitas lain di belakang nomor pelat untuk memudahkan polisi mengenali taksi daring. (dew)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Digital

Agar Tidak Dibatalkan MA Lagi, Peraturan Taksi Daring Diusulkan Bentuk Perpres

Published

on

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Peraturan taksi daring diusulkan dalam bentuk peraturan presiden (Perpres) dan bukan lagi peraturan menteri karena melibatkan sejumlah kementerian dan sudah tiga kali dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

“Jadi ini usulan dari aliansi itu jangan peraturan menteri, apakah di Perpres bisa, karena sekarang tidak lagi dikenal lagi Surat Keputusan Bersama,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi dalam usai konferensi pers, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Budi mengatakan pihaknya sudah membahas ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Apakah secara legal bisa, kalau peraturan menteri, artinya kementerian lain buat. Kemenkominfo juga ada regulasinya, tenaga kerja juga terkait hubungan tenaga kerja, kepolisian juga ada di situ, atau menjadi satu, pasnya apa peraturannya,” katanya.

Budi juga menyampaikan bahwa Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sudah berpesan agar membuat peraturan yang tidak bisa digugat lagi.

“Penekanan Pak Menteri berpesan ke saya gimana caranya untuk peraturan nanti, kalau bisa tidak digugat lagi. Capai nanti kita enggak kerja-kerja. Kami hati-hati menyusun ini, proses awal melibatkan berbagai pihak,” katanya.

Ia menambahkan tidak akan ada pengulangan poin-poin yang sama dengan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Tidak akan memuat sama lagi, yang dulu pernah dibatalkan Peraturan Menteri 26 tidak ada lagi,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, alinasi pengemudi taksi daring sudah membentuk Tim 7 yang akan mewakili aspirasi-aspirasi dari para pengemudi.

“Mereka menjalin juga ke semua pihak, ke Korlantas dan Kemenkominfo,” katanya.

Sebelumnya, MA telah membatalkan sebanyak tiga peraturan taksi daring, yaitu PM 108/2017, PM 26/2017 dan PM 32/2016. (jtr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending