Connect with us

Energi

Kemenperin Maksimalkan Nilai Tambah Karet Alam

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk meningkatkan nilai tambah karet alam melalui hilirisasi karena potensinya yang besar sebagai bahan baku untuk berbagai sektor industri, termasuk mendukung sejumlah pembangunan proyek pemerintah.

Melalui Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand Industri) Palembang, salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Perindustrian, dilakukan kegiatan penelitian dan pengembangan guna mendukung produksi industri karet dan turunannya.

“Baristand Industri Palembang merupakan binaan kami, di Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), untuk mendukung bisnis hilirisasi industri karet alam mengingat pasarnya yang cukup potensial,” kata Kepala BPPI Kemenperin, Ngakan Timur Antara melalui keterangan resmi di Jakarta, Minggu (12/2/2018).

Menurut Ngakan, pemerintah terus mendorong optimalisasi pemanfaatan karet alam, karena selama ini penyerapannya didominasi oleh industri ban kendaraan.

Produk ban dalam negeri merupakan salah satu komoditi andalan ekspor Indonesia. Dari total produksi, 70 persen diperuntukkan bagi pasar ekspor dengan nilai mencapai 1,5 miliar dollar AS per tahun.

Merujuk data Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), karet alam menyumbang sebesar 45 persen untuk bahan baku ban.

Kebutuhan karet alam di pasar domestik sekitar 600 ribu ton dari total produksi per tahun yang mencapai 3,3 juta ton.

Untuk itu, masih terdapat peluang besar menciptakan cabang-cabang industri baru seperti industri ban pesawat dan vulkanisir pesawat terbang yang dapat menyerap karet alam cukup banyak dan menghasilkan devisa nasional.

“Pemerintah memandang penting bahwa upaya untuk mengoptimalkan konsumsi karet alam di dalam negeri perlu dilakukan guna meningkatkan nilai tambah dari potensi sumber daya alam nasional,” paparnya.

Apalagi, adanya kebijakan untuk pembangunan tol laut, juga menjadi kesempatan baik bagi industri pengolahan karet untuk menunjang kebutuhan dalam pembagunan pelabuhan, seperti rubber dock fender, rubber floating fender, rubber bumper, dan sebagainya.

Melihat Provinsi Sumatera Selatan sebagai penghasil karet terbesar di Indonesia dengan luas lahan 845,16 hektar dan produksi mencapai 970,67 ribu ton per tahun, Baristand Industri Palembang melakukan kerja sama dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.

“Bentuk langkah sinergi tersebut untuk memberikan pelatihan pembuatan produk karet bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari tujuh kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin,” ujar Ngakan.

Pada kegiatan pelatihan, peserta diberikan pengetahuan mengenai teknik pencetakan ban vulkanisir, produksi kompon untuk karet otomotif, karet souvenir, dan barang rumah tangga seperti karpet karet. Pelatihan yang berlangsung selama lima hari, terbagi dalam dua gelombang.

Gelombang pertama, tanggal 5-9 Februari 2018, dan gelombang kedua pada 12-16 Februari 2018. Pelatihan ini diikuti sebanyak 25 orang peserta, terdiri dari perwakilan Unit Pengelolaan Pemasaran Bokar (UPTB) dan UPTD Kabupaten Musi Banyuasin.

“Kami berharap, melalui pelatihan ini para peserta dapat mengetahui teknik produksi pembuatan barang jadi karet untuk meningkatkan nilai tambah produk hilir karet alam,” lanjut Ngakan.

Sebagai tindak lanjut kerja sama pelatihan tersebut, Bupati Musi Banyuasin akan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk peningkatan kerja sama antara Baristand Industri Palembang dengan Kabupaten Musi Banyuasin dalam bidang hilirisasi produk karet alam dan turunannya dalam waktu dekat.

Seperti dikutip Antara, selain menyediakan jasa pelatihan pengolahan karet alam, Baristand Industri Palembang juga menyediakan jasa pelayanan teknis pengujian dan sertifikasi produk untuk mendukung jaminan mutu produk karet alam dan turunannya agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Energi

Kementerian ESDM Aebut 164.000 Rumah Bakal Kesulitan Bayar Biaya Penyambungan Listrik

Published

on

Menteri ESDM, Ignasius Jonan.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan sebanyak 164 ribu rumah bakal kesulitan membayar biaya penyambungan baru listrik pada 2019.

Data Kementerian ESDM yang diterima Antara di Jakarta, Senin (17/12/2018), menyebutkan kesulitan pembayaran sambungan baru listrik tersebut berdasarkan laporan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Menteri ESDM Ignasius Jonan sempat memberikan solusi dengan berkoordinasi Kementerian BUMN untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kesusahan membayar biaya sambungan listrik.

“PLN lapor ke saya, tahun depan 164 ribu rumah mungkin berat untuk membayar sambungan listrik. Nanti kita cari cara, Bu Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno) misalnya bisa menggerakkan BUMN-BUMN, apakah memakai CSR (dana pemberdayaan masyarakat) atau promosi atau apa namanya yang diizinkan, kita sama-sama,” jelas Jonan.

Menurut dia, di sisi lain, Kementerian ESDM juga tetap membagikan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) sebagai program praelektrifikasi sebelum jaringan listrik PLN masuk ke rumah-rumah tak berlistrik.

Setelah wilayah Indonesia terlistriki seluruhnya, Jonan mengungkapkan bahwa langkah pemerintah selanjutnya adalah intensifikasi atau meningkatkan konsumsi listrik seiring pertumbuhan perekonomian nasional.

Tercatat, hingga kuartal III 2018, konsumsi listrik nasional sebesar 1.048 kilo Watt hour (kWh) per kapita.

Sementara untuk tarif tenaga listrik, pemerintah sudah menetapkan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik hingga 2019.

“Pertimbangannya karena menjaga daya beli. Bapak Presiden (Presiden Joko Widodo) selalu mengatakan, coba lihat daya beli masyarakat. Itu saja,” katanya.

Jonan juga mengungkapkan bahwa saat ini rasio elektrifikasi mencapai 98,1 persen atau sudah melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 sebesar 97,5 persen.

Namun, masih ada sekitar dua persen atau lebih dari lima juta masyarakat yang belum menikmati penerangan.

Tantangan untuk menuju rasio elektrifikasi 99,9 persen tidaklah mudah, diperlukan kesungguhan untuk mencapai target tersebut, mengingat wilayah yang harus dilistriki berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

“Cara untuk mencapainya, terutama untuk menjangkau tempat-tempat terpencil adalah dengan kerja sungguh-sungguh. Tantangannya besar. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kapasitas tenaga kerja, karena ini banyak sekali, sehingga tantangan tenaga kerjanya juga besar,” terangnya.

Tantangan berikutnya adalah pendanaan. Untuk pendanaan, Menteri Jonan telah mengusulkan kepada DPR agar PLN memperoleh penyertaan modal negara (PMN) untuk melakukan penyambungan gratis ke rumah tangga tidak mampu.

“Tantangan yang kedua adalah mengenai anggaran. Kita mengusulkan ke DPR, kalau boleh ada PMN untuk PLN. Uangnya digunakan khusus untuk penyambungan ke rumah tangga yang kurang mampu, yang bayar sambung listriknya tidak mampu, mungkin bayar listriknya hanya Rp50 ribu, Rp60 ribu sebulan, sementara biaya sambung listriknya setengah juta sampai satu juta rupiah, ini berat. Kita usul dan akhirnya dapat, tapi tidak penuh,” lanjutnya. (asn)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Harga Minyak Naik Setelah Data Menunjukkan Pasokan Global Turun

Published

on

Pasokan minyak global turun 360.000 barel per hari (bph) bulan ke bulan pada November menjadi 101,1 juta barel per hari.

Zonaekonomi.com, New York – Harga minyak naik pada akhir perdagangan Kamis (13/12/2018) (Jumat pagi WIB), karena investor mencerna sejumlah data positif yang menunjukkan bahwa pasokan global lebih rendah, sehingga meredakan kekhawatiran berlarut-larut atas kelebihan pasokan.

Pasokan minyak global turun 360.000 barel per hari (bph) bulan ke bulan pada November menjadi 101,1 juta barel per hari, karena produksi yang lebih rendah di Kanada, Rusia dan Laut Utara, dari mana minyak mentah Brent diekstrak, kata Badan Energi Internasional (IEA) pada Kamis (13/12/2018) dalam Laporan Pasar Minyak (Oil Market Report) terbarunya.

Untuk pasokan non-OPEC, IEA telah merevisi perkiraan pertumbuhan untuk 2019 turun 415.000 barel per hari, sebagian karena “pemotongan yang diperkirakan dari Rusia yang disepakati pekan lalu, dan pertumbuhan yang lebih rendah di Kanada.”

Stok minyak mentah AS turun 1,2 juta barel dalam pekan yang berakhir 7 Desember menjadi 442 juta barel, meskipun lebih rendah dari ekspektasi investor sebelumnya tentang penurunan 3,0 juta barel, kata Badan Informasi Energi AS (EIA) pada Rabu (12/12/2018).

Minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI), untuk pengiriman Januari 2019 naik 1,43 dolar AS menjadi menetap di 52,58 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari 2019 naik 1,3 dolar AS menjadi ditutup pada 61,45 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange. (ape)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Menkeu Saksikan Penyerahan Bantuan Community Development Geo Dipa

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) menyaksikan acara Penyerahan Bantuan Community Development PT Geo Dipa Energi (Persero) (Geo Dipa) di Patuha, Bandung.

Zonaekonomi.com, Bandung – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) hari ini menyaksikan acara Penyerahan Bantuan Community Development PT Geo Dipa Energi (Persero) (Geo Dipa) di Patuha, Bandung.

Bantuan diberikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat, khususnya warga Desa Panundaan, salah satu desa yang lokasinya dekat dengan PLTP Unit Patuha di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat.

Bantuan tersebut antara lain listrik masuk kampung yang sudah berjalan sejak tahun 2016; betonisasi jalan akses untuk 3 desa di sekitar PLTP yang sudah berlangsung sejak tahun 2015; dan Pembangunan Rumah Tahfidz.

Penyerahan bantuan ini merupakan salah satu program Community Development GeoDipa Maju dari 4 program utama PT Geo Dipa Energi (Geodipa), yaitu GeoDipa Peduli, GeoDipa Pintar, GeoDipa Maju, dan GeoDipa Hijau.

Dalam sambutannya, Menkeu mengapresiasi langkah Geo Dipa yang turut membangun masyarakat melalui kegiatan community development (pengembangan masyarakat).

“Kementerian Keuangan datang ke sini (Patuha) dalam rangka kegiatan community development PT Geo Dipa Energi yang merupakan salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Saya mengapresiasi PT Geo Dipa Energi, yang tadi menyampaikan bahwa supaya mereka bisa beroperasi dengan baik, masyarakat perlu turut merasa memiliki dan merasakan manfaat aset negara,” ujar Menkeu.

Geo Dipa adalah satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang energi geothermal (panas bumi) di Indonesia. Kepemilikan saham Geo Dipa dimiliki oleh Pemerintah (Kementerian Keuangan/Kemenkeu) sebesar 93 persen, dan sisanya dimiliki oleh PT PLN (Persero).

Geo Dipa merupakan salah satu Special Mission Vehicles (SMV) di bawah Kemenkeu yang memiliki misi antara lain mendukung program pemerintah dalam penyediaan listrik tenaga panas bumi yang aman dan ramah lingkungan.

Geo Dipa berkomitmen melakukan pengembangan secara masif dalam rangka pemenuhan target 23 persen energi bauran di tahun 2025, serta berupaya untuk maju bersama masyarakat sekitar dengan memberikan penghidupan dan bekal untuk meningkatkan taraf hidup menuju yang lebih baik.

Keuntungan dari kegiatan operasional Geo Dipa juga merupakan dana Pemerintah yang nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat melalui berbagai bentuk transfer ke daerah.

Tahun 2017, Geo Dipa berkontribusi kepada negara sebesar Rp50 miliar dari pajak, PNBP, iuran eksplorasi, bonus produksi, penyerapan tenaga kerja lokal non-skill, dan corporate social responsibility; sedangkan untuk community development kumulatif sampai saat ini telah memberikan sebesar Rp17 miliar, baik untuk unit Patuha maupun unit Dieng. Saat ini kapasitas terpasang PLTP Patuha Unit 1 sebesar 55 MW dan PLTP Unit Dieng sebesar 55 MW, maka CO2 turun sekitar 702ribu ton/tahun.

“PLTP Unit Patuha adalah aset kita semua. Jika PT Geo Dipa Energi bisa bekerja makin baik, keuntungannya akan disetorkan kepada pemerintah dan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk DAU, DBH, DAK, Dana Desa, dan Dana Kelurahan,” jelas Menkeu.

Menkeu juga berharap agar Geo Dipa terus menjadi perusahaan yang baik, sehat, dan menguntungkan, sehingga makin banyak dana yang bisa disalurkan kembali kepada masyarakat, serta masyarakat makin merasa dekat dan memiliki perusahaan tersebut.

Acara penyerahan bantuan juga dihadiri Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Pengelolaan dan Risiko, jajaran Kemenkeu wilayah Jawa Barat, perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bupati Bandung, jajaran Pemerintah Jawa Barat, Direksi BUMN di bawah Kemenkeu, Komisaris dan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero), serta masyarakat sekitar penerima manfaat. (bud)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending