Connect with us

Energi

Kemenperin Maksimalkan Nilai Tambah Karet Alam

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk meningkatkan nilai tambah karet alam melalui hilirisasi karena potensinya yang besar sebagai bahan baku untuk berbagai sektor industri, termasuk mendukung sejumlah pembangunan proyek pemerintah.

Melalui Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand Industri) Palembang, salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Perindustrian, dilakukan kegiatan penelitian dan pengembangan guna mendukung produksi industri karet dan turunannya.

“Baristand Industri Palembang merupakan binaan kami, di Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), untuk mendukung bisnis hilirisasi industri karet alam mengingat pasarnya yang cukup potensial,” kata Kepala BPPI Kemenperin, Ngakan Timur Antara melalui keterangan resmi di Jakarta, Minggu (12/2/2018).

Menurut Ngakan, pemerintah terus mendorong optimalisasi pemanfaatan karet alam, karena selama ini penyerapannya didominasi oleh industri ban kendaraan.

Produk ban dalam negeri merupakan salah satu komoditi andalan ekspor Indonesia. Dari total produksi, 70 persen diperuntukkan bagi pasar ekspor dengan nilai mencapai 1,5 miliar dollar AS per tahun.

Merujuk data Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), karet alam menyumbang sebesar 45 persen untuk bahan baku ban.

Kebutuhan karet alam di pasar domestik sekitar 600 ribu ton dari total produksi per tahun yang mencapai 3,3 juta ton.

Untuk itu, masih terdapat peluang besar menciptakan cabang-cabang industri baru seperti industri ban pesawat dan vulkanisir pesawat terbang yang dapat menyerap karet alam cukup banyak dan menghasilkan devisa nasional.

“Pemerintah memandang penting bahwa upaya untuk mengoptimalkan konsumsi karet alam di dalam negeri perlu dilakukan guna meningkatkan nilai tambah dari potensi sumber daya alam nasional,” paparnya.

Apalagi, adanya kebijakan untuk pembangunan tol laut, juga menjadi kesempatan baik bagi industri pengolahan karet untuk menunjang kebutuhan dalam pembagunan pelabuhan, seperti rubber dock fender, rubber floating fender, rubber bumper, dan sebagainya.

Melihat Provinsi Sumatera Selatan sebagai penghasil karet terbesar di Indonesia dengan luas lahan 845,16 hektar dan produksi mencapai 970,67 ribu ton per tahun, Baristand Industri Palembang melakukan kerja sama dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.

“Bentuk langkah sinergi tersebut untuk memberikan pelatihan pembuatan produk karet bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari tujuh kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin,” ujar Ngakan.

Pada kegiatan pelatihan, peserta diberikan pengetahuan mengenai teknik pencetakan ban vulkanisir, produksi kompon untuk karet otomotif, karet souvenir, dan barang rumah tangga seperti karpet karet. Pelatihan yang berlangsung selama lima hari, terbagi dalam dua gelombang.

Gelombang pertama, tanggal 5-9 Februari 2018, dan gelombang kedua pada 12-16 Februari 2018. Pelatihan ini diikuti sebanyak 25 orang peserta, terdiri dari perwakilan Unit Pengelolaan Pemasaran Bokar (UPTB) dan UPTD Kabupaten Musi Banyuasin.

“Kami berharap, melalui pelatihan ini para peserta dapat mengetahui teknik produksi pembuatan barang jadi karet untuk meningkatkan nilai tambah produk hilir karet alam,” lanjut Ngakan.

Sebagai tindak lanjut kerja sama pelatihan tersebut, Bupati Musi Banyuasin akan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk peningkatan kerja sama antara Baristand Industri Palembang dengan Kabupaten Musi Banyuasin dalam bidang hilirisasi produk karet alam dan turunannya dalam waktu dekat.

Seperti dikutip Antara, selain menyediakan jasa pelatihan pengolahan karet alam, Baristand Industri Palembang juga menyediakan jasa pelayanan teknis pengujian dan sertifikasi produk untuk mendukung jaminan mutu produk karet alam dan turunannya agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Energi

Kementerian : Kredit Inalum Bukan dari Bank BUMN

Published

on

Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Jasa, Gatot Trihargo.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan tidak ada perbankan BUMN menyalurkan kredit ke PT Indonesia Asaham Alumunium (Inalum) untuk membeli 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PT FI).

“Tidak ada,” kata Gatot usai nonton bareng final Piala Dunia di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (15/7/2018) malam.

Gatot memastikan hal tersebut berulang kali.

Dia mengatakan pinjaman yang diajukan Inalum untuk pembelian saham Freeport akan lebih banyak disalurkan oleh bank bukan milik pemerintah.

Namun, Gatot tidak merinci entitas bank yang akan menjadi kreditur Inalum tersebut.

Pada 12 Juli 2018, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan sudah ada 11 bank yang siap membantu pendanaan untuk divestasi saham Freeport.

Selain dari pinjaman bank, Inalum juga akan mengandalkan kas internal perusahaan untuk membeli mayoritas saham perusahaan pengendali salah satu tambang emas terbesar di dunia itu.

Nilai divestasi 51 persen saham Freeport mencapai 3,85 miliar dolar AS dengan rincian sebanyak 3,5 miliar dolar AS dialokasikan untuk pembayaran hak partisipasi Rio Tinto dan 350 juta dolar AS untuk Indocopper.

Inalum memang harus menguasai saham Indocopper juga agar kepemilikan di PT FI bisa menjadi mayoritas atau 51 persen.

Di sisi lain, posisi dolar tunai yang dimiliki Inalum mencapai 1,5 miliar dolar AS.

Inalum dan pengendali saham PT FI, Freeport-Mcmoran Inc (FCX), telah menyepakati Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement/HoA) divestasi sebesar 51 persen saham PT FI pada Jumat, (12/7/2018).

Dengan adanya HoA tersebut maka struktur organisasi dan harga divestasi sudah final sehingga tidak ada lagi perubahan ke depan meskipun transaksi masih dalam proses penyelesaian.

Selanjutnya akan finalisasi perjanjian pembentukan perusahaan patungan. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Kementerian ESDM : Konsumsi Premium Naik 23 Persen Saat Lebaran

Published

on

Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium pada masa Fitri 2018 naik rata-rata sebesar 23 persen.

Zonaekonomi.com, Jakarta  – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium pada masa Fitri 2018 naik rata-rata sebesar 23 persen dibandingkan kondisi normal atau hari biasa.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam rilis di Jakarta, Rabu (11/7/2018) mengatakan peningkatan konsumsi premium tersebut di atas rata-rata seluruh BBM jenis bensin (gasoline) pada Lebaran 2018, yang tumbuh 12 persen dibandingkan hari biasa.

Menurut dia, puncak konsumsi premium pada masa Lebaran terjadi pada H-1 atau 14 Juni 2018, yang mencapai 41.822 kiloliter.

“Lonjakan konsumsi gasoline itu akibat tingginya laju kendaraan bermotor saat arus mudik dan balik Lebaran,” katanya.

Agung menambahkan sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjamin penyediaan BBM di seluruh Tanah Air, termasuk jenisnya sehingga masyarakat bisa memilih BBM yang sesuai kebutuhannya.

Momentum Hari Raya Idul Fitri, lanjutnya, menjadi salah satu tolak ukur bagi pelayanan penyediaan BBM di Indonesia, karena pada periode tersebut konsumsinya meningkat.

Untuk meningkatkan kepastian pasokan Premium, menurut dia, sejak Juni 2018, pemerintah sudah menambah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa, yang menjual Premium, sebanyak 571 unit, sehingga totalnya menjadi 2.090 SPBU.

Agung mengatakan jaminan pemerintah memenuhi kebutuhan BBM masyarakat tidak berhenti saat Hari Raya Idul Fitri atau momen tertentu saja.

Setelah masa Lebaran berakhir, tambahnya, pemerintah melakukan evaluasi penyediaan BBM khususnya Premium agar sesuai kebutuhan masyarakat.

“Sudah menjadi tugas kami untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal. Namun demikian, pemerintah akan mengevaluasi penyediaan BBM, khususnya Premium, yang sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Agung. (kel)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Energi

Memberikan Kepastian Hukum yang Menunjang Iklim Usaha, Langkah BPK Sesuai Peraturan

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang memberikan  rekomendasi pencabutan sanksi hitam terhadap PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), dinilai dapat memberikan kepastian hukum yang menunjang iklim usaha di Indonesia.

“Ini langkah yang tepat dan baik, di saat situasi ekonomi yang dinilai kurang baik. Lagi pula BPK tentunya sudah memperhitungkan banyak aspek ketika memgambil keputusan yang memberi kepastian hukum ini,” kata pengamat ekonomi Ahmad Haniefi, di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

BPK merekomendasikan untuk mencabut sanksi hitam sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Pertamina Nomor A-001/K20300/2015-S9 Revisi Ketiga Poin c yang menyatakan bahwa “Apabila ditemukan bukti-bukti / data-data baru yang menyatakan bahwa jenis penghargaan / sanksi yang telah diberikan tidak benar, maka dapat dilakukan koreksi poin maupun status.” 

Menurut Haniefi, yang dilakukan BPK adalah updating terhadap dampak suatu peristiwa kebijakan, yang bisa dikoreksi sepanjang ada upaya-upaya perbaikan dan bukti-bukti dan data-data baru.

“Saya kira hal yang wajar saja. Sepanjang BULL kemudian bisa memperbaiki kinerjanya dan memberikan dokumen-dokumen baru yang mendukung. Inilah mengapa saya bilang BPK turut memberikan kontribusi yang baik dalam kepastian hukum bisnis dan investasi,” katanya.

“Dilihat dari alur kejadian jelas BPK dan Pertamina sudah memenuhi semua prosedur mereka dengan baik. BPK memberi rekomendasi sanksi hitam, Pertamina melaksanakan rekomendasi tersebut. Dengan adanya bukti-bukti baru, tentunya Pertamina meminta arahan BPK, yang sekarang telah diterbitkan.”

Sebagai diketahui, arahan BPK kepada PT Pertamina (persero) adalah pemulihan pengenaan sanksi hitam kepada BULL dan melepasnya dari daftar hitam sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Soal Sanksi Hitam untuk BULL

Sebelumnya,  BPK merekomendasikan Pertamina untuk memberi sanksi hitam kepada BULL melalui suratnya Nomor 32/S/IX-XX.1/02/2018 tertanggal Feb 14, 2018. 

Pertamina pun  pada  12 Maret 2018, menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menerapkan sanksi hitam kepada BULL dengan surat Nomor 046/i20300/2018-SO dimana BULL dinyatakan telah melakukan tindakan fraud lantaran belum memenuhi kewajiban kepabeanan atas tiga kapal miliknya: MT Bull Sulawesi, MT Flores, dan MT Bull Papua di tahun 2016.

Berkenaan sanksi ini, BULL kemudian menyampaikan tanggapan dan bukti-bukti dan data-data baru yang terakhir sesuai surat direksi PT Buana Lintas Lautan Tbk pada 9 Mei 2018 perihal Tanggapan II atas Pemberian Sanksi Kategori Hitam dan Bukti Pendukung.

PT Buana Lintas Lautan juga memberikan bukti baru bahwa perusahaan telah mengajukan permohonan-permohonan yang diperlukan kepada instansi-instansi terkait untuk menyelesaikan kewajiban importasi kapal MT Bull Papua, MT Bull Sulawesi dan MT Bull Flores, jauh sebelum kapal-kapal tersebut disewakan kepada PT Pertamina (Persero).

Namun karena perubahan peraturan-peraturan yang terkait dan perlunya rangkaian proses administrasi pada masing-masing instansi pemerintah yang saling berkaitan dan berurutan, maka penyelesaian tersebut terlambat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Bukti-bukti pendukung baru termasuk telah diterbitkannya dokumen penyelesaian impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas semua kapal tersebut di tahun 2016, maka dengan demikian kewajiban importasi atas ketiga kapal tersebut juga telah selesai. 

Ditambah lagi kapal-kapal milik PT Buana Lintas Lautan Tbk yang disewakan kepada PT Pertamina (Persero) sebelum dan setelah ketiga kapal tersebut, selalu memperoleh dokumen penyelesaian kewajiban importasi secara tepat waktu.

Dengan adanya bukti dan data baru tersebut, Pertamina meminta arahan kepada BPK karena instansi tersebut yang memberi rekomendasi awal mengenai sanksi hitam. Setelah menimbang semua bukti dan data pendukung baru tersebut akhirnya BPK memberi arahan kepada Pertamina untuk memulihkan status BULL. 

BPK juga menimbang posisi PT Buana Lintas Lautan Tbk yang merupakan mitra kerja PT Pertamina (persero) yang saat ini memiliki beberapa kapal yang sedang disewa Pertamina. Pengenaan sanksi hitam secara berkelanjutan dapat berdampak pada operasi distribusi migas nasional. (bny)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending