Connect with us

Infrastruktur

KEK Arun Lhokseumawe akan Digarap Pemerintah

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini ditandai dengan rencana pengembangan KEK Arun Lhokseumawe melalui perjanjian kerjasama kegiatan operasional barang milik negara (BMN) berupa aktiva kilang LNG Arun. 

Pelaksanaan kerjasama ini dilakukan antaraLembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan PT Patriot Nusantara Aceh (PT PATNA) sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Arun Lhokseumawe.

Aktiva kilang LNG Arun sendiri ditetapkan sebagai bagian dari KEK Arun Lhokseumawe berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017, sehingga secara keseluruhan, luas KEK Arun Lhokseumawe mencapai 2.622,48 hektare (ha) dengan rincian:

1. Kawasan Kilang Arun Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh seluas 1.840,8 ha;
2. Kawasan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh seluas 582,08 ha; dan
3. Kawasan Jamuan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh seluas 199,6 ha

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pengembangan KEK adalah upaya khusus untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang tidak Jawa sentris. Khusus untuk pengembangan KEK di Pulau Jawa hanya difokuskan di bidang jasa sementara sektor industri terpusat di luar Pulau Jawa.

“Kalau dibuka KEK Industri di Jawa, kawasan yang di luar Jawa tidak akan jalan atau laku,” ungkap Darmin saat memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional dan Investasi di KEK Arun Lhokseumawe, Senin (12/2/2018), di Kantor Kemenko Perekonomian.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib, Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari dan pejabat kementerian/lembaga terkait.

Darmin turut mengapresiasi atas perkembangan yang telah dicapai KEK Arun Lhokseumawe. Menurutnya, KEK Arun Lhokseumawe akan berkembang cepat, terlebih masalah lahan yang selama ini menjadi kendala pengembangan telah rampung. “KEK Arun Lhokseumawe beruntung karena lahannya dari awal sudah beres. Ini adalah lahan negara yang kemudian dimasukkan untuk dikembangkan menjadi KEK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Darmin mecermati bahwa negara tetangga pun telah mengembangkan kawasan ekonomi di sepanjang Selat Malaka seperti PSA Singapore, Iskandar (IRDA), Port Klang, Port Carey dan Port Pelepas. Oleh karena itu, dirinya meminta peran aktif Administrator KEK Arun Lhokseumawe dalam mengundang investor untuk datang.

“Kita harus lebih menarik dari mereka, seperti pelayanan perizinan investor. Dengan demikian tujuan percepatan pengembangan industri di luar Jawa bisa terlaksana,” kata Darmin.

Dalam acara yang sama juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Investasi antara PT Pelindo I dengan empat calon investor di KEK Arun Lhokseumawe, antara lain:

1. Pelindo 1 dengan PT Aceh Makmur Bersama. Kerjasama mencakup pembangunan tangka timbun CPO dengan progress 40% dan beroperasi pada Mei 2018. Selanjutnya akan dikembangkan pengolahan turunan CPO di atas lahan seluas hingga 1,95 ha dan diharapkan mulai beroperasi awal 2019.

2. Pelindo 1 dengan PT Sinergi Tangguh Alam Raya (PT STAR). Kerjasama dengan perusahaan penanaman modal asing ini bergerak di bidang usaha plywood, dengan target pembangunan Juni 2018.

3. Pelindo 1 dengan PT East Continent Gas Indonesia, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan bidang usaha LPG Pressurised dan pabrik bottling LPG, yang ditargetkan mulai dibangun pada Juni  2018.

4. Pelindo 1 dengan PT Prosperity Building Material. Penanaman Modal Asing (PMA) yang akan melakukan usaha di bidang logistik pengantongan semen, yang akan mulai dibangun Juni atau September 2018 dan mulai beroperasi awal  2019. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Infrastruktur

IPC Tunjuk PT IPC TPK untuk Kelola Terminal 2 dan Terminal 3 Tanjung Priok

Published

on

Pengelolaan dan operasional bongkar muat peti kemas pada Terminal 2 dan Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok akan dikelola oleh PT IPC Terminal Peti Kemas (IPC TPK).

Zonaekonomi.com, Jakarta – Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/ IPC terkait penataan bisnis anak-anak perusahaannya, makan terhitung mulai hari ini Minggu (15/7/2018) pengelolaan dan operasional bongkar muat peti kemas pada Terminal 2 dan Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok akan dikelola oleh PT IPC Terminal Peti Kemas (IPC TPK) yang merupakan anak perusahaan IPC yang didirikan untuk mengelola terminal peti kemas.

Untuk selanjutnya, memasuki Semeste II , Manajemen juga telah menetapkan adanya perubahan bisnis model IPC yang baru dimana setiap anak perusahaan akan fokus kepada bisnisnya masing-masing guna memaksimalkan fungsi dan perannya, seluruh Terminal Petikemas di cabang-cabang pelabuhan yang telah mencapai volume tertentu akan dikelola oleh PT IPC TPK,sedangkan seluruh Terminal Non Petikemas di cabang-cabang pelabuhan yang juga telah mencapai volume tertentu, pengeloaannya akan dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP).Sementara terminal kendaraan termasuk roro, pengelolaannya akan dilakukan oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) TBK, Bisnis model ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan standarisasi pengelolaan, sehingga kinerja pelayanan IPC secara korporasi akan lebih meningkat.

“Penataan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen, agar masing-masing entitas di lingkungan IPC bisa lebih fokus dalam menjalankan core business (bisnis jati) masing-masing perusahan,” kata Direktur Utama IPC, Elvyn G.Masassya, di Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Menurut Elvyn, Volume bisnis dan operasional di Pelabuhan Tanjung Priok terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dan penataan operasional, agar kualitas pelayanan kepada konsumen semakin baik.

Selama ini, bongkar muat di Terminal 2 dan Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok dikelola oleh PT PTP. Terminal 3 fokus melayani bongkar muat peti kemas internasional, dan Terminal 2 khusus melayani bongkar domestik. Per tanggal 2018, pengelolaannya berpindah tangan ke PT IPC TPK, yang memang fokus menangani bongkar muat peti kemas.

Atas adanya perubahan Pengelolaan di Terminal 2 dan 3 ini. PT PTP telah Mengedarkan Surat Pemberitahuan kepada para Pengguna jasa melaluli surat edaran pada tanggal 13 Juli 2018

“Penataan ini juga merupakan tuntunan san kebutuhan internal, mengingat saat ini IPC akan masuk ke tahap Sustainable Superior Performance menuju pelanuhan kelas dunia yang unggul dalam oprasional dan pelayanan pada 2020,” jelas Elvyn. (zal)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Wacana Pengembangan Bandara Tambolaka NTT Jadi Berstandar Internasional Tuai Dukungan

Published

on

Bandara Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Zonaekonomi.com, Waingapu – Wacana pengembangan Bandara Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, untuk menjadi bandara berstandar internasional menuai dukungan dari Kementerian Pariwisata.

Dukungan itu disampaikan Deputi Oemasaran Mancanegara Kemenpar I Gede Pitana di Waingapu, Jumat (13/7/2018). usai mewakili Menteri Pariwisata Arief Yahya membuka Festival Tenun Ikat Sumba dan Parade 1001 Kuda Sandelwood sehari sebelumnya.

“Ada permintaan dari Dinas Pariwisata NTT agar Bandara Tambolaka bisa menjadi internasional, kami pasti mendukung dan akan meneruskan ini kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum,” kata Pitana di Waingapu, Jumat (13/7/2018).

Ia menjelaskan, Kemenpar sangat mengapresiasi daerah-daerah yang antusias mengembangkan konektivitas transportasi untuk membangun pariwisata terutama di kawasan timur Indonesia.

Untuk itu, kata dia, pihaknya berupaya mengembangkan sebanyak mungkin bandara berstandar internasional maupun maskapai yang melayaninya.

Ia mencontohkan seperti Bandara Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat dan Wakatobi di Maluku yang segera beroperasi dengan status bandara internasional.

“Untuk Tambolaka ini pasti kami akan teruskan ke kementerian terkait agar dikembangkan sehingga bisa berstatus internasional,” katanya.

Pitana juga mencontohkan Bandara Silangit di Sumatera Utara yang sebelumnya belum siap namun karena fokus pengembangan destinasi wisata unggulan Danau Toba dengan pasar utama dari Malaysia dan Singapura, maka dalam waktu kurang dari enam bulan berubah status jadi bandara internasional.

“Demikian juga Belitung yang potensi wisata baharinya luar biasa sehingga kami ingin agar adanya penerbangan langsung internasional dan kurang dari enam bulan menjadi bandara internasional,” katanya.

Ia menambahkan, dukungan yang sama akan dilakukan untuk pengembangan Bandara Tambolaka menjadi bandara berstatus internasional karena Pulau Sumba sendiri memiliki kekayaan pariwisata yang melimpah.

“Kita tahu Pulau Sumba sendiri merupakan salah satu pulau tercantik di dunia dengan branding yang sangat kuat yaitu kuda sandelwood maupun produk kerajinan tenun ikat dari pewarna alam yang sangat unik dan menarik,” katanya. (alo)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Infrastruktur

Menteri BUMN Tinjau Jembatan Kali Kuto

Published

on

Zonaekonomi.com, Kendal  – Menteri BUMN Rini Soemarno meninjau pembangunan Jembatan Kali Kuto di Kecamatan Weleri, Kendal, Jawa Tengah, yang pada beberapa pekan lalu dimanfaatkan secara fungsional untuk jalur mudik Lebaran 2018.

“Jembatan Kali Kuto kemarin dibuat satu sistem untuk bisa dilewati waktu arus mudik, tetapi menggunakan struktur yang tidak permanen. Jadi, setelah itu harus kita angkat lagi. Sekarang harus kita lakukan yang permanen,” kata Rini di Weleri, Kendal, Rabu (11/7/2018).

Pemanfaatan Jembatan Kali Kuto secara fungsional sebagai jalur mudik merupakan salah satu bagian dari jalur Brebes-Pemalang-Batang yang juga dipakai secara fungsional untuk mudik Lebaran 2018.

“Tetapi setelah itu kemudian, kita harus perbaiki untuk betul-betul membuat yang permanen,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Waskita Karya I Gusti Ngurah Putra memperkirakan pembangunan Jembatan Kali Kuto yang menjadi penghubung jalan tol Batang-Semarang dapat selesai akhir Agustus 2018.

Hingga awal Juli 2018, pembangunan Jembatan Kali Kuto telah mencapai 90 persen. Jembatan Kalikuto dibangun dengan teknik yang hampir sama dengan Jembatan Holtekamp di Papua dan terdiri dari enam jalur, terdiri dari tiga jalur di arah kiri dan tiga jalur di arah kanan.

“Pemasangan Jembatan Kalikuto setiap bagiannya dilakukan secara bertahap mulai dari segmen 1 hingga segmen ke-12. Ini merupakan jembatan pertama di Indonesia yang strukturnya dirakit di lokasi pemasangan,” jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljanto telah membuka resmi Jembatan Kali Kuto yang merupakan salah satu penghubung jalur tol fungsional Batang-Semarang. (rcb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending