Connect with us

Ekonomi

Kementerian ESDM Cabut 22 Regulasi Investasi

Published

on

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menyederhanakan peraturan dengan mencabut 22 regulasi yang dinilai tidak relevan lagi dan menghambat proses investasi.

“Hari ini total jumlah yang dicabut 22 peraturan. Mudah-mudahan bisa mendorong investasi besar karena rencana investasi termasuk di SKK dan pemerintah itu kurang lebih 50 miliar USD,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam konferensi pers di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan pengurangan peraturan dari 51 regulasi menjadi 29 regulasi itu meliputi subsektor migas (dari 10 menjadi tujuh regulasi), ketenagalistrikan (dua menjadi satu regulasi), minerba (enam menjadi satu regulasi), energi baru terbarukan dan konservasi energi (enam menjadi dua regulasi), dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/SKK Migas (27 menjadi 18 regulasi).

Pengurangan peraturan, dia melanjutkan, merupakan bagian dari upaya mendorong investasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Kementerian ESDM dan SKK Migas tahun ini mencatat rencana investasi 50 miliar dolar AS, atau dua kali lipat dari realisasi total investasi sektor ESDM pada 2017 yang mencapai sekitar 26 miliar dolar AS.

Minggu lalu, Kementerian ESDM telah mencabut 32 regulasi. Dengan demikian hingga saat ini total sudah ada 52 regulasi yang dicabut.

Jonan memaparkan regulasi yang dicabut antara lain berupa peraturan menteri, keputusan menteri, petunjuk pelaksanaan, serta aturan perizinan dan peraturan kerja di Direktorat Jenderal ESDM maupun SKK Migas.

Dalam pencabutan dan penyederhanaan regulasi ini, Jonan mengungkapkan, kementerian berpegang pada UUD 1945 Pasal 33. Kementerian, menurut dia, melakukan pemangkasan regulasi secara bertahap.

“Memang kalau 200 peraturan yang dicabut sekalian mungkin bisa sampai tiga bulan. Ini jadi tiap minggu bisa 20, mungkin minggu depan ada 10, dua minggu lagi terus kita kurangi,” kata Jonan, seperti dikutip Antara. (mdg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Ekonomi

Budidaya Udang Vename Supra Intensif Harus Dikembangkan Secara Nasional

Published

on

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Program teknologi budidaya udang vename supra intensif Indonesia yang dikembangkan oleh Hasanuddin Atjo (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah) patut diapresiasi dan dikembangkan ke seluruh nelayan dan petambak di Indonesia.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR didampingi Dinas Perikanan Sulteng dan KKP serta stakeholder lainnya  meninjau lokasi tambak udang Vename supra intensif di Kecamatan Mamboro, Kota Palu, Selasa (20/2/2018).

“Budidaya udang vename  supra intensif adalah upaya untuk memaksimalkan kinerja sistem komponen akuakultur yang terdiri dari sub sistem benih, infrastruktur, kesehatan udang, teknologi, dan agribisnis, yang diterapkan secara intensif dan konsisten,” jelas Roem Kono kepada awak media usai tinjauan.

Legislator Dapil Gorontalo ini menambahkan bahwa industri perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan petambak. Efisiensi dalam usaha tambak yang menerapkan teknologi mampu memaksimalkan keuntungan dengan modal minimalis.

“Kunci sukses dalam industri perikanan adalah penyiapan sistem akuakultur intensif dan pengembangan wirausaha berorientasi teknologi. Kita ubah mindset masyarakat bahwa budidaya udang bisa dikembangkan lebih cepat dan menguntungkan,” imbuh Roem.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Hasanuddin Atjo selaku penggagas teknologi supra intensif menjelaskan produktivitas teknologi ini diprediksi mampu mencapai 15 ton/1.000 m2 per musim tanaman, atau sebanding dengan 150 ton/hektar.

“Jika dikembangkan pada areal seluas 1.000 hektar dengan asumsi 2 masa tanam/tahun, maka diharapkan dapat menghasilkan udang vename sebanyak 300.000 ton/tahun,” ujar tjo yang juga Konsultan FAO ini menambahkan prediksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), bahwa populasi dunia akan meningkat tajam, dari 7 miliar pada 2010 menjadi 9,8 miliar pada 2030. Sebagai konsekuensinya, setiap bangsa harus mampu menyediakan pangan, pekerjaan, energi, dan melestarikan lingkungan,” tutupnya. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Ekonomi

Kemenko Perekonomian Dukung Insentif Industri Terkait Vokasi

Published

on

Deputi IV Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung pemberian insentif bagi dunia industri agar bersedia membantu pendidikan dan pelatihan dalam program vokasi sekolah menengah kejuruan.

“Dunia industri kalau tidak diberi insentif, mereka juga tidak akan mau untuk masuk,” kata Deputi IV Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin, ditemui usai acara peluncuran publikasi Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) di Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Ia mengatakan inisiasi insentif tersebut sedang diformulasikan oleh Kementerian Perindustrian. Salah satu usulan yang muncul adalah adanya pengurangan basis pengenaan pajak (tax allowance) bagi industri yang bersedia terlibat.

“Formulasi insentif industri memang belum dibahas secara formal,” kata Rudy.

Program vokasi merupakan salah satu bentuk konfigurasi ekonomi berkeadilan yang diinisiasi pemerintah di bidang sumber daya manusia. Melalui vokasi, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Pendidikan dan pelatihan dalam program vokasi tersebut disesuaikan dengan sektor-sektor prioritas, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di era ekonomi digital.

“Terutama pekerja di bidang koding dan pemrograman yang memang masih kekurangan, padahal bisnisnya sudah berkembang pesat di Indonesia,” ujar Rudy.

Selain meningkatkan produktivitas tenaga kerja, program vokasi juga diharapkan mampu menurunkan persentase lulusan SMK dari total pengangguran di Indonesia yang mencapai 22 persen.

“Kurikulumnya harus diubah lebih banyak yang mata pelajaran produktif dan pemagangan,” kata Rudy, seperti dikutip Antara. (rcb)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Ekonomi

Darmin Nasution : Investasi Sudah Naik, Pertumbuhan Naik, Tapi Masih Belum Cukup

Published

on

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Zonaekonomi.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengemukakan, sebenarnya insentif untuk menarik minat investor menanamkan investasi di Indonesia selama ini sudah ada, yaitu dalam bentuk tax holiday, tax allowance, dan perlakuan-perlakuan mengenai PPn BM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan sebagainya.

Insentif-insentif itu, menurut Menko Perekonomian, telah membuat investasi di tanah air meningkat, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hal itu masih dirasa belum cukup seperti yang diharapkan.

“Pertanyaannya kemudian yang dibahas adalah kenapa tidak banyak yang memanfaatkannya, kenapa tidak mendorong investasi cukup besar,” kata Darmin usai Rapat Terbatas tentang Insentif Untuk Investasi, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/2/2018) sore.

Hal itu, jelas Menko Perekonomian, yang dalam Rapat Terbatas dicoba dianalisis.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, ada pandangan bahwa perlu dipastikan saat investor datang ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), mestinya sudah bisa mengatakan dia dapat atau tidak fasilitasnya.

“Karena kalau ditunggu dulu, waktu berjalan, nanti perizinannya menjadi terhambat malah. Perizinannya lama, tidak operasi-operasi, kemudian mulai masalah di dapat hak atau tidak kalau sudah begitu lama dan sebagainya. Jadi, itu salah satu,” jelas Darmin.

Yang kedua, lanjut Darmin, diakui kepastian dan kejelasan aturan mungkin perlu dirinci lebih lanjut. Misalnya, tax allowance ada banyak terminologi di dalamnya yang perlu dipertegas maksudnya apa. 

Kalau aset hitung-hitungan aset, aset yang mana saja yang patut atau yang harus atau yang boleh dipertimbangkan dan sebagainya. Apa tanah masuk? Apa tanah tidak masuk? Dan sebagainya.

Menko Perekonomian menjelaskan, pada rapat terbatas cukup banyak pembicaraan pembahasan-pembahasan berjalan. (nwi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending