Connect with us

Infrastruktur

KEK Arun Lhokseumawe akan Digarap Pemerintah

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini ditandai dengan rencana pengembangan KEK Arun Lhokseumawe melalui perjanjian kerjasama kegiatan operasional barang milik negara (BMN) berupa aktiva kilang LNG Arun. 

Pelaksanaan kerjasama ini dilakukan antaraLembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan PT Patriot Nusantara Aceh (PT PATNA) sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Arun Lhokseumawe.

Aktiva kilang LNG Arun sendiri ditetapkan sebagai bagian dari KEK Arun Lhokseumawe berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017, sehingga secara keseluruhan, luas KEK Arun Lhokseumawe mencapai 2.622,48 hektare (ha) dengan rincian:

1. Kawasan Kilang Arun Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh seluas 1.840,8 ha;
2. Kawasan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh seluas 582,08 ha; dan
3. Kawasan Jamuan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh seluas 199,6 ha

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pengembangan KEK adalah upaya khusus untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang tidak Jawa sentris. Khusus untuk pengembangan KEK di Pulau Jawa hanya difokuskan di bidang jasa sementara sektor industri terpusat di luar Pulau Jawa.

“Kalau dibuka KEK Industri di Jawa, kawasan yang di luar Jawa tidak akan jalan atau laku,” ungkap Darmin saat memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional dan Investasi di KEK Arun Lhokseumawe, Senin (12/2/2018), di Kantor Kemenko Perekonomian.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib, Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari dan pejabat kementerian/lembaga terkait.

Darmin turut mengapresiasi atas perkembangan yang telah dicapai KEK Arun Lhokseumawe. Menurutnya, KEK Arun Lhokseumawe akan berkembang cepat, terlebih masalah lahan yang selama ini menjadi kendala pengembangan telah rampung. “KEK Arun Lhokseumawe beruntung karena lahannya dari awal sudah beres. Ini adalah lahan negara yang kemudian dimasukkan untuk dikembangkan menjadi KEK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Darmin mecermati bahwa negara tetangga pun telah mengembangkan kawasan ekonomi di sepanjang Selat Malaka seperti PSA Singapore, Iskandar (IRDA), Port Klang, Port Carey dan Port Pelepas. Oleh karena itu, dirinya meminta peran aktif Administrator KEK Arun Lhokseumawe dalam mengundang investor untuk datang.

“Kita harus lebih menarik dari mereka, seperti pelayanan perizinan investor. Dengan demikian tujuan percepatan pengembangan industri di luar Jawa bisa terlaksana,” kata Darmin.

Dalam acara yang sama juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Investasi antara PT Pelindo I dengan empat calon investor di KEK Arun Lhokseumawe, antara lain:

1. Pelindo 1 dengan PT Aceh Makmur Bersama. Kerjasama mencakup pembangunan tangka timbun CPO dengan progress 40% dan beroperasi pada Mei 2018. Selanjutnya akan dikembangkan pengolahan turunan CPO di atas lahan seluas hingga 1,95 ha dan diharapkan mulai beroperasi awal 2019.

2. Pelindo 1 dengan PT Sinergi Tangguh Alam Raya (PT STAR). Kerjasama dengan perusahaan penanaman modal asing ini bergerak di bidang usaha plywood, dengan target pembangunan Juni 2018.

3. Pelindo 1 dengan PT East Continent Gas Indonesia, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan bidang usaha LPG Pressurised dan pabrik bottling LPG, yang ditargetkan mulai dibangun pada Juni  2018.

4. Pelindo 1 dengan PT Prosperity Building Material. Penanaman Modal Asing (PMA) yang akan melakukan usaha di bidang logistik pengantongan semen, yang akan mulai dibangun Juni atau September 2018 dan mulai beroperasi awal  2019. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Infrastruktur

Menkeu Sebut Opini WTP Pemda Berkorelasi dengan Kinerja Pembangunan

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan laporan keuangan pemerintah daerah, yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) minimal lima tahun berturut-turut, mempunyai korelasi dengan kinerja pembangunan.

“Keuangan negara, termasuk dana transfer ke daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka menyejahterakan rakyat, memperbaiki kualitas SDM dan mengurangi kesenjangan,” kata Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Sri Mulyani menyebutkan terdapat delapan pemerintah provinsi yang mendapatkan opini WTP lima kali berturut-turut selama kurun waktu 2013-2017.

Delapan pemerintah provinsi tersebut yaitu DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat.

Rata-rata kinerja pembangunan di delapan provinsi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM), dan rasio gini.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di delapan provinsi tersebut adalah 5,96 persen atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam lima tahun terakhir yang tercatat 5,09 persen.

Sementara rata-rata tingkat pengangguran di delapan provinsi yang memperoleh WTP itu adalah 5,28 persen atau lebih rendah dibandingkan 5,88 persen secara nasional.

Kemudian, rata-rata IPM di delapan provinsi tercatat 69,86 atau lebih tinggi dari 69,55 secara nasional dan rasio gini tercatat 0,402 atau lebih kecil dari 0,418 secara nasional.

“Saya menyambut gembira, bahwa ternyata indikator WTP yang diharapkan merupakan indikator pengelolaan keuangan daerah dan nasional yang baik, memang memiliki korelasi dengan tujuan akhir yang kita ingin capai,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu juga berharap opini WTP menutup potensi terjadinya tata kelola buruk termasuk korupsi.

“Banyak yang mendapatkan opini WTP, tetapi korupsi tetap jalan. Sepanjang Januari hingga Juli ada 19 kepala daerah ditetapkan tersangka oleh KPK,” ujar Sri Mulyani. (cal)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Bappenas : Manfaatkan Teknologi untuk Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Published

on

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia harus bisa memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

“Peningkatan teknologi adalah peluang yang perlu dieksploitasi karena memiliki manfaat yang dapat dihitung, salah satunya menciptakan peluang ekonomi dan membawa kesejahteraan bagi semua warga negara,” kata Bambang, di Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Selain itu, manfaat lainnya yaitu menawarkan produk dan layanan yang kompetitif di pasar regional dan internasional, serta bisa juga menarik perusahaan inovatif dan orang-orang kreatif untuk datang dan tinggal di Tanah Air.

Pada 2015, sebanyak 93,4 juta orang di Indonesia adalah pengguna internet dan akan terus meningkat di masa depan.

Dengan Indonesia memiliki salah satu demografi termuda, terbesar dan paling digital di dunia, fenomena ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, media sosial saat ini memainkan peran penting dalam membantu memenuhi aspirasi masyarakat Indonesia. Dengan jaringan informasi yang terbuka dan terkini bisa menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pada 2017, informasi dan komunikasi tumbuh lebih dari sembilan persen. Transportasi dan pergudangan juga tumbuh tinggi, lebih dari delapan persen. Pertumbuhan yang tinggi di sektor ini didukung oleh peningkatan perdagangan elektronik dan perusahaan rintisan (start up) transportasi,” kata Bambang.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia. Dengan banyaknya pengguna internet tersebut, nilai bisnis dalam jaringan (daring) atau online di Indonesia sendiri mencapai 12 miliar dolar AS.

Kominfo menilai, dengan besarnya nilai bisnis daring tersebut, Indonesia berpeluang besar menjadi kekuatan ekonomi baru pada 2020 mendatang. Potensi bisnis daring pun, baik toko daring, “marketplace”, atau “e-commerce,” sudah tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Bappenas : Peta Jalan Ekonomi Syariah Rampung Akhir Tahun

Published

on

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menargetkan peta jalan (roadmap) ekonomi syariah akan rampung pada akhir tahun ini.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, peta jalan ekonomi syariah akan fokus pada pengembangan industri halal domestik secara menyeluruh.

“Kami ingin selesaikan secepatnya mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ada, sehingga tahun depan perkembangan pengembangan industri halal itu lebih terkoordinasi dan lebih jelas arahnya,” ujar Bambang di Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Menurut Bambang, pengembangan industri halal di Indonesia masih berjalan sendiri-sendiri. Ia menginginkan Indonesia memiliki strategi dalam mengembangkan potensi industri halal yang besar di Tanah Air, sehingga Indonesia tidak hanya jadi pasar terbesar namun juga produsen yang signifikan.

Selain itu, ia menilai salah satu kekurangan dalam industri halal dalam negeri yaitu kemampuan produksi, terutama manufaktur.

“Karena kita yang kuat di wisata halal, itu kan jasa. Tapi yang industri halal yang product-based belum terlalu kuat,” ujar Bambang.

Peta jalan ekonomi syariah sendiri merupakan perluasan dari peta jalan keuangan syariah oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden. Kepala Bappenas sendiri sebagai Sekretaris KNKS.

Salah satu tujuan penyusunan peta jalan ekonomi syariah tersebut adalah supaya ada pihak yang mengurusi industri halal sehingga tidak bergerak sendiri-sendiri.

Kerja sama antara regulator dan pelaku usaha, serta dikaitkan dengan badan penjaminan halal yang sudah ada, sangat diperlukan.

Peta jalan ekonomi syariah juga dinilai mampu mengembangkan sektor riil produk-produk halal yang kemudian turut memajukan industri keuangan syariah. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending